Gerakan Rakyat; Benteng Politik Anies Keluar dari Trauma Ditinggal Parpol?
Home > Detail

Gerakan Rakyat; Benteng Politik Anies Keluar dari Trauma Ditinggal Parpol?

Chandra Iswinarno | Yaumal Asri Adi Hutasuhut

Jum'at, 28 Februari 2025 | 08:12 WIB

Suara.com - Terbentuknya organisasi kemasyarakatan atau ormas Gerakan Rakyat disinyalir demi kepentingan politik Anies Baswedan. Diprediksi Gerakan Rakyat akan berubah menjadi partai politik dan menjadi kendaraannya merebutkan kursi nomor satu di Indonesia pada Pilpres 2029. Gerakan Rakyat  juga dinilai sebagai upaya Anies agar tak kembali merasakan pahitnya ditinggal para partai pendukungnya. 

Gerakan Rakyat secara resmi dideklarasikan di Jakarta pada Kamis 27 Februari 2025. Meski tidak mendapatkan jabatan struktural, tapi Anies hadir pada peresmiannya. 

Ketua Umum Gerakan Rakyat, yang juga juru bicara Anies, Sahrin Hamid mengatakan bahwa bekas Gubernur Jakarta itu didapuk sebagai tokoh sentral dan sumber inspirasi  bagi para anggotanya. 

Sementara Anies  menepis apabila Gerakan Rakyat nantinya berubah menjadi partai politik.

"Terlalu jauh," katanya singkat. 

Namun, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis,  Agung Baskoro menilai, sulit untuk membantah bahwa Gerakan Rakyat tak akan menjadi partai politik.

Terlebih, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menghapus ambang batas pencalonan presiden yang dinilai  membuat kebutuhan partai politik semakin meningkat. 

"Jadi kalau ditanya apakah ini arahnya di 2029, ya sangat susah untuk  mengatakan tidak. Karena ormas ini satu langkah menuju partai politik," kata Agung kepada Suara.com, Kamis (27/2/2025). 

Ormas menjadi partai politik, bukan hal yang baru dalam dunia perpolitikan  tanah air. Sebut saja NasDem, dan Perindo, awal berdirinya merupakan organisasi kemasyarakatan. Agung pun merasa dejavu dengan perkataan Anies.

Sebab perkataan serupa pernah disampaikan Surya Paloh ketika NasDem masih berbentuk ormas yang diisi berbagai tokoh politik penting tanah air. 

"Tidak ada maksud hati Nasdem menjadi partai politik karena esensinya bukan begitu," kata Surya Paloh pada Mei 2010 silam. 

Belajar dari dialektika yang pernah terjadi, rasanya akan sulit membantah apabila Gerakan Rakyat bakal menjadi cikal bakal partai politik untuk kendaraan Anies.

Bila diamati seksama dalam sambutan Anies saat deklarasi Gerakan Rakyat, tergambarkan bahwa ormas tersebut menjadi wadah berkumpul para pendukungnya di Pilpres 2024.

"Titip kepada semua teman-teman untuk terus bersama-sama dengan semua yang pernah berjuang. Tapi satu kata, rendah hati menyapa semua," pesannya  kepada para pendukungnya. 

Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan menyaksikan deklarasi Organisasi kemasyarakatan (ormas) Gerakan Rakyat di Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Kamis (27/2/2025). (Suara.com/Fakhri)
Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan menyaksikan deklarasi Organisasi kemasyarakatan (ormas) Gerakan Rakyat di Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Kamis (27/2/2025). (Suara.com/Fakhri)

Agung pun meyakini bahwa Gerakan Rakyat  sebagai pertanda Anies sudah mulai menguatkan pengaruhnya dengan menguatkan 'kaki-kaki politik.'

Sementara, pengamat politik dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto,  Indaru Setyo Nurprojo menyebut Anies sudah mulai memanaskan mesin politiknya dengan terbentuknya Gerakan Rakyat. 

Namun, Indaru mengatakan terlalu dini menilai ormas tersebut akan menjadi partai politik. Pasalnya untuk menjadi partai politik banyak persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi.

Salah satu persyaratannya  jumlah DPD,  DPC, dan cabang ranting  yang harus tersebar di seluruh provinsi Indonesia.

Kehadiran Gerakan Rakyat di tengah tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik, sejatinya dimanfaatkan sebagai alat untuk 'cek ombak' mengukur sejauh mana respons publik. 

"Tapi kalau ternyata responsnya tidak begitu bagus, tentu mereka tidak akan  mengembangkan itu menjadi partai politik, dan tetap menjadi ormas," kata Indaru kepada Suara.com

Trauma Ditinggal Parpol

Terbentuknya Gerakan Rakyat yang diprediksi akan menjadi partai politik juga disebut Agung sebagai upaya Anies untuk mengantisipasi agar tidak kembali ditinggalkan seorang diri.  

Sebagaimana diketahui, setelah gagal pada Pilpres 2024, Anies kembali mencalonkan diri sebagai gubernur pada Pilkada Jakarta 2024.

Namun perjalanannya berakhir tragis, sejumlah partai politik yang sempat menyatakan mendukungnya, seperti PKS, Nasdem dan PKB mundur teratur meninggalkannya.

Mereka berbalik arah mendukung Ridwan Kamil yang kemudian memilih Suswono untuk maju dalam Pilgub Jakarta. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengungkap sejarah terbentuknya organisasi kemasyarakatan (ormas) Gerakan Rakyat. (Suara.com/Fakhri)
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengungkap sejarah terbentuknya organisasi kemasyarakatan (ormas) Gerakan Rakyat. (Suara.com/Fakhri)

"Dan ormas ini harapannya bisa membaca situasi politik itu, bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan politik Anies ketika dia ingin terlibat dalam Pilpres. Maupun ketika ingin melakukan manuver-manuver politik tajam kepada pemerintahan," kata Agung. 

Sementara di sisi lain, Agung menilai Anies mulai menyadari bahwa  popularitas tidak cukup dijadikan sebagai modal politik.

Anies mau tak mau harus memiliki kendaraan politik berupa partai politik untuk mengantarkannya dalam kontestasi kursi kekuasaan. 

Ormas tersebut  dapat dijadikan Anies sebagai wadah bagi para pendukungnya yang tergolong banyak. Sebagaimana hasil Pilpres 2024, Anies menempati posisi kedua setelah Prabowo-Gibran, dengan  perolehan 40 juta suara. 

"Apalagi pendukung Anies yang 'Anak Abah' itu kan juga lumayan, ya, 24,95  persen waktu di pilpres kemarin. Nah, mereka butuh sarana, butuh wadah yang pas," ujar Agung.

Sementara itu, Indaru menilai bahwa Gerakan Rakyat akan dengan mudah dijadikan alat bagi Anies sebagai bagian dalam bargaining politik, seperti yang dilakukan mantan Presiden ke-7 Joko Widodo dengan ormas-ormas pendukungnya selama ini. 

Menurut Indaru hal itu menjadi wajar, mengingat pengalaman 'pahit' Anies dalam kontestasi di Pilkada Jakarta beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa dirinya tidak memiliki posisi daya tawar yang baik terhadap partai politik sebagai pengusung.

"Ini kan  pesan buat Anies kalau dia  masih menjadi individual dan berpetualang seperti itu, ya, ini membahayakan bagi dirinya," kata Indaru. 


Terkait

Konflik Berulang Anggota TNI-Polri, Fenomena Gunung Es yang Tak Usai
Kamis, 27 Februari 2025 | 19:47 WIB

Konflik Berulang Anggota TNI-Polri, Fenomena Gunung Es yang Tak Usai

SETARA Institute mencatat tidak kurang dari 37 konflik dan ketegangan antara anggota TNI-Polri itu terjadi di pada 2014-2024.

Dari MBG hingga Danantara: Mengapa Ahli Menilai Prabowo Tengah Jadikan Orang Miskin Komoditas?
Kamis, 27 Februari 2025 | 17:03 WIB

Dari MBG hingga Danantara: Mengapa Ahli Menilai Prabowo Tengah Jadikan Orang Miskin Komoditas?

Namun, sejumlah pakar menilai yang terjadi justru komodifikasi kemiskinankemiskinan dijadikan komoditas atas nama pembangunan.

Pilkada Serang dan Ironi Demokrasi: MK Batalkan Kemenangan, Bawaslu Dicap Gagal Bertugas'
Kamis, 27 Februari 2025 | 12:34 WIB

Pilkada Serang dan Ironi Demokrasi: MK Batalkan Kemenangan, Bawaslu Dicap Gagal Bertugas'

MK menilai Yandri dan kepala desa tersebut telah melanggar Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Terbaru
Prabowo Buka Pintu untuk Israel Jika Akui Kemerdekaan Palestina: Diplomasi Realistis?
polemik

Prabowo Buka Pintu untuk Israel Jika Akui Kemerdekaan Palestina: Diplomasi Realistis?

Jum'at, 30 Mei 2025 | 18:55 WIB

Israel tak hanya harus mengakui kemerdekaan Palestina secara penuh, tetapi juga harus bertanggung jawab atas genosida yang selama ini dilakukan terhadap rakyat Palestina.

Reformasi Anggaran: Tantangan di Balik Putusan Sekolah Gratis polemik

Reformasi Anggaran: Tantangan di Balik Putusan Sekolah Gratis

Jum'at, 30 Mei 2025 | 16:20 WIB

Presiden adalah satu-satunya otoritas yang dapat melakukan reformasi menyeluruh dalam tata kelola anggaran pendidikan, kata Ubaid.

Bongkar Korupsi Dana Zakat di Baznas Jabar, Whistleblower Malah Dikriminalisasi polemik

Bongkar Korupsi Dana Zakat di Baznas Jabar, Whistleblower Malah Dikriminalisasi

Rabu, 28 Mei 2025 | 20:51 WIB

"Kriminalisasi terhadap pelapor dugaan korupsi di Baznas menunjukkan kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Wana.

Kebijakan Jam Malam Pelajar di Jabar: Solusi atau Sekadar Simbolik? polemik

Kebijakan Jam Malam Pelajar di Jabar: Solusi atau Sekadar Simbolik?

Rabu, 28 Mei 2025 | 18:23 WIB

"Kebijakan jam malam bagi pelajar perlu manajemen pengawasan yang baik. Tanpa itu, kebijakan tersebut hanya akan terdengar baik di atas kertas," ujar Rakhmat.

Hunian Vertikal: Mimpi atau Bumerang Bagi Warga Jakarta? polemik

Hunian Vertikal: Mimpi atau Bumerang Bagi Warga Jakarta?

Rabu, 28 Mei 2025 | 15:35 WIB

"Rumah susun itu adalah cara yang paling prinsip untuk merubah Jakarta menjadi lebih tertata terkait dengan penduduk dan pemukiman," kata Yayat.

Bantuan China untuk MBG: Kadin Senang, Ekonom Khawatir 'No Free Lunch'! polemik

Bantuan China untuk MBG: Kadin Senang, Ekonom Khawatir 'No Free Lunch'!

Rabu, 28 Mei 2025 | 07:56 WIB

No free lunch. Pasti akan ada yang dikorbankan untuk mendapatkan bantuan tersebut, mulai dari politik hingga sumber daya alam, ungkap Huda.

Enam Polisi Positif Narkoba Disanksi Salat di Mushala, Seremonial Tanpa Efek Jera? polemik

Enam Polisi Positif Narkoba Disanksi Salat di Mushala, Seremonial Tanpa Efek Jera?

Selasa, 27 Mei 2025 | 21:29 WIB

Sanksi itu tak lebih dari seremonial saja. Seolah-olah diberi sanksi, tapi sebenarnya tidak memberi efek jera apapun, ujar Bambang.