Suara.com - Terbentuknya organisasi kemasyarakatan atau ormas Gerakan Rakyat disinyalir demi kepentingan politik Anies Baswedan. Diprediksi Gerakan Rakyat akan berubah menjadi partai politik dan menjadi kendaraannya merebutkan kursi nomor satu di Indonesia pada Pilpres 2029. Gerakan Rakyat juga dinilai sebagai upaya Anies agar tak kembali merasakan pahitnya ditinggal para partai pendukungnya.
Gerakan Rakyat secara resmi dideklarasikan di Jakarta pada Kamis 27 Februari 2025. Meski tidak mendapatkan jabatan struktural, tapi Anies hadir pada peresmiannya.
Ketua Umum Gerakan Rakyat, yang juga juru bicara Anies, Sahrin Hamid mengatakan bahwa bekas Gubernur Jakarta itu didapuk sebagai tokoh sentral dan sumber inspirasi bagi para anggotanya.
Sementara Anies menepis apabila Gerakan Rakyat nantinya berubah menjadi partai politik.
"Terlalu jauh," katanya singkat.
Namun, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menilai, sulit untuk membantah bahwa Gerakan Rakyat tak akan menjadi partai politik.
Terlebih, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menghapus ambang batas pencalonan presiden yang dinilai membuat kebutuhan partai politik semakin meningkat.
"Jadi kalau ditanya apakah ini arahnya di 2029, ya sangat susah untuk mengatakan tidak. Karena ormas ini satu langkah menuju partai politik," kata Agung kepada Suara.com, Kamis (27/2/2025).
Ormas menjadi partai politik, bukan hal yang baru dalam dunia perpolitikan tanah air. Sebut saja NasDem, dan Perindo, awal berdirinya merupakan organisasi kemasyarakatan. Agung pun merasa dejavu dengan perkataan Anies.
Sebab perkataan serupa pernah disampaikan Surya Paloh ketika NasDem masih berbentuk ormas yang diisi berbagai tokoh politik penting tanah air.
"Tidak ada maksud hati Nasdem menjadi partai politik karena esensinya bukan begitu," kata Surya Paloh pada Mei 2010 silam.
Belajar dari dialektika yang pernah terjadi, rasanya akan sulit membantah apabila Gerakan Rakyat bakal menjadi cikal bakal partai politik untuk kendaraan Anies.
Bila diamati seksama dalam sambutan Anies saat deklarasi Gerakan Rakyat, tergambarkan bahwa ormas tersebut menjadi wadah berkumpul para pendukungnya di Pilpres 2024.
"Titip kepada semua teman-teman untuk terus bersama-sama dengan semua yang pernah berjuang. Tapi satu kata, rendah hati menyapa semua," pesannya kepada para pendukungnya.
Agung pun meyakini bahwa Gerakan Rakyat sebagai pertanda Anies sudah mulai menguatkan pengaruhnya dengan menguatkan 'kaki-kaki politik.'
Sementara, pengamat politik dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Indaru Setyo Nurprojo menyebut Anies sudah mulai memanaskan mesin politiknya dengan terbentuknya Gerakan Rakyat.
Namun, Indaru mengatakan terlalu dini menilai ormas tersebut akan menjadi partai politik. Pasalnya untuk menjadi partai politik banyak persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi.
Salah satu persyaratannya jumlah DPD, DPC, dan cabang ranting yang harus tersebar di seluruh provinsi Indonesia.
Kehadiran Gerakan Rakyat di tengah tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik, sejatinya dimanfaatkan sebagai alat untuk 'cek ombak' mengukur sejauh mana respons publik.
"Tapi kalau ternyata responsnya tidak begitu bagus, tentu mereka tidak akan mengembangkan itu menjadi partai politik, dan tetap menjadi ormas," kata Indaru kepada Suara.com.
Trauma Ditinggal Parpol
Terbentuknya Gerakan Rakyat yang diprediksi akan menjadi partai politik juga disebut Agung sebagai upaya Anies untuk mengantisipasi agar tidak kembali ditinggalkan seorang diri.
Sebagaimana diketahui, setelah gagal pada Pilpres 2024, Anies kembali mencalonkan diri sebagai gubernur pada Pilkada Jakarta 2024.
Namun perjalanannya berakhir tragis, sejumlah partai politik yang sempat menyatakan mendukungnya, seperti PKS, Nasdem dan PKB mundur teratur meninggalkannya.
Mereka berbalik arah mendukung Ridwan Kamil yang kemudian memilih Suswono untuk maju dalam Pilgub Jakarta.
"Dan ormas ini harapannya bisa membaca situasi politik itu, bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan politik Anies ketika dia ingin terlibat dalam Pilpres. Maupun ketika ingin melakukan manuver-manuver politik tajam kepada pemerintahan," kata Agung.
Sementara di sisi lain, Agung menilai Anies mulai menyadari bahwa popularitas tidak cukup dijadikan sebagai modal politik.
Anies mau tak mau harus memiliki kendaraan politik berupa partai politik untuk mengantarkannya dalam kontestasi kursi kekuasaan.
Ormas tersebut dapat dijadikan Anies sebagai wadah bagi para pendukungnya yang tergolong banyak. Sebagaimana hasil Pilpres 2024, Anies menempati posisi kedua setelah Prabowo-Gibran, dengan perolehan 40 juta suara.
"Apalagi pendukung Anies yang 'Anak Abah' itu kan juga lumayan, ya, 24,95 persen waktu di pilpres kemarin. Nah, mereka butuh sarana, butuh wadah yang pas," ujar Agung.
Sementara itu, Indaru menilai bahwa Gerakan Rakyat akan dengan mudah dijadikan alat bagi Anies sebagai bagian dalam bargaining politik, seperti yang dilakukan mantan Presiden ke-7 Joko Widodo dengan ormas-ormas pendukungnya selama ini.
Menurut Indaru hal itu menjadi wajar, mengingat pengalaman 'pahit' Anies dalam kontestasi di Pilkada Jakarta beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa dirinya tidak memiliki posisi daya tawar yang baik terhadap partai politik sebagai pengusung.
"Ini kan pesan buat Anies kalau dia masih menjadi individual dan berpetualang seperti itu, ya, ini membahayakan bagi dirinya," kata Indaru.
Merujuk pada data yang dikumpulkan Redaksi Suara.com, ada lebih dari 123.000 koperasi aktif di Indonesia pada tahun 2023.
Publik soroti aksi Anies Baswedan membagikan bantuan ke Palestina.
Anies mengatakan, merawat ide dan gagasan perubahan yang sudah ada sejak sebelum Pilpres 2024 tidak mudah.
Menurut Waketum PKB Jazilul Fawaid, Anies memunyai hak apabila mendapat dukungan dari Gerakan Rakyat
SETARA Institute mencatat tidak kurang dari 37 konflik dan ketegangan antara anggota TNI-Polri itu terjadi di pada 2014-2024.
Namun, sejumlah pakar menilai yang terjadi justru komodifikasi kemiskinankemiskinan dijadikan komoditas atas nama pembangunan.
MK menilai Yandri dan kepala desa tersebut telah melanggar Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Menurut data BKSDA, setidaknya terdapat 583 kali konflik gajah dan manusia di Aceh sepanjang 2019 hingga 2023.
Kejaksaan Agung mengungkap kasus dugaan korupsi di Pertamina merugikan keuangan negara mencapai Rp 193,7 triliun
Pemangkasan anggaran ini berdampak terhadap konservasi empat satwa kunci dilindungi, yaitu gajah, badak, orang utan, dan harimau sumatera.
Tentu itu bagian dari lanjutan politik kartel di negara ini yang sudah sejak lama ditengarai akan sampai pada pembusukan yang paling dalam, kata Widyanta.