Motif di Balik Riset Fiktif Peneliti WNI di Denmark

Suara.com - Sebuah forum ilmiah internasional di Kopenhagen, Denmark, yang semestinya menjadi ruang bertemunya para peneliti dunia untuk membahas pneumonia dan penyakit pneumokokus, mendadak berubah menjadi sumber polemik.

Bukan karena hasil riset terobosan, melainkan dugaan pemalsuan penelitian yang menyeret sejumlah nama asal Indonesia.

Kasus itu mula-mula bergerak senyap di lingkaran akademik. Namun percikannya cepat membesar setelah sejumlah akademisi Indonesia membahas dugaan kejanggalan presentasi ilmiah dalam forum International Symposium on Pneumococci and Pneumococcal Diseases (ISPPD) 2026.

Satu unggahan di platform Threads kemudian membuat isu tersebut melompat keluar dari ruang kampus dan masuk ke linimasa publik.

Nama-nama yang disebut dan diduga lakukan pemalsuan itu di antaranya Prihantini, Rifaldy Fajar, dan Rini Winarti. Nama Prihantini bahkan terkonfirmasi sebagai penerima beasiswa LPDP.

Dugaan yang muncul berlapis, mulai dari validitas data penelitian, penggunaan afiliasi akademik yang dipertanyakan, hingga dugaan penggunaan abstrak ilmiah demi memperoleh travel grant konferensi internasional.

Dalam hitungan hari, kasus itu berkembang menjadi perdebatan yang lebih besar soal integritas akademik Indonesia.

Yang membuat kasus ini sensitif bukan semata dugaan riset palsu itu sendiri, melainkan tempat kejadiannya. Forum ilmiah internasional selama ini dipandang sebagai etalase kredibilitas peneliti dan institusi akademik sebuah negara.

Karena itu, ketika dugaan manipulasi muncul di ruang semacam itu, kekhawatiran yang ikut muncul bukan hanya soal individu yang terlibat, tetapi juga reputasi komunitas ilmiah Indonesia secara keseluruhan.

Di tengah maraknya penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam dunia akademik, kasus ini juga memunculkan diskusi lama yang kembali relevan yakni tentang budaya publikasi instan, obsesi sertifikat konferensi, hingga lemahnya pengawasan terhadap integritas penelitian.

Sejumlah akademisi menilai kasus ini menjadi alarm bahwa etika riset tidak lagi bisa diperlakukan sekadar formalitas administrasi kampus.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan pemerintah ikut memantau dugaan pemalsuan riset yang dilakukan peneliti Indonesia di konferensi ilmiah di Kopenhagen tersebut.

Menurut Brian, berdasarkan informasi awal yang diperoleh pemerintah, pihak-pihak yang ramai disebut dalam kasus itu tidak tercatat sebagai dosen atau peneliti aktif di perguruan tinggi Indonesia.

“Berdasarkan informasi awal yang kami peroleh, pihak-pihak yang disebut dalam kasus ini tidak terindikasi sebagai dosen atau peneliti aktif di perguruan tinggi Indonesia,” kata Brian.

Brian menegaskan bahwa pemalsuan riset merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap integritas akademik dan etika penelitian.

Simbol Status dan Penyalahgunaan AI

Kasus dugaan pemalsuan riset oleh sejumlah WNI di Denmark juga memunculkan perdebatan lebih luas soal budaya akademik dan penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam dunia penelitian.

Peneliti kesehatan global dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, menyebut persoalan tersebut bukan lagi sekadar pelanggaran biasa, melainkan sudah masuk kategori scientific misconduct atau pelanggaran integritas ilmiah berat.

Menurut Dicky, salah satu akar masalahnya adalah berubahnya orientasi publikasi ilmiah.

Forum internasional, travel grant, hingga status pembicara disebut mulai dipandang sebagai simbol prestise sosial, bukan lagi bagian dari proses ilmiah yang sehat.

Kondisi itu kemudian memicu maraknya praktik paper mill, ghost writing, jurnal predator, hingga manipulasi sitasi.

Ia juga menyoroti penggunaan AI yang dinilai makin memperumit persoalan. Dicky menegaskan AI pada dasarnya hanya alat bantu dan masih bisa digunakan secara etis untuk grammar, coding statistik, brainstorming, maupun visualisasi data.

Namun praktik itu berubah menjadi fraud ketika AI dipakai untuk membuat data palsu atau penelitian fiktif.

“Yang penting viral, bisa jalan-jalan keluar negeri, jadi orientasi ilmunya berubah jadi pencitraan,” kata Dicky.

Dicky mengingatkan reputasi akademik dibangun dalam waktu panjang dan bisa runtuh bila kasus-kasus semacam itu tidak direspons serius lewat investigasi maupun sanksi tegas.

Reputasi Akademik Indonesia Dipertaruhkan

Perbesar

Di tengah ramainya perbincangan soal dugaan riset palsu itu, muncul kekhawatiran lain yang lebih besar, bagaimana dunia akademik internasional melihat kredibilitas peneliti Indonesia?

Polemik yang awalnya ramai di media sosial Indonesia ternyata ikut dibahas di lingkungan akademik luar negeri, termasuk di Australia.

Dicky mengatakan kasus tersebut memang menjadi bahan pembicaraan karena pihak-pihak yang disebut sebelumnya dipandang sebagai representasi peneliti muda Indonesia di forum internasional.

"Kalau diperbincangkan ya ada beberapa ya, karena tentu, karena harapannya ya sebagai peneliti muda, apalagi dari lembaga yang kredibel begitu,” ujarnya.

Meski begitu, Dicky menegaskan akademisi luar negeri tidak serta-merta menggeneralisasi kasus tersebut kepada seluruh peneliti Indonesia.

Menurutnya, komunitas riset internasional memiliki mekanisme verifikasi dan jejaring kolaborasi yang jauh lebih ketat, terutama di kalangan peneliti senior yang sudah lama membangun reputasi ilmiah lintas negara.

“Mereka juga punya mekanisme yang lebih ketat, juga punya networking yang jauh lebih lama, khususnya untuk para peneliti yang sudah senior,” ujarnya.

Dicky mengaku kasus tersebut tetap menimbulkan rasa malu sebagai bagian dari komunitas peneliti global Indonesia.

Namun ia menilai rekam jejak kolaborasi internasional yang selama ini dibangun para akademisi Indonesia masih menjadi faktor penting yang membuat dunia ilmiah tidak langsung memukul rata seluruh peneliti dari Indonesia.

Menurutnya, riset dengan standar tinggi umumnya dilakukan secara multi center dengan keterlibatan peneliti dari berbagai universitas dan negara yang sudah memiliki reputasi global.

Ancaman Sanksi dan Pencabutan Gelar

Di tengah polemik yang terus bergulir, pemerintah mulai menyinggung kemungkinan sanksi terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pemalsuan riset di konferensi ilmiah di Denmark.

Menteri Diktisaintek Brian Yuliarto mengatakan dugaan pelanggaran tersebut tidak bisa dipandang ringan karena berkaitan dengan integritas akademik dan etika penelitian.

Brian menjelaskan pemerintah tidak dapat langsung menjatuhkan sanksi pencabutan gelar tanpa proses pemeriksaan lebih dulu.

Menurutnya, status penelitian, tujuan riset, hingga posisi akademik pihak yang terlibat harus ditelusuri secara mendalam sebelum ada keputusan lebih lanjut.

“Hal ini perlu dilihat terlebih dahulu berdasarkan status penelitian yang dilakukan, tujuan penelitian tersebut, serta status subjek yang bersangkutan,” kata Brian.

Ia mengingatkan aturan mengenai pencabutan gelar sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Dalam aturan tersebut, gelar akademik, vokasi, maupun profesi dapat dicabut apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar terbukti merupakan hasil plagiat atau jiplakan.

Namun, menurut Brian, ketentuan itu tidak otomatis bisa diterapkan pada semua kasus dugaan fraud penelitian.

Pemerintah tetap harus berkoordinasi dengan kampus atau lembaga asal untuk memastikan apakah riset yang dipermasalahkan memang berkaitan langsung dengan proses memperoleh ijazah atau gelar akademik.

“Apabila penelitian tersebut ternyata tidak dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban akademik untuk memperoleh ijazah atau gelar, maka ketentuan dalam UU Pendidikan Tinggi tidak serta-merta dapat digunakan sebagai dasar pencabutan ijazah atau gelar,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah kini masih fokus melakukan pendalaman terhadap status akademik para pihak yang disebut dalam kasus tersebut serta kaitan penelitian yang dipersoalkan dengan sistem pendidikan formal di Indonesia.