Heboh Pernyataan Prabowo 'Rakyat Desa Tak Pakai Dolar', Strategi Tenangkan Warga atau Gaslighting?

Suara.com - Pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto menuai pro dan kontra yang menyampaikan kalau Rakyat di Desa tak pakai dolar Amerika Serikat (AS).

Hal itu memancing reaksi terutama warganet lantaran itu disampaikan di tengah nilai tukar rupiah yang anjlok terhadap dolar AS yang terakhir tercatat Rp17.700.

Pernyataan sang Kepala Negara itu disampaikan pertama kali di momen pidato sambutannya saat peresmian Museum dan Rumah Singgah Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur baru-baru ini.

Lantas apa maksud di balik pernyataan Prabowo tersebut? Bikin tenang masyarakat atau justru cuma bikin gaduh di tengah situasi ekonomi yang tak menentu?

Rakyat di Desa Tak Pakai Dolar

Di hadapan tamu undangan dalam peresmian Museum dan Rumah Singgah Marsinah, Prabowo awalnya menepis kekhawatiran sejumlah pihak yang sering melontarkan narasi bahwa Indonesia akan mengalami kejatuhan (collapse) atau kekacauan (chaos) akibat fluktuasi nilai tukar mata uang.

“Jadi saya yakin sekarang, ada yang selalu entah apa saya nggak mengerti, sebentar-sebentar Indonesia akan collapse, akan chaos. Rupiah begini, dolar begini—orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok," tegas Prabowo.

Menurutnya, indikator utama kekuatan bangsa bukan sekadar angka pada nilai tukar dolar, melainkan ketersediaan kebutuhan pokok bagi rakyat. 

Ia menjamin bahwa selama sektor pangan dan energi tetap stabil, posisi Indonesia akan tetap kuat dibandingkan negara lain.

Tak hanya sekali, Prabowo kembali menyinggung terkait soal dolar, kali ini pada agenda kedua di Nganjuk setelah itu.

Pada agenda peresmian 1.061 Koperasi Desa Merah Putih, Prabowo dalam pidatonya sempat menyinggung sosok Menteri Keuangannya yakni Purbaya yang kini tengah populer. 

Ia menggunakan ekspresi Purbaya sebagai barometer ketenangan bagi masyarakat dalam menghadapi fluktuasi ekonomi global.

"Purbaya sekarang populer banget Purbaya itu. Selama Purbaya bisa senyum tenang aja nggak usah kau khawatir itu. Mau dolar berapa ribu kek kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar dibilang kan," ujar Prabowo. 

Reaksi di Parlemen

Pernyataan Prabowo itu sontak menuai berbagai macam reaksi tak terkecuali dari gedung Parlemen Senayan.

Anggota Komisi XI DPR RI, Putri Anetta Komarudin, pernyataan Presiden Prabowo tersebut harus dilihat secara utuh sebagai upaya untuk menjaga kondusivitas dan menenangkan masyarakat. 

Ia menekankan bahwa fondasi ekonomi Indonesia saat ini sebenarnya masih berada dalam posisi yang kokoh.

"Secara utuh, pernyataan Bapak Presiden pada dasarnya untuk menenangkan masyarakat. Karena dari segi fundamental ekonomi, kita masih sangat kuat dengan tumbuh 5,11 persen (Kuartal I-2024)," ujar Putri kepada wartawan, Senin (18/5/2026). 

Sementara Anggota DPR RI fraksi PDIP, Komarudin Watubun, coba memberikan realitas berbeda menanggapi pernyataan Prabowo tersebut.

Ia menyebut meski warga desa bertransaksi dengan Rupiah, mereka tetap menjadi pihak yang paling terdampak oleh gejolak kurs mata uang asing.

Komarudin menjelaskan bahwa dalam sistem ekonomi global saat ini, harga barang-barang kebutuhan pokok di tingkat desa sangat bergantung pada nilai tukar dolar terhadap Rupiah.

“Kalau dalam konteks orang desa itu menggunakan Rupiah, iya. Tapi dalam konteks kehidupan mereka, ya ada pengaruhnya. Karena itu saya kira itu masalah dasar, orang kampung juga pasti mengerti. Dengan nilai Rupiah anjlok seperti ini, harga barang pasti akan naik," ujar Komarudin di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026). 

Ia menyoroti ketergantungan masyarakat pada barang-barang impor yang harganya dipicu oleh kenaikan dolar, mulai dari bahan pangan hingga kebutuhan pertanian.

Komarudin mengingatkan pemerintah bahwa profil masyarakat desa saat ini sudah sangat maju dan melek informasi. 

Ia menyebut warga desa tidak bisa lagi "dininabobokan" dengan pernyataan yang menyederhanakan persoalan ekonomi.

"Dan orang kampung sekarang keren. Kecuali zaman batu ya orang kampung tinggal di kampung, tidak pernah ke kota. Sekarang kan tetap ke mana-mana. Jadi tetap pengaruh ke kehidupan rakyat secara keseluruhan," katanya.

Analisis Pengamat

Perbesar

Para analis coba membedah apa tujuan dari Prabowo menyampaikan hal tersebut.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai, apa yang disampaikan Prabowo tersebut sebagai upaya menjaga stabilitas psikologis warga.

Menurut Jamiluddin, sebagai seorang pemimpin, Prabowo berupaya meminimalkan kekhawatiran masyarakat di tingkat akar rumput agar tidak terjadi kepanikan massal akibat fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

“Pernyataan Prabowo yang menyatakan masyarakat desa tidak terkait langsung dengan dollar kiranya hanya untuk menjaga sisi psikologis masyarakat," ujar Jamiluddin kepada Suara.com.

Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini menjelaskan bahwa dari kacamata politik, langkah tersebut merupakan strategi untuk memastikan situasi nasional tetap kondusif.

Jamiluddin menghubungkan gaya kepemimpinan ini dengan latar belakang Prabowo di militer yang sangat mengedepankan stabilitas demi kelancaran pembangunan.

“Secara politis, hal itu ingin menjaga kondusivitas masyarakat. Prabowo sebagai mantan tentara tentu menginginkan kondusivitas. Baginya, pembangunan hanya dapat optimal bila kondusivitas terjaga," jelasnya.

Lebih lanjut, Jamiluddin menepis anggapan bahwa pernyataan tersebut merupakan bentuk komunikasi gaslighting atau manipulasi fakta untuk membingungkan publik. Ia menilai Prabowo adalah sosok yang terbuka dengan rakyatnya.

“Jadi, Prabowo tidak bermaksud menggunakan komunikasi gaslighting. Sebab, bentuk komunikasi seperti ini ada manipulasi fakta," tegas Jamiluddin.

Ia menambahkan bahwa tujuan utama komunikasi tersebut adalah agar masyarakat tetap memiliki optimisme dan tidak terganggu oleh dinamika ekonomi global yang sedang terjadi.

Namun, Jamiluddin memberikan catatan bahwa efektivitas pesan ini akan sangat bergantung pada profil masyarakat yang menerimanya.

Di sisi lain, Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menilai optimisme pemerintah terhadap kondisi ekonomi Indonesia sah-sah saja, namun perlu diiringi dengan upaya agar keyakinan tersebut juga dirasakan langsung oleh masyarakat.

Hal ini merujuk pada optimisme pemerintah terkait kondisi ekonomi saat ini, terutama saat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeklaim ekonomi Indonesia masih bagus sehingga masyarakat tak perlu khawatir.

Menurut Hensa, pernyataan optimisme dari pemerintah di tengah tekanan ekonomi menang diperlukan. Namun, ia menekankan bahwa optimisme tersebut tidak cukup hanya disampaikan dalam bentuk narasi di saat media bertanya saja.

“Pemerintah tentu boleh optimis, bahkan memang harus optimis. Tapi optimisme itu jangan hanya sekedar 'lip service' saja ke masyarakat, namun juga berdampak," ujar Hensa kepada wartawan.

Hensa juga menyinggung gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai konsisten menunjukkan sikap nasionalisme dan optimisme terhadap kondisi Indonesia.

Namun demikian, menurut dia, sikap tersebut perlu diterjemahkan menjadi kebijakan yang lebih terasa langsung, terutama terhadap masyarakat kelas menengah.

“Pak Prabowo itu jelas nasionalis dan optimis, tapi optimisme itu harus diturunkan jadi sesuatu yang bisa dirasakan. Jangan sampai optimisme hanya jadi semacam slogan yang indah didengar, tapi enggak bisa dirasakan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hensa menyebut komunikasi pemerintah ke depan perlu lebih empatik dan berbasis realita yang dirasakan masyarakat.

“Kalau pemerintah ingin publik percaya, jangan hanya bilang ‘semua terkendali’. Tunjukkan apa yang membuat kita bisa percaya bahwa semuanya memang terkendali. Karena kepercayaan publik itu bukan diminta, tapi dibangun,” kata dia.