Geger Isu '98 Jilid 2', Benarkah Situasi Politik Saat Ini Mirip Era Reformasi?

Suara.com - Di tengah situasi ekonomi yang tak menentu, Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel memberikan pernyataan mengejutkan dengan mengingatkan soal potensi terjadinya Reformasi Jilid II.

Ia mengklaim telah terjadi penggalangan kekuatan dari kelompok mahasiswa, buruh, hingga organisasi sipil yang kini mencapai tahap matang. 

Noel juga memberikan penekanan khusus bahwa situasi saat ini berisiko menyerupai peristiwa Reformasi 1998 jika tidak segera diantisipasi oleh Kepala Negara. 

Dari apa yang disampaikan Noel tersebut memantik pertanyaan, apakah situasi hari ini bisa memunculkan gerakan seperti 98? Apakah potensi tersebut bisa benar-benar terjadi?

Peringatan Noel

Peringatan itu disampaikan Noel usai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

"Saya coba ingatkan Pak Prabowo, dalam bulan Juni-Juli ini ada akan ada peristiwa besar, ada eskalasi politik yang ujungnya adalah menggulingkan pemerintahan Prabowo. Dan konsolidasi ini sudah selesai dan sudah matang. Konsolidasi sipil, konsolidasi mahasiswa, konsolidasi buruh, konsolidasi kelompok civil society dan semuanya. Tinggal satu, butuh satu pemicu," ungkap Noel.

Ia menyebut apa yang terjadi hari bisa saja menyerupai peristiwa Reformasi 1998 jika tidak segera diantisipasi oleh Presiden Prabowo sendiri.

"Dan '98 jilid 2 akan terjadi tidak lama lagi. Jika Pak Prabowo tidak peka terhadap kejadian ini," tegasnya. 

Menurut analisisnya, pemicu utama gerakan tersebut bersumber dari sektor ekonomi yang kini tengah bergejolak.

Diketahui, memang kekinian situasi ekonomi tak menentu di tengah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) juga anjlok dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga terus menurun.

Tuntutan Mahasiswa

Perbesar

Seakan seiring dengan itu, sejumlah kelompok mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI di Jawa Tengah menyampaikan ultimatum kepada pemerintah untuk menguatkan nilai tukar rupiah. 

Dalam unggahan Instagram akun BEM SI dan Story Rakyat, @bem_si dan @storyrakyat_, pada Ahad, 7 Juni 2026, BEM SI se-Jateng memberikan tenggat 18 hari kepada pemerintah untuk memperbaiki nilai rupiah.

Hal itu juga disampaikan saat aksi di depan kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah di Semarang, Jumat, 5 Juni 2026. Apabila melewati tenggat tersebut, BEM SI akan menggelar demonstrasi Reformasi Jilid 2. 

Hal itu kemudian mendapatkan respons dari pemerintah dalam hal ini Mensesneg Prasetyo Hadi.

Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah menerima aspirasi mahasiswa tersebut sebagai masukan konstruktif.

Ia menyatakan bahwa saat ini pemerintah tengah bekerja keras melakukan koordinasi lintas sektoral untuk menjaga stabilitas ekonomi. 

Prasetyo mengakui bahwa persoalan ekonomi, khususnya fluktuasi nilai tukar rupiah, bukanlah perkara mudah karena dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal maupun internal. 

Kendati begitu, ia optimis langkah-langkah yang diambil pemerintah, termasuk koordinasi intensif dan pemberian kepastian kepada pelaku usaha, akan membuahkan hasil. 

"Kami yakin langkah-langkah yang kita ambil, dengan koordinasi yang erat dan kebijakan yang saling memperkuat, akan dapat mengatasi permasalahan ini," tambahnya. 

Respons Partai

Sementara itu hanya Partai Golkar sebagai partai pendukung pemerintah soal potensi Reformasi Jilid II.

Ia mengakui bahwa dalam dunia politik, potensi terjadinya gejolak akan selalu ada. Namun, ia menekankan bahwa sebuah gerakan massa besar tidak akan terjadi tanpa adanya alasan mendasar atau raison d’etre. 

Lebih lanjut, Sarmuji membedah tiga faktor utama yang menurutnya bisa menjadi pemicu atau raison d’etre dari ketidakstabilan politik.

Pertama adalah faktor ekonomi terkait daya beli, kedua mengenai fundamental ekonomi, dan ketiga adalah legitimasi politik. 

Meski ada peringatan dari berbagai pihak, Sarmuji menyatakan optimismenya terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo.

Ia meyakini pemerintah saat ini masih memiliki kendali penuh untuk mencegah faktor-faktor pemicu tersebut muncul ke permukaan. 

"Saya meyakini hingga saat ini, pemerintah masih bisa mengendalikan situasi. Raison de’etre-nya masih bisa dicegah," tegas Sarmuji saat dihubungi Suara.com.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, memberikan respons soal adanya ultimatum yang disampaikan BEM SI Jateng terutama soal ancaman Refomasi Jilid II.

Hasto awalnya mengatakan, situasi saat ini masih dianggap relevan dengan nilai-nilai reformasi. Terlebih menjelang peringatan 30 tahun peristiwa Kudatuli.

"Ya segala persoalan yang ada termasuk bagi PDI Perjuangan ini kan menjelang 30 tahun peringatan Kudatuli, 27 Juli 1996, dan tahun ini akan kami peringati yang ke-30. Maka nilai-nilai reformasi, demokrasi, anti KKN, kemudian pemisahan TNI dan Polri, kemudian anti pada otoritarianisme itu relevan untuk dibahas bersama," kata Hasto ditemui di Metropole, Jakarta Pusat, Minggu (7/6/2026).

Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul kekinian tidak hanya bisa dibebankan kepada pemerintah semata.

"Ya berbagai persoalan ini bukan hanya menjadi persoalan pemerintah semata, tetapi kita sebagai warga bangsa juga harus bersama-sama memberikan pemikiran-pemikiran bergotong royong untuk menyelesaikan masalah tersebut," katanya.

Perbesar

Ia pun berharap Presiden RI Prabowo bisa memberikan arah yang jelas mengahadapi persoalan yang ada.

Adapun PDIP sendiri menjadi salah satu pihak yang disinggung Noel sebelumnya dalam pernyataannya.

Ia menyarankan Presiden Prabowo Subianto merangkul PDI Perjuangan (PDIP) dan kelompok Habib Rizieq Shihab di tengah ancaman gejolak politik yang disebutnya sedang dipersiapkan sejumlah kelompok.

Menurut Noel, kondisi tersebut membuat Prabowo perlu memperkuat barisan dengan pihak-pihak yang dinilai memiliki loyalitas politik dan ideologis yang kuat.

Analisis

Meski wacana mengenai potensi lahirnya "Reformasi Jilid II" mulai mengemuka seiring dengan meningkatnya tekanan ekonomi di Indonesia pada pertengahan 2026.

Namun, Analis Politik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Kristian Widya Wicaksono, menilai fenomena ini sebaiknya dibaca sebagai indikator naiknya tekanan legitimasi terhadap pemerintah, bukan ramalan otomatis akan terulangnya tragedi 1998.

Menurut Kristian, tanda-tanda tekanan ekonomi saat ini memang nyata dan cukup mengkhawatirkan.

Merujuk pada data 4-5 Juni 2026, nilai tukar rupiah (JISDOR) telah menyentuh angka Rp18.039 per dolar AS.

Kondisi itu diikuti dengan langkah Bank Indonesia menaikkan BI-Rate menjadi 5,25 persen, sementara indeks saham Indonesia mencatat penurunan tajam secara tahunan.

"Ekonomi yang tertekan sering kali menjadi bahan bakar utama pelemahan dukungan publik terhadap penguasa. Ketika rupiah melemah dan pasar modal jatuh, persepsi ketidakpastian akan meningkat," ujar Kristian saat dihubungi Suara.com.

Ia juga menyoroti langkah pemerintah yang cenderung melakukan intervensi mendalam, seperti regulasi pemusatan ekspor komoditas strategis dan revisi peran Bank Indonesia.

Di mata pasar, langkah-langkah ini sering dibaca sebagai upaya mencari jalan pintas fiskal yang justru memperkuat kesan adanya campur tangan politik dalam mesin ekonomi.

"Itu bukan bukti bahwa rezim akan runtuh, tetapi cukup untuk menaikkan risiko akumulasi ketidakpuasan masyarakat," tambahnya.

Meski situasi terasa mencekam, Kristian menegaskan secara ilmiah bahwa kondisi tahun 2026 tidak bisa disamakan dengan krisis hebat tahun 1998.

Ia memaparkan bahwa pada 1998, Indonesia mengalami krisis sistemik dengan kontraksi ekonomi mencapai 10-15 persen dan inflasi melampaui 80 persen.

Sebaliknya, kondisi makroekonomi saat ini menunjukkan ketahanan yang lebih baik. Bank Indonesia masih melaporkan surplus perdagangan yang berkelanjutan dan inflasi yang relatif tetap terkendali dalam kisaran sasaran, meski di tengah tekanan yang meningkat.

"Indonesia saat ini sedang berada dalam fase stres ekonomi yang berat, tetapi belum masuk dalam fase kehancuran makro seperti 1998. Jadi, menyamakan pelemahan rupiah dengan prasyarat otomatis revolusi politik adalah sebuah penyederhanaan," jelasnya.

Kristian memprediksi bahwa jika "Reformasi Jilid II" benar-benar terjadi, bentuknya tidak akan persis seperti penggulingan kekuasaan tahun 1998.

Kemungkinan besar, fenomena ini akan muncul dalam bentuk eskalasi protes massa, penurunan tingkat kepercayaan publik, hingga pelemahan koalisi elite politik.

Pemerintah kemungkinan besar akan menghadapi tekanan hebat untuk mengoreksi arah kebijakan mereka. Kristian menyebut situasi saat ini sebagai gejala "pra-krisis legitimasi".

"Sejauh data yang tersedia hari ini, Indonesia lebih dekat pada fase erosi kepercayaan yang serius daripada keruntuhan rezim. Namun, jika tekanan ekonomi memburuk, kebijakan dianggap tidak konsisten, dan saluran aspirasi tersumbat, maka skenario mobilisasi besar bisa saja menguat," katanya.