Di Balik Gebrakan Ekonomi Pancasila Prabowo, Antara Kemandirian Bangsa atau Risiko Monopoli?

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto mendobrak tradisi dengan menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Langkah ini diambil di tengah kondisi geopolitik dan geoekonomi global yang tidak menentu akibat konflik di berbagai belahan dunia.

Prabowo menegaskan arah kebijakan fiskal ke depan akan berlandaskan pada mazhab Ekonomi Pancasila yang mencakup nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan nasional, serta keadilan yang tidak menindas rakyat.

"Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing," kata Prabowo.

Fokus utama pemerintah ke depan adalah memperkuat kemandirian bangsa melalui hilirisasi dan industrialisasi.

Prabowo menekankan bahwa Indonesia tidak boleh lagi hanya menjadi eksportir bahan mentah yang tidak memiliki nilai tambah.

Visi besarnya adalah mengubah Indonesia dari sekadar target pasar menjadi produsen barang-barang teknologi seperti mobil, motor, ponsel, komputer, hingga televisi buatan dalam negeri.

"Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain," kata Prabowo.

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja baru secara masif.

Prabowo menginstruksikan agar komoditas strategis diolah sepenuhnya di dalam negeri sebelum dilempar ke pasar internasional.

"Nikel diolah di sini, bauksit, batu bara, turunan kita buat di sini," kata Prabowo.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa arahan tersebut sejalan dengan Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN).

Kebijakan ini akan didukung dengan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), pengembangan SDM industri, serta dukungan pembiayaan bagi sektor manufaktur.

“Jadi saya kira bagus sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, dan itu akan menambah kekuatan dari semangat dari para industri-industri yang ada di Indonesia untuk bergerak cepat, untuk bisa menjawab challenge yang telah disampaikan kepada pemerintah maupun para pelaku industri,” kata Agus.

Di sektor pangan, Prabowo mengklaim pencapaian signifikan dengan cadangan beras nasional yang mencapai titik tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia.

Hingga 10 Mei 2026, cadangan beras yang dikuasai pemerintah mencapai 5,3 juta ton, melonjak dari 3,25 juta ton pada Desember 2025.

Selain stok, pemerintah melakukan langkah konkret dengan memangkas harga pupuk demi kesejahteraan petani.

“Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20 persen. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama,” kata Prabowo.

Program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) juga dilaporkan telah menjangkau puluhan juta jiwa.

Program ini tidak hanya menyasar anak sekolah, tetapi juga balita dan ibu hamil, serta direncanakan akan mencakup lansia yang hidup sebatang kara sebagai bentuk implementasi Pasal 33 UUD 1945.

“Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari,” kata Prabowo.

Prabowo mengungkapkan bahwa program MBG telah menciptakan 1,2 juta lapangan kerja baru melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Selain itu, rantai pasok program ini memberikan dampak positif bagi ekosistem petani, nelayan, dan pedagang pasar lokal.

Terkait iklim investasi, Prabowo menyoroti kinerja birokrasi yang dinilai masih menghambat.

Perbesar

Ia membandingkan proses perizinan di Malaysia yang hanya memakan waktu dua pekan, sementara di Indonesia bisa mencapai dua tahun.

Ia mensinyalir adanya oknum birokrat yang sengaja memperumit aturan demi keuntungan pribadi.

"Sudah perintah Presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menterilah, peraturan teknislah, rekomendasilah. Akal-akalannya itu. Saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah!" pinta Prabowo.

Dalam hal dinamika politik, Prabowo menunjukkan sikap terbuka terhadap perbedaan.

Ia mengapresiasi posisi PDI Perjuangan yang memilih berada di luar pemerintahan sebagai kekuatan kontrol atau check and balances.

"Alangkah manisnya untuk saya. Tapi mungkin tidak baik," ujar Prabowo. "Bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita," kata Prabowo.

Salah satu poin yang paling memicu diskusi adalah pembentukan Badan Ekspor baru di bawah Danantara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia.

Badan ini akan bertindak sebagai pengekspor tunggal (single exporter) untuk komoditas strategis seperti kelapa sawit, batu bara, dan nikel guna mencegah praktik underpricing.

"Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. tujuan utama kebijakan ini untuk memperkuat pengawasan dan monitoring," kata Prabowo.

"Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah, karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa sendiri," pungkasnya.

Namun, kebijakan pembentukan BUMN khusus ekspor ini mendapat kritik dari ekonom Center for Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda.

Ia menilai langkah ini berisiko menciptakan distorsi pasar dan praktik kapitalisme negara (state capitalism).

"Ide baru pembentukan BUMN khusus ekspor ini memicu kekhawatiran terjadinya distorsi pasar dan politisasi bisnis,” kata Huda.

Huda mengingatkan sejarah kelam Badan Penyangga Pemasaran Cengkeh (BPPC) pada era 1990-an yang melakukan monopoli dan justru merugikan petani.

Ia juga menyoroti risiko korupsi mengingat indeks persepsi korupsi Indonesia yang masih menjadi tantangan besar.

“Mulai dari masuk lewat jalur orang dalam hingga korupsi pengadaan barang publik,” kata Huda.