Tentara Pimpin Bulog, Kembalinya Dwifungsi TNI di Era Prabowo?
Home > Detail

Tentara Pimpin Bulog, Kembalinya Dwifungsi TNI di Era Prabowo?

Chandra Iswinarno | Yaumal Asri Adi Hutasuhut

Selasa, 11 Februari 2025 | 13:11 WIB

Suara.com - Penunjukkan Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog menuai kontroversi.

Novi Helmy diketahui masih berstatus Anggota TNI aktif. Penunjukkan Novi menambah daftar panjang penempatan TNI aktif di jabatan sipil.

Novi ditunjuk sebagai direktur utama oleh Menteri BUMN Erick Thohir untuk menggantikan Wahyu Suparyono.

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-30/MBU/02/2025 tertanggal 7 Februari 2025. Sebelum mengemban amanat sebagai direktur utama Bulog, Novi menjabat Asisten Teritorial Panglima TNI.

Erick Thohir mengklaim penunjukkan Novi sebagai bentuk penyegaran bagi Bulog, sekaligus hasil kajian target penyerapan gabah atau beras 3 juta ton.

"Memang kan penugasan yang diberikan ini harus bisa kami lakukan secara maksimal. Jadi review-review ini kami jalankan, kami jalankan sesuai dengan target-target yang diberikan saat ini," ujar Erick pada Senin (10/2/2025).

Sementara itu, Novi mengakui bahwa sampai kini masih menjadi Anggota TNI aktif. Ia pun menyebut penunjukkan memimpin Bulog merupakan perintah pimpinannya.

"Sudah langsung untuk melaksanakan tugas ini. Supaya kita cepat swasembada pangan," katanya.

Polemik penunjukan Novi Helmy menduduki jabatan kepala Bulog menjadi sinyal serius bahwa dalam lima tahun mendatang, selama Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pelibatan TNI dalam jabatan sipil diprediksi semakin masif.

Dwi Fungsi TNI pun dinilai semakin menguat, dan bertolak belakang dengan cita-cita reformasi 1998.

Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra pun meyakini bahwa pelibatan TNI dalam urusan sipil akan semakin masif, termasuk potensi makin jamaknya kekerasan.

"Penunjukan Mayjen Novi sebagai dirut Bulog juga menunjukkan bahwa Pemerintah Prabowo sangat kental dengan nuansa militeristik," kata Ardi kepada Suara.com, Selasa (11/2/2025).

Langgar UU TNI

Penunjukkan Novi juga bertentangan dengan Undang-Undang (UU) TNI, dan bentuk ancaman bagi negara demokrasi.

Ardi menjelaskan dalam negara demokrasi mensyaratkan adanya pemisahan urusan antara militer dan sipil. Hal itu demi menjamin penghormatan terhadap supremasi sipil dan jaminan terhadap tata negara hukum yang baik.

Status Novi yang merupakan TNI aktif menjadi persoalan, sebab merujuk pada Ayat 1 Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan 'Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.'

Apabila TNI aktif menempati jabatan sipil, posisinya sangat terbatas.

Hal ini merujuk pada Ayat 2 Pasal 47 UU TNI, jabatan yang dapat ditempati TNI aktif yakni, kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

Prajurit TNI AD mengikuti upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta, Sabtu (5/10/2024).[ANTARA FOTO/Fauzan]
Prajurit TNI AD mengikuti upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta, Sabtu (5/10/2024).[ANTARA FOTO/Fauzan]

Kepala Divisi Hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andri Yunus juga menilai bahwa penempatan Novi sebagai Kepala Bulog bertentangan dengan semangat reformasi.

Situasi ini pun menurutnya sangat berbahaya mengingat pengalaman Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Soeharto selama 32 tahun.

"Di mana militer digerakan untuk menduduki jabatan-jabatan yang semestinya diisi oleh orang-orang sipil," kata Andri kepada Suara.com.

Dia mempertanyakan pelibatan TNI aktif di Bulog. Sebab, menurutnya, tidak ada keterlibatan antara urusan TNI yakni pertahanan dengan pangan sebagaimana mandat UU TNI.

Andri pun menyebut keterlibatan TNI aktif di BUMN itu, semakin menambah daftar panjang corak militeristik pada pemerintahan Prabowo.

Sebagaimana diketahui sudah ada jabatan dan kebijakan sipil yang melibatkan TNI, di antaranya penunjukkan Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet, dan pelibatan TNI dalam program makan bergizi gratis.

Tak hanya itu, dalam Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan yang terbentuk atas perintah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 tahun 2025 tentang Penerbitan Kawasan Hutan turut melibatkan militer.

Dalam Perpres itu, susunan satgas diketuai Menteri Pertahanan, wakil ketua I Jaksa Agung, wakil ketua II Panglima TNI, dan wakil ketua III dijabat Kapolri.

Sementara Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Lingkungan Hidup hanya sebagai anggota bersama sejumlah menteri lainnya.

Sementara data Imparsial menunjukkan terdapat 2.569 prajurit TNI aktif di jabatan sipil pada tahun 2023. Sejumlah 29 di antaranya merupakan perwira aktif menduduki jabatan sipil di luar lembaga yang ditetapkan oleh UU TNI.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman (kanan) bersama Direktur Utama Perum Bulog Mayjen Novi Helmy Prasetya (kiri) tiba di Gedung A Kementerian Pertanian, Jakarta, Minggu (9/2/2025). (Antara)
Menteri Pertanian Amran Sulaiman (kanan) bersama Direktur Utama Perum Bulog Mayjen Novi Helmy Prasetya (kiri) tiba di Gedung A Kementerian Pertanian, Jakarta, Minggu (9/2/2025). (Antara)

"Nah, pola ini kemudian kami melihat sebagai bentuk pengkhianatan atas mandat Reformasi 1998. Pasca reformasi 98 semestinya TNI didorong untuk menjadi prajurit militer yang profesional, dan tidak lagi mengurusi urusan-urusan sipil," tegas Andri.

Ancaman Bagi ASN-Rusak Profesionalisme TNI

Ditempatkannya TNI aktif di jabatan sipil dinilai Ardi menjadi ancaman terhadap pengelolaan jenjang karir Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sebab berpotensi mengabaikan spesialisasi, kompetensi, pengalaman, serta masa pengabdian ASN di instansi terkait. Tak hanya itu, juga mengakibatkan terjadinya demotivasi di kalangan ASN dalam konteks jenjang karir dan kepangkatan di instansinya.

Bagi TNI sendiri berdampak buruk bagi profesionalismenya. Sebab, kata Ardi, di tengah perubahan lingkungan strategis yang semakin kompleks, TNI seharusnya didorong lebih fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi perang modern yang berorientasi pada penguasaan teknologi perang yang mutakhir.

Tak hanya itu, dikhawatirkan munculnya persaingan di internal TNI untuk terlibat dalam sektor bisnis.

"Alih-alih meningkatkan kapabilitas untuk pertahanan," ujar Ardi.

Dalam konteks penempatan TNI aktif di Bulog, dinilai mencederai logika dan akal sehat publik. Pasalnya kata Ardi, bagaimana bisa TNI yang tidak dilatih untuk berbisnis menempati jabatan tinggi di BUMN.

Dia pun mengindikasikan adanya pandangan dari pemerintah saat ini, bahwa persoalan negara dianggap sebagai permasalahan pertahanan atau sekuritisasi.


Terkait

Potret Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Revisi UU TNI
Selasa, 18 Maret 2025 | 03:23 WIB

Potret Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Revisi UU TNI

Pembahasan serta rencana revisi terhadap UU TNI ini tidaklah memiliki urgensi, juga semakin menjauhkan TNI dari instansi yang ideal dan profesional.

Dwifungsi TNI Jilid 2? RUU TNI Kontroversial Dikecam Bak Era Orba!
Senin, 17 Maret 2025 | 16:45 WIB

Dwifungsi TNI Jilid 2? RUU TNI Kontroversial Dikecam Bak Era Orba!

Koalisi sipil menolak RUU TNI karena berpotensi kembalikan Dwifungsi TNI. RUU dinilai melemahkan profesionalisme TNI dan berpotensi langgar HAM.

Anggota TNI AL Penembak Bos Rental Nangis Mohon Ampun di Pengadilan Militer: Anak Saya Masih Kecil
Senin, 17 Maret 2025 | 15:24 WIB

Anggota TNI AL Penembak Bos Rental Nangis Mohon Ampun di Pengadilan Militer: Anak Saya Masih Kecil

Bambang menyebut penembakan yang dia lakukan merupakan sikap spontan untuk melindungi keselamatan dirinya dan rekannya yang juga jadi terdakwa.

Kantor KontraS Diteror usai Geruduk Rapat RUU TNI, Dasco: Kalau Terganggu Laporkan Saja
Senin, 17 Maret 2025 | 15:07 WIB

Kantor KontraS Diteror usai Geruduk Rapat RUU TNI, Dasco: Kalau Terganggu Laporkan Saja

"Kalau memang merasa terganggu laporkan saja kepada pihak yang penegak hukum," katanya.

Terbaru
Warisan Puing-Puing: Nasib PFN di Tangan Ifan Seventeen, Mampukah Bangkit?
polemik

Warisan Puing-Puing: Nasib PFN di Tangan Ifan Seventeen, Mampukah Bangkit?

Selasa, 18 Maret 2025 | 08:06 WIB

"Ifan Seventeen punya beberapa kredit terlibat di beberapa film, tapi it's not enough (itu tidak cukup)," ujar Joko.

Gugatan di MK Gegerkan Wacana Redenominasi Rupiah: Bagaimana Dampaknya? polemik

Gugatan di MK Gegerkan Wacana Redenominasi Rupiah: Bagaimana Dampaknya?

Senin, 17 Maret 2025 | 12:44 WIB

Hanya indikator inflasi yang bisa dijadikan salah satu penguat. Tapi sebagian besar indikator tidak mengarah kesiapan untuk melakukan redenominasi secara makro, kata Eko.

Omon-Omon Pemberantasan Korupsi di Rezim Prabowo: Dari Ampuni Koruptor hingga Bikin Penjara Khusus di Pulau Terpencil polemik

Omon-Omon Pemberantasan Korupsi di Rezim Prabowo: Dari Ampuni Koruptor hingga Bikin Penjara Khusus di Pulau Terpencil

Senin, 17 Maret 2025 | 10:20 WIB

Prabowo sempat menyatakan akan mengampuni koruptor jika mereka mengembalikan uangnya secara diam-diam.

Review Film Mickey 17, Reuni Bong Joon Ho dan Robert Pattinson yang Memikat nonfiksi

Review Film Mickey 17, Reuni Bong Joon Ho dan Robert Pattinson yang Memikat

Sabtu, 15 Maret 2025 | 08:00 WIB

Film ini mengisahkan Mickey Barnes (Robert Pattinson), seorang pria yang meninggalkan bumi untuk ikut serta dalam misi kolonisasi ke planet es, Nilfheim.

Sinyal Bahaya di Balik Defisit APBN Awal Tahun 2025, Benarkah Bisa Berujung Impeachment? polemik

Sinyal Bahaya di Balik Defisit APBN Awal Tahun 2025, Benarkah Bisa Berujung Impeachment?

Jum'at, 14 Maret 2025 | 12:05 WIB

Dalam paparannya, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa hingga akhir Februari 2025, APBN mengalami defisit Rp31,3 triliun atau 0,13 persen dari PDB.

Ancaman di Balik Krisis Hakim di Indonesia, Sulitnya Warga Dapat Keadilan polemik

Ancaman di Balik Krisis Hakim di Indonesia, Sulitnya Warga Dapat Keadilan

Jum'at, 14 Maret 2025 | 08:19 WIB

Tapi, benarkah problemnya karena jumlah hakim yang kurang? Atau justru sebarannya yang tidak merata?

Antara Deflasi dan Pahala: Kotak Amal Masjid di Aceh Menyusut? polemik

Antara Deflasi dan Pahala: Kotak Amal Masjid di Aceh Menyusut?

Kamis, 13 Maret 2025 | 19:23 WIB

Jika melihat dari celengan atau kotak amal, memang ada penurunan sejak tahun lalu," ujar Ustaz Mauliza.