Pasal Gelap UU BUMN Baru: KPK Tak Bisa Usut Korupsi di Perusahaan Negara?

Suara.com - DEWAN Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah merevisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN untuk disetujui untuk disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna pada Selasa, 4 Februari 2025.

Dalam Undang-undang BUMN terbaru ini terdapat 10 materi pokok yang diklaim DPR untuk meningkatkan dan memperbaiki tata kelola perusahaan milik negara. Sejumlah substansi pokok, yakni mekanisme privatisasi BUMN yang manfaatnya lebih optimal bagi negara. Membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam meningkatkan tata kelola BUMN lebih optimal menjalankan tugas pokok dan fungsinya mendukung ekonomi nasional.

Selain itu, mengatur business judgement rule (BJR) yang memberi manfaat bagi aksi korporasi dalam meningkatkan kinerja BUMN. BJR tersebut dinilai melindungi direksi dari tanggung jawab hukum atas keputusan yang berpotensi menyebabkan kerugian negara.

Pengesahan UU BUMN yang baru tersebut menuai kritik. Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito mengatakan, sebelumnya terdapat sejumlah pasal krusial dalam draf UU BUMN ini. Namun, pasca disetujui DPR, naskah UU tersebut belum bisa diakses publik. Hal ini menjadi pertanyaan.

Lakso mengungkapkan, dalam UU BUMN yang baru ada pasal yang menyatakan direksi dan komisaris BUMN bukan penyelenggara negera. Kemudian, terdapat pasal yang menyatakan keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian perusahaan itu sendiri. Artinya jika BUMN mengalami kerugian tidak dianggap sebagai kerugian negara.

Dia mempertanyakan pemaknaan dari beberapa pasal tersebut. Pertama, soal komisaris dan direksi BUMN yang disebut bukan penyelenggara negara. Pasal ini akan menimbulkan kebingungan.

"Lalu siapa yang berhak menangani kasus tindak pidana korupsi jika terjadi di BUMN," kata Lakso kepada Suara.com, Senin (10/1/2025).

Sementara itu, mengacu pada Pasal 11 UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang KPK, lembaga antirasuah ini berwenang mengusut kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara. Namun, jika direksi dan komisaris BUMN disebut bukan penyelenggara negara, maka KPK tidak lagi memiliki kewenangan mengusut kasus korupsi di perusahaan milik negara.

Sedangkan pasal yang menyebut kerugian BUMN bukan kerugian negara, konsekuensi hukumnya yaitu penyelewengan di BUMN tidak lagi termasuk kategori tindak pidana korupsi. Sehingga, KPK tidak bisa mengusut menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Kendati demikian, perubahan prasa komisaris dan direksi bukan penyelenggara negara berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sebab dalam UU ini komisaris dan direksi BUMN masih dinyatakan penyelenggara negara.

Ketika terjadi lex specialis sistematis atau ketika aturan yang satu dan lainnya berbenturan, maka ketentuan yang lebih spesifik yang digunakan. Dalam hal ini adalah Undang-undang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari KKN.

KPK pun memiliki kewenangan untuk tetap mengusut dugaan korupsi yang terjadi di BUMN. Terlebih Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara masih mengatur tentang pengelolaan BUMN.

"Nah dengan adanya dua track ini, jadi baik soal penyelenggaraan negara maupun soal kerugian keuangan negara, nantinya akan ada kebingungan dalam proses kepastian hukum di Indonesia," ujar Lakso.

Lakso menambahkan, aparat penegak hukum seperti KPK atau Kejaksaan Agung memiliki argumentasi kuat ketika mengusut kasus korupsi di BUMN, yaitu UU Penyelenggara Negara yang Bebas KKN, serta UU Keuangan Negara. Sementara BUMN menggunakan argumentasi UU BUMN baru.

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron, pada Selasa (4/2) membantah bahwa dengan adanya Business Judgement Rule membuat direksi BUMN menjadi kebal hukum. Karena dalam revisi UU BUMN terdapat pasal yang menyebutkan, jika direksi tidak dapat membuktikan dirinya tidak bersalah, maka tetap dapat diproses hukum.

Sementara Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto sepakat dengan adanya prinsip BJR dalam RUU BUMN. Dia menyatakan aparat penegak hukum memang harus berhati-hati menggunakan UU Tipikor dalam mengusut kerugian negara.

"Saya termasuk yang sepakat harus benar-benar hati-hati dalam menerapkan pasal 2 atau 3, khususnya dalam bisnis,” kata Fitroh kepada wartawan pada Senin (3/2).