Rapor Merah 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran: Sederet Menteri Berkinerja Buruk hingga Tak Terlihat Kerja

Suara.com - Menjelang 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sejumlah lembaga merilis hasil studi dan survei tentang kinerja menteri di Kabinet Merah Putih. Salah satunya, Center of Economic and Law Studies (Celios).

Dalam laporan “Rapor 100 Hari Prabowo-Gibran,” Celios menyoroti lima menteri dengan kinerja terburuk. Mereka adalah Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Desa Yandri Susanto.

Pigai berada di posisi terburuk dengan nilai minus 113 poin. Budi Arie menyusul di posisi kedua dengan minus 61 poin. Bahlil di posisi ketiga dengan minus 41 poin, Raja Juli di posisi keempat dengan minus 36 poin, dan Yandri di posisi kelima dengan minus 28 poin.

"Penilaian ini menunjukkan perlunya penataan ulang dan potensi reshuffle untuk memperbaiki kebijakan pemerintah," ujar Direktur Kebijakan Publik Celios, Wahyudi Askar, yang dikutip Suara.com pada Kamis (23/1/2025).

Celios melakukan studi evaluasi kinerja kabinet Prabowo-Gibran menggunakan metodologi survei berbasis expert judgment. Panelisnya terdiri dari 95 jurnalis dari 44 lembaga pers kredibel. Mereka memiliki wawasan mendalam tentang kinerja pemerintah dan akses langsung untuk mengamati pejabat publik serta menganalisis kebijakan dan program pemerintah.

Peneliti hukum Celios, Muhamad Saleh, menyebut skor terendah Pigai sebagai menteri dengan kinerja terburuk mencerminkan kritik signifikan terhadap kebijakan di bidang HAM. Selain itu, Pigai sering terlibat kontroversi, mulai dari permintaan anggaran Rp20 triliun hingga pernyataan soal memiliki tiga pacar.

Menurut Saleh, secara umum, performa Hukum dan HAM dalam pemerintahan Prabowo-Gibran belum menunjukkan hasil yang baik. Ada lima masalah utama: wacana amnesti koruptor, agresivitas aparat kepolisian, multifungsi TNI, stagnasi kualitas HAM dan kebebasan sipil, serta ketidakefektifan regulasi dan birokrasi.

“Masalah ini menjadi alasan utama publik memberi penilaian buruk terhadap kualitas menteri,” jelas Saleh.

Koordinaor Komisi untuk Orang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS Dimas Bagus Arya menilai wajar jika Pigai menyandang predikat menteri dengan kinerja terburuk di 100 hari pemerintah Prabowo-Gibran.

Kinerja Pigai, kata Dimas, sejak awal memang sudah diragukan. Hal itu terlihat dari program dan rencana kerjanya yang terkesan ilusif serta tidak menyentuh substansi sesungguhnya dari HAM seperti membangun rumah sakit HAM dan laboratorium HAM.

“Jadi wajar kalau misalnya penilaian Celios memberikan rapor buruk atau nilai merah pada Menteri Hak Asasi Manusia,” ujar Dimas kepada Suara.com, Kamis (23/1/2025).

Laporan studi Celios, "Rapor 100 Hari Prabowo-Gibran," menyebutkan lima besar menteri dan kepala lembaga yang dinilai paling tidak terlihat bekerja.

Mereka adalah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, dan Menteri Koperasi Budi Arie.

Raja Juli, sebagai menteri dengan penilaian paling buruk, dinilai tidak berkontribusi signifikan dalam mengatasi krisis iklim. Deforestasi semakin meningkat akibat program alih fungsi lahan yang berfokus pada kepentingan ekonomi, tanpa memperhitungkan dampak ekologis jangka panjang.

"Kritik terhadap Raja Juli berpusat pada lemahnya perlindungan hutan, termasuk minimnya tindak lanjut moratorium sawit dan pengabaian ancaman deforestasi masif," jelas Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara.

Pigai dan Arifatul juga dinilai gagal dengan kebijakan atau program yang tidak cukup untuk menangani pelanggaran HAM, kekerasan terhadap anak, dan diskriminasi terhadap perempuan. Banyak responden melihat masalah-masalah ini meningkat, terutama di daerah konflik.

Budiman Sudjatmiko, di posisi keempat, dinilai belum menunjukkan rencana atau kebijakan khusus untuk mengatasi kemiskinan sejak menjabat. Budi Arie, meski terlibat dalam program makan bergizi gratis, dinilai belum menunjukkan kinerja khusus di bidang koperasi.

Mayoritas responden menilai kinerja kabinet Prabowo-Gibran sangat mengecewakan. Hasilnya, 7 persen menilai sangat buruk, 42 persen buruk, 42 persen cukup, dan 8 persen baik. Tidak ada yang memberi penilaian sangat baik.

"Banyak yang menilai perlu ada reshuffle kabinet, dengan 88 persen responden mendukung perombakan dalam 6 bulan pertama," kata Bhima.

Mayoritas Puas

Survei Litbang Kompas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan hasil yang berbeda dengan Celios. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran jelang 100 hari kerja justru sangat tinggi, yakni mencapai 80,9 persen.

Tingkat kepuasan masyarakat tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan survei di periode akhir pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Litbang Kompas melakukan survei tersebut melalui wawancara tatap muka pada 4-10 Januari 2025. Survei tersebut melibatkan 1.000 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error plus minus 3,10 persen.

Dalam hasil survei Litbang Kompas, bidang politik di pemerintahan Prabowo-Gibran mendapat penilaian tertinggi dari responden dengan angka mencapai 85,8 persen. Kemudian, bidang kesejahteraan sosial 83,7 persen, ekonomi 74,5 persen. Sedangkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum dan HAM di 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 72,1 persen. 

“Hasil survei ini mencerminkan kapital politik pemerintah relatif besar di mata publik,” tulisnya.