Menanti Sabda Presiden di 100 Hari Pertama; Satryo di Ujung Tanduk, Listyo dalam Bayang-bayang?

Suara.com - Desas-desus isu perombakan kabinet menjelang 100 hari pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran mulai terdengar. Kamis, 30 Januari 2025 bakal menjadi hari penentuan bagi sejumlah pejabat di kabinet yang dianggap belum bekerja maksimal dalam tugasnya membantu presiden dan wakil presiden.

Sejumlah nama pejabat di kabinet pun kian santer beredar bakal diganti pada masa evaluasi 100 hari kerja pertama. Nama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi sorotan dalam beberapa waktu belakangan.

Nama Satryo menjadi perhatian lantaran konflik internalnya dengan aparat sipil negara (ASN) di kementerian yang dipimpinnya hingga berbuah aksi demonstrasi di kantornya baru-baru ini.

Aksi yang dipicu sikap arogan Satryo, memutasi pegawai hanya karena hal sepele dan tanpa prosedur yang jelas menjadi pemantiknya.

Bahkan kepemimpinannya yang diduga turut dicampuri istirnya, Silvia Ratnawati Brodjonegoro juga akhirnya dibuka di mata publik dalam aksi yang digelar ASN Kemendiktisaintek yang menuliskan keresahan mereka dalam spanduk yang digunakan saat aksi.

Namun, Satryo membantah segala tuduhan yang ditujukan kepadanya. Konfliknya dengan para pegawai pun diakhiri dengan menginisiasi pertemuan di rumah dinasnya, dengan mengundang perwakilan ASN yang berunjuk rasa serta sejumlah pejabat Kemendiktisaintek.

Meski sudah berupaya menyudahi konfliknya, tidak serta merta begitu saja bisa menyelamatkannya dari lubang jarum.

Bahkan kasus itu disebut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjadi peluang untuk melakukan evaluasi terhadap Satryo. Bahkan, Dasco menyebut pihaknya mempelajari kasus tersebut terlebih dahulu dan meminta Komisi X untuk memantaunya.

"Tentunya kita akan pelajari, kita akan kaji dan tentunya nanti kita akan minta komisi teknis yang terkait dengan kementerian, juga untuk melakukan pemantauan dan evaluasi-evaluasi jika dianggap perlu," katanya, baru-baru ini.

Sementara itu, sumber Suara.com menyebut bahwa nama Satryo bakal menjadi salah satu menteri yang akan direshuffle Prabowo bersamaan dengan 100 hari pertama masa kerjanya.

Pemecatannya sebagai menteri di 100 hari Kabinet Merah Putih disebut terkait dengan dugaan ketidakprofesionalan memimpin Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atau Kemdiktisaintek.

Pengamat politik dari Citra Institute, Yusak Farhan menilai 100 hari pertama pemerintahan seorang presiden menjadi momentum yang tepat untuk melakukan reshuffle. Dia sepakat, jika Prabowo berkeinginan memecat Satryo dari susunan kabinet.

Pasalnya, jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi adalah posisi yang sangat vital dalam pembangunan sumber daya manusia. Apalagi Prabowo berkeinginan membentuk dunia pendidikan Indonesia yang memiliki daya saing. Sehingga penting bagi Prabowo menunjuk sosok yang tepat memimpin Kemdiktisaintek.

"Jadi kalau attitude-nya tidak bagus, ya, untuk apa dipertahankan, apalagi ini sangat vital sekali, kan," kata Yusak kepada Suara.com, Rabu (22/1/2025).

Konflik yang terjadi antara Satryo dengan para pegawainya setidaknya cukup menjadi alasan Prabowo untuk mendepaknya. Terlebih, setelah hampir 100 hari menjabat, Kemdiktisaintek di bawah kendali Satryo, kata Yusak, belum menunjukkan prestasi apapun.

Kepentingan Prabowo mencopot Satryo juga bagian pertanggung jawabannya kepada publik. Yusak meyakini masyarakat akan mendukung langkah Prabowo mengevaluasi para pembantunya.

Kapolri Dalam Radar Prabowo

Selain nama Satryo, sumber Suara.com juga menyebut nama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang masih menjadi perhatian Prabowo jelang 100 hari pertama masa pemerintahannya. Posisi Listyo Sigit sebagai orang nomor satu di 'Korps Baju Cokelat' saat ini akan dievaluasi.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya menilai langkah Prabowo untuk mengevaluasi Listyo Sigit merupakan hal yang yang wajar. Bahkan, ia memertanyakan mengapa harus menunggu 100 hari pertama untuk mengevaluasi Listyo.

"Sebenarnya bisa dilakukan jauh-jauh hari. Jangan kemudian seolah-olah ini semacam menunggu momentum," kata Dimas kepada Suara.com, Rabu (22/1/2025).

Hal itu bukan tanpa alasan, catatan KontraS menunjukkan jelang 100 hari Pemerintahan Prabowo-Gibran ada 136 kasus tindak kekerasan yang dilakukan kepolisian. Termasuk tiga peristiwa penembakan di luar proses hukum yang dilakukan polisan dalam satu pekan pada November 2024 lalu.

Maraknya kasus kekerasan oleh polisi yang terjadi di masa kepemimpinan Listyo Sigit, sebenarnya bukan hanya terjadi para era pemerintahan Prabowo. Pada masa Presiden ke 7 Joko Widodo, hal serupa juga terjadi.

Sebut saja kasus paling fenomenal penembakan terhadap Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat pada Juli 2023. Pelaku utama dari tragedi berdarah itu adalah Ferdy Sambo-- yang saat itu menjabat sebagai Kadiv Propam Polri.

Dimas menyebut, apabila nantinya hasil evaluasi mengarah kepada pencopotan Listyo Sigit, maka tidak serta merta menjadi solusi untuk memperbaiki lembaga kepolisian. Pergantian kapolri, menurutnya, hanya berdampak secara jangka pendek.

Berdasarkan hasil pemantauan KontraS ada tiga masalah kepolisian yang mengakar. Pertama, persoalan struktural, seperti korupsi, nepotisme, hingga ketidakprofesionalan menanggapi laporan masyarakat yang tak kunjung diselesaikan.

Kedua, peraturan kepolisian, baik itu perkap di internal dan di Undang-undang Polri yang harus dievaluasi, termasuk kewenangan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang harus ditingkatkan.

Ketiga, persoalan kultural di kepolisian yang dengan mudahnya melakukan kekerasan.

Dimas menyebut hal itu disebabkan pola pendidikan dan karier yang berjalan tidak efektif, di antaranya penumpukan jumlah perwira menengah dan perwira tinggi.

Persoalan itu kemudian berdampak ke psikologis para anggota polisi yang emosinya gampang tersulut.

Dalam menyelesaikan persoalan itu, tidak bisa hanya dengan mengganti pimpinan, melainkan harus dilakukan perbaikan secara kolektif, bersama kementerian, parlemen, dan presiden.

Sementara secara politik, Yusak menilai kepentingan Prabowo mengganti Listyo agar terlepas dari bayang-bayang Jokowi.

"Kapolri sekarang kan, spekulasi publik dari dulu, orang dekatnya Pak Jokowi," ujar Yusak.

Dengan me-reshuffle orang-orang dekat Jokowi akan menjadi bukti bahwa Prabowo sebagai presiden yang tidak berada di bawah kendali siapapun.

Sementara di sisi lain, menggemanya istilah partai coklat atau 'parcok' saat gelaran pilkada serentak lalu, bisa menjadi salah satu pertimbangan Prabowo membenahi kepolisian.

"Dan reformasi di tubuh Polri itu memang harus dimulai dari mengangkat kapolri yang benar-benar bisa membawa polri ini bekerja secara profesional. Bukan Kapolri yang menarik institusi kepolisian itu masuk terlalu jauh ke dalam politik," katanya.

Terkait kabar reshuffle pada masa 100 hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, Suara.com melakukan konfirmasi kepada Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Namun konfirmasi yang dikirimkan melalui aplikasi perpesanan pada Rabu (22/1/2025) tidak dibalas Hasan Nasbi.

Hingga berita ini dituliskan belum ada jawaban dari yang bersangkutan.

Sementara itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut keputusan reshuffle merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden.

"Itu (reshuffle) kewenangan sepenuhnya ada di presiden. Saya belum tanya, saya belum ketemu," katanya di Gedung DPR-MPR Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).