Suara.com - Deddy Corbuzier menuai kritik tajam usai mengunggah video di akun Instagram @mastercorbuzier pada Sabtu (19/1/2024). Dalam video tersebut, Deddy—dalam keadaan telanjang dada—menyerang seorang anak yang mengeluhkan rasa menu ayam dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai kurang enak.
"Ada satu video yang gua lihat, ada anak ngomong, 'ayamnya kurang enak'. Kurang enak, kurang enak, kepala elu pe'a," ujar Deddy dengan nada marah.
Dia juga membandingkan anak tersebut dengan putranya, yang menurutnya tidak pernah mengeluh soal makanan sederhana seperti nasi kotak.
Namun, reaksi publik terhadap pernyataan Deddy justru berbalik tajam. Banyak pengguna media sosial mengecam sikapnya, menyebutnya arogan dan tidak empati.
Bahkan, Direktur Lokataru, Del Pedro Marhaen, mengaitkan Deddy dengan pemerintah, menudingnya sebagai pendengung atau buzzer, mengingat kedekatannya dengan Presiden Prabowo Subianto.
Ironisnya, sikap Deddy bertolak belakang dengan pendekatan Prabowo, yang menunjukkan respons lebih bijak terhadap kritik atas program MBG. Ini membuat banyak pihak menilai tindakan Deddy justru merugikan citra Prabowo.
Pedro mengungkapkan bahwa Deddy Corbuzier memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kedekatan ini semakin jelas saat Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan, di mana Deddy diberi gelar kehormatan Letnan Kolonel (Letkol) Tituler di bidang komunikasi. Menurut Pedro, reaksi Deddy terhadap kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidaklah mengejutkan.
"Dengan popularitasnya yang tinggi, Deddy memiliki jangkauan luas untuk mengintimidasi individu tertentu," ujar Pedro kepada Suara.com pada Selasa (21/1/2025).
Namun, sikap berbeda justru ditunjukkan Prabowo, penggagas program MBG. Prabowo menerima kritik dengan lapang dada. Bahkan, ia secara terbuka meminta maaf atas kekurangan program tersebut, terutama kepada siswa yang belum dapat menikmatinya.
"Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf," ucapnya dalam acara di Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).
Kontraproduktif
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Multimedia Nusantara, Ignatius Haryanto, menilai sikap Deddy yang berlebihan justru kontraproduktif. Alih-alih membantu, tindakan Deddy merusak citra program MBG yang sebenarnya berlandaskan niat baik.
"Bukannya menutupi kekurangan, yang terjadi malah merusak upaya positif di balik program ini," ujar Ignatius.
Sebagai program strategis yang baru pertama kali dilaksanakan, wajar jika Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi sejumlah kekurangan. Pendukung pemerintah, termasuk Deddy Corbuzier, seharusnya mampu menerima kritik, bahkan jika itu hanya soal rasa menu yang dianggap tidak enak oleh pelajar penerima manfaat.
Ignatius Haryanto mengingatkan, Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam demokrasi, pendukung Prabowo harus bisa bersikap terbuka dan mengakui bahwa tidak semua kebijakan pemerintah selalu benar.
"Kita harus siap untuk mengakui bahwa kita tidak selalu benar, kita bisa salah," katanya kepada Suara.com.
Lebih jauh, Ignatius menilai bahwa reaksi berlebihan dari pendukung, termasuk Deddy, justru kontraproduktif. Kasus ini menjadi contoh di mana Prabowo menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik, sementara Deddy malah membela program secara berlebihan.
"Kecerobohan seperti ini justru bisa menggerus kepercayaan masyarakat," ujarnya.
Pedro Marhaen menambahkan, sikap Deddy juga mencerminkan kurangnya pemahaman bahwa program MBG dibiayai dari pajak masyarakat.
Dengan kata lain, masyarakat berhak memberikan kritik dan evaluasi terhadap program yang didanai dari uang mereka sendiri.
"Partisipasi publik dalam mengevaluasi kebijakan ini harus diakomodasi, bukan direspons dengan ancaman kekerasan oleh seorang letkol tituler," tegas Pedro.
Influencer dan Bahaya Disinformasi
Dalam sebuah dokumen berjudul Disinformation and the Role of Social Media In uencers in Times of Crisis, Conflicts, and Wars, yang dirilis oleh Aspen Institute Germany, di era informasi saat ini, influencer media sosial, seperti halnya Deddy Corbuzier memang memegang peran penting sebagai pembentuk opini. Mereka, memiliki pengaruh besar dan dipercaya oleh para pengikutnya.
Saat ini, semakin banyak orang mengandalkan media sosial untuk mendapatkan berita. Hal ini membuat influencer dan kreator konten yang aktif secara politik semakin penting dalam membentuk opini publik dan diskusi politik. Namun, ada ancaman serius yang datang bersamaan: disinformasi.
Penulis dokumen tersebut menjelaskan, bahwa disinformasi sebenarnya bukanlah hal baru, tetapi teknologi digital dan media sosial mempercepat penyebarannya. Model bisnis platform digital, merosotnya kualitas media tradisional, dan rendahnya literasi media semakin memperburuk masalah ini.
Meski sulit mengukur dampaknya secara pasti, Aspen Institute Germany menilai disinformasi dapat mengancam demokrasi, terutama di negara dengan institusi lemah dan kepercayaan publik rendah.
"Konflik sosial, perpecahan opini publik, hingga berkurangnya kepercayaan pada lembaga demokrasi adalah beberapa akibat yang mungkin terjadi," kata mereka.
Sebagai figur yang berpengaruh, influencer media sosial memiliki tanggung jawab besar. menurut Aspen Institute Germany, influencer harus sadar akan dampak tindakannya dan berkomitmen untuk tidak menyebarkan informasi yang salah.
Prabowo tak ambil pusing dan memilih untuk fokus pada hasil dari kinerja pemerintahan yang ia tukangi.
Puan juga menyinggung soal rencana pertemuan Prabowo-Megawati
Apabila programnya gagal, dia mengaku malu untuk kembali berkontestasi pada pemilihan presiden.
Publik soroti ucapan Prabowo Subianto kepada Cak Imin dalam pidato sambutannya.
Apakah target yang diminta PSSI dan dipatok Indra Sjafri masuk akal?
Berikut kisah Tumenggung Endranata si pengkhianat.
Jurit Malam Kost 1000 Pintu mengisahkan tentang seorang gadis bernama Suci yang baru saja pindah ke sebuah kota untuk mencari kos.
Sebenarnya revisi UU Hak Cipta tengah digodok oleh DPR RI. Kabar itu disampaikan Melly Goeslaw pada 11 Februari 2024 lalu.
Meski Menteri Keuangan kemudian mengklarifikasi bahwa BPI tidak terdampak, kabar ini sempat membuat para awardee resah. Seperti apa keresahan awardee?
MA bekukan hak beracara Razman & Firdaus. Pakar nilai sanksi kurang, harusnya dipidana.
Berarti memang tingkat legitimasi atau dukungan dari masyarakat itu masih kepada tokoh eks-GAM, kata Kemal.