Dari Drama Air hingga WiFi, Menteri Rasa Raja Satryo Brodjonegoro
Home > Detail

Dari Drama Air hingga WiFi, Menteri Rasa Raja Satryo Brodjonegoro

Chandra Iswinarno | Muhammad Yasir

Selasa, 21 Januari 2025 | 08:00 WIB

Suara.com - SENIN, 20 Januari 2025 Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendiktisaintek di Gedung D Kemdiktisaintek, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan, Jakarta Selatan mendadak riuh.

Mengenakan pakaian serba hitam, ratusan orang yang tergabung dalam Paguyuban Pegawai Kemendiktisaintek menggelar aksi demonstrasi menuntut keadilan atas pemecatan sepihak yang dilakukan sang menteri, Satryo Soemantri Brodjonegoro terhadap salah satu pegawainya, Neni Herlina.

Sebuah spanduk hitam bertuliskan kalimat: 'Pak Presiden, Selamatkan Kami dari Menteri Pemarah, Suka Main Tampar dan Pecat' terpasang di pagar depan Kantor Kemendiktisaintek.

Sambil memekikkan kata 'Lawan!' peserta aksi tersebut turut membentangkan dua spanduk bertuliskan: 'Kami ASN, Dibayar oleh Negara, Bekerja untuk Negara, Bukan Babu Keluarga' dan 'Institusi Negara Bukan Perusahaan Pribadi Satryo dan Istri.'

Neni sendiri menjabat Pranata Humas Ahli Muda yang juga merangkap Pj Rumah Tangga di Kemendiktisaintek. Pada 17 Januari 2025, Neni merasakan perlakuan tak menyenangkan dari Satriyo.

Ia 'dipecat' secara sepihak oleh orang nomor satu Kemendiktisaintek di depan para pegawai dan anak-anak magang di lembaga itu.

"Saya diusir layaknya penghuni kost yang tidak membayar sewa? Apakah pantas seorang pimpinan tertinggi kementerian memindahkan stafnya tanpa mengacu kepada Peraturan PNS/ASN yang berlaku?” kata Neni kepada Suara.com, Senin (20/1/2025).

Ancaman pemecatan sebenarnya telah diterima Neni sejak 30 Oktober 2024 silam. Musababnya, karena persoalan sepele.

Istri Satryo, Silvia Ratnawati Brodjonegoro ketika itu sempat meminta meja kerja di ruang Mendiktisaintek diganti karena dinilai 'tidak menghormati' pimpinan baru.

"Lalu semua masalah urusan rumah tangga yang terjadi di lapangan, bermuara kepada saya," ungkapnya.

Sementara, sumber Suara.com mengungkap keputusan Satryo di tempat kerja memang banyak dipengaruhi Silvia.

Bahkan, persoalan mutasi pejabat di lingkungan Kemendiktisaintek disebut tak terlepas dari dasar penilaian istrinya. Silvia disebut memiliki peran dalam menentukan personel-personel pegawai yang akan bekerja dengan sang suami.

"Di lantai 18 (Kantor Satriyo) sekarang sudah tidak ada (pegawai) perempuan. Kemungkinan istrinya cemburuan,” katanya saat dikonfirmasi.

Neni juga tak menampik bahwa sikap arogansi Satryo dipengaruhi sang istri. Banyak pegawai di Kemendiktisaintek turut mendapat ancaman pemecatan dari Silvia. Ancaman itu datang jika pegawai tidak mau menuruti apa yang diminta.

Attitude ibu menteri ini juga disayangkan. Kalau bicara itu kasar,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Pegawai Kemendiktisaintek Suwitno membenarkan sejak Satryo menjabat sebagai Mendiktisaintek banyak penggantian pejabat yang dilakukan secara semena-mena.

“Itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak elegan, cara-cara tidak fair, cara-cara yang juga tidak sesuai prosedur," ujar Suwitno.

Marah-marah Gara-gara Air hingga WiFi

Sebuah rekaman suara yang diduga terjadi ketika Satryo marah-marah beredar di media sosial. Dalam rekaman berdurasi 3 menit 22 detik, terdengar kemarahannya dipicu persoalan air yang tidak berfungsi di rumah dinas Mendiktisaintek di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Sumber Suara.com menyebut bahwa korban yang menjadi sasaran emosi sang menteri berasal dari vendor di Kemendiktisaintek.

"Sebenarnya kabar itu sudah beredar luas di kalangan pegawai, sejak beberapa waktu lalu," katanya saat dikonfirmasi, Senin (21/1/2025).

Ketika Suara.com mengonfirmasi ke sumber lainnya, pun turut membenarkan bahwa peristiwa itu sudah santer sebelumnya di kalangan internal. Selain memarahinya, Satryo disebut turut menggampar korban karena dinilai tidak bisa bekerja.

Neni sendiri bahkan mengaku mengetahui dan membenarkannya. Namun, dia meminta agar identitas korban tak diungkap ke publik.

"Saya kasihan juga sama dia. Karena keluarganya takut dia apa-apain," tutur Neni.

Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) membentangkan spanduk saat berunjuk rasa di Kantor Kemdiktisaintek, Jakarta, Senin (20/1/2025). [ANTARA FOTO/Sean Filo Muhamad/app/tom]
Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) membentangkan spanduk saat berunjuk rasa di Kantor Kemdiktisaintek, Jakarta, Senin (20/1/2025). [ANTARA FOTO/Sean Filo Muhamad/app/tom]

Tak hanya persoalan air, Neni juga menyebut Satryo pernah marah-marah hanya karena persoalan WiFi. Peristiwa itu terjadi tak lama setelah Satryo baru menjabat sebagai Mendiktisaintek. Ia meminta agar dipasang WiFi di rumah dinas yang baru ditempatinya.

“Karena Pak Menteri maunya segera. Kita meminta mereka (vendor) untuk menyegerakan. Jadi akhirnya sampai malam, tapi malah jadi marah,” ungkapnya.

Dalam keadaan emosi, kata Neni, Satryo lalu menghubunginya. Tak hanya marah-marah, Satryo juga mengancam memecatnya.

"Itu lewat WhatsApp. 'Saya pecat kamu!' Kayak gitu,” bebernya.

Persoalan pecat memecat sejatinya tak hanya dialami Neni. Menurut Sumber Suara.com, ada pegawai lain yang telah menjadi 'korban', yakni mantan sekretaris pribadi (sespri) menteri.

"Sebelumnya ada sespri menteri yang sudah lama bekerja, berstatus honorer P3K, tiba-tiba dipecat dan sekarang sudah pindah di dasmen (Kemendikdasmen)," katanya.

Sumber itu menyebut, 'pemecatan' berawal hanya karena persoalan sederhana. Saat itu yang bersangkutan diminta Silvia untuk menyiapkan kendaraan karena akan pergi ke sebuah acara.

"Karena perintahnya tidak detail, si sespri kemudian hanya menyiapkan kendaraannya saja, tidak dengan sopir," katanya.

Lantaran itu, Silvia kemudian marah besar. Pun pemecatan terjadi hanya disampaikan melalui aplikasi perpesanan WhatsApp.

"Setelah mendapat pesan (pemecatan) itu, si sespri sebenarnya meminta waktu untuk menghadap (Satryo). Tapi Satryo nggak mau ditemuin," ujarnya.

Satryo sebenarnya bukan orang baru di Kemendiktisaintek. Ia pernah menduduki jabatan Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) sejak tahun 1999 hingga 2007. Di antara tahun tersebut, Sumber Suara.com menyebut bahwa Silvia bekerja sebagai sekretaris pribadi dirjen.

"Semua orang Dikti tahu itu," katanya.

Selepas menjabat Dirjen Dikti, ia kemudian menjadi Penasehat Menteri Bidang Kebijakan, Inovasi dan Daya Saing Industri di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) yang dijabat Luhut Binsar Pandjaitan.

Ketika Satryo ditunjuk menjadi Kemendiktisaintek oleh Prabowo Subianto, sebenarnya mulai terjadi gejolak di dalam kementerian.

Namun hal itu lebih karena kementerian dipecah menjadi tiga lembaga, Kemendikdasmen, Kemendiktisainstek, dan Kemenbud.

"Secara umum, semua pegawai pasti berpikir akan ikut ke kementerian yang mana kan," ujarnya.

Namun yang terjadi di kemudian hingga mendekati 100 hari masa kerja Kabinet Prabowo-Gibran, persoalan penempatan personel pegawai di lingkungan Kemendiktisaintek masih juga belum ada kepastian.

"Bisa dibilang selama ini belum ada gebrakan sama sekali yang dilakukan menteri ini di Kemdiktisaintek," katanya.

Saat ditemui usai Pelantikan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Jawa Barat, pada Senin (20/1/2025), Satryo membantah tudingan yang ditujukan terhadapnya.

Dia mengklaim tidak pernah marah-marah apalagi melakukan kekerasan terhadap pegawai.

“Nggak ada, tidak benar,” katanya.

Sedangkan, Sekjen Kemendiktisaintek Togar M Simatupang mengklaim Neni bukan dipecat melainkan dimutasi.

Rotasi, promosi, dan mutasi ASN pada masa transisi kementerian menurutnya suatu hal yang lumrah sebagai upaya penyegaran organisasi dan tour of duty.

"Tidak baik terlalu reaktif dan tidak ada dialog," katanya.

Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengklaim telah meminta Komisi X DPR RI untuk memantau kasus tersebut.

"Kami akan minta komisi teknis yang terkait dengan Kementerian juga untuk melakukan pemantauan dan evaluasi-evaluasi jika dianggap perlu," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025).


Terkait

Bukalapak Diguyur Dana Segar IPO Malah Tidur Pulas
Senin, 20 Januari 2025 | 15:10 WIB

Bukalapak Diguyur Dana Segar IPO Malah Tidur Pulas

Dulu, siapa yang tak kenal dengan euforia meledaknya Bukalapak? Startup lokal kebanggaan Indonesia ini pernah menyandang status 'unicorn'.

Danantara Super Holding BUMN Mandek, Ada Apa?
Senin, 20 Januari 2025 | 13:01 WIB

Danantara Super Holding BUMN Mandek, Ada Apa?

Menteri BUMN Erick Thohir disebut-sebut kurang sreg dengan lembaga besutan Presiden Prabowo Subianto ini.

Pejabat Jalur Buzzer: Strategi Meredam Kritik atau Upaya Orkestrasi Pencitraan Publik?
Jum'at, 17 Januari 2025 | 14:21 WIB

Pejabat Jalur Buzzer: Strategi Meredam Kritik atau Upaya Orkestrasi Pencitraan Publik?

Kabinet Presiden Prabowo, menurut Pengamat Media Sosial Drone Emprit, Nova Mujahid, tak jauh berbeda dengan era Jokowi.

Terbaru
Kapan Waktu yang Tepat Buat Jokowi Bergabung dengan Partai Politik?
polemik

Kapan Waktu yang Tepat Buat Jokowi Bergabung dengan Partai Politik?

Rabu, 11 Juni 2025 | 20:59 WIB

Setelah tidak lagi di PDIP, Jokowi belum pilih partai. Lebih condong ke PSI karena potensi jadi ketua umum dan PSI "rumah Jokowi".

Mengurai Anomali Harga Beras di Tengah Stok Melimpah, Benarkah Ada Mafia? polemik

Mengurai Anomali Harga Beras di Tengah Stok Melimpah, Benarkah Ada Mafia?

Rabu, 11 Juni 2025 | 16:19 WIB

Harga beras naik di banyak daerah meski stok diklaim cukup. BPS mencatat kenaikan harga di banyak wilayah. Diduga Bulog kurang menyalurkan stok. Mentan curiga ada mafia.

Laut Tak Punya Dinding, Korupsi Fakta di Balik Tambang Nikel Raja Ampat Sulut Murka Publik polemik

Laut Tak Punya Dinding, Korupsi Fakta di Balik Tambang Nikel Raja Ampat Sulut Murka Publik

Rabu, 11 Juni 2025 | 12:43 WIB

Aktivitas tambang di Raja Ampat diprotes karena berdampak buruk pada lingkungan. Pemerintah dituding korupsi fakta, tapi publik tak percaya. Izin 4 perusahaan dicabut.

Dedi Mulyadi Hapus PR untuk Siswa: Strategi Pendidikan atau Sekadar Dorongan Populis Semata? polemik

Dedi Mulyadi Hapus PR untuk Siswa: Strategi Pendidikan atau Sekadar Dorongan Populis Semata?

Rabu, 11 Juni 2025 | 08:11 WIB

Jabar hapus PR mulai 2025/2026. Gubernur Dedi Mulyadi menilai PR konvensional tak efektif. Pengamat khawatir hilangnya ruang belajar jika tak ada perbaikan sistem.

Kekuatan Perang atau Tim Pembangunan? Polemik Tentara Garap Ketahanan Pangan Saat Dunia Memanas polemik

Kekuatan Perang atau Tim Pembangunan? Polemik Tentara Garap Ketahanan Pangan Saat Dunia Memanas

Selasa, 10 Juni 2025 | 20:37 WIB

TNI AD rekrut 24 ribu tamtama 2025 untuk Batalyon Teritorial Pembangunan, urus ketahanan pangan hingga infrastruktur. Rencana ini dikritik karena dianggap keluar dari tugas pokok TNI.

Luka Tambang di Raja Ampat; Undang-undang Diabaikan, Alam dan Masyarakat Kian Terancam polemik

Luka Tambang di Raja Ampat; Undang-undang Diabaikan, Alam dan Masyarakat Kian Terancam

Selasa, 10 Juni 2025 | 08:05 WIB

Tambang nikel di Raja Ampat menuai kecaman akibat kerusakan lingkungan. Greenpeace dan masyarakat menuntut pencabutan izin tambang, proses hukum, dan pemulihan ekologis.

Fenomena Jual Hotel di Ambang Kebangkrutan, Efek Domino di Balik Kebijakan Efisiensi? polemik

Fenomena Jual Hotel di Ambang Kebangkrutan, Efek Domino di Balik Kebijakan Efisiensi?

Senin, 09 Juni 2025 | 14:44 WIB

Hotel terancam bangkrut akibat efisiensi anggaran pemerintah, tingkat hunian turun. Banyak hotel dijual, PHK terjadi. Pemerintah didorong intervensi.