Membaca Manuver Politik Jokowi di Balik Hubungan Prabowo-Megawati yang Kian Mesra

Suara.com - Joko Widodo atau Jokowi sempat dikabarkan akan bergabung ke Partai Golkar. Kabar ini bukan hal baru. Isu tersebut sudah beredar sejak lama, bahkan sebelum Presiden ke-7 RI itu dipecat dari PDI Perjuangan (PDIP).

Kini, wacana Jokowi bergabung dengan partai pohon beringin kembali mencuat. Penyebabnya, hubungan ‘mesra’ antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Menurut Yoes Kenawas, pengamat dinasti politik dari Institute for Advanced Research (IFAR), Universitas Katolik Atma Jaya, hubungan Prabowo dan Megawati yang semakin akrab menjadi ancaman bagi Jokowi.

Jokowi bahkan disebut pernah menjadi penghambat kedekatan Prabowo dan Megawati. Sebelum Prabowo dilantik sebagai presiden terpilih 2024-2029, Jokowi dikabarkan menyarankan agar Prabowo tidak melibatkan PDIP dalam Kabinet Merah Putih.

Perbesar

Kondisi ini, kata Yoes, bisa berdampak pada kepentingan politik Jokowi. Terutama terkait masa depan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjadi Wakil Presiden. Hubungan baik antara Prabowo dan Megawati berpotensi mengganggu jalan politik Gibran menuju Pilpres 2029.

“Apakah Gibran tetap akan mendampingi Prabowo itu pertanyaan besar. Kalau Megawati dan Prabowo semakin dekat, ini bisa jadi akan menimbulkan keretakan antara Prabowo dengan Gibran,” jelas Yoes kepada Suara.com, Jumat (17/1/2025).

Di tengah ancaman itu, Yoes menilai Jokowi semakin membutuhkan partai politik untuk menjaga pengaruhnya. Kedekatan Jokowi dengan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadahlia, kata dia, jadi salah satu faktor yang memungkinkannya bergabung ke partai tersebut. 

“Sebenarnya pilihannya itu ada dua, Golkar dan PSI —partai yang dipimpinan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep. Cuma, PSI ini kan bukan partai parlemen. Jadi yang paling menggoda memang Golkar,” ungkapnya. 

 Yoes memperkirakan Jokowi bisa bergabung dengan partai politik dalam waktu dekat, atau paling lambat sebelum 2029. Menurut Yoes, Jokowi sebenarnya sudah mulai merawat eksistensinya di perpolitikan Indonesia.

Dia terlibat dalam kampanye Pilkada 2024 dan melakukan safari politik dengan menemui sejumlah tokoh penting.

Termasuk menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X pada Rabu, 15 Januari 2025.

Perbesar

“Karena kalau Jokowi nggak punya cantolan partai politik atau bisa menjadi tokoh, dia akan dilupakan orang,” ujarnya. “Ini tentu buat Jokowi harus diantisipasi, karena dia tetap goalnya itu kan punya satu kaki di pemerintahan di 2029-2034.”

Prabowo-Megawati Segera Bertemu 

Dalam pidato selama 2,5 jam di HUT PDIP ke-52 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada 10 Januari 2025, Megawati mengungkapkan hubungan baiknya dengan Prabowo.

Presiden RI ke-5 itu menegaskan, meskipun mereka berasal dari kubu berbeda pada Pilpres 2024, hubungan mereka tetap baik.

“Orang mikir saya sama dia (Prabowo) itu wah kayanya musuhan atau apa. Nggak! Nggak!” kata Megawati.

Perbesar

Dalam pidatonya, Megawati juga mengucapkan terima kasih kepada Prabowo karena telah menindaklanjuti keputusan MPR RI 2019-2024 yang mencabut TAP MPRS tentang tudingan Bung Karno berkhianat.

Megawati juga mengenang kembali momen ketika ia membuat nasi goreng spesial untuk Prabowo saat berkunjung ke Teuku Umar, Menteng, Jakarta, pada 2019.

Meski belum bertemu langsung, Megawati diam-diam mengutus seseorang untuk menyampaikan pesan kepada Prabowo. Orang yang dimaksud adalah Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah.

Tiga hari sebelum pelantikan Prabowo pada 17 Oktober 2024, Basarah menyampaikan pesan Megawati lewat Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani. Salah satu pesan tersebut adalah bahwa PDIP akan mendukung pemerintahan Prabowo, meskipun tidak ada kader yang masuk ke Kabinet Merah Putih.

Dengan hubungan antara Prabowo dan Megawati yang semakin akrab, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyebutkan bahwa keduanya akan segera bertemu. Pertemuan tersebut dijadwalkan pada Januari 2025.

"Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini, makin cepat, makin bagus," kata Muzani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1).

Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai kedekatan PDIP dengan Prabowo yang kian mesra ini mengindikasikan bahwa Megawati ingin menjauhkan Prabowo dari Jokowi. Upaya itu tidak terlepas dari perseteruan yang terjadi antara PDIP dan Jokowi do Pilpres 2024.

"Kalau Jokowi out, Gerindra dapat barter PDIP. Itu lebih signifikan untuk stabilitas pemerintahan ke depan," kata Yusak kepada Suara.com. 

Di sisi lain, Yusak berpendapat, Prabowo sebagai kepala negara sesungguhnya juga ingin melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi. Karena itu, dia juga membutuhkan dukungan dari PDIP. 

“Dalam posisi itu, Prabowo butuh dukungan PDIP agar pemerintahannya kuat dan stabil," ujarnya.

Jokowi Bantah 

Ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, pada 14 Januari 2025, Jokowi membantah menghambat hubungan antara Prabowo dan Megawati. Mantan kader PDIP itu, mengaku sudah 2,5 tahun tidak bertemu dengan Megawati. 

“Apa hubungannya, saya dengan hubungan beliau-beliau," ucap Jokowi. 

Sementara terkait rencana pertemuan Prabowo dan Megawati, Jokowi secara normatif menilai baik. Pertemuan antara kedua tokoh tersebut menurutnya akan berdampak positif terhadap stabilitas politik dan ekonomi Indonesia. 

“Itu akan memberikan sebuah kekuatan yang baik dalam rangka pembangunan nasional kita," katanya. 

Sedangkan terkait kabar yang berhembus dirinya akan masuk lewat organisasi masyarakat pendiri Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong atau MKGR, Jokowi menyebut hanya isu belaka. 

Perbesar

“Aaaaaaah..isu, isu terus," ungkapnya.

Analis Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga meyakini sekalipun kekinian membantah, Jokowi cepat atau lambat akan bergabung dalam partai politik.

Selain karena sudah lama berkecimpung di dunia politik, Jamiluddin menyebut, Jokowi masuk partai politik itu semata-mata bukan hanya untuk kepentingan dirinya. Tapi juga untuk kedua putranya, Gibran dan Kaesang serta menantunya, Bobby Afif Nasution. 

“Tentu itu akan dilakukannya bila dalam kalkulasi politiknya menguntungkan bagi dirinya, anaknya dan menantunya," pungkas Jamiluddin.