'Cukup Aku WNI', Saat Pesimisme Kolektif Jadi Bahasa Generasi

Suara.com - Narasi pendek namun tajam itu beredar cepat di media sosial, “Cukup aku yang jadi WNI, anak-anakku jangan". Jauh sebelum itu, ramai juga tagar “Indonesia Gelap” dan ajakan “kabur aja dulu”.

Ungkapan tersebut terasa seperti lelucon pahit nan satir yang lahir dari kelelahan warga negara.

Di ruang digital, kegelisahan itu tampak semakin ramai. Generasi muda memperbincangkan ketimpangan ekonomi, peluang kerja yang sempit, hingga rasa tidak pasti terhadap masa depan.

Namun di balik viralitasnya, muncul pertanyaan yang lebih mendasar, apakah ini sekadar ekspresi emosional sesaat, atau tanda krisis kepercayaan yang lebih dalam terhadap negara?

Bagi sebagian orang, narasi tersebut terdengar berlebihan. Tetapi bagi yang lain, kalimat itu adalah refleksi dari pengalaman hidup sehari-hari, tentang pendidikan yang mahal, mobilitas sosial yang terasa tertutup, dan kesenjangan yang tampak sulit ditembus.

Nasionalisme, Pendidikan, dan Akar Kesenjangan

Sosiolog Universitas Nasional, Nia Elvina, melihat fenomena ini tidak berdiri sendiri. Fenomena pesimisme generasi muda sendiri, kata dia, sebenarnya bukan hal baru dan pernah muncul lintas generasi.

Perbedaannya kini terletak pada kecepatan komunikasi. Ledakan media sosial membuat isu tersebut terlihat lebih besar dan terasa lebih mendesak.

"Fenomena ini sebenarnya tidak hanya muncul pada generasi saat ini, hampir di semua generasi. Karena kemudahan berkomunikasi saat ini atau dengan kata lain boom-nya media sosial, sehingga isu ini menjadi mencuat," jelas Nia kepada Suara.com, Rabu (25/2/2026).

Menurutnya, penguatan identitas kebangsaan perlu kembali menjadi perhatian, terutama melalui pendidikan.

Ia menilai momentum ini penting bagi kementerian terkait untuk memetakan ulang kurikulum agar selaras dengan perkembangan zaman sekaligus tetap membangun identitas Indonesia.

Nilai perjuangan dan kemanusiaan, katanya, perlu kembali ditekankan agar pendidikan menjamin akses yang setara tanpa dibatasi status ekonomi maupun kekuasaan.

Di sisi lain, ia menyoroti bahwa kesenjangan sosial dan ekonomi masih menjadi persoalan yang nyata. Berbagai data dan kajian menunjukkan ketimpangan yang cenderung tinggi.

"Data dari BPS dan beberapa kajian juga menyatakan demikian. Saya kira akar permasalahannya ada pada pertai politik kita. Partai politik kita belum mampu memunculkan kader-kader di DPR dan pemerintah yang brilian dan mempunyai moralitas tinggi," terangnya.

Krisis Kepercayaan dan Pesimisme Kolektif

Perbesar

Sikap pesimis terhadap negara sendiri, seperti krisis kepercayaan, sebenarnya termasuk kondisi psikologis kolektif ketika kepercayaan publik terus menurun hingga memunculkan keraguan, sinisme, dan rasa tidak aman yang menetap.

Kendati begitu, tidak semua kritik atau pesimisme dapat langsung dilabeli sebagai crisis of trust.

Psikolog klinis Ifa Hanifah Misbach menjelaskan, kritik bisa saja respons rasional terhadap pengalaman nyata masyarakat, seperti kesenjangan ekonomi, persepsi korupsi, lemahnya institusi demokrasi, atau ketidakpastian hukum.

"Narasi seperti “cukup aku WNI, anakku jangan” atau “Indonesia Gelap” belum tentu menunjukkan trauma kolektif," katanya.

Dalam literatur psikologi, trauma kolektif merujuk pada pengalaman ancaman besar bersama yang mengubah identitas kelompok secara mendalam.

Ungkapan pesimistik tersebut lebih mungkin mencerminkan bentuk lain, seperti pesimisme kolektif, kecemasan antisipatif, rasa tidak aman eksistensial, atau sinisme politik.

Dengan kata lain, perasaan itu nyata, tetapi tidak selalu berakar pada trauma.

Brain Drain, Strategi Rasional, dan Risiko Psikologis Generasi Muda

Kegundahan akan kondisi negara itu kerap berujung pada narasi keinginan pindah negara. Fenomena brain drain itu sering dianggap sebagai bentuk pelarian.

Namun Ifa menjelaskan bahwa migrasi tidak selalu merupakan mekanisme coping terhadap tekanan psikologis.

Dalam kerangka coping, perpindahan negara bisa menjadi upaya mengatasi masalah ketika individu merasa kontrolnya rendah atau diliputi kecemasan.

Tetapi jika keputusan tersebut didorong pertimbangan objektif, seperti peluang kerja, upah, stabilitas, atau kualitas pendidikan, maka itu merupakan strategi hidup yang rasional.

Ia menyebut brain drain juga dapat dipahami sebagai bentuk protes diam terhadap ketimpangan kesempatan.

Meski demikian, keputusan tersebut bisa menjadi coping apabila dipicu oleh distress dan rasa tidak berdaya.

"Brain drain bisa menjadi coping jika didorong oleh distress dan sense of uncontrollability. Tetapi yang penting dicatat adalah tidak semua migrasi adalah bentuk coping," jelas Ifa.

Lebih jauh, pesimisme berkepanjangan tentang masa depan berpotensi memunculkan sejumlah konsekuensi psikologis.

Seperti rasa tidak berdaya kolektif, kecemasan kronis akibat ketidakpastian, konflik identitas antara nasional dan global, hingga kecenderungan menarik diri dari partisipasi sosial atau mengambil respons ekstrem.

Karena itu, ia menekankan pentingnya generasi muda tidak hanya bergantung pada persepsi media sosial.

Interaksi langsung, dialog, dan pengalaman nyata di masyarakat dapat membantu memperluas perspektif sekaligus mengurangi bias pesimisme yang terbentuk di ruang digital.