
Suara.com - Kabinet Prabowo belakangan gemar mengangkat artis, influencer bahkan buzzer masuk dalam jajaran elite pejabat. Terkini adalah sosok Rudi Sutanto alias Rudi Valinka.
Rudi Valinka ditengarai merupakan sosok di balik akun X (dulu Twitter) bernama @kurawa. Ia dikenal sebagai buzzer atau pendengung di era Jokowi.
Ia juga memiliki lebih dari 454 ribu pengikut di akun @kurawa dan telah aktif sejak Juni 2009 silam.
Rudi Sutanto atau Rudi Valinka diangkat sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Strategis Komunikasi di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Usai pelantikan pada Senin (13/1/2025), Menteri Komdigi Meutya Hafid mengaku tidak tahu bahwa Rudi Susanto adalah seorang buzzer.
Meutya menegaskan, mengangkat Rudi di jajaran Komdigi karena keahlian strategi komunikasi berdasarkan riwayat atau curriculum vitae (CV) yang diterimanya.
"Dari CV yang kami terima, beliau memang juga adalah strategi komunikasi,” kata Meutya saat ditanya awak media usai pelantikan.
Di masa era Presiden Jokowi, buzzer akrab digunakan sebagai pendengung dalam melawan narasi-narasi negatif baik terhadap pemerintah maupun Jokowi secara individu. Mereka bekerja di luar garis pemerintahan.
Kembali ke sosok Rudi Valinka, saat masa Jokowi kerap melempar cuitan-cuitan kerasnya terhadap lawan-lawan politik Jokowi. Termasuk juga kepada Prabowo.
Bedanya di era Prabowo saat ini, keberadaan buzzer justru masuk ke dalam lingkaran pemerintahan.
kerja Tanpa Hasil Nyata
Psikolog politik Wawan Kurniawan menilai bahwa staf khusus di pemerintahan sering berada dalam kelompok kerja lintas disiplin. Efektivitas mereka dipengaruhi oleh koordinasi kelompok, keterbukaan terhadap ide baru, dan tingkat hierarki dalam organisasi.
"Jika staf ahli hanya menjadi simbol tanpa pengaruh nyata, efektivitasnya akan minim. Sejauh ini, kita belum banyak mendengar atau mendapat langkah taktis yang dilakukan dalam kerja-kerja mereka," kata Wawan saat dihubungi Suara.com, Kamis (16/1/2025).
Wawan memaklumi kalau fenomena buzzer 'naik pangkat' jadi staf khusus, seperti diduga yang dialami Rudi Valinka, menimbulkan kecurigaan publik adanya sikap balas budi dari Prabowo kepada orang-orang yang telah membantunya menang saat Pilpres 2024.
Terlebih, masyarakat juga tidak melihat urgensi dari posisi staf tersebut ditambah mereka hadir di tengah kondisi ekonomi negara yang sedang tidak stabil. Isu balas budi juga bisa terlihat dari kabinet Merah Putih yang punya porsi gemuk.
"Saya belum melihat secara spesifik kerja yang akan dilakukan di posisi yang ada, tapi jika melihat rekam jejaknya, kita wajar curiga dan masyarakat jelas punya skema atas balas budi. Tidak ada landasan prestasi atau karya sampai dia berada di posisi tersebut," ujarnya.
Peran Buzzer di Era Jokowi dan Prabowo
Penggunaan buzzer masih juga terjadi pada masa pemerintahan Prabowo saat ini. Bahkan menurut Wawan, cara kerja buzzer saat era Jokowi dengan Prabowo nampak mirip.
"Kurang lebih sejauh ini hampir mirip, upaya membangun narasi dari penguasa akan menjadi senjata utama untuk menggiring opini masyarakat awam yang tidak kritis," katanya.
Dikutip dari Jurnal Studi Pembangunan Langgas, berdasarkan teori hegemoni Antonio Gramsci disebutkan bahwa penggunaan buzzer sebagai bagian hegemoni yang dilakukan pemerintahan Jokowi sengaja dilakukan untuk menciptakan kebijakan pembangunan dan pelaksanaan investasi yang minim kritik.
Buzzer selama era Jokowi juga digunakan untuk menyebarluaskan program pembangunan infrastruktur pemerintah sekaligus menyerang pihak-pihak yang melakukan kritik atau berseberangan dengan pemerintah.
Sementara itu, pada masa Prabowo, penggunaan buzzer telah dilakukan sejak masa kampanye pilpres 2024.
Temuan dari Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual Universitas Dr. Soetomo, paslon Prabowo-Gibran cenderung memiliki tingkat aktifitas yang tinggi dan sering kali memosting konten berkaitan dengan ativitas mereka. Adapun topik unggahannya tidak personal, melainkan mayoritas memiliki narasi penggiringan opini positif untuk Prabowo-Gibran.
Peran buzzer memang bisa jadi sangat berpengaruh terhadap pembentukan citra tokoh politik oleh pandangan masyarakat. Karena itu, tak mengherankan bila muncul persepsi publik adanya aksi balas budi kepada buzzer dengan memberinya posisi di pemerintahan.
"Kembali lagi, kedepankan meritokrasi dan bukan sekadar hubungan personal atau balas budi, fokus pada kesejahteraan rakyat, dan bukan pada elit. Mencermati situasi Indonesia hari ini, para pemimpin harusnya bisa lebih berempati dan tidak selalu menyusahkan rakyatnya," kata Wawan.
Pemerintah resmi mengeluarkan kebijakan baru terkait penggunaan Embedded Subscriber Identity Module atau e-SIM.
Penjelasan Ahli soal Apa Itu eSIM serta Keunggulan dan Kelebihan dari SIM Fisik Biasa.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta masyarakat untuk mengganti kartu SIM fisik biasa menjadi Embedded Subscriber Identity Module atau e-SIM.
"Kita bisa menyaksikan sekarang video-video yang dihasilkan oleh AI itu nyaris sempurna, banyak orang bahkan terkecoh..."
Kasus suap empat hakim ini bukan demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga, tetapi corruption by greed atau keserakahan.
"Setelah diberikan kelonggaran, maka tidak boleh ada lagi toleransi bagi pelanggaran serupa di masa depan, ujar Nur.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto disebut-sebut masuk radar reshuffle Presiden Prabowo Subianto.
Harga emas bakal terus melejit, bahkan pada akhir tahun ini harga emas Antam diprediksi bisa tembus mencapai Rp2,5 juta per gram.
China yang klaim penemu sepak bola punya ambisi besar untuk jadi kekuatan dunia. Ambisi itu bakal dipertaruhkan di markas Timnas Indonesia.
Jumbo, secara mengejutkan, menjadi salah satu film lebaran 2025 yang paling banyak ditonton.
Saya kira ini sebenarnya bukan isu kemanusiaan, tapi isu politik. Prabowo sepertinya tidak punya cara lain untuk bernegosiasi dengan Trump, kata Smith.