Pendengung Berdasi: Kala Buzzer Naik Pangkat Jadi Pejabat

Suara.com - Kabinet Prabowo belakangan gemar mengangkat artis, influencer bahkan buzzer masuk dalam jajaran elite pejabat. Terkini adalah sosok Rudi Susanto alias Rudi Valinka.

Rudi Valinka ditengarai merupakan sosok di balik akun X (dulu Twitter) bernama @kurawa. Ia dikenal sebagai buzzer atau pendengung di era Jokowi.

Ia juga memiliki lebih dari 454 ribu pengikut di akun @kurawa dan telah aktif sejak Juni 2009 silam.

Rudi Susanto atau Rudi Valinka diangkat sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Strategis Komunikasi di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Usai pelantikan pada Senin (13/1/2025), Menteri Komdigi Meutya Hafid mengaku tidak tahu bahwa Rudi Susanto adalah seorang buzzer.

Meutya menegaskan, mengangkat Rudi di jajaran Komdigi karena keahlian strategi komunikasi berdasarkan riwayat atau curriculum vitae (CV) yang diterimanya.

"Dari CV yang kami terima, beliau memang juga adalah strategi komunikasi,” kata Meutya saat ditanya awak media usai pelantikan.

Di masa era Presiden Jokowi, buzzer akrab digunakan sebagai pendengung dalam melawan narasi-narasi negatif baik terhadap pemerintah maupun Jokowi secara individu. Mereka bekerja di luar garis pemerintahan.

Kembali ke sosok Rudi Valinka, saat masa Jokowi kerap melempar cuitan-cuitan kerasnya terhadap lawan-lawan politik Jokowi. Termasuk juga kepada Prabowo.

Bedanya di era Prabowo saat ini, keberadaan buzzer justru masuk ke dalam lingkaran pemerintahan.

kerja Tanpa Hasil Nyata

Psikolog politik Wawan Kurniawan menilai bahwa staf khusus di pemerintahan sering berada dalam kelompok kerja lintas disiplin. Efektivitas mereka dipengaruhi oleh koordinasi kelompok, keterbukaan terhadap ide baru, dan tingkat hierarki dalam organisasi.

"Jika staf ahli hanya menjadi simbol tanpa pengaruh nyata, efektivitasnya akan minim. Sejauh ini, kita belum banyak mendengar atau mendapat langkah taktis yang dilakukan dalam kerja-kerja mereka," kata Wawan saat dihubungi Suara.com, Kamis (16/1/2025).

Wawan memaklumi kalau fenomena buzzer 'naik pangkat' jadi staf khusus, seperti diduga yang dialami Rudi Valinka, menimbulkan kecurigaan publik adanya sikap balas budi dari Prabowo kepada orang-orang yang telah membantunya menang saat Pilpres 2024.

Terlebih, masyarakat juga tidak melihat urgensi dari posisi staf tersebut ditambah mereka hadir di tengah kondisi ekonomi negara yang sedang tidak stabil. Isu balas budi juga bisa terlihat dari kabinet Merah Putih yang punya porsi gemuk.

"Saya belum melihat secara spesifik kerja yang akan dilakukan di posisi yang ada, tapi jika melihat rekam jejaknya, kita wajar curiga dan masyarakat jelas punya skema atas balas budi. Tidak ada landasan prestasi atau karya sampai dia berada di posisi tersebut," ujarnya.

Peran Buzzer di Era Jokowi dan Prabowo

Penggunaan buzzer masih juga terjadi pada masa pemerintahan Prabowo saat ini. Bahkan menurut Wawan, cara kerja buzzer saat era Jokowi dengan Prabowo nampak mirip.

"Kurang lebih sejauh ini hampir mirip, upaya membangun narasi dari penguasa akan menjadi senjata utama untuk menggiring opini masyarakat awam yang tidak kritis," katanya.

Dikutip dari Jurnal Studi Pembangunan Langgas, berdasarkan teori hegemoni Antonio Gramsci disebutkan bahwa penggunaan buzzer sebagai bagian hegemoni yang dilakukan pemerintahan Jokowi sengaja dilakukan untuk menciptakan kebijakan pembangunan dan pelaksanaan investasi yang minim kritik.

Buzzer selama era Jokowi juga digunakan untuk menyebarluaskan program pembangunan infrastruktur pemerintah sekaligus menyerang pihak-pihak yang melakukan kritik atau berseberangan dengan pemerintah.

Sementara itu, pada masa Prabowo, penggunaan buzzer telah dilakukan sejak masa kampanye pilpres 2024.

Temuan dari Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual Universitas Dr. Soetomo, paslon Prabowo-Gibran cenderung memiliki tingkat aktifitas yang tinggi dan sering kali memosting konten berkaitan dengan ativitas mereka. Adapun topik unggahannya tidak personal, melainkan mayoritas memiliki narasi penggiringan opini positif untuk Prabowo-Gibran.

Peran buzzer memang bisa jadi sangat berpengaruh terhadap pembentukan citra tokoh politik oleh pandangan masyarakat. Karena itu, tak mengherankan bila muncul persepsi publik adanya aksi balas budi kepada buzzer dengan memberinya posisi di pemerintahan.

"Kembali lagi, kedepankan meritokrasi dan bukan sekadar hubungan personal atau balas budi, fokus pada kesejahteraan rakyat, dan bukan pada elit. Mencermati situasi Indonesia hari ini, para pemimpin harusnya bisa lebih berempati dan tidak selalu menyusahkan rakyatnya," kata Wawan.