'Buku Putih' Kaum Anarkis

Suara.com - Ada hantu bergentayangan di Indonesia—hantu Anarkisme! Polisi mencoba menggelar eksorsisme, kaumnya diburu, tapi ia tak mau pergi. Benarkah mereka hanya jadi kambing hitam kerusuhan Agustus?

LAMPU BOHLAM berwarna kuning yang menggantung, memendarkan cahaya ke meja dan kursi kayu dalam warung kopi, tak jauh dari pusat Kota Jogja, Senin 5 Januari 2026.

Masih pukul 18.32 WIB, aku tiba lebih awal, dan segera memilih sudut ruangan untuk menunggu. 

Artikel ini sebelumnya telah terbit dalam bentuk interaktif. Untuk melihatnya, klik di sini. 

Geru kendaraan bermotor melintas di luar semakin ramai, menderu hampir tak pernah berhenti, menjadi latar yang nyaris tak disadari.

Seorang kawan lama semasa kuliah juga berada dalam warung itu. Kebetulan yang tak direncanakan.

“Aku sedang menunggu seseorang,” ucapku kepadanya.

Sepuluh menit berlalu, Ferdhi, orang yang kutunggu, akhirnya datang. 

Ia mengenakan kaus hitam, atau mungkin biru dongker? Sulit membedakan di kondisi redup. Tapi tulisan putih di bagian dada bajunya sangat jelas terlihat: “we’re just a minor threat.” 

Perbesar

Kalimat itu mencolok sekaligus ganjil. Seolah bercanda. Tapi juga seperti pernyataan sikap. 

Ferdhi berbicara dengan intonasi datar, nyaris tanpa gestur berlebihan. Sesekali menyeruput es kopi. Matanya menatap bergantian ke arahku dan sekitar.

Dari meja kecil di sudut warung kopi itu, percakapan tentang ide, ketakutan, dan kata-kata yang kerap disalahpahami bermula. 

Madah yang belakangan kerap disebut-sebut sebagai ancaman, tapi jarang benar-benar dipahami: Anarkisme.

Anarkisme di Indonesia hari ini tak ubahnya gema tanpa rupa, yang menghantui koridor kekuasaan.

Istilah itu terus disebut-sebut, ditunjuk, diburu, tetapi tak pernah benar-benar tertangkap wujudnya. Muncul dalam siaran pers, dalam konferensi pers aparat, dalam tajuk-tajuk media yang tergesa-gesa. 

Namun ketika didekati, ia justru menguap: tak punya kepala, tak punya tubuh, tak terlihat apa pun.

“Ini ironis,” kata Ferdhi memulai percakapan.

Ferdhi sudah cukup lama mempelajari, berdekatan langsung dengan perkembangan anarkisme di Tanah Air. Tidak sekadar sebagai isu jalanan, melainkan wacana yang terus diproduksi ulang oleh negara, media dan aparat keamanan.

Pengamatan itu dituangkan dalam buku Blok Pembangkang: Gerakan Anarkis di Indonesia 1999-2011, yang merupakan pengembangan dari naskah tugas akhir perkuliahannya dulu. 

Kerja panjang yang membuatnya mengikuti dinamika anarkisme di Indonesia, sejak akhir 1990-an hingga satu dekade berikutnya. Pengamatan itu membentuk cara pandangnya terhadap bagaimana anarkisme kini banyak dibicarakan—persisnya digunjingkan.

“Ironis, karena pada satu sisi, kita akhirnya mendengar aparat menyebut Anarkisme dengan lebih benar. Tapi di sisi lain, justru karena itu, kawan-kawan anarkis jadi lebih berbahaya posisinya,” kata dia.

Ironi itu berlapis. Bertahun-tahun sebelumnya, anarkisme adalah kata serampangan. Segala yang berujung kekerasan, ketidakteraturan, disebut anarkis. Ini termasuk aksi premanisme, kerusuhan warga, bahkan tindakan represif aparat sendiri.

Pendek kata, Anarkisme dipahami hanya sebagai sinonim kekacauan, bukan ideologi atau corak gerakan.

Lalu sesuatu berubah. Bergeser. Sejak sekitar 2018—aksi massa mulai dari Reformasi Dikorupsi, Omnibus Law, hingga gelombang aksi Agustus 2025 lalu—istilah itu mulai diletakkan lebih “rapi” dari sebelumnya. 

Aparat tak lagi sekadar menyebut kekerasan sebagai anarkis, melainkan sudah menunjuk anarkisme sebagai paham. Ada riset. Ada pemetaan. Ada upaya memahami entitas itu.

Sambil menyesap minumannya, Ferdhi mulai mengurai benang kusut pemahaman itu. 

Baginya, menyempitkan anarkisme hanya pada kepulan asap dan kaca yang pecah di medan aksi, adalah salah kaprah yang dipelihara. 

Sejatinya, Anarkisme adalah tawaran tentang tatanan sosial yang intim, di mana kesejahteraan dan kebebasan dirajut tanpa bayang-bayang otoritas menindas, melainkan melalui urat nadi solidaritas swadaya.

Ia menekankan bahwa kita tidak bisa sekadar mencabut elemen kekerasan dari sejarahnya, tetapi juga jangan sampai buta terhadap konteks yang melatarbelakanginya.

Dari Salah Kaprah ke Perburuan

ANARKISME di Indonesia sejatinya bukan “cangkokan” baru-baru ini saja. Ia sudah muncul pasca-1998, berkelindan dengan sisa-sisa gerakan kiri dan pengalaman traumatis Orde Baru. 

Pada masa represi Orba, sebagian kaum anarkis bergabung dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD). Partai ini memang getol menantang kediktatoran Soeharto. 

Sebelum di PRD, kaum anarkis sudah membentuk kolektif-kolektif kecil yang tersebar di Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Makassar, dan berkembang ke kota-kota lain.

“Satu kolektif berisi 10 orang dan paling banyak 15 orang,” kata Ferdhi.

Mereka terhubung, tapi tak terikat. Tidak ada hierarki. Tak ada ketua umum. Nihil aturan. Struktur dinisbikan. Hanya ada jejaring longgar berbasis pertemanan, kesukarelaan, dan kesamaan nilai.

Pertengahan 2011, gerakan itu sempat layu. Anarkisme sebagai gerakan nyata, seolah berhenti berjalan. Tapi, persis saat itulah, ia justru tumbuh subur dan berkembang sebagai wacana. 

“Menariknya, justru dia mati atau layu sebagai gerakan, tapi sebagai wacana dia justru sedang naik, meningkat,” kata Ferdhi.

Ketika era media sosial datang, ide-ide anarkisme menyebar jauh lebih cepat daripada melalui zine-zine fotokopian era awal 2000-an, atau warung internet (warnet) yang bahkan belum semua daerah memiliki. 

Kini dari kamar kos, dari gawai murah, dari layar kecil di tangan siapa saja, persebaran wacana Anarkisme terbilang massif.

“Banyaknya pemakai media sosial, benar-benar seperti musim semi bagi wacana Anarkisme, berkembang pesat sampai sekarang.”

Perbesar

Gerakan Tanpa Kepala

PADA momen ini, kebingungan aparat bermula. Mereka memahami gerakan massa pastilah terstruktur rapi: ada organisasinya, pemimpin, pendanaan, dan tentu saja “ada dalang”.

Anarkisme tidak begitu. Ia rimpang. Tumbuh ke mana-mana tanpa pusat. Alih-alih piramida, mereka melingkar, meluas. Dipotong satu, yang lain tetap hidup. Ditangkap satu, yang lain bergeming. 

Aku melempar keraguan yang sejak tadi mengganjal, “Siapa yang menentukan arah jika semua orang punya kemauannya sendiri? Polanya seperti apa?”

Ferdhi memperbaiki posisi duduknya, seolah sudah menduga pertanyaan itu akan muncul.

“Mereka tuh kayak lingkaran saja, terhubung satu sama lain. Rimpang. Tidak ada pusat, tidak ada sentral. Jadi, satu sama lain mungkin saling mengetahui, tapi tidak saling memengaruhi.”

Perbesar

Aku mengangguk tipis. Bayangan tentang intelijen negara yang sibuk mencari ‘aktor intelektual’ kembali melintas di kepala. 

“Berarti memang enggak ada orang nomor satu yang bisa ditunjuk?” tanyaku singkat.

Mendengar itu, sudut bibir Ferdhi sedikit terangkat, menciptakan garis sinis di wajah.

“Kepalanya siapa yang mau dipegang?” Ferdhi tertawa.

Jadilah, akhirnya, nama-nama pun dicari. Diseret-seret. Didorong agar sesuai dengan kerangka lama yang sudah ada selama ini. 

Direktur Eksekutif Lokataru Delpedro Marhaen, misalnya. Penangkapannya diyakini Ferdhi tak semata-mata tudingan soal ajakan untuk “aksi anarkis”, tapi lebih dari itu.

Delpedro diyakini oleh aparat sebagai “kepala”, yang akhirnya bisa pegang dari anarkisme itu sendiri. Salah satunya melihat dari jaringan hingga aliran dana yang masuk. 

“Padahal, sebagai LSM, jika ada pendanaan yang masuk, itu kan sangat wajar.”

Dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Selasa 2 September 2025, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menyatakan Delpedro diduga telah melakukan penghasutan di muka umum, menyebarkan berita bohong yang memicu kerusuhan lewat ruang digital, hingga mengeksploitasi anak untuk kepentingan tertentu tanpa perlindungan jiwa.

Atas tindakan tersebut, Delpedro dijerat memakai pasal berlapis. Mulai soal penghasutan (Pasal 160 KUHP); pelanggaran UU ITE terkait hoaks yang memicu kerusuhan publik (Pasal 45A ayat 3 jo Pasal 28 ayat 3 UU ITE); hingga ketentuan Pasal 76H juncto Pasal 87 UU Perlindungan Anak, yang mengancamnya dengan hukuman penjara maksimal enam tahun.

Menurut Ferdhi, tuduhan bahwa seorang tokoh LSM merupakan dalang dari gerakan anarkis adalah ironi yang dipaksakan.

“Dia (Delpedro) orang LSM di Lokataru, dapat donor wajar. Kalau misalkan itu kemudian diartikan sebagai dukungan terhadap gerakan anarkis, ya nanti dulu. Ini bagaimana ceritanya, kok bisa nyambung ke sana.”

Begitu pula Muhammad Fakhrurrazi atau akrab disapa Paul, aktivis Jogja yang berkecimpung bersama Social Movement Institute (SMI), dan sempat ditangkap setelah aksi Agustus. 

Polanya sama: ditarik-tarik ke anarkisme lewat jejaring pertemanan, grup WhatsApp, siapa yang berafiliasi atau kerja-kerja literasi seperti Perpustakaan Jalanan.

“Razia Agustus”—-atau masa-masa setelah demonstrasi besar-besaran di banyak kota mengecam DPR dan bersolidaritas terhadap kematian pengojek Affan Kurniawan—menjadi momentum menangkapi orang-orang yang diduga menjadi dalang gerakan anarkis.

“Jadi aktivis-aktivis itu ditangkap karena mereka diduga berafiliasi dengan gerakan anarkis,” ungkapnya.

Kekerasan dan Kambing Hitam

SETIAP KERUSUHAN, kericuhan hampir otomatis dilabeli anarkis. “Gelombang aksi berujung anarki… demo anarkis… masyarakat diminta hindari aksi anarkis… aksi anarkis berkedok unjuk rasa….’ 

Apalagi ketika kerumunan mahasiswa atau warga berujung ricuh, tudingan itu datang cepat, nyaris seperti refleks. 

Kekerasan tidak melulu monolitik gerakan anarkis, kata Ferdhi. Kekerasan itu adalah metode universal, yang bisa digunakan kelompok mana pun, tak melulu kaum anarkis.

Sebaliknya, ia justru mengingatkan bahwa rezim di mana pun kerap mencari-cari “hantu” untuk dijadikan musuh bersama. Misalnya, yang paling mengena adalah, hantu Komunisme pada era Orba.

“Hantu itu selalu dibutuhkan. Sesuatu yang bisa ditunjuk, ditakuti, dan dibenarkan untuk direpresi.”

Perbedaan besarnya adalah anarkisme tidak punya wajah. Tak ada tokoh karismatik yang bisa dipamerkan ke publik. Lagi-lagi, tak ada kepala yang bisa dipegang. 

Ketika berbicara gerakan ini, tidak ada jawaban pasti dan terstruktur. Hanya ada asumsi yang belum beranjak, bahwa sebuah gerakan pasti memiliki aktor intelektual, ada dalang, ada pendanaan.

“Makanya, sampai sekarang, polisi—ini pembacaan saya ya—kebingungan untuk mencari kambing hitam, atau siapa dalang di balik semua ini,” ujarnya.

Aparat, negara, semua tampak masih sibuk memetakan, menyusun dan menggali lebih dalam soal gerakan ini. Namun hasilnya selalu menggantung.

“Aparat dan negara sudah meneliti siapa ‘mereka’ ini, Cuma memang belum ketemu.”

Di tengah pencarian yang seolah tak berujung itu, tuduhan kerap mendahului pembuktian. 

Ferdhi tiba-tiba mencondongkan badan, ada memori menggelitik yang baru saja terlintas di benaknya.

“Ingat enggak tahun 2020? Ada orang yang ditangkap, terus ada tato huruf ‘A’ di sini?” kata dia, sembari menggambarkan ukuran tato itu dengan gerakan tangannya sendiri.

“Oh, yang di video itu dia bilang dia ‘A1’?” tanyaku memastikan.

Aku lalu mengetik di gawai, mencari di Internet. Terdapat foto seorang lelaki bertato huruf A besar di dada, dengan keterangan: “Pimpinan Anarko Sindikalis Indonesia demi tatanan dunia baru tanpa pemerintah?”

“Itu lucu banget sih, kayak ini maksa banget sih. Kalian tuh mau nyari apa?” kata Ferdhi terkekeh.

“Berarti secara tidak langsung aparat memang masih berpikiran kalau anarkisme ini ada kepalanya?”

“Iya. Itu yang masih mereka cari, sampai sekarang, ketika beberapa orang masih tetap ditahan tanpa ada dasar yang jelas.”

Api yang Terlalu Rapi

GELOMBANG demonstrasi besar pada akhir Agustus 2025, menyisakan berbagai kisah, lebih dari sekadar poster tuntutan dan teriakan di jalanan. Ada api yang menyala, berkobar di berbagai titik.

Kantor-kantor polisi menjadi sasaran. Dalam waktu yang singkat pula, narasi sekejap mengeras: pembakaran disebut sebagai kerja kelompok anarkis, serentak, terlatih dan terorganisir.

Namun bagi Ferdhi, justru di titik itu kejanggalan paling terang terlihat. Dia bilang, analisis tentang pembakaran yang berlangsung hampir bersamaan di banyak lokasi, tidak bisa dibaca dengan kacamata gerakan seperti anarkisme. 

“Itu enggak mungkin dilakukan oleh satu kelompok,” ujarnya.

Menengok aksi-aksi sebelumnya, pola kekerasan yang muncul cenderung sporadik. Satu-dua pos polisi terbakar di tengah kericuhan, bentrokan, lalu reda. Api muncul sebagai reaksi, bukan strategi aksi—hanya riak, bukan gelombang.

Agustus 2025 berbeda. Sasaran tampak jelas, waktu berdekatan, skala pembakaran masif, terlalu rapi untuk disebut spontan. Terlalu terarah untuk disederhanakan sebagai luapan amarah massa.

“Sudah banyak banget yang bersaksi kalau itu terkondisikan. Terlalu jelas bahwa ini (aksi demo Agustus) dikendalikan oleh satu-dua pihak,” ucapnya.

“Tapi apa itu dikendalikan kelompok anarkis?” tanyaku.

“Enggak. Aku enggak yakin. Bukan enggak yakin, aku haqulyakin bahkan, itu bukan anarkis,” tegasnya.

Menurutnya, pengaruh kelompok anarkis di Indonesia tidak pernah sebesar itu. Tidak cukup kuat untuk mengoordinasi pembakaran lintas wilayah secara serentak.

Anarkisme diperlakukan seolah-olah setara dengan gerakan komunisme pada masa lalu atau terorisme di zaman kiwari. Padahal, kenyataannya jauh panggang dari api.

Bahkan dalam keseharian, Ferdhi melihat banyak individu yang self declare—menyatakan diri—sebagai anarkis, masih berkutat pada persoalan paling mendasar: ekonomi yang rapuh, hidup serba pas-pasan, dan fase muda yang belum selesai.

“Maksudnya seperti apa itu?”

“Ya, kenyataannya, banyak yang self declare sebagai anarkis, masih terjebak dalam kenakalan remaja. Masih suka mabuk, madat, begitu-begitu, tipikal karakter remaja. Jadi makanya, siapa yang bisa menggerakkan? Enggak, aku enggak yakin,” ucapnya.

Ketika kemudian ada aparat yang menyebut aksi-aksi tersebut sebagai ‘terlatih’ dan ‘terorganisir’, bagi Ferdhi, justru terasa kontradiktif. 

Dua kata itu sudah bertentangan langsung dengan prinsip dasar anarkisme: menolak hierarki dan komando.

“Terlatih dan terorganisir, dua kata itu enggak anarkis banget.”

Aku menyesap es coklat di gelas plastik yang tadi kubeli, lalu menimpali.

“Mungkin mereka butuh label yang terdengar gawat, supaya publik ada ancaman?”

“Kejauhan sih. Aku cuma berpikir, mereka memang sedang mencari kambing hitam saja,” ucap Ferdhi.

Jika dibandingkan dengan terorisme yang diburu karena memiliki struktur, akses senjata dan kemampuan menghancurkan dalam skala besar, maka anarkisme tak berada di wilayah itu.

“Megang senjata akses dari mana?” ucapnya sinis.

Alih-alih hendak membahayakan negara, kelompok anarkis—setidaknya yang ia ketahui—justru mirip seperti sekumpulan anak muda yang terjebak dalam romantisme pemberontakan tanpa bekal aksi mumpuni. 

Contohnya? Sederhana, yakni kegagapan orang anarkis mengelola keamanan diri saat aksi massa.

Identitas visual “hitam-hitam” justru menjadi ironi menyedihkan. Dalam tradisi Black Bloc di Eropa, warna hitam adalah alat untuk menghilang, taktik anonimitas yang presisi. Sementara di Indonesia, fungsi itu mengalami penyusutan makna yang fatal, menggelitik sekaligus tragis.

Tradisi Black Bloc lahir dari kaum otonomis Eropa, tepatnya di Berlin, pada era 80-an. Saat itu, demonstran mengenakan pakaian, masker, dan penutup kepala serba hitam bukan sebagai seragam organisasi, melainkan sebagai taktik kamuflase massal. 

Perbesar

Tujuannya untuk menciptakan anonimitas total di tengah kerumunan. Di sana ada mitigasi: baju hitam dilepas saat aksi selesai, berganti rupa dan membaur dengan warga dalam sekejap mata. 

Tapi di Indonesia kekinian, taktik itu tak secara penuh diadopsi dan dipahami. Warna hitam justru dikukuhkan sebagai identitas tunggal yang dipakai secara ajek.

“Dari rumah naik motor pakai baju hitam. Turun aksi pakai baju hitam. Pulang pakai baju hitam. Ya bagaimana enggak ketangkap polisi,” cetusnya tak habis pikir.

Berbagi Peran

RISET Ferdhi memotet anarkisme bukan sebagai hantu di balik layar, melainkan pelengkap dalam mosaik perlawanan warga. Kelompok ini berbagi peran secara organik dengan aktor lain yang ada di lapangan.

Kaum anarkis mengisi ruang-ruang ekstra-parlementer. Mereka tidak berjuang dalam koridor hukum, melainkan menjauhi litigasi maupun lobi parlemen yang formal.

Tudingan bahwa kelompok anarkis adalah aktor intelektual yang piawai memanipulasi aksi massa pun dinilai tak berdasar. 

“Mereka itu bukan siapa-siapa dalam kerumunan. Bahkan jarang dari mereka, misalnya, menjadi koordinator aksi, begitu.”

Secara lebih luas, tidak ada yang eksklusif dari kehadiran kelompok anarkis di tengah demokrasi. 

Baginya, kelompok anarkis seharusnya didudukkan setara dengan faksi masyarakat sipil lainnya, semisal gerakan mahasiswa atau kelompok kiri lainnya.

“Karena kaum anarkis juga lahir dari rahim kegelisahan yang sama, yakni akibat dari kebijakan negara.”

Alih-alih melihatnya sebagai penyusup yang datang dari ruang hampa, mereka adalah warga yang juga terpukul keadaan.

“Jadi kalau pertanyaannya, 'apakah mereka ada di setiap aksi?' Ya ada, sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil. Kita posisikan mereka sama dengan yang lain,” tuturnya.

Perbesar

Ketika ‘Hantu’ itu Berguna

KOPI di gelas yang ia taruh di atas meja sudah kosong. Tak ada lagi yang bisa disedot selain sisa kopi dan udara di ujung sedotan. 

Bagi laki-laki ini, label anarkis yang kini berkelindan dengan kepul asap gas air mata, hanyalah babak baru dari teknik lama bernama manufacturing consent.

Ia mengajak melihat sejarah sebagai sebuah komedi putar tentang pelabelan. Jika dulu Pramoedya Ananta Toer dibungkam dengan cap komunis, dan era berikutnya diisi dengan perburuan teroris, maka hari ini hantu itu bernama anarkis.

Namun, alih-alih memberikan edukasi yang jujur, negara justru bertindak layaknya penyebar mitos, kata Ferdhi.

Tak berbeda dengan pola pada label “komunis” pada masa lampau: sebuah perangkat fear-mongering untuk menciptakan musuh bersama atau common enemy.

Dulu, negara memanfaatkan sentimen religius dengan membubuhkan cap ateis pada komunisme untuk memicu antipati. Kini anarkisme dicitrakan sebagai sinomin dari kekerasan dan kekacauan murni.

“Yang coba dibangun oleh aparat negara itu kan common enemy. Jadi arahnya mencari antipati publik terhadap gerakan ini,” ujarnya.

Negara, bagi dia, tak pernah benar-benar peduli pada sebuah definisi. Mereka hanya butuh sebuah nama untuk memecah suara publik. 

Laiknya serangan Amerika Serikat ke Venezuela beberapa waktu lalu, ketika pelanggaran kedaulatan dianggap wajar, hanya karena targetnya telah diberi label diktator.

Kini label anarkis menjalankan fungsi serupa: etalase ketakutan yang sengaja dipampang, agar publik memaklumi setiap pukulan dan tendangan aparat di lapangan—hanya karena seseorang memakai baju hitam.

Ketika label anarkis bisa ditempelkan ke siapa saja, baik itu aktivis, mahasiswa, atau bahkan pegiat literasi, maka setiap orang berpotensi menjadi target.

“Padahal kuncinya bukan soal mereka melakukan kekerasan, tapi coba dirunut, polisi punya prosedur penangkapan kayak apa? Pukul-pukul juga.”

Perbesar

Insureksionisme Anarkis

BAGI FERDHI, tantangan terbesar hari ini bukan untuk meluruskan miskonsepsi tentang anarkisme. Melainkan menjaga agar kebebasan berekspresi tidak mati di tangan stigma.

Ia menolak untuk memoles wajah anarkisme menjadi sekadar gerakan moral suci. Paham itu harus dilihat secara utuh, termasuk sisi keras yang tak bisa dibantah. 

Baginya, anarkisme adalah ideologi tiga dimensi yang jujur: memiliki cita-cita dunia tanpa penindasan, tapi juga memiliki metode kekerasan yang tak perlu diingkari. 

Kekerasan bukan tujuan akhir, melainkan alat bedah. Ada semacam keyakinan radikal bahwa solidaritas antarmanusia yang baru, hanya bisa tumbuh jika rantai-rantai lama telah diputus dan tembok-tembok penindasan telah diratakan dengan tanah.

Dalam kacamata Ferdhi, kekerasan bukan sebuah hobi kriminal atau amuk tanpa arah. Sebaliknya, itu adalah konsekuensi logis dan metodologis yang muncul dari cara mereka memandang dunia. 

“Baik mereka yang memilih jalan pasifis, maupun yang memilih jalan insureksionis (pemberontakan). Keduanya berdiri di atas fondasi nilai yang sama,” dia menjelaskan.

Namun ketika “pengiblisan” terhadap kelompok ini berhasil diterima sebagai kebenaran umum, maka lonceng kematian bagi oposisi telah berbunyi. 

Dan seperti hantu-hantu sebelumnya, anarkisme mungkin tak perlu benar-benar ada untuk bekerja. Cukup disebut, cukup dipercaya.

Anarkisme pun, dalam pembacaan ini, lebih berfungsi sebagai narasi ketimbang ancaman nyata. Sebuah kata yang dipelihara, dirawat, agar selalu siap dipanggil ketika negara butuh alasan.

“Ada perbedaan besar antara ‘kamu benci karena provokasi negara’ dengan ‘kamu benci karena kamu tahu dia tidak sejalan dengan nilai-nilaimu’.”

Aku bangkit lebih dulu dari kursi. Sebelum beranjak, aku meraih gelas kertas berisi sisa es cokelatku yang sudah tandas. 

“Duluan mas.” aku bangkit dan mengulurkan tangan.

Ferdhi menyambutnya—jabat tangan yang singkat dan longgar—tanpa beranjak dari kursi kayu tanpa sandaran. 

"Sip, hati-hati," jawabnya.

Aku menyampirkan tas ke bahu dan berbalik badan menuju pintu keluar. Kubuang sampah di keranjang dekat pintu, lalu terus berjalan menuju motor. Tanpa menoleh untuk memastikan apakah dia masih di sana.

-------------------------------------

Catatan Redaksi: Seluruh foto yang dipakai dalam artikel ini adalah milik: Frans Ari Prasetyo.