Polemik di Balik Ambisi Program Makan Bergizi Gratis: Anggaran Jumbo, Tapi Berpotensi Tak Tepat Sasaran

Suara.com - Anggaran program makan bergizi gratis masih diragukan meski baru berjalan kurang dari dua pekan. Masalah utamanya adalah keterbatasan dana. Negara dinilai tidak memiliki cukup uang untuk menjalankan program ini secara menyeluruh di seluruh Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan bahwa anggaran untuk program MBG sebesar Rp 71 triliun hanya cukup hingga Juni 2025. 

Bahkan, dana ini belum mampu mencakup seluruh anak sekolah di Indonesia.

Dalam rapat koordinasi terbatas di Gedung Grahadi, Surabaya, pada 7 Januari 2025, Zulhas menyatakan, “Sekarang Rp 71 triliun cukup sampai bulan Juni. Kalau tahun depan semua dari Januari, anggaran yang diperlukan mencapai Rp 420 triliun.”

Zulhas, yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), menambahkan bahwa untuk menjalankan program MBG penuh selama satu tahun, dari Januari hingga Desember, diperlukan anggaran sebesar Rp 420 triliun. 

“Bayangkan, belanja makanan sebesar itu setiap tahun. Ini membutuhkan upaya besar,” ujarnya.

Untuk mendanai program MBG dari Juli hingga Desember 2025, pemerintah berencana mengajukan tambahan anggaran Rp 140 triliun pada Juni mendatang. Selain itu, BGN juga berencana menambah jumlah anak penerima manfaat.

Zulhas juga menekankan pentingnya memastikan ketersediaan pasokan pangan di Jawa Timur, yang dianggap sebagai lumbung pangan nasional. Pemerintah menjadikan provinsi ini sebagai lokasi strategis untuk mendiskusikan langkah-langkah mendukung program MBG.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai program makan bergizi gratis (MBG) memiliki perencanaan yang lemah, sehingga berisiko besar.

Pandangan ini disampaikannya menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang mengatakan bahwa anggaran program MBG hanya cukup hingga Juni 2025.

Rocky menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh untuk memastikan kelanjutan program tersebut. Dia juga mencatat bahwa sebagian dana program ini masih bergantung pada kantong pribadi Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, MBG adalah kebijakan populis yang penuh risiko. "Jika proyek populis ini gagal, akan ada hukuman sosial bagi pemerintahan," ujarnya dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa (14/1/2025).

Ambisi Besar, Anggaran Terbatas

Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, punya analisis tersendiri terkait anggaran besar untuk program makan bergizi gratis (MBG) sulit disediakan. Menurutnya saat ini penerimaan negara masih terbatas, sementara pemerintah Prabowo Subianto memiliki banyak program prioritas yang terus berjalan. Hal ini membuat anggaran besar untuk program makan bergizi gratis (MBG) sulit disediakan.

Huda menjelaskan bahwa penurunan tax ratio dalam beberapa tahun terakhir membuat kemampuan APBN terbatas. 

“Jika pemerintah memaksakan target 100 persen untuk MBG, defisit anggaran bisa lebih dari 3 persen. Kami yakin, hingga 2029, target MBG sulit tercapai karena keterbatasan anggaran,” katanya pada suara.com, Kamis (16/1/2025).

Pemerintah, lanjut Huda, mulai mencari anggaran dari pos belanja lain, salah satunya dana desa. Namun, ia mengingatkan bahwa penggunaan dana desa untuk MBG justru akan mengurangi kemandirian desa.

Huda juga mengkritik pemerintah Prabowo yang terkesan hanya mengubah anggaran yang ada tanpa berupaya meningkatkan penerimaan negara. Menurutnya, ada dua potensi besar untuk menambah pendapatan negara: pajak pertambangan yang rendah dan pengemplang pajak yang jumlahnya mencapai lebih dari Rp300 triliun.

Jika pemerintah mencari pendanaan luar negeri, Huda mengingatkan agar tidak sampai menambah hutang. “Program MBG berpotensi memberikan dampak positif jangka panjang, sedangkan hutang bersifat jangka pendek. Jika dibiayai hutang, program ini tidak akan sustainable,” ujarnya.

Biaya Mahal Tapi Tidak Selesaikan Masalah

Program MBG, yang sebelumnya dikenal sebagai makan siang gratis, diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat kampanye.

Menurut BGN, tujuan utama MBG adalah untuk meningkatkan asupan gizi dan pengetahuan gizi bagi kelompok sasaran. MBG menyasar 19,47 juta penerima, yang terdiri dari anak sekolah, anak balita, ibu menyusui, dan ibu hamil.

Dalam diskusi Makan Bergizi Gratis Solusi Tekan Angka Stunting, yang diadakan Forum Merdeka Barat 9  Senin (18/11/2024)., Plt. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK, Nunung Nuryartono, mengatakan bahwa program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto sangat penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan SDM Indonesia.

"Harapannya, program ini bisa menjadi pendorong utama untuk menurunkan angka stunting, serta mencegah munculnya stunting baru," ujar Nunung.

Program makan bergizi gratis ini bertujuan memberikan asupan gizi yang lebih baik dan mencegah stunting, dengan target utama peserta didik di sekolah.

Namun, Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) punya catatan kritis terkait program makan bergizi gratis ini. Dalam Policy Paper Series: Mengkaji Ulang Program Makan Bergizi Gratis Makan Bergizi Gratis: Menilik Tujuan, Anggaran dan Tata Kelola Program menurut CISDI program MBG Program MBG, yang dirancang untuk mengatasi stunting, belum sesuai dengan target dan bentuk yang dibutuhkan. 

Dilema Keterbatasan Fiskal

Selain itu, CISDI juga mencatat, program MBG belum memastikan fokus pada daerah dengan kasus gizi lebih tinggi. Anggaran program mencapai Rp71 triliun untuk 2,49 juta ibu hamil dan balita, jauh lebih banyak dibanding penerima program Percepatan Penurunan Stunting (PPS). 

Namun, persebaran kasus stunting tidak merata, dan belum jelas apakah MBG akan dilaksanakan di semua kabupaten/kota atau difokuskan pada daerah yang lebih membutuhkan, seperti 62 daerah tertinggal yang sudah ditetapkan.

Selain itu pemangkasan biaya satuan program MBG bisa berdampak pada kualitas makanan yang diberikan. Sebelumnya, biaya untuk satu penyajian makanan anak sekolah sekitar Rp15-20 ribu, tetapi pada pelaksanaannya dipangkas menjadi Rp 10 ribu per porsi. Hal ini bisa mengurangi kecukupan gizi, menjadikan program MBG tidak efektif untuk mengatasi stunting.

Anggaran besar MBG juga mengurangi anggaran untuk program lain. Anggaran MBG setara 90 persen dari total belanja perlindungan sosial Kemensos 2024, yang mengorbankan program seperti Permakanan untuk lansia dan disabilitas. Selain itu, anggaran MBG lebih besar daripada total anggaran untuk kementerian lain, seperti Pertanian, ESDM, dan Perhubungan.

Pemerintah berisiko memperburuk defisit negara jika anggaran tidak tercukupi. Hal ini bisa melanggar batas defisit APBN yang tidak boleh lebih dari 3 persen dari PDB, dan mengancam stabilitas ekonomi, seperti yang diingatkan oleh Bank Dunia dan lembaga rating kredit.

Oleh karena itu, CISDI merekomendasikan agar program MBG harus fokus pada daerah 3T atau yang memiliki masalah stunting dan gizi buruk tertinggi. Ini untuk memastikan program tepat sasaran dan anggaran digunakan dengan efisien.

Dengan keterbatasan anggaran negara, pemerintah perlu hati-hati memilih prioritas sasaran program MBG agar tidak mengganggu program lain yang sudah berjalan, seperti Permakanan yang memiliki anggaran Rp787 miliar per tahun. 

“Jangan sampai MBG justru merusak program yang sudah ada dan merugikan penerima manfaat, seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan disabilitas,” tulis CISDI.