Doni Monardo: Kalau Saya Tak Ambil Keputusan, Mau jadi Apa Negara Kita?

Suara.com - Doni Monardo, Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19, mengungkap bagaimana dirinya harus mengambil kebijakan yang cepat dan terbaik dari yang terburuk untuk mengatasi pandemi.

AWAL tahun 2020, ketika banyak negara panik dan segera menerapkan beragam kebijakan untuk menanggulangi pandemi covid-19, Kementerian Kesehatan Indonesia masih terkesan santai.

Belakangan, setelah covid-19 benar-benar menjadi wabah yang melanda banyak daerah Indonesia, tugas pemberantasan dialihkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Doni Monardo, Kepala BNPB dan juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19, mengakui hampir tak bisa lagi tidur nyenyak.

Dia menuturkan, harus membuat berbagai kebijakan baru untuk menanggulangi virus tersebut.

Doni, dalam melakoni tugas yang berat itu berkukuh setia pada satu prinsip: harus bisa memberikan keputusan cepat dan tepat.

Prinsip itulah yang diterapkannya pada setiap keputusan, termasuk soal pengadaan alat-alat Kesehatan yang berguna untuk mendeteksi maupun melawan covid-19, seperti hazmat, masker, dan juga reagen.

Pada praktiknya, banyak rintangan yang harus dihadapi Doni. Terutama soal reagen, yang pada awal pandemi, terbilang langka. Sementara persediaan reagen di dalam negeri, kian menipis.

Akhirnya, dia menerapkan kebijakan strategis, yakni melakukan penunjukan langsung kepada sejumlah perusahaan untuk memasok reagen.

Keputusan BNPB itu tepat. Tercatat hingga September 2020, mereka memunyai stok reagen mencapai 1.956.644 unit, dengan total dana anggaran Rp 549 miliar.

Namun belakangan, pengadaan tersebut menimbulkan persoalan. Sedikitnya 300 ribu unit reagen yang dipasok perusahaan-perusahaan rekanan, dikembalikan sejumlah laboratorium dan rumah sakit. Alasan mereka, reagen tersebut tidak dapat dipakai.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) misalnya, mencatat hingga Agustus 2020, terdapat temuan selisih hingga ratusan ribu reagen yang terdistribusi dan yang tercatat, senilai hampir Rp 40 miliar.

Sementara Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan potensi kerugian negara hampir Rp 170 miliar, dari pengadaan reagen hingga Desember 2020.

Doni Monardo mengakui ada ratusan ribu reagen yang dikembalikan rumah sakit dan laboratorium.

Dia menjelaskan, persoalan itu diketahui dirinya berdasarkan temuan tim inspektorat BNPB.

Selanjutnya, kata Doni, temuan itu sudah ditindaklanjuti melalui audit BPKP yang menyasar 7 perusahaan penyedia reagen-reagen itu.

“Kalau saya tidak mengambil keputusan saat itu, mau jadi apa negara kita?” kata Doni.

Tim KJI mengajukan sejumlah pertanyaan tertulis kepada Doni, terkait hal ini. Selain itu, tim KJI juga menemui Doni di kantornya, Kamis 11 Maret 2021. Berikut hasil wawancara tersebut:

Berapa banyak alat uji spesimen Covid-19 yang dikembalikan?

Audit BPKP menemukan 473.984 unit reagen merek Sansure dari Tiongkok yang tidak bisa dipakai laboratorium.

Saya tanya ke mereka, apakah benar barang tidak berguna? Rupanya, hanya beberapa laboratorium yang enggak bisa pakai.

Pengadaan reagen PCR merek Sansure dilakukan oleh PT Mastindo Mulia sebanyak 499.200 tes pada April 2020.

Selain itu, BNPB juga menerima donasi PCR reagen kit merek Sansure dari PT mastindo Mulia, sebanyak 50 ribu tes pada awal pandemi.

Bagaimana nasib barang yang dikembalikan?

Dari hasil penelitian dan pengamatan BNPB bersama Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan Covid-19 diketahui, Sansure dapat digunakan oleh laboratorium yang memiliki dokter spesialis patologi klinik.

Sampai Januari 2021, terdapat 27 laboratorium yang tak bisa memanfaatkan 165.542 tes RNA merek Sansure.

Langkah selanjutnya, BNPB melakukan proses redistribusi ke laboratorium yang mampu memanfaatkan dan mengoperasikan alat itu.

Pada saat ditemukan terdapat beberapa laboratorium yang tak bisa menggunakan Sansure, PT Mastindo Mulia ikut bertanggung jawab dalam pembiayaan, baik proses penarikan produk (re-call) dari laboratorium yang tak bisa menggunakan barang itu, maupun proses redistribusi ke laboratorium yang bisa menggunakannya.

Terkait masa kedaluarsa yang pendek, Sansure yang diperoleh dan hasil pengadaan PT Mastindo Mulia, masa kedaluarsanya hingga April 2022.

Kami mendapat informasi, reagen PCR/RNA belum ada uji coba kualitasnya?

Berdasarkan kajian dari Tenaga Ahli Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, produk Sansure telah mendapatkan sertifikasi CE dan FDA Approval, serta menjadi salah satu produk yang direkomendasikan WHO tertanggal 25 Maret 2020.

Sedangkan di dalam negeri, belum ada lembaga yang melakukan uji validasi untuk PCR reagen kit.

Kenapa memilih merek Sansure?

Kami tidak mengerti. Kami baru tahu setelah ada pemeriksaan BPKP. Kami pikir semua merek sama.

Sementara dalam jawaban tertulis, Doni mengatakan:

Adanya kesanggupan dari perusahaan untuk menyediakan 1 juta PCR reagen dalam waktu 10 hari.

Produk itu diketahui sudah mendapat rekomendasi WHO.  Selain itu proses pengadaan darurat bencana didampingi LKPP dan telah diaudit APIP BNPB.

Sebelum pengadaan barang, apa tidak mengidentifikasi kebutuhan RS dan laboratorium?

Pada awal pandemi, semua masih bingung. Mana sempat bertanya. Tiap hari ada permintaan barang, ini dari semua laboratorium.

Sejumlah perusahaan pemasok bukan bergerak di bidang kesehatan, bagaimana?

Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional, maka pandemi bukan situasi yang normal.

Khususnya pada periode awal pandemi antara Maret-April 2020, di mana banyak negara membutuhkan reagen PCR untuk pemeriksaan covid-19. Kelangkaan reagen PCR bukan hanya di Indonesia, tetapi seluruh negara.

Oleh sebab itu, saya melakukan tindakan dan upaya maksimal guna memenuhi kebutuhan almatkes untuk menekan penyebaran covid-19 yang semakin meluas.

Dengan keterbatasan tersebut, pertimbangan terpenting dalam pemilihan penyedia adalah penyedia yang pada saat darurat memiliki sumber daya dan mampu melaksanakan pekerjaan dalam waktu cepat dengan jumlah barang yang banyak sesuai kebutuhan.

Anda dikenal dekat dengan sejumlah pengusaha pemasok reagen, seperti Budiyanto A Gani pemilik PT TWA, bagaimana penjelasannya?

Proses pengadaan di BNPB terbuka untuk umum. Setiap penyedia yang memiliki produk sesuai spesifikasi kebutuhan dan memenuhi persyaratan sebagai penyedia dapat ditunjuk sebagai penyedia.

---------------------------------------------

Catatan Redaksi: Artikel ini merupakan bagian ke-4 dari 4 laporan hasil kolaborasi sejumlah media yang tergabung dalam Klub Jurnalis Investigasi (KJI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Reportase dilakukan oleh Suara.com, Jaring.id, Alinea.id, dan Majalah Tempo, sejak Desember 2020. Tim Suara.com terdiri dari Erick Tanjung (penulis), Reza Gunadha (penyunting) dan Ema Rohimah (infografis).