Prabowo Mau Jadi Diktator? Ini Beda Pemimpin Kuat, Otoriter dan Diktator Sejati

Suara.com - Istilah "diktator" kembali menggema di ruang publik setelah Presiden Prabowo Subianto mengaku dituduh ingin menjadi seorang diktator.

Kata diktator kerap jadi label politik yang sarat akan konotasi negatif sering kali dilontarkan dalam perdebatan sengit. Namun tak jarang maknanya menjadi kabur dan disalahpahami.

Lantas, apa sebenarnya arti diktator? Apakah sama dengan pemimpin yang bergaya tegas atau "pemimpin kuat"?

Memahami definisi, sejarah, dan ciri-cirinya menjadi krusial agar kita tidak salah dalam menafsirkan sebuah gaya kepemimpinan. Dirangkum dari berbagai sumber terpercaya, berikut penjelasannya.

Asal-Usul Diktator: Jabatan Mulia yang Berubah Menakutkan

Percaya atau tidak, kata diktator tidak selalu berkonotasi buruk. Istilah ini lahir dari Republik Romawi Kuno, di mana dictator adalah sebuah jabatan resmi dan legal.

Jabatan ini diberikan oleh Senat kepada seorang individu untuk memegang kekuasaan penuh dalam periode terbatas, biasanya enam bulan, saat negara menghadapi keadaan darurat ekstrem seperti invasi musuh.

Tujuan utamanya adalah untuk menyelamatkan negara secara cepat dan efektif tanpa terhambat proses birokrasi yang panjang. Setelah krisis berakhir, sang diktator wajib mengembalikan kekuasaannya.

Pada awalnya, 'dictator' adalah jabatan resmi dan terhormat di Republik Romawi yang diberikan sementara untuk mengatasi krisis.

Makna kata ini mulai bergeser secara drastis menjadi negatif ketika tokoh seperti Julius Caesar menggunakan kekuatan daruratnya untuk merebut kekuasaan seumur hidup, yang secara efektif mengakhiri era Republik.

Sejak saat itu, istilah diktator identik dengan penguasa tiran yang absolut.

Beda Tipis: Pemimpin Kuat, Otoriter, dan Diktator

Perbesar

Dalam politik modern, penting untuk membedakan tiga konsep yang sering tumpang tindih ini:

Pemimpin Kuat (Strong Leader): Istilah ini merujuk pada seorang pemimpin yang memerintah dengan visi yang jelas, ketegasan dalam mengambil keputusan, dan karisma yang kuat.

Namun, semua itu dilakukan dalam koridor sistem demokrasi. Mereka tetap menghormati konstitusi, pemilu, dan kebebasan pers.
"Seorang 'pemimpin kuat' memerintah dengan tegas dan visi yang jelas, namun tetap tunduk pada konstitusi dan mekanisme demokrasi."

Pemimpin Otoriter: Ini adalah level di atas pemimpin kuat. Seorang pemimpin otoriter membatasi kebebasan politik dan sipil secara signifikan.

Oposisi ditekan, media dikontrol, dan pemilu mungkin diadakan namun tidak sepenuhnya adil. Mereka berkuasa dengan memusatkan kekuatan, namun sering kali masih berusaha menjaga fasad atau tampilan institusi demokrasi.

Rezim otoriter membatasi kebebasan politik dan menekan oposisi, namun seringkali masih beroperasi dalam kerangka hukum yang mereka kendalikan.

Diktator: Ini adalah bentuk paling ekstrem. Seorang diktator berada di atas hukum. Kekuasaannya bersifat absolut dan tidak terbatas.

Konstitusi dan lembaga negara seperti parlemen atau pengadilan hanya menjadi stempel untuk melegitimasi keputusannya.

Seorang diktator sejati memegang kekuasaan absolut yang tidak dibatasi oleh hukum, konstitusi, atau institusi negara lainnya.

Contoh Diktator dalam Sejarah

Sejarah mencatat banyak pemimpin yang masuk dalam kategori diktator. Beberapa contoh paling terkenal antara lain:

Adolf Hitler (Jerman): Memimpin Partai Nazi, ia menghapus demokrasi, mendirikan negara totaliter, dan bertanggung jawab atas Holocaust serta Perang Dunia II.

Joseph Stalin (Uni Soviet): Memerintah dengan tangan besi, melakukan pembersihan politik besar-besaran (Great Purge), dan menciptakan sistem kerja paksa (Gulag) yang menewaskan jutaan orang.

Benito Mussolini (Italia): Dikenal sebagai "Il Duce", ia adalah pendiri fasisme yang memerintah Italia secara absolut dan menekan semua bentuk oposisi.

Pol Pot (Kamboja): Pemimpin rezim Khmer Merah yang bertanggung jawab atas genosida brutal yang menewaskan sekitar dua juta rakyatnya sendiri.

Di Indonesia, pengalaman era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto sering kali dirujuk oleh para sejarawan dan ilmuwan politik sebagai contoh rezim otoriter yang memiliki banyak karakteristik kediktatoran, seperti pemusatan kekuasaan, kontrol militer yang kuat, dan pembatasan kebebasan sipil.