Situasi Ekonomi Kian Memburuk: Benarkah Posisi Airlangga Hartarto Kini di Ujung Tanduk?

Suara.com - Isu reshuffle kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat.  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi salah satu nama yang berpeluang terdampak. Hal itu berkaitan dengan situasi ekonomi yang melemah. 

Presiden Prabowo Subianto  pun dinilai tidak memiliki beban untuk mencopotnya, karena posisi Airlangga yang sudah dilengserkan sebagai Ketua Umum Golkar, sehingga tidak lagi memiliki daya tawar politik yang kuat untuk tetap dipertahankan. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto disebut-sebut masuk radar reshuffle Presiden Prabowo Subianto. Isu pencopotannya mencuat seiring kian melemahnya kondisi ekonomi nasional.

The Straits Times, media asal Singapura, melaporkan bahwa tiga pejabat senior di pemerintahan Prabowo menyebut Airlangga sebagai salah satu nama yang kemungkinan diganti. Penyebabnya: koordinasi antar kementerian di bawah Airlangga dinilai lemah. Jika benar dicopot, ia disebut-sebut akan digeser ke urusan diplomasi.

Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, menyatakan bahwa keputusan reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo. Evaluasi terhadap kinerja Airlangga merupakan hak prerogatif presiden.

Meski begitu, Wahyudi memberikan sejumlah catatan. Menurutnya, sejak awal menjabat, Airlangga lebih menonjol sebagai Ketua Umum Golkar ketimbang sebagai Menko Perekonomian.

"Narasi yang disampaikan Airlangga tak cukup kuat untuk membentuk persepsi publik atau mendorong kebijakan besar. Pasar pun tak melihatnya sebagai sosok yang mumpuni," ujar Wahyudi kepada Suara.com, Senin (14/4/2025).

Situasinya berbeda dengan Sri Mulyani. Ketika isu pengunduran dirinya mencuat pada Maret 2025, pasar langsung bereaksi. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) jatuh. Itu menunjukkan besarnya pengaruh Sri Mulyani dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Situasi perekonomian saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dimulai dengan daya beli masyarakat yang menurun, jumlah PHK yang meningkat, pasar saham yang anjlok, nilai tukar rupiah yang semakin melemah, dan potensi dampak perang dagang Amerika Serikat akibat kebijakan pajak impor Presiden Donald Trump.

Bercermin dari situasi tersebut,  pemerintah Prabowo Subianto membutuhkan Menteri Bidang Perekonomian yang mumpuni di antaranya:  memiliki kemampuan membuat kebijakan yang strategis, komunikator yang bisa meyakinkan pasar, reformis, dan mampu mengambil keputusan-keputusan yang besar berdasarkan data.

"Bukan sebagai tokoh politik. Karena kalau seandainya masih terafiliasi secara kuat dengan partai politik itu tidak akan dihormati oleh pelaku pasar, investor dan pelaku industri. Karena dia tidak punya konflik kepentingan," terang Askar.

Butuh Gebrakan

Di tengah melemahnya perekonomian, gebrakan cepat dibutuhkan. Salah satunya mengatasi lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan, per Februari 2025, sebanyak 18.610 pekerja terdampak PHK. Angka ini melonjak tajam dibanding Januari yang tercatat 3.325 orang—naik lebih dari enam kali lipat.

Selain mengendalikan PHK, pemerintah perlu segera meningkatkan daya beli masyarakat. Caranya bisa lewat insentif yang tepat sasaran dan penyaluran dana yang berdampak langsung. Termasuk pada program seperti Danantara. Jangan sampai jadi beban baru.

Program-program berbiaya besar pun wajib dievaluasi. Salah satunya makan bergizi gratis. Jika tak efektif, lebih baik dialihkan ke prioritas yang lebih mendesak.

“Jadi, kacamata yang dipakai harus kritis,” tegas Media Wahyudi Askar dari CELIOS.

Senada, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menyebut keputusan reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo. Menurutnya, setidaknya ada tiga alasan kuat untuk mengganti menteri kinerja (meritokrasi), kasus hukum, dan pertimbangan politik.

Melihat kondisi ekonomi yang penuh tantangan, meritokrasi kinerja bisa jadi alasan utama reshuffle kali ini.

Dari sisi politik, Airlangga kini juga tak lagi punya posisi tawar kuat. Ia bukan lagi Ketua Umum Golkar. Artinya, Prabowo tak punya beban politik untuk mencopotnya.

“Posisi Airlangga cukup lemah sekarang. Beda dengan Bahlil, meskipun banyak dikritik, dia masih punya posisi strategis sebagai Ketua Umum Golkar,” ujar Agung kepada Suara.com.

Karena itu, peluang Airlangga tergeser cukup besar. Apalagi jika tak ada gebrakan signifikan dalam perbaikan ekonomi.

Selain Airlangga, Agung menyebut beberapa nama lain yang juga mungkin masuk radar reshuffle. Di antaranya: Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM), Yandri Susanto (Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal), serta Hasan Nasbi (Kepala Kantor Staf Presiden). Ketiganya dinilai tengah disorot publik maupun internal pemerintahan.

Bahlil dikritik karena kebijakan distribusi gas. Akibatnya, LPG 3 kg langka di sejumlah daerah. Ia juga terseret isu akademik. Gelar doktornya ditangguhkan oleh Universitas Indonesia.

Yandri tak luput dari sorotan. Ia diduga ikut campur dalam pencalonan istrinya di pemilihan kepala daerah.

Sementara Hasan Nasbi menuai kritik karena pernyataannya soal teror kepala babi ke kantor Tempo. Banyak pihak menilai ucapannya minim empati.

Meski begitu, Agung Baskoro melihat kemungkinan reshuffle tak selalu berarti pencopotan. Menurutnya, ini lebih mirip restrukturisasi.

Contohnya, Bahlil bisa saja dipindahkan dari Menteri ESDM menjadi Menteri Perindustrian. Sementara Hasan Nasbi, perannya sebagai juru bicara presiden bisa dibatasi.

“Jadi masih menjabat menteri, tapi digeser ke bidang lain. Tujuannya menghindari gejolak dan resistensi politik di antara elit,” kata Agung.