Ancaman Resesi dan PHK Massal Akibat Tarif Donald Trump: Apa Kabar Target Pertumbuhan 8 Persen?

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto dinilai harus segera mengambil langkah strategis untuk merespons kebijakan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump, yang bisa berdampak serius bagi ekonomi Indonesia. Mulai dari ancaman gelombang PHK hingga potensi resesi di tengah memanasnya perang dagang global.

Trump menetapkan tarif impor dasar 10 persen untuk semua produk masuk. Negara-negara dengan surplus perdagangan terhadap AS, seperti Indonesia, dikenakan tarif lebih tinggi.

Indonesia kini dikenai tarif balasan hingga 32 persen. Trump mengklaim ini sebagai respons terhadap tarif impor Indonesia terhadap produk AS yang mencapai 64 persen. Kebijakan ini jelas menekan daya saing ekspor Indonesia dan mengancam stabilitas ekonomi nasional.

Penghambat Pertumbuhan Ekonomi

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menilai kebijakan tarif resiprokal dari AS akan jadi penghambat serius bagi ambisi Presiden Prabowo mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen di 2029. Bahkan, menurutnya, ekonomi Indonesia bisa gagal tumbuh di atas 5 persen pada akhir 2025.

“Bahkan skenario ini masih moderat, skenario terburuk resesi di kuartal IV 2025,” kata Bhima kepada Suara.com, Selasa (8/4/2025).

Penyebabnya jelas. Tarif balasan AS akan menekan volume ekspor Indonesia. Sementara itu, negara seperti Kamboja, Vietnam, dan China bisa membanjiri pasar domestik dengan produk murah akibat pengalihan ekspor mereka.

Barang-barang yang paling berisiko antara lain elektronik, pakaian jadi, alas kaki, mainan anak, dan berbagai produk konsumsi.

Industri lokal, khususnya sektor padat karya, akan semakin kesulitan bersaing. Harga barang impor lebih murah. Daya saing merosot. Produksi melambat.

Bhima mendorong pemerintah segera merevisi Permendag No. 8 Tahun 2024. Regulasi itu, menurutnya, justru membuka lebar keran impor dan memperparah situasi. Ia menyebut gelombang PHK di industri padat karya belakangan ini sebagai bukti nyata dampak dari aturan tersebut.

Data Kemenaker sepanjang 2024 mencatat 77.965 orang terkena PHK. Naik tajam dari 64.855 orang di 2023. Sektor paling terdampak antara lain tekstil, garmen, dan alas kaki.

Tak cukup dengan revisi regulasi. Bhima menyarankan pemberian insentif konkret. Diskon tarif listrik 50 persen selama 9 bulan untuk industri padat karya dan otomotif-elektronik. Selain itu, penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia sebesar 50 bps agar pelaku industri dan UMKM bisa mendapat akses kredit murah.

“Juga atur ulang efisiensi belanja pemerintah yang terlalu brutal karena ekonomi butuh stimulus belanja pemerintah,” imbuhnya.

Di sisi lain, Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugrohomenyebut dampak tarif AS terhadap Indonesia secara makro memang tak sebesar negara lain. Secara total, pertumbuhan ekonomi hanya turun -0,05 persen.

Menurutnya, ini karena ekspor Indonesia tak terlalu tergantung pada negara-negara yang terdampak langsung tarif AS.

Namun, tekanan tetap ada. Terutama di sektor manufaktur dan padat karya.

Ekspor sektor manufaktur lainnya turun tajam hingga -36,97 persen. Peralatan listrik -13,99 persen. Mineral non-logam -10,13 persen. Sementara tekstil dan pakaian jadi turun -9,16 persen.

“Sektor padat karya makin rentan. Padahal sektor inilah tulang punggung ekspor dan penyerap tenaga kerja,” kata Andry dalam laporan “Tarif Trump Mengancam, Ekspor Indonesia Tertekan” yang dikutip Suara.com, Rabu (9/4/2025).

Siapkan Paket Negosiasi

Presiden Prabowo Subianto mengirim tim ekonomi ke Washington. Tiga nama ditugaskan. Mereka ialah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menlu Sugiono. Misi mereka untuk menegosiasi tarif resiprokal ala Trump.

Langkah diplomatik ini dipilih sebagai jalur damai. AS adalah mitra strategis. Indonesia butuh hubungan yang saling menguntungkan.

Salah satu pintu masuk yang ditawarkan revitalisasi Trade and Investment Framework Agreement (TIFA). Selain itu, ada tawaran deregulasi kebijakan non-tarif melalui relaksasi aturan TKDN sektor ICT bagi perusahaan AS seperti GE, Apple, Oracle, dan Microsoft.

Tak berhenti di situ. Indonesia juga siap mengevaluasi aturan larangan dan pembatasan impor (lartas), mempercepat sertifikasi halal, dan membuka jalan relaksasi tambahan di sektor perdagangan.

Pemerintah juga menawarkan balancing trade. Caranya ialah dengan membeli lebih banyak produk AS. Mulai dari kedelai, alat-alat teknik, hingga LPG, LNG, dan migas lewat Pertamina.

“Surat resmi dari Indonesia sudah diterima oleh Pemerintah AS. Dubes Amerika juga sudah minta waktu untuk bahas kelanjutannya,” kata Airlangga dalam sarasehan ekonomi, Selasa (8/4), di Menara Mandiri, Jakarta.

Langkah Hadapi Ancaman PHK

Masih di forum yang sama, muncul satu usulan dari Presiden KSPI, Said Iqbal untuk bentuk Satgas PHK. Usulan itu langsung disambar Presiden Prabowo.

“Saya kira bentuk Satgas PHK segera,” ucapnya tegas.

Prabowo ingin satgas ini lintas sektor. Ada pemerintah, serikat buruh, akademisi, dan BPJS Ketenagakerjaan. Satgas ini tak hanya untuk mitigasi, tapi juga solusi jangka panjang atas gelombang PHK yang berpotensi terjadi akibat tekanan ekonomi global dan perang dagang.

Peringatan dini soal PHK datang bukan tanpa alasan. Sektor padat karya sudah mulai tertekan. Pemerintah mencoba menahan laju PHK lewat insentif. Salah satunya PPh 21 ditanggung pemerintah untuk karyawan dengan gaji di bawah Rp10 juta. Aturan ini tertuang dalam PMK No. 10/2025.

“Jadi tidak ada alasan untuk PHK,” tegas Airlangga.

Ia juga mendorong pengusaha untuk tetap bertahan. Diversifikasi pasar jadi opsi realistis di tengah ketidakpastian.