Saat Prabowo Turun Tangan Meredam Polemik Kebijakan Menteri yang Tak Sinkron

Suara.com - Sejumlah kebijakan menteri di Kabinet Merah Putih dalam 100 hari perjalanan kepemimpinan Prabowo Subianto menahkodai pemerintahan, menjadi sorotan publik lantaran menyulut polemik hingga kekisruhan.

Tak jarang Prabowo kerap tampil bak pahlawan dalam menganulir keputusan para pembantunya dalam penerapan kebijakan yang dinilai memberatkan masyarakat.

Ironisnya, persoalan itu muncul di tengah apresiasi positif masyarakat terhadap kinerja Kabinet Prabowo yang baru seumur jagung.

Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang merilis tingkat kepuasan masyarakat pada 100 hari pelaksanaan dan Kebijakan Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sejumlah 81,4 persen mengaku puas.

Bila dirinci, dari hasil survei yang melibatkan 1.220 responden, menunjukan bahwa 18,8 persen mengaku sangat puas dan 62,6 persen responden menjawab cukup puas terhadap kinerja Presiden Prabowo.

Sementara, 14,9 persen responden menyatakan kurang puas dengan kinerja 100 hari Prabowo-Gibran. Sedangkan, 0,6 persen tidak puas sama sekali, selanjutnya 3,1 persen tidak menjawab.

"Tingkat kepuasan yang tinggi ini sejalan dengan kondisi makro yang stabil dan evaluasi yang positif terhadap sejumlah program pemerintah," Direktur Ekseutif LSI Djayadi Hanan dalam keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Rabu (5/2/2025).

Hasil survei tersebut tenggelam dengan persoalan carut marutnya persoalan distribusi gas subsidi LPG 3 kilogram yang diberlakukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, baru-baru ini.

Bahlil mengklaim kebijakannya bertujuan agar penyaluran gas bersubsidi tetap sasaran kepada masyarakat dan harganya tidak dimainkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Perbesar

Namun, fakta di lapangan tidak semanis tujuan yang dipaparkan Bahlil. Kebijakan itu justru membuat gas LPG 3 kilogram menjadi langka di masyarakat luas.

Bahkan di beberapa wilayah, antrean panjang masyarakat malah mengular untuk mendapatkan gas LPG 3 Kilogram. Bahkan di Tangerang Selatan, Banten, seorang lansia meninggal dunia, karena mengantre hanya demi mendapatkan gas LPG 3 kilogram.

Peristiwa tragis itu memicu kemarahan masyarakat kepada Bahlil. Puncaknya, ketika Bahlil memantau pendistribusian gas LPG 3 kilogram di Cibodas, Tangerang, Banten pada Selasa (4/2/2025).

Seorang warga yang belakangan diketahui bernama Efendi tak kuasa menahan emosinya yang memuncak akibat kebijakan yang menyusahkan masyarakat. Penuh kekecewaan, ia memarahi sang menteri yang berada di hadapannya.

"Logika berjalan dong pak," tegasnya sambil menunjuk-nunjuk wajah Bahlil.

Ketika emosi publik akibat kisruh kebijakan mulai memuncak, Presiden Prabowo melalui Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa kebijakan yang diambil Bahlil, bukan perintah dari 08.

"Sebenarnya ini bukan kebijakan dari presiden (Prabowo) untuk kemudian, melarang yang kemarin itu (penjualan di tingkat pengecer)," kata Dasco yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra pada Selasa (4/2/2025).

Sikap 'Berseberangan'

Sikap Prabowo yang berseberangan dengan menterinya bukan hanya terjadi sekali ini saja. Sebelumnya ketika ramai-ramai pagar laut yang membentang 30 kilometer di Pesisir Pantura, Kabupaten Tangerang, Banten, sikap berbeda juga ditunjukkan Presiden Prabowo dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono.

Trenggono sempat mengkritisi langkah TNI Angkatan Laut yang diperintah Prabowo untuk membongkar pagar laut di Perairan Tangerang. Bahkan, ia sempat meminta agar pembongkaran dihentikan.

Ia beralasan, proses penyidikan harus berjalan lancar dan barang bukti tetap aman. Trenggono juga mengungkapkan tidak ada koordinasi sebelumnya terkait tindakan itu.

Sementara pihak TNI Angkatan Laut menyebut pembongkaran dilakukan atas perintah langsung dari Presiden Prabowo. Belakangan, antara KKP dan TNI Angkatan Laut akhirnya bersepakat bekerja sama membongkar pagar laut.

Kebijakan lainnya yang dianulir oleh Prabowo, yakni rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11 persen menjadi 12 persen. Sesuai rencana, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut kebijakan itu mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

Namun jelang penerapannya pada 31 Desember 2024, Prabowo memutuskan membatalkannya. PPN 12 persen hanya berlaku pada jasa dan barang mewah.

Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai beberapa sikap presiden yang berseberangan dengan para menterinya, bukan menampilkan Prabowo sebagai pahlawan.

"(Menunjukkan) bahwa perencanaan para menteri untuk melaksanakan sesuatu itu tidak baik. Jadi karena perencanaannya tidak baik, sehingga itu dipaksakan. Akhirnya, tidak berjalan sebagaimana mestinya ," kata Jamiluddin kepada Suara.com, Jumat (7/2/2025).

Citra Pemerintahan

Kata Jamiluddin, di tengah situasi seperti itu, Prabowo perlu untuk menyelamatkan citra pemerintahannya dengan menganulir kebijakan para menterinya yang mendapatkan sentimen negatif dari masyarakat.

Buruk-buruknya perencanaan kebijakan para menteri Prabowo, diindikasikan Jamiluddin karena adanya sikap 'asal bapak senang.'

Misalnya, dalam kebijakan Bahlil yang menata distribusi gas LPG 3 kg, Jamiluddin mempertanyakan, apakah perencanaannya sudah dijelaskan secara mendetail kepada Prabowo.

Jamiluddin pun menilai bahwa kasus-kasus itu bakal terus berulang dan akan berdampak terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada para menteri Prabowo di Kabinet Merah Putih.

"Masyarakat akan menilai pembantu-pembantu presiden ini dianggap tidak mampu. Dan kalau sudah sampai ke sana, berbahayanya adalah akan muncul ketidakpercayaan terhadap kabinetnya Prabowo," ujarnya.

Sementara di sisi lain, terkait 'ultimatum' Prabowo kepada menterinya yang dinilai tidak bekerja dengan benar, dinilai Jamiluddin hanya 'lip service' atau omon-omon belaka.

Salah satunya disampaikan Prabowo saat menghadiri Hari Lahir (Harlah) Ke-102 Nahdlatul Ulama, Rabu (5/2/2024). Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan tak segan mengganti para menteri yang tidak bekerja untuk rakyat.

Jamiluddin menilai hal itu tidak akan dilakukan oleh Prabowo. Khususnya, kepada Bahlil yang tak lain merupakan Ketua Umum Partai Golkar.

Ia menganalisa bahwa Golkar merupakan partai pemenang kedua pada Pemilu lalu, dan berkontribusi besar terhadap kemenangan Prabowo-Gibran.

"Dan itu bisa menarik dukungan, dan melemahkan pemerintahan Prabowo. Jadi saya tidak yakin Pak Prabowo berani melakukan itu untuk saat ini. Terutama kepada pimpinan-pimpinan partai yang ada di koalisi," jelasnya.