Saat Prabowo Turun Tangan Meredam Polemik Kebijakan Menteri yang Tak Sinkron
Home > Detail

Saat Prabowo Turun Tangan Meredam Polemik Kebijakan Menteri yang Tak Sinkron

Chandra Iswinarno | Yaumal Asri Adi Hutasuhut

Jum'at, 07 Februari 2025 | 18:51 WIB

Suara.com - Sejumlah kebijakan menteri di Kabinet Merah Putih dalam 100 hari perjalanan kepemimpinan Prabowo Subianto menahkodai pemerintahan, menjadi sorotan publik lantaran menyulut polemik hingga kekisruhan.

Tak jarang Prabowo kerap tampil bak pahlawan dalam menganulir keputusan para pembantunya dalam penerapan kebijakan yang dinilai memberatkan masyarakat.

Ironisnya, persoalan itu muncul di tengah apresiasi positif masyarakat terhadap kinerja Kabinet Prabowo yang baru seumur jagung.

Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang merilis tingkat kepuasan masyarakat pada 100 hari pelaksanaan dan Kebijakan Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sejumlah 81,4 persen mengaku puas.

Bila dirinci, dari hasil survei yang melibatkan 1.220 responden, menunjukan bahwa 18,8 persen mengaku sangat puas dan 62,6 persen responden menjawab cukup puas terhadap kinerja Presiden Prabowo.

Sementara, 14,9 persen responden menyatakan kurang puas dengan kinerja 100 hari Prabowo-Gibran. Sedangkan, 0,6 persen tidak puas sama sekali, selanjutnya 3,1 persen tidak menjawab.

"Tingkat kepuasan yang tinggi ini sejalan dengan kondisi makro yang stabil dan evaluasi yang positif terhadap sejumlah program pemerintah," Direktur Ekseutif LSI Djayadi Hanan dalam keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Rabu (5/2/2025).

Hasil survei tersebut tenggelam dengan persoalan carut marutnya persoalan distribusi gas subsidi LPG 3 kilogram yang diberlakukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, baru-baru ini.

Bahlil mengklaim kebijakannya bertujuan agar penyaluran gas bersubsidi tetap sasaran kepada masyarakat dan harganya tidak dimainkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Sejumlah warga di kawasan Gabus, Kabupaten Bekasi harus antre berjam-jam demi mendapatkan gas elpiji 3 kilogram [Suara.com/Mae Harsa]
Sejumlah warga di kawasan Gabus, Kabupaten Bekasi harus antre berjam-jam demi mendapatkan gas elpiji 3 kilogram [Suara.com/Mae Harsa]

Namun, fakta di lapangan tidak semanis tujuan yang dipaparkan Bahlil. Kebijakan itu justru membuat gas LPG 3 kilogram menjadi langka di masyarakat luas.

Bahkan di beberapa wilayah, antrean panjang masyarakat malah mengular untuk mendapatkan gas LPG 3 Kilogram. Bahkan di Tangerang Selatan, Banten, seorang lansia meninggal dunia, karena mengantre hanya demi mendapatkan gas LPG 3 kilogram.

Peristiwa tragis itu memicu kemarahan masyarakat kepada Bahlil. Puncaknya, ketika Bahlil memantau pendistribusian gas LPG 3 kilogram di Cibodas, Tangerang, Banten pada Selasa (4/2/2025).

Seorang warga yang belakangan diketahui bernama Efendi tak kuasa menahan emosinya yang memuncak akibat kebijakan yang menyusahkan masyarakat. Penuh kekecewaan, ia memarahi sang menteri yang berada di hadapannya.

"Logika berjalan dong pak," tegasnya sambil menunjuk-nunjuk wajah Bahlil.

Ketika emosi publik akibat kisruh kebijakan mulai memuncak, Presiden Prabowo melalui Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa kebijakan yang diambil Bahlil, bukan perintah dari 08.

"Sebenarnya ini bukan kebijakan dari presiden (Prabowo) untuk kemudian, melarang yang kemarin itu (penjualan di tingkat pengecer)," kata Dasco yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra pada Selasa (4/2/2025).

Sikap 'Berseberangan'

Sikap Prabowo yang berseberangan dengan menterinya bukan hanya terjadi sekali ini saja. Sebelumnya ketika ramai-ramai pagar laut yang membentang 30 kilometer di Pesisir Pantura, Kabupaten Tangerang, Banten, sikap berbeda juga ditunjukkan Presiden Prabowo dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono.

Trenggono sempat mengkritisi langkah TNI Angkatan Laut yang diperintah Prabowo untuk membongkar pagar laut di Perairan Tangerang. Bahkan, ia sempat meminta agar pembongkaran dihentikan.

Ia beralasan, proses penyidikan harus berjalan lancar dan barang bukti tetap aman. Trenggono juga mengungkapkan tidak ada koordinasi sebelumnya terkait tindakan itu.

Sementara pihak TNI Angkatan Laut menyebut pembongkaran dilakukan atas perintah langsung dari Presiden Prabowo. Belakangan, antara KKP dan TNI Angkatan Laut akhirnya bersepakat bekerja sama membongkar pagar laut.

Kebijakan lainnya yang dianulir oleh Prabowo, yakni rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11 persen menjadi 12 persen. Sesuai rencana, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut kebijakan itu mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

Namun jelang penerapannya pada 31 Desember 2024, Prabowo memutuskan membatalkannya. PPN 12 persen hanya berlaku pada jasa dan barang mewah.

Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai beberapa sikap presiden yang berseberangan dengan para menterinya, bukan menampilkan Prabowo sebagai pahlawan.

"(Menunjukkan) bahwa perencanaan para menteri untuk melaksanakan sesuatu itu tidak baik. Jadi karena perencanaannya tidak baik, sehingga itu dipaksakan. Akhirnya, tidak berjalan sebagaimana mestinya ," kata Jamiluddin kepada Suara.com, Jumat (7/2/2025).

Citra Pemerintahan

Kata Jamiluddin, di tengah situasi seperti itu, Prabowo perlu untuk menyelamatkan citra pemerintahannya dengan menganulir kebijakan para menterinya yang mendapatkan sentimen negatif dari masyarakat.

Buruk-buruknya perencanaan kebijakan para menteri Prabowo, diindikasikan Jamiluddin karena adanya sikap 'asal bapak senang.'

Misalnya, dalam kebijakan Bahlil yang menata distribusi gas LPG 3 kg, Jamiluddin mempertanyakan, apakah perencanaannya sudah dijelaskan secara mendetail kepada Prabowo.

Jamiluddin pun menilai bahwa kasus-kasus itu bakal terus berulang dan akan berdampak terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada para menteri Prabowo di Kabinet Merah Putih.

"Masyarakat akan menilai pembantu-pembantu presiden ini dianggap tidak mampu. Dan kalau sudah sampai ke sana, berbahayanya adalah akan muncul ketidakpercayaan terhadap kabinetnya Prabowo," ujarnya.

Sementara di sisi lain, terkait 'ultimatum' Prabowo kepada menterinya yang dinilai tidak bekerja dengan benar, dinilai Jamiluddin hanya 'lip service' atau omon-omon belaka.

Salah satunya disampaikan Prabowo saat menghadiri Hari Lahir (Harlah) Ke-102 Nahdlatul Ulama, Rabu (5/2/2024). Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan tak segan mengganti para menteri yang tidak bekerja untuk rakyat.

Jamiluddin menilai hal itu tidak akan dilakukan oleh Prabowo. Khususnya, kepada Bahlil yang tak lain merupakan Ketua Umum Partai Golkar.

Ia menganalisa bahwa Golkar merupakan partai pemenang kedua pada Pemilu lalu, dan berkontribusi besar terhadap kemenangan Prabowo-Gibran.

"Dan itu bisa menarik dukungan, dan melemahkan pemerintahan Prabowo. Jadi saya tidak yakin Pak Prabowo berani melakukan itu untuk saat ini. Terutama kepada pimpinan-pimpinan partai yang ada di koalisi," jelasnya.


Terkait

CEK FAKTA: Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Prabowo
Selasa, 18 Maret 2025 | 14:42 WIB

CEK FAKTA: Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Prabowo

Video klaim Sri Mulyani mundur dari Menkeu Kabinet Prabowo adalah hoaks. Video lama diputar ulang. Sufmi Dasco bantah reshuffle. Ini bukan hoaks pertama terkait Sri Mulyani.

Jangan Tertipu Link Bansos, Mensos Gus Ipul: Waspada Banyak Penipuan!
Selasa, 18 Maret 2025 | 14:32 WIB

Jangan Tertipu Link Bansos, Mensos Gus Ipul: Waspada Banyak Penipuan!

Mensos imbau waspada penipuan bansos Ramadan via link palsu. Penyaluran bansos pemerintah berdasarkan data yang ada (DTKS/DTSEN), bukan pendaftaran online.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Prabowo? Istana: Hoaks
Selasa, 18 Maret 2025 | 14:00 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Prabowo? Istana: Hoaks

Isu hoaks Menteri Keuangan Sri Mulyani mundur dari kabinet Presiden Prabowo santer beredar di media-media sosial beberapa waktu ke belakang.

Bersiap Patuhi Aturan Baru Menteri Bahlil Lahadalia, Ini Rekomendasi Dispenser Hemat Energi
Selasa, 18 Maret 2025 | 10:34 WIB

Bersiap Patuhi Aturan Baru Menteri Bahlil Lahadalia, Ini Rekomendasi Dispenser Hemat Energi

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengeluarkan SK baru tentang penggunaan dispenser rumahan.

Terbaru
Program Student Loan: Solusi atau Komersialisasi Pendidikan?
polemik

Program Student Loan: Solusi atau Komersialisasi Pendidikan?

Selasa, 18 Maret 2025 | 12:08 WIB

Student loan ini bukan solusi, tapi jebakan baru atau modus baru komersialisasi dan liberalisasi pendidikan, kata Ubaid.

Warisan Puing-Puing: Nasib PFN di Tangan Ifan Seventeen, Mampukah Bangkit? polemik

Warisan Puing-Puing: Nasib PFN di Tangan Ifan Seventeen, Mampukah Bangkit?

Selasa, 18 Maret 2025 | 08:06 WIB

"Ifan Seventeen punya beberapa kredit terlibat di beberapa film, tapi it's not enough (itu tidak cukup)," ujar Joko.

Gugatan di MK Gegerkan Wacana Redenominasi Rupiah: Bagaimana Dampaknya? polemik

Gugatan di MK Gegerkan Wacana Redenominasi Rupiah: Bagaimana Dampaknya?

Senin, 17 Maret 2025 | 12:44 WIB

Hanya indikator inflasi yang bisa dijadikan salah satu penguat. Tapi sebagian besar indikator tidak mengarah kesiapan untuk melakukan redenominasi secara makro, kata Eko.

Omon-Omon Pemberantasan Korupsi di Rezim Prabowo: Dari Ampuni Koruptor hingga Bikin Penjara Khusus di Pulau Terpencil polemik

Omon-Omon Pemberantasan Korupsi di Rezim Prabowo: Dari Ampuni Koruptor hingga Bikin Penjara Khusus di Pulau Terpencil

Senin, 17 Maret 2025 | 10:20 WIB

Prabowo sempat menyatakan akan mengampuni koruptor jika mereka mengembalikan uangnya secara diam-diam.

Review Film Mickey 17, Reuni Bong Joon Ho dan Robert Pattinson yang Memikat nonfiksi

Review Film Mickey 17, Reuni Bong Joon Ho dan Robert Pattinson yang Memikat

Sabtu, 15 Maret 2025 | 08:00 WIB

Film ini mengisahkan Mickey Barnes (Robert Pattinson), seorang pria yang meninggalkan bumi untuk ikut serta dalam misi kolonisasi ke planet es, Nilfheim.

Sinyal Bahaya di Balik Defisit APBN Awal Tahun 2025, Benarkah Bisa Berujung Impeachment? polemik

Sinyal Bahaya di Balik Defisit APBN Awal Tahun 2025, Benarkah Bisa Berujung Impeachment?

Jum'at, 14 Maret 2025 | 12:05 WIB

Dalam paparannya, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa hingga akhir Februari 2025, APBN mengalami defisit Rp31,3 triliun atau 0,13 persen dari PDB.

Ancaman di Balik Krisis Hakim di Indonesia, Sulitnya Warga Dapat Keadilan polemik

Ancaman di Balik Krisis Hakim di Indonesia, Sulitnya Warga Dapat Keadilan

Jum'at, 14 Maret 2025 | 08:19 WIB

Tapi, benarkah problemnya karena jumlah hakim yang kurang? Atau justru sebarannya yang tidak merata?