Antara Stabilitas dan Efisiensi; Kabinet Prabowo di Persimpangan Jalan

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menebar isyarat bakal merombak Kabinet Merah Putih. Isyarat reshuffle itu ditegaskan dalam acara peringatan ulang tahun Nahdlatul Ulama (NU) ke-102 di Jakarta, Rabu 5 Februari 2025.

Dengan bahasa yang lugas, Prabowo menyatakan bakal menggantikan menteri dan kepala lembaga yang bekerja tidak benar.

Bahkan, dia menegaskan tidak akan ragu mencopot menteri atau kepala lembaga yang telah berulang kali diingatkannya agar selalu benar-benar bekerja untuk rakyat.

"Sekarang, siapa yang bandel? Siapa yang dableg? Siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini? Dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak," tegas Prabowo.

Ketegasan Prabowo dalam menyampaikan pernyataan tersebut dinilai tidak cukup. Beberapa pihak bahkan juga mendesak kepada Prabowo untuk memangkas jumlah kementerian/lembaga dalam Kabinet Merah Putih yang mencapai 48 instansi karena dianggap kegemukan.

Setidaknya desakan tersebut dituangkan dalam salah satu bagian hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 20-28 Januari 2025 dengan melibatkan 1.220 responden. Hasilnya menunjukkan 58,7 persen responden menganggap postur kementerian di Kabinet Merah Putih terlalu gemuk.

"Mayoritas warga menganggap jumlah kementerian di Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terlalu banyak," kata Direktur Ekseutif LSI Djayadi Hanan dalam keterangannya kepada Suara.com, Rabu (5/2/2025).

Apabila dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maru'f Amin, jumlah kementerian/lembaga saat ini bertambah hingga 14 instansi.

Penambahan kementerian/lembaga itu dinilai tidak bisa dilepaskan dari upaya pemerintah untuk mengakomodir koalisi gemuk partai politik pendukung Prabowo-Gibran.

Pemborosan

Sementara dari sisi anggaran, berdasarkan hasil riset yang dilakukan Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkap adanya potensi pembengkakan anggaran akibat kabinet gemuk pemerintah Prabowo-Gibran.

Menurut perhitungan Celios dalam lima tahun mendatang, potensi pembengkakan anggaran bakal mencapai Rp1,95 triliun. Itupun belum termasuk belanja barang untuk pembangunan kantor dan gedung lembaga baru.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira mengatakan bahwa postur Kabinet Merah Putih yang gemuk tidak sejalan dengan Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Dalam instruksi tersebut, pemerintah menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp306,6 triliun; Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga dan Rp50,5 triliun dari transfer ke daerah (TKD).

Apabila pemerintah benar-benar berkomitmen melakukan efisiensi, sudah semestinya memangkas jumlah kementerian. Bhima mencontohkan seperti apa yang dilakukan Vietnam.

Vietnam melakukan reformasi pemerintahan dengan menggabungkan 30 kementerian dan lembaga negara menjadi 21 badan pemerintahan. Bahkan, reformasi birokrasi tersebut ditargetkan rampung pada April 2025.

"Kalau mau efisiensi sedari awal ikuti Vietnam. Vietnam itu PPN diturunkan terus APBN diefisienkan dengan memangkas jumlah kementerian dan lembaga," jelas Bhima kepada Suara.com.

Karena itu, Bhima menilai, semestinya Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati harus konsisten bila ingin melakukan efisiensi.

Pemangkasan jumlah kementerian sebagai akar pemborosan menjadi langkah tepat yang harus diambil pemerintah.

Pemangkasan jumlah kementerian, menurut Bhima juga bukan sekadar untuk efisiensi anggaran. Tetapi juga dalam rangka mempermudah proses birokrasi.

“Tapi kan ini tidak terjadi. Nomenklaturnya masih banyak, perizinannya masih susah,” ungkapnya.

Politik Akomodatif

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai secara objektif pemangkasan jumlah kementerian memang perlu dilakukan bila pemerintah ingin mengefisiensi anggaran.

Sayangnya, peluang Prabowo mengambil langkah tersebut menurutnya sangat kecil.

Jamiluddin mengungkap, penambahan jumlah kementerian itu berakar pada kepentingan politik akomodatif. Sehingga, apabila pemangkasan dilakukan, justru berpotensi menganggu stabilitas politik pemerintah.

"Secara objektif memang pemangkasan itu perlu dilakukan karena keterbatasan anggaran. Namun ini sangat sulit dilakukan karena politik akomodatif," tutur Jamiluddin kepada Suara.com.

Prabowo, menurut Jamiluddin, berada dalam situasi dilematis. Pada satu sisi ada kesadaran bahwa jumlah kementerian gemuk telah membebani keuangan negara.

Namun, pemangkasan tak bisa dilakukan karena harus mengakomodir kepentingan politik akomodatif itu.

“Jadi menurut saya untuk saat ini impossible Prabowo melakukan pemangkasan itu. Karena itu akan mengganggu stabilitas,” ujarnya.

Sementara Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farhan menilai suara masyarakat yang sepakat bahwa kabinet terlalu gemuk sebenarnya bisa dijadikan modal dukungan buat Prabowo melakukan pemangkasan.

Namun, dia meyakini langkah itu tidak mungkin diambil saat ini.

"Dugaan saya, dalam 6 bulan ke depan sepertinya opsi itu agak sulit. Karena Prabowo berkepentingan menghadirkan stabilitas politik dengan merangkul para pendukungnya bahkan para kompetitornya,” tutur Yusak kepada Suara.com.

Peluang pemangkasan jumlah kementerian ini, kata Yusak, kemungkinan bisa terjadi setelah satu tahun pemerintahan.

Terlebih, bila dalam kurun waktu itu postur kabinet gemuk tersebut terbukti tidak efektif dalam melaksanakan program-program prioritas pemerintah.

“Kita lihat lah ke depan. Tapi dalam waktu dekat sepertinya opsi itu agak sulit karena ini terkait dengan stabilitas politik,” katanya.