Di Balik "Pesona" Beijing Ada Strategi Klasik "Soft Power" hingga Gelombang Video Hoaks

Suara.com - Pada Mei 2025, beberapa video pendek viral di TikTok menunjukkan pesawat angkut militer China yang diklaim berhasil menembus blokade udara Israel untuk menerjunkan bantuan di Gaza. Narasi emosional seperti "Hanya China satu-satunya yang berani" memicu belasan ribu komentar pujian dari netizen Indonesia.

Padahal, video-video tersebut sejatinya adalah hoaks hasil daur ulang klip lama tahun 2024, juga klip dari latihan militer di Mesir. Hal itu segera dapat dibuktikan setelah beberapa media dan lembaga cek fakta melakukan verifikasi faktanya.

Fenomena ini nyatanya bukan sekadar tren sesaat atau aktivitas pengguna acak. Analisis data terhadap ratusan unggahan serupa menunjukkan pola penyebaran yang terstruktur, menggunakan strategi optimasi jangkauan algoritmik seperti tagar #china dan #fyp agar masuk ke halaman rekomendasi pengguna secara masif.

Bahkan lebih jauh, di balik video "heroik" tersebut, sesungguhnya terdapat orkestrasi besar strategi "kuasa lunak" atau soft power yang dirancang untuk membentuk persepsi publik Indonesia agar selaras dengan kepentingan Beijing.

Berdasarkan catatan dan data yang ada, upaya China untuk mempengaruhi pikiran masyarakat global, termasuk Indonesia, mencapai titik balik penting pada tahun 2008. Saat itu, Beijing merumuskan rancangan satu dasawarsa untuk memperkuat citra China dengan kucuran dana mencapai 10 miliar yuan (sekitar Rp 21 triliun) per tahun.

Dana jumbo ini dialirkan untuk memperkuat agen berita seperti Xinhua, China Radio International (CRI), dan China Global Television Network (CGTN). Presiden Xi Jinping secara tegas memberikan mandat pada 2016 bahwa, "Semua media berita yang dikelola oleh partai harus bekerja untuk berbicara demi keinginan partai dan rencananya, serta menjaga otoritas dan persatuan partai."

Pakar dari Forum Sinologi Indonesia menyebut strategi ini sebagai upaya menjadi "kekuatan normatif". Singkatnya, menurutnya, China tidak lagi hanya mengandalkan kekuatan ekonomi melalui investasi tambang atau infrastruktur, tetapi secara sistematis berupaya membentuk norma dan informasi agar citranya tetap positif di mata dunia.

Bedah Kasus Video Hoaks "Bantuan Udara China ke Gaza"

Taktik yang bergeser secara dramatis di media sosial, dengan memanfaatkan platform seperti TikTok untuk menyebarkan konten emosional yang sering kali bersifat manipulatif, dapat disimpulkan sebagai salah satu bagian dari operasi informasi. Salah satu kasus paling menyolok itu adalah gelombang disinformasi mengenai bantuan udara China ke Gaza, yang memuncak khususnya pada Mei 2025.

Operasi ini menunjukkan gelombang luar biasa yang terlihat dari adanya "temporal spike", sebuah lonjakan aktivitas digital yang sangat tajam, yang diyakini dirancang untuk bertepatan dengan momentum politik. Analisis dataset dari video-video yang ada, menunjukkan bahwa hoaks ini mulai viral secara masif tepat setelah Fu Cong, Perwakilan Tetap China untuk PBB, menyampaikan pidato keras yang mengecam blokade Israel pada 13 Mei 2025.

Di antara beragam video manipulatif yang beredar misalnya, dapat ditemukan video-video pendek di TikTok yang memperlihatkan pesawat angkut militer Xian Y-20 yang diklaim menjatuhkan bantuan di Gaza. Padahal realitasnya video-video itu adalah produk daur ulang konten (recycling) semata. Video tersebut adalah potongan lama dari latihan militer gabungan di Mesir yang diikuti China pada tahun 2024, yang diunggah ulang dengan teks emosional.

Dari aspek "dapur produksi" propaganda, konten-konten yang ramai mulai Mei 2025 itu diketahui juga berasal dari Douyin (TikTok versi domestik China). Di sana, konten serupa bahkan turut digerakkan oleh entitas terafiliasi Beijing, seperti Phoenix TV dan Beijing Times. Akun-akun inilah yang bisa disebut berfungsi sebagai "dapur produksi" yang meramu konten heroik untuk kemudian dimigrasikan ke audiens internasional.

Hal lain, juga dapat ditemukan strategi optimalisasi algoritma dalam gelombang video hoaks viral tersebut. Penggunaan hashtag sistematis seperti #china, #gaza, dan #freepalestine, memastikan konten ini masuk ke halaman For Your Page (FYP) jutaan pengguna Indonesia, yang pada akhirnya menciptakan persepsi palsu bahwa China adalah satu-satunya pelindung Palestina, sekaligus mengobarkan sentimen anti-Barat.

Keberhasilan operasi ini juga sangat mengandalkan fakta bahwa Indonesia adalah pengguna TikTok terbesar kedua di dunia (108 juta pengguna). Dari situ, dengan strategi dalam mengontrol algoritma dan aliran informasi, Beijing --melalui tangan aktor yang terafiliasi dengan pemerintah-- tampak cukup mampu menciptakan realitas alternatif, di mana glorifikasi terhadap Cina dibangun di atas fondasi hoaks yang terstruktur rapi.

"Diplomasi Santri" untuk Isu Xinjiang, Kerja Sama Program dengan Media

Salah satu pilar unik dalam strategi China di Indonesia adalah pendekatannya terhadap komunitas Muslim. Mengingat posisi Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar, Beijing sangat aktif melakukan apa yang disebut sebagai "diplomasi santri".

Sepanjang 2019-2021, pemerintah China diketahui secara rutin mengundang jurnalis, tokoh agama dari dua organisasi terbesar yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, hingga memberikan beasiswa bagi para santri untuk mengunjungi Xinjiang. Tur ini dirancang sedemikian rupa untuk menyajikan perspektif yang senada dengan narasi pemerintah China, guna membantah laporan pelanggaran HAM terhadap etnis Uyghur.

Agung Danarto, sekretaris senior Muhammadiyah yang pernah mengikuti tur tersebut, sempat dikutip mengatakan bahwa asrama dan ruang kelas di Xinjiang "sangat nyaman dan layak, dan tidak terlihat seperti penjara". Begitu pula dengan beberapa mahasiswa penerima beasiswa yang kemudian menulis artikel di media lokal mengenai betapa "damainya" kehidupan Islam di China.

Namun, tidak semua tokoh terkooptasi. Muhyiddin Junaidi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) misalnya, mencatat bahwa tur tersebut dikontrol sangat ketat. Ia berpendapat bahwa masyarakat Uyghur yang ia temui saat itu tampak takut untuk mengekspresikan diri secara jujur.

Terlepas dari itu, strategi China yang paling efektif tampaknya adalah "menitipkan" narasi melalui media lokal yang sudah terpercaya oleh publik Indonesia. Sebagai contoh, sejak 2019 misalnya, Kantor Berita Antara dan jaringan televisi Metro TV diketahui telah menandatangani perjanjian berbagi konten dengan Xinhua.

Kerja sama ini melibatkan penerjemahan berita Xinhua ke dalam Bahasa Indonesia, yang oleh pengamat di Forum Sinologi dinilai terkadang disajikan tanpa label sumber yang jelas, sehingga mengaburkan batas antara berita independen dan propaganda. Beberapa yang bisa dicatat sebagai contoh wujud kerja sama itu, misalnya:

Antara: Secara teratur menerbitkan artikel yang mendukung narasi Beijing, termasuk laporan khusus tentang "kamp vokasional" di Xinjiang yang diklaim sebagai strategi membasmi ekstremisme.
Metro TV: Menayangkan program Metro Xinwen yang mempromosikan narasi positif tentang Tiongkok, termasuk dengan menyiarkan wawancara eksklusif dengan diplomat China.
Radio Elshinta: Bekerja sama dengan China Radio International (CRI) untuk menyiarkan program seperti "Pedoman Muslim" dan ORBIT (Obrolan Santai Serba Serbi Tiongkok).
The Jakarta Post: Rutin memuat kolom opini (Op-Ed) dari Duta Besar China, Xiao Qian, untuk menjelaskan manfaat proyek Belt and Road Initiative (BRI) bagi ekonomi Indonesia.

Penetrasi Digital, Sensor Terselubung, Ketahanan dan Tantangan ke Depan

Di era digital selanjutnya, Beijing tampak memanfaatkan platform populer seperti TikTok dan aplikasi agregator berita BaBe (keduanya di bawah naungan ByteDance). Sebuah laporan investigasi menemukan bahwa antara 2018 hingga 2020, moderator lokal BaBe diinstruksikan oleh tim di Beijing untuk menghapus artikel yang dianggap "negatif" bagi otoritas China, termasuk referensi tentang peristiwa Tiananmen 1989.

Tak hanya itu, Beijing juga menggunakan jasa influencer media sosial Indonesia. Pada tahun 2019, sejumlah influencer dilaporkan mendapat bayaran sebesar US$ 500 per unggahan untuk mempromosikan pengalaman positif mereka selama mengunjungi China. Salah satu mantan Miss Indonesia misalnya, pernah mengunggah foto masjid di China dengan keterangan bahwa "China menyambut setiap agama".

Di bagian lain, latar belakang China dalam memposisikan diri sebagai pembela Palestina sekaligus merupakan langkah taktis untuk memperkuat citra sebagai "sahabat dekat" komunitas Muslim. China secara konsisten menggunakan forum PBB untuk mendesak Israel mencabut blokade Gaza, sebuah posisi yang sangat populer di Indonesia.

Syaroni Rofi’i, pengamat kajian Timur Tengah, menilai bahwa propaganda melalui media sosial kini memang menjadi elemen penting diplomasi. Dengan menciptakan kontras antara China yang "peduli" dan Barat yang dianggap berstandar ganda, menurutnya, Beijing berhasil menciptakan "medan gema" yang mengglorifikasi kekuatan China di ruang digital Indonesia.

Walau begitu, meski investasi soft power ini cukup masif, kebebasan pers di Indonesia tetap memberikan perlawanan. Banyak jurnalis investigasi, seperti dari Tempo dan Narasi TV, yang telah coba mengungkap sisi gelap pengaruh China, termasuk dalam manipulasi tur kunjungan ke Xinjiang dengan menggunakan citra satelit.

Selain itu, skeptisisme publik sendiri pada dasarnya masih sangat kuat. Memori kelam sejarah komunisme dan sengketa di Laut Natuna tetap menjadi ganjalan utama bagi keberhasilan narasi Beijing. Data Freedom House menunjukkan bahwa antara 2020 ke 2021, jumlah masyarakat yang menganggap China sebagai "ancaman strategis" justru meningkat sebesar 15%.

Namun pada akhirnya, laporan Freedom House tetap menempatkan Indonesia pada status "Rentan". Apalagi dengan dominasi platform digital China dan ketergantungan ekonomi yang tinggi, tantangan bagi media independen di Indonesia untuk tetap kritis terhadap narasi soft power Beijing akan semakin berat di masa depan.