Hukuman Mati Tak Beri Efek Jera, Pemerintah Didesak Hapus Eksekusi
Home > Detail

Hukuman Mati Tak Beri Efek Jera, Pemerintah Didesak Hapus Eksekusi

Erick Tanjung | Muhammad Yasir

Kamis, 06 Februari 2025 | 16:39 WIB

Suara.com - Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin mengeluh sulitnya mengeksekusi terpidana mati. Keluhan ini disampaikannya saat peluncuran buku ‘Tinjauan KUHP 2023’ di Kejaksaan Tinggi Jakarta, Rabu, 5 Januari 2025. Dia menyebut, saat ini lebih dari 300 terpidana mati di Indonesia belum bisa dieksekusi.

“Capek-capek kami udah nuntut hukuman mati nggak bisa dilaksanakan,” kata Sanitiar.

Selain warga negara Indonesia, ratusan terpidana mati itu juga termasuk warga negara asing (WNA). Sebagian besar merupakan pelaku tindak pidana narkotika. Mereka di antaranya berasal dari negara benua Amerika, Eropa, dan Afrika.

Eksekusi pidana mati terhadap WNA acap kali terkendala persoalan diplomatik antar negara. Terlebih, kata Burhanuddin, jika WNA itu berasal dari negara yang tidak memberlakukan hukum mati.

Berdasarkan World Coalition Against Death Penalty setidaknya 112 negara telah menghapuskan hukuman mati untuk semua kejahatan. Sementara jumlah yang masih menerapkan hukuman mati untuk pidana luar biasa mencapai 55 negara.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengumumkan capaian kerja Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi, Perbaikan Tata Kelola, serta Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Kamis (2/1/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]
Jaksa Agung ST Burhanuddin. [Suara.com/Alfian Winanto]

Burhanunuddin sempat mengusulkan mengeksekusi pidana mati WNA China. Sebab di negeri tirai bambu itu hukuman mati juga masih diberlakukan. Namun kenyataannya eksekusi pidana mati terhadap WNA China itu juga tak mudah dilaksanakan.

“Apa jawabnya bu menteri luar negeri (Retno Marsudi) pada waktu itu? 'Pak kalau orang China dieksekusi di sini, orang kita di sana akan dieksekusinya’,” ungkapnya.

Politik Hukum Pidana Mati Berubah

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) menilai eksekusi terhadap terpidana mati memang sudah semestinya ditunda atau tidak dilakukan. Sebab politik hukum pidana mati telah berubah setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ditetapkan.

“Pernyataan Jaksa Agung ini sebenarnya justru bertentangan dengan semangat terhadap politik perbaruan hukum pidana,” ungkap pengurus PBHI Ghina Sabrina kepada Suara.com, Kamis (6/2/2025).

Dalam Pasal 100 KUHP baru, terpidana mati diberi kesempatan untuk menjalani masa percobaan penjara selama 10 tahun. Di Ayat 4 pasal itu kemudian disebutkan; jika selama masa percobaan terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.

Menurut Ghina, meskipun KUHP baru berlaku pada 2 Januari 2026, mereka yang berstatus terpidana mati sebelum adanya aturan ini juga harus mendapat keuntungan. Ketentuan itu termaktub dalam Pasal 3 KUHP. Pasal tersebut menyatakan; perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru.

Ilustrasi eksekusi mati (Freepick)
Ilustrasi eksekusi mati (Freepick)

Karena itu Jaksa Agung RI, kata Ghina, memang semestinya tidak melakukan eksekusi pidana mati. Sampai KUHP baru itu berlaku.

“Jadi pidana matinya akan diubah ketika dia menjalani assessment atau penilaian terhadap perubahan perilaku,” jelas Ghina.

Senada Ghina, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu menyebut seluruh terpidana mati akan menjadi subjek asesmen atau penilaian untuk pengubahan hukuman. Maka mekanisme penilaian terhadap terpidana mati sebelum dan setelah adanya KUHP baru perlu dibedakan.

“Perbedaan mekanisme penilaian ini sangat relevan karena adanya perbedaan tingkat kerentanan dan kondisi psikologis yang dialami oleh masing-masing kategori terpidana mati,” tuturnya.

Tidak Beri Efek Jera

Pada 10 Oktober 2024 lalu, bertetapan dengan Hari Menentang Hukuman Mati Sedunia, Amnesty International Indonesia (AII) juga telah meminta pemerintah untuk melakukan moratorium penuntutan pidana mati dan eksekusi pidana mati. Permintaan tersebut juga disampaikan menyusul adanya KUHP baru yang membuka perubahan hukuman terhadap terpidana mati.

Direktur Eksekutif AII Usman Hamid mengatakan, berdasar banyak kajian penerapan hukum mati sebenarnya tidak efektif memberi efek jera dan mencegah kejahatan. Sebaliknya, justru melanggengkan siklus kekerasan dan menutup kemungkinan rehabilitasi dan perbaikan.

“Hukuman mati tidak membuat Indonesia menjadi lebih aman dan mewujudkan penegakan hukum karena tidak melindungi siapa pun,” ujarnya.

Berdasar data yang dihimpun AII hingga 4 Oktober 2024, setidaknya terdapat 557 terpidana mati di Indonesia yang masuk dalam deretan tunggu eksekusi. 11 terpidana mati di antaranya perempuan.

Sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, Usman menilai Indonesia semestinya menjadi contoh dalam mempromosikan sistem peradilan yang lebih menghargai kehidupan dan martabat kemanusiaan. Dorongan untuk menghapuskan hukuman mati juga sejalan dengan tren global dan regional kekinian.

Usman mencontohkan Malaysia yang baru-baru ini telah bergerak untuk menghapus pemidanaan mati wajib atau mandatory death sentence. Negeri jiran itu juga membuat kebijakan terkait pemindahan ulang atau resentencing yang bertujuan untuk mengurangi secara drastis jumlah narapidana yang berada pada deret tunggu hukuman mati.

“Hal ini menandakan adanya sebuah pergeseran di kawasan regional yang tidak boleh diabaikan oleh Indonesia,” pungkasnya.


Terkait

Di Depan Jaksa Agung, Mendes Ungkap Banyak Kades Gunakan Dana Desa Buat Main Judol
Rabu, 12 Maret 2025 | 14:10 WIB

Di Depan Jaksa Agung, Mendes Ungkap Banyak Kades Gunakan Dana Desa Buat Main Judol

Yandri juga meminta Kejagung untuk bisa membantu dalam mengawasi dana desa yang saat ini banyak dilakukan penyimpangan

Jaksa Agung Bicara Soal Grup WA 'Orang-orang Senang' Berisi Para Tersangka Kasus Pertamina
Rabu, 12 Maret 2025 | 13:11 WIB

Jaksa Agung Bicara Soal Grup WA 'Orang-orang Senang' Berisi Para Tersangka Kasus Pertamina

Grup Whatsapp yang bernama Orang-orang Senang disebut beranggotakan para tersangka kasus korupsi Pertamina

Cek Fakta: Kejagung Umumkan Koruptor Pertamina Akan Dihukum Mati
Rabu, 12 Maret 2025 | 12:20 WIB

Cek Fakta: Kejagung Umumkan Koruptor Pertamina Akan Dihukum Mati

Muncul narasi yang menyebut kejagung menetapkan bahwa Koruptor Pertamina akan dihukum mati. Benarkah demikian? Simak faktanya!

Terbaru
Program Student Loan: Solusi atau Komersialisasi Pendidikan?
polemik

Program Student Loan: Solusi atau Komersialisasi Pendidikan?

Selasa, 18 Maret 2025 | 12:08 WIB

Student loan ini bukan solusi, tapi jebakan baru atau modus baru komersialisasi dan liberalisasi pendidikan, kata Ubaid.

Warisan Puing-Puing: Nasib PFN di Tangan Ifan Seventeen, Mampukah Bangkit? polemik

Warisan Puing-Puing: Nasib PFN di Tangan Ifan Seventeen, Mampukah Bangkit?

Selasa, 18 Maret 2025 | 08:06 WIB

"Ifan Seventeen punya beberapa kredit terlibat di beberapa film, tapi it's not enough (itu tidak cukup)," ujar Joko.

Gugatan di MK Gegerkan Wacana Redenominasi Rupiah: Bagaimana Dampaknya? polemik

Gugatan di MK Gegerkan Wacana Redenominasi Rupiah: Bagaimana Dampaknya?

Senin, 17 Maret 2025 | 12:44 WIB

Hanya indikator inflasi yang bisa dijadikan salah satu penguat. Tapi sebagian besar indikator tidak mengarah kesiapan untuk melakukan redenominasi secara makro, kata Eko.

Omon-Omon Pemberantasan Korupsi di Rezim Prabowo: Dari Ampuni Koruptor hingga Bikin Penjara Khusus di Pulau Terpencil polemik

Omon-Omon Pemberantasan Korupsi di Rezim Prabowo: Dari Ampuni Koruptor hingga Bikin Penjara Khusus di Pulau Terpencil

Senin, 17 Maret 2025 | 10:20 WIB

Prabowo sempat menyatakan akan mengampuni koruptor jika mereka mengembalikan uangnya secara diam-diam.

Review Film Mickey 17, Reuni Bong Joon Ho dan Robert Pattinson yang Memikat nonfiksi

Review Film Mickey 17, Reuni Bong Joon Ho dan Robert Pattinson yang Memikat

Sabtu, 15 Maret 2025 | 08:00 WIB

Film ini mengisahkan Mickey Barnes (Robert Pattinson), seorang pria yang meninggalkan bumi untuk ikut serta dalam misi kolonisasi ke planet es, Nilfheim.

Sinyal Bahaya di Balik Defisit APBN Awal Tahun 2025, Benarkah Bisa Berujung Impeachment? polemik

Sinyal Bahaya di Balik Defisit APBN Awal Tahun 2025, Benarkah Bisa Berujung Impeachment?

Jum'at, 14 Maret 2025 | 12:05 WIB

Dalam paparannya, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa hingga akhir Februari 2025, APBN mengalami defisit Rp31,3 triliun atau 0,13 persen dari PDB.

Ancaman di Balik Krisis Hakim di Indonesia, Sulitnya Warga Dapat Keadilan polemik

Ancaman di Balik Krisis Hakim di Indonesia, Sulitnya Warga Dapat Keadilan

Jum'at, 14 Maret 2025 | 08:19 WIB

Tapi, benarkah problemnya karena jumlah hakim yang kurang? Atau justru sebarannya yang tidak merata?