Dunia di Ambang Perang Dunia III, Apa yang Mesti Kita Lakukan?

Suara.com - Jaraknya mungkin ribuan kilometer dari Indonesia, namun lintasan rudal di langit Timur Tengah memiliki kecepatan yang mengerikan untuk berubah menjadi angka-angka inflasi hingga menekan daya beli kita.

Eskalasi yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, bukan sekadar isu geopolitik yang jauh dari Indonesia.

Dalam ekonomi global yang saling terhubung, percikan konflik di satu kawasan dapat memicu gelombang tekanan hingga ke tiap kabupaten dan kota di Indonesia tanpa terkecuali.

Iran adalah salah satu produsen minyak utama dunia dan berada di jalur energi strategis. Ketika ketegangan meningkat, efek domino pun di depan mata.

Mulai dari distribusi terganggu hingga kepanikan menjalar ke pasar keuangan. Negara pengimpor energi seperti Indonesia otomatis ikut terdampak. Rantai dampaknya jelas: dari konflik bersenjata, ke pasar energi, inflasi, lalu ke dapur rumah tangga.

Dalam menghadapi situasi ini panik bukanlah solusi, namun kewaspadaan adalah keharusan.

Rantai Krisis: Dari Selat Hormuz ke Meja Makan

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur ekspor minyak paling vital di dunia. Selat selebar sekitar 33-50 kilometer itu menghubungkan produsen minyak utama Teluk seperti Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, dan Iran ke pasar global.

Menurut data Badan Informasi Energi Amerika Serikat (EIA), sekitar 20 juta barel minyak per hari atau setara hampir 20 persen kebutuhan dunia melewati jalur ini pada 2024.

Selain minyak mentah, sekitar 20 persen perdagangan gas alam cair (LNG) global, terutama dari Qatar tueut melintasi perairan sempit tersebut. Lebih dari 80 persen ditujukan ke pasar Asia, termasuk China, Jepang, dan Korea Selatan.

Sehingga ketika konflik di sekitar Iran memicu blokade atau gangguan di Selat Hormuz, dampaknya tidak hanya regional saja melainkan global. Pasokan energi dunia terancam tersendat.

Dalam hukum ekonomi, ketika pasokan terganggu sementara permintaan tetap, harga melonjak.

Bagi Indonesia, lonjakan harga minyak dunia segera menjadi persoalan fiskal. Asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam APBN 2026 dipatok sekitar 70 dolar AS per barel.

Subsidi energi di dalam negeri menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah dihadapkan pada dilema: mempertahankan subsidi dengan konsekuensi defisit melebar atau menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.

Pengamat Energi UGM, Fahmy Radhi, menilai kenaikan harga BBM berpotensi terjadi jika harga minyak internasional terus melonjak akibat perang. Ia turut mengingatkan tekanan itu diperparah oleh pelemahan nilai tukar rupiah dan potensi inflasi.

"Nah harga minyak dunia sekarang tinggi, rupiah sangat melemah, inflasi memang masih rendah. Tapi begitu dinaikkan harga maka akan terjadi kenaikan inflasi," kata Fahmy kepada Suara.com, Selasa (3/3/2026).

Menurut dia, harga minyak dunia di kisaran 100 dolar AS per barel akan menjadi titik kritis bagi pemerintah untuk mempertimbangkan penyesuaian harga BBM subsidi.

"Kalau harga minyak dunia masih di bawah 100 dolar per barel, ya sebaiknya jangan dinaikkan (BBM subsidi). Saya kira APBN masih tahan untuk mensubsidi itu," ujarnya.

Sementara untuk BBM nonsubsidi, kenaikan hampir tak terhindarkan sebab harganya mengikuti pasar.

Dampaknya kemudian menjalar ke seluruh sektor, yakni biaya transportasi naik, ongkos logistik meningkat, harga bahan pokok terdorong, dan inflasi menggerus daya beli.

Guru Besar Departemen Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, Agus Sartono, memperingatkan bahwa hal pertama yang harus diantisipasi adalah shortage atau kelangkaan energi.

Menurutnya, implikasi dari kelangkaan ini akan sangat panjang karena memicu kenaikan biaya di segala lini.

"Energi pasti akan naik, transportation cost naik, production cost naik. Ini yang bahaya," ujar Agus.

Beliau menekankan adanya efek tunda (time lag) dalam krisis ini. Hal itu mengingat kontrak pembelian impor bahan bakar biasanya dilakukan untuk jangka waktu 3 hingga 6 bulan ke depan.

Sehingga dampak harga mungkin tidak terasa hari ini. Namun berpotensi menghantam dalam 3 bulan mendatang.

"Jika eskalasi ini meluas dan bertahan lebih dari tiga bulan, dampaknya bisa merembet ke mana-mana. Ekspor-impor terganggu, pendapatan terganggu, hingga potensi PHK di mana-mana," tambahnya.

Ketidakpastian Tinggi, Tak Perlu Aneh-aneh

Perbesar

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Yudistira Hendra Permana menilai eskalasi di Timur Tengah menambah tingkat ketidakpastian (uncertainty) ekonomi dunia.

Secara langsung Indonesia memang tidak menjadi wilayah konflik. Namun fundamental industri nasional yang belum cukup kuat membuat dampak eksternal kecil sekalipun bisa terasa besar.

Ketergantungan pada bahan baku impor, energi, dan investasi asing menjadi titik rentan yang harus diwaspadai.

Dalam situasi ketidakpastian tinggi, ia mengimbau masyarakat untuk tidak mengambil langkah spekulatif berlebihan, baik dalam konsumsi maupun investasi.

"Nah, kalau uncertainty-nya (ketidakpastian) tinggi yang harus kita lakukan adalah jangan aneh-aneh," tegas Yudis.

Dalam artian, lanjut Yudis, menghindari manuver keuangan atau investasi berisiko tinggi tanpa perhitungan matang. Untuk investasi, ia menyarankan memilih instrumen yang relatif aman dan sesuai profil risiko masing-masing.

"Kalau mungkin tidak terlalu ahli dan sebagainya ya sudah main aja investasi yang aman," ujarnya.

Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya meninjau ulang pengeluaran rumah tangga. Menurutnya, gejala masyarakat menahan belanja sudah mulai terlihat, termasuk menjelang momentum lebaran.

Meski demikian, Yudistira mengingatkan agar sikap berhati-hati tidak berubah menjadi penghentian total aktivitas ekonomi. Konsumsi tetap diperlukan untuk menjaga perputaran ekonomi domestik, namun harus dilakukan secara terukur.

Ia menegaskan, ketidakpastian global memang tidak bisa dihindari, tetapi respons rasional tetap berada di tangan masyarakat.

Bangun Ketahanan Finansial dan Mental

Tidak dipungkiri bahwa eskalasi konflik global dipastikan membawa dampak sistemik bagi perekonomian Indonesia.

Kenaikan harga minyak dunia hingga kemerosotan nilai tukar Rupiah kini menjadi ancaman nyata. Sederet kondisi itu diprediksi akan menekan daya beli masyarakat hingga meningkatkan angka kemiskinan di tanah air.

Ketua Dewan Pakar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) DIY, Prof. Edy Suandi Hamid, menegaskan bahwa situasi ini bukan lagi sekadar ancaman masa depan, melainkan realitas yang mulai terjadi.

"Indonesia jelas akan terdampak. Terutama dari harga minyak, ini bukan lagi 'akan', tapi sudah naik," ujar Edy kepada Suara.com.

Menurut Edy, setiap kenaikan harga minyak mentah sebesar satu dolar per barel akan menambah defisit APBN sekitar Rp6 hingga Rp7 triliun. Dengan tren kenaikan yang terus berlanjut, pemerintah diprediksi tidak akan mampu menanggung seluruh beban subsidi.

Menanggapi situasi ekonomi yang diprediksi kian merosot, Edy memberikan panduan praktis bagi masyarakat untuk membangun ketahanan finansial dalam masa serba tidak pasti ini.

Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta ini mengingatkan bahwa ke depan, mencari pendapatan akan semakin menantang.

"Masyarakat harus memanage pengeluarannya dengan sangat berhati-hati, ke depan mencari uang makin susah dengan ekonomi yang merosot. Jadi harus mengelola uangnya sebaik mungkin." tuturnya.

Memiliki cadangan uang tunai menjadi sangat penting untuk menghadapi situasi yang tidak menentu.

Ia menyarankan masyarakat untuk memilih instrumen investasi aman. Di tengah gejolak pasar, Edy mengimbau masyarakat untuk waspada dalam menaruh aset.

Termasuk saham dan mata uang asing dengan segala fluktuasi yang belum stabil.

Edy menilai menyimpan aset dalam bentuk emas relatif lebih stabil. Meskipun harganya saat ini sudah melonjak tinggi.

"Sehingga orang kalau yang aman, memanh perbankan dengan segala risikonya, atau itu kan yang sekarang lagi banyak dilakukan, menyimpan dalam bentuk emas. Itu yang relatif lebih stabil," tuturnya.

Mengingat dampak kenaikan BBM merembet ke semua sektor, masyarakat perlu mengantisipasi kenaikan harga pangan.

Menjelang momen besar seperti Lebaran, Pengamat Ekonomi dari UAJY Y. Sri Susilo mengingatkan agar masyarakat tidak 'kalap' saat melakukan perayaan nanti.

Potensi kenaikan harga pangan akibat biaya transportasi (BBM) yang meningkat harus disiasati dengan konsumsi yang secukupnya dan tetap rasional.

"Rayakan dengan sukacita, tetapi tetap dengan prinsip skala prioritas karena cari tambahan rezeki saat ini tidak mudah," ujar Sri.

Di tengah ketidakpastian ekonomi ini, Sri memperingatkan masyarakat agar tidak tergiur iming-iming bunga tinggi. Kehati-hatian ini penting supaya masyarakat tidak terjebak dalam lubang utang atau investasi bodong yang justru menghancurkan sisa aset yang ada.

"Jangan mudah tergiur dengan iming-iming return bunga yang tinggi, perlu cross and check karena banyak iming-iming investasi dengan tingkat bunga atau return per bulan yang tidak masuk akal," tandasnya.

Tak kalah penting menjaga stabilitas psikologis dengan tetap tenang adalah aset non-finansial yang paling berharga. Ketahanan mental yang kuat memungkinkan setiap kepala keluarga untuk tetap berpikiran jernih dalam menyaring data.

Sehingga keputusan ekonomi yang diambil, baik itu dalam berbelanja maupun berinvestasi tetap berbasis pada logika rasional, bukan atas dasar ketakutan sesaat yang destruktif.

Ketahanan ekonomi nasional kini bergantung pada seberapa kuat setiap individu menerapkan prinsip kehati-hatian dan skala prioritas dalam kehidupan sehari-hari.