Danantara Super Holding BUMN Mandek, Ada Apa?

Suara.com - Rencana pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai super holding BUMN mandek di tengah jalan. Menteri BUMN Erick Thohir disebut-sebut kurang sreg dengan lembaga besutan Presiden Prabowo Subianto ini.

Sinyalemen mengenai tingkat komitmen pemerintah, khususnya Kementerian BUMN, terhadap proyek ambisius ini mulai terlihat samar.

Salah satu indikator yang paling mencolok adalah sikap setengah hati Erick Thohir, terhadap Danantara. Meskipun secara lisan menyatakan dukungan, tindakan nyata yang diberikan sejauh ini terbilang minim.

Komitmen konkret yang paling terlihat adalah penyediaan kantor Danantara di salah satu aset milik Bank Mandiri, yakni Graha Mandiri.

Dalam berbagai kesempatan, Erick Thohir kerap kali menekankan pentingnya kolaborasi antara BUMN dan Danantara. Namun, ketika ditanya lebih detail mengenai mekanisme kerja sama, target kinerja, maupun payung hukum yang akan menaungi Danantara, Menteri BUMN ini cenderung memberikan jawaban yang diplomatis dan mengalihkan pembicaraan.

"Ya kan sejak awal saya bilang, kita mendukung. Mendukung bagaimana kita saling support, bahkan kantornya kita sudah siapkan," ujar Erick saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN beberapa waktu lalu. 

Erick juga mengatakan bahwa urusan-urusan teknis terkait Danantara, seperti payung hukum yang hingga kini belum terbit bukan menjadi urusannya.

Sumber Suara.com di Danantara mengamini sikap Erick Thohir tersebut. "Erick Thohir sepertinya kurang sreg (ada Danantara)" kata sumber itu.

Erick diduga tak rela jika sejumlah perusahaan plat merah yang memiliki kinerja sangat baik justru masuk ke dalam lembaga yang bakal dipimpin Muliaman D Hadad tersebut.

"Bisa dibilang yang bagus-bagus masuk ke kita (Danantara), tapi dia (Erick Thohir) dapat (BUMN) yang sakit saja," kata sumber itu.

Sumber Suara.com juga mengatakan, dengan adanya lembaga ini kewenangan Erick Thohir dalam perusahaan BUMN juga dipangkas. 

"Apalagi pemangkasan ini terjadi kepada BUMN yang bagus. Artinya kan begini, dia (Erick Thohir) sudah susah payah memperbaiki kinerja BUMN, buat roadmap, holding, tapi karena adanya Danantara ini buyar semua," katanya.

Sumber Suara.com juga menyebut, proses pembentukan Danantara ternyata jauh lebih rumit dari yang diperkirakan Presiden Prabowo Subianto. 

Danantara bukan sekadar soal menggabungkan aset-aset BUMN, melainkan lebih kepada pengaturan tata kelola keuangan yang melibatkan seluruh aset negara yang dikelola oleh BUMN.

Proses pemberian kuasa dari pemerintah kepada Danantara ini memerlukan kajian yang sangat mendalam agar tidak menimbulkan masalah hukum dan tata kelola yang baru.

Prabowo Subianto sedianya meluncurkan Danantara pada 7 November, sehari lebih cepat dibandingkan dengan rencana sebelumnya pada 8 November kemudian mundur di bulan Desember 2024 dan hingga kini belum juga diluncurkan.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono mengungkapkan bahwa pemerintah belum akan meluncurkan Danantara dalam waktu dekat.

"Enggak, belum, Januari ini belum," kata Thomas dalam acara 'Semangat Awal Tahun 2025' di Menara Global, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Thomas yang juga keponakan Prabowo menyebut Danantara belum kunjung diluncurkan karena untuk memastikan bahwa pelaksanaannya betul-betul sesuai dengan peraturan yang ada. 

"Jadi itu sebetulnya keputusan yang menurut saya sangat, bukan permasalahan tapi justru melihat oke kondisinya lebih complicated daripada yang kita pikirkan," jelas Thomas.

Danantara merupakan wujud nyata dari visi Prabowo Subianto untuk mendorong transformasi ekonomi Indonesia. Dalam dokumen bertajuk "Danantara Indonesia Sovereign Fund" visi tersebut dijabarkan secara rinci, menekankan pada upaya untuk mengoptimalkan aset-aset negara, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

Berdasarkan data dana kelolaan yang bisa dihimpun mencapai USD600 miliar atau setara dengan Rp9.600 triliun (kurs Rp16.000). Dana tersebut merupakan akumulasi dari tujuh BUMN terbesar di Indonesia, serta peleburan Indonesia Investment Authority (INA) ke dalam Danantara.

Ketujuh BUMN tersebut yakni Bank Mandiri yang memiliki aset sebanyak Rp2.174 triliun, BRI dengan aset sebanyak Rp1.965 triliun, PLN dengan jumlah aset Rp1.671 triliun, Pertamina yang memiliki aset Rp1.412 triliun, BNI yang beraset sebanyak Rp1.087 triliun, dan Telkom Indonesia dengan aset Rp318 triliun, serta Mind ID yang memiliki aset Rp259 triliun. Kemudian aset INA adalah sebesar Rp163 triliun.