Catatan-catatan Bawah Tanah Perempuan yang Diburu Rezim Soeharto

Suara.com - Menjadi aktivis ketika rezim Soeharto berkuasa, bukan perkara mudah. Apalagi bagi perempuan. Namun, Lilik Hastuti Setyowatiningsih mendobrak rasa takut. Dia Tegar saat ditangkap, diburu, meski air matanya juga tumpah tatkala banyak kawannya hilang diculik. Inilah sejumput kisahnya.

SEMUA kisah perlawananku dan kawan-kawan berawal ketika menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta, Solo, tahun 1992.

Sebenarnya, aku mulai mengetahui dan tertarik pada gerakan massa melawan Soeharto sejak duduk di bangku SMA daerah Blora, Jawa Tengah.

Kala itu, aku yang masih memakai seragam putih biru, mengetahui mahasiswa mulai bergerak menentang kekuasaan Soeharto dari koran-koran yang dibawa kakakku, mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, saat pulang ke kampung.

Satu hal artikel yang menggugahku adalah, rakyat digusur untuk pembangunan Waduk Kedung Ombo, Jateng. Saat itulah aku mulai mengerti, rezim Soeharto tak berpihak kepada rakyat.

Sewaktu berkuliah di UNS, aku masuk menjadi kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Aku mulai kerap mengikuti demonstrasi bersama Ikatan Mahasiswa Solo, IMS.

IMS kala itu seringkali menggelar aksi di Balai Kota Solo, membela kasus-kasus penggusuran warga. Selain itu, aku juga aktif dalm pers mahasiswa FH UNS, Nofum, dan sempat aktif dalam Badan Perwakilan Mahasiswa.

Mei Tahun 1994, aku menghadiri kongres pertama Persatuan Rakyat Demokratik—kelak menjadi partai yang dilarang Orde Baru.

Setelahnya, bersama aktivis IMS, aku ikut mendirikan Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) cabang Solo. SMID yang secara nasional dipimpin oleh Andi Arief—mahasiswa UGM—adalah organisasi sayap PRD untuk mahasiswa.

Sejak aktif di SMID, alam pikiranku dan kawan-kawan mulai menyasar untuk membantu menuntaskan persoalan-persoalan rakyat. Kami mulai keluar kampus untuk mengorganisasikan rakyat.

Bagi kami, aktivis mahasiswa era itu, semua gerakan harus dilakukan sembunyi-sembunyi, di bawah tanah. Sebab, berkumpul pun pasti dicurigai oleh aparat.

Orang berkumpul di kampus untuk mendiskusikan pemikiran beraliran Kiri seperti Karl Marx, Lenin, Stalin, atau Antonio Gramsci, dilarang.

Bahkan, diskusi bedah buku karya sastrawan besar Indonesia Pramoedya Ananta Toer saja dilarang. Apalagi kami, yang berkumpul untuk mendiskusikan korupsi rezim Orde Baru, ancamannya dikerangkeng di balik jeruji besi.

Kami akhirnya bersiasat, berdiskusi atau rapat secara diam-diam di tempat terbatas sehingga tak terendus intel rezim. Biasanya, kami memakai sekretariat organisasi kampus, terutama pers mahasiswa.

Kami juga sering mengadakan rapat atau pertemuan dengan mahasiswa dari kota lain, tapi memakai atribut pers kampus.

Misalnya, ketika kawan dari Pijar—persma Fakultas Filsafat UGM—sedang berada di Solo, kami mengajak mereka diskusi.

Lalu ada persma Opini dari Fisip Universitas Diponegoro Semarang datang, kami bikin diskusi juga. Untuk tema-tema lain, kami diskusikan di sekretariat.

Topik-topik diskusi juga beragam. Kami juga menggelar diskusi untuk belajar dari gerakan-gerakan mahasiswa negara lain, terutama Filipina, Amerika Latin, dan Korea Selatan.

Pada era 1990-an hingga 1995, pers mahasiswa di berbagai kampus narasinya hampir sama, yaitu mengkritik rezim Soeharto yang otoriter dan represifitas pemerintah.

Pers kampus kala itu baru punya nama kalau berani memuat puisi-puisi Widji Thukul—penyair yang akhirnya hilang diculik. Tak jarang, setelah menerbitkan puisi Kang Jikul, persma dibredel pemerintah melalui rektorat.

Pembredelan itu misalnya menimpa LPM Arena di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, karena memuat artikel tentang bisnis keluarga Cendana. Ada juga LPM Balairung di UGM. Tapi, pembredelan itu menjadi momentum mahasiswa melakukan konsolidasi nasional melawan rezim.

Ditangkap Aparat

Saat masih di Solo, aku juga terlibat dalam pengorganisasian buruh pabrik Sritek yang monumental, karena menggelar aksi massa besar-besaran. Ketika itu, rezim Soeharto kaget, karena kaum buruh sudah berani bergerak dalam jumlah besar.

Tahun 1995, aku ditugaskan PRD mengorganisasikan buruh di Surabaya. Aku di sana sampai dua tahun, 1997.

Selama dua tahun di Surabaya, aku mengorganisasikan buruh untuk menyiapkan aksi pemogokan di Tendes.

Pemogokan itu sukses, diikuti oleh 20.000  buruh. Konsekuensinya, aku dan sejumlah kawan termasuk Dita Indah Sari ditahan. Aku sendiri ditahan selama tiga hari kemudian dilepaskan.

Selain pemogokan itu, ada juga pengalaman menarik ketika aku mengorganisasikan warga di lokasi prostitusi.

Kala itu, beberapa germo dan orang-orang yang mengelola tempat prostitusi adalah simpatisan PDI Pro-Megawati.

Zaman itu, PRD berkoalisi dengan PDI Pro-Mega karena sama-sama kelompok yang didiskriminasi oleh rezim Soeharto.

Itulah kali pertama dalam hidupku melihat lokasi protistusi. Bahkan, aku enggak tahu kalau si bapak yang kutemui tersebut adalah germo.

Aku hanya melihat rumahnya banyak kamar, ada bayi, banyak perempuan dan juga stiker “TNI dilarang masuk”. Dalam hati, akupun berpikir, bapak ini berani sekali, dan setelah pulang aku baru tahu kalau itu adalah tempat protistusi.

Menjadi Buronan

Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 pecah. Kantor PDI Pro-Megawati di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat diserang oleh aparat.

Sejumlah pemimpin PRD dan SMID diburu dan ditangkap, karena dianggap menjadi biang kerusuhan. Organisasi progresif yang lantang menentang pemerintahan Orde Baru ini terpaksa tiarap. Sejumlah orang-orang yang berpengaruh di PRD dan SMID diculik.

Tak pelak, sebagai kader PRD, aku juga masuk daftar pencarian orang alias buronan yang diburu. Padahal, ketika peristiwa itu meletus, aku masih berada di basis Surabaya.

Ketika itu, aku dan kawan-kawan yang berada di Surabaya sudah mendapat peringatan dari kawan di Jakarta untuk melakukan evakuasi, bersembunyi di tempat aman.

Evakuasi itu terjadi pada akhir Juli 96. Setelah mendapat peringatan, kami lebih dulu menyelamatkan semua dokumen organisasi dari sekretariat.

Setelahnya, barulah aku yang bertugas menghubungi satu per satu kader PRD di Surabaya untuk segera mengungsi. Sebab kebetulan, aku yang memegang daftar kader-kader PRD di Surabaya.

Aku lantas memulai mengontak kawan-kawan lain via telepon rumah. Sebab, kader PRD di Surabaya kebanyakan orang lokal.

Kumeminta mereka membersihkan semua dokumen yang bisa dijejak aparat. Aku juga menginstruksikan semua kader tidak pulang ke rumah orang tua atau keluarga mereka. Sebab, kalau pulang ke rumah, mudah diciduk aparat.

Situasi politik di Jakarta dan kota-kota besar termasuk Surabaya semakin memanas medio 96, yang puncaknya adalah penangkapan terhadap kawan ketua Budiman Sudjatmiko dan anggota komite pusat PRD.

Penangkapan terhadap aktivis-aktivis PRD dan SMID itu juga terjadi di beberapa daerah seperti Yogyakarta, Solo sampai Surabaya. Di Surabaya, total 24 orang yang ditangkap. Rata-rata, mereka ditangkap di tempat kuliah kerja nyata (KKN), kampus, dan rumah.

Aku sendiri menjadi buronan karena terlibat aksi pemogokan buruh di Tendes. Dalam persembunyian, aku juga mendapat informasi bahwa rumah orangtuaku di Madiun, digerebek oleh aparat Polda Jawa Timur.  Bahkan, kampusku di UNS juga didatangi aparat, mereka mencariku.

Bersama kawan-kawan yang masih bebas, aku ditugaskan tetap melakukan perlawanan dari bawah tanah. Setelah Budiman Sudjatmiko ditangkap, komite pusat PRD doperasikan dari "bawah tanah" yang dipimpin Mirah Mahardika.

Nah, pemimpin kolektif bawah tanah inilah bertugas mengonsolidasikan kawan-kawan yang belum tertangkap di setiap kota.

Garis politik pusat saat itu adalah, semua kader yang belum tertangkap diminta cooling down. Di Surabaya, aku dan keempat kader lain dievakuasi ke tempat yang terpisah-pisah.

Untuk berkomunikasi, kami menggunakan telepon, tak pernah tatap muka. Dalam berbicara, kami memakai sandi-sandi supaya tak diketahui aparat.

Kisah Haru Selama Pelarian

Setiap pekan, dalam masa perburuan itu, kami berpindah-pindah tempat tinggal setiap satu pekan.

Biasanya, kami disembunyikan di rumah seniman, pemain bola, atau orang-orang simpatisan PDI Pro-Megawati. Tapi, selain itu, kami paling sering ditempatkan di rumah eks tahanan politik tahun 1965.

Misalnya, aku disembunyikan di rumah si A selama sepekan. Setelahnya, aku akan dijemput lagi oleh kurir PRD untuk dipindahkan.

Selama disembunyikan, aku tak dibolehkan berkomunikasi dengan siapa pun dan melakukan aktivitas apa pun, hanya di dalam rumah atau kamar.

Saat masa pelarian, aku dan kawan-kawan diharuskan memakai nama samaran. Kami juga tak dibolehkan bercerita kepada siapa pun tentang aktivitas PRD.

Salah satu kisah yang menarik selama masa persembunyianku adalah, saat membawa dokumen-dokumen PRD ke suatu tempat di Surabaya.

Aku bersama dokumen-dokumen penting partai, disembunyikan di sebuah rumah yang hanya ditempati nenek tua.

Aku tak mengenal nenek itu. Ketika aku sampai di rumahnya, nenek itu terbaring di tempat tidur.

Tapi, dari sorot matanya, aku merasa dia bukan orang biasa. Sepekan aku di rumah nenek tua itu, dan akhirnya dijemput kurir untuk dibawa ke tempat baru.

Belakangan, setelah Soeharto tumbang, aku baru diberitahu bahwa nenek tua itu adalah aktivis senior yang tak lelah melawan Orde Baru. Dia adalah Ketua DPD Gerwani—yang difitnah oleh Soeharto sebagai organisasi keji.

Selepas dari rumah nenek tua, aku  dibawa bertemu lelaki tua eks Tapol 1965 di taman kota Surabaya. Lelaki tua itu membawaku ke rumahnya untuk tinggal sepekan. Pada rumah itu, hanya ada anaknya.

Saat itu aku merasa kurang nyaman, karena merasa anak bapak tersebut enggan menerima kehadiranku. Mungkin, anak aktivis senior itu bertanya-tanya, “siapa lu tiba-tiba nebeng di rumah dan harus ngasih makan.”

Sebagai buronan, aku saat itu selalu takut untuk menonton acara-acara di televisi. Hidupku tak bisa santai. Pengin rasanya kala itu aku berteriak, kangen ayah dan ibu, tapi tak bisa.

Tapi, semua rasa yang oleh Kang Jikul—Widji Thukul—disebut sebagai sentimen “borjuis kecil” itu aku enyahkan. Sebab, sebagai aktivis, aku diajarkan untuk bisa bertahan dalam kondisi paling buruk.

Prinsipku selama pelarian, sebagai perempuan yang baru berusia 21 tahun, adalah jangan pernah menyusahkan orang-orang pemilik tempatku bersembunyi.

Selama tinggal di rumah bapak tua itu, aku selalu disemangatinya. Sebagai eks Tapol 1965, ia tentu mengerti apa yang kurasakan sebagai buronan. Ia selalu menghiburku, bahwa tak lama lagi Soeharto akan tumbang.

Setiap ke rumah persembunyian, kawan tua itu selalu membawakan empat surat kabar. Dalam masa persembunyian, kami selalu membaca guna mengetahui situasi terkini.

Bagiku saat itu, membaca koran adalah kemewahan. Dengan membaca, aku juga tak terlalu stres memikirkan kawan-kawan lain.

Aku waktu itu dievakuasi 5 atau 6 kali selama 2 bulan. Aku juga sempat dibawa bersembunyi di rumah istri kedua bapak temanku.

Awalnya aku sempat bingung, kenapa diajak ke rumah orangtua kawan itu, sebab sesuai instruksi, hal tersebut tak dibolehkan.

Tapi, kawanku itu mengingatkan, aku sebagai “orang panas” tak boleh bertanya saat disembunyikan dan memercayakan keselamatan sepenuhnya kepada kurir.

Selain itu, aku juga pernah disembunyikan di rumah seorang seniman lukis yang cukup populer di Kota Surabaya.

Ketika di rumah pelukis tersebut, aku awalnya sulit mengobrol dengannya. Tapi, dia adalah orang baik, karena mau menerima secara hangat orang-orang yang menjadi buronan rezim Soeharto.

Mereka yang menampung kami bukan tanpa risiko. Kalau ketahuan, mereka pasti diangkut juga oleh aparat. Tapi, setiap orang yang mau menampung, bisa dipastikan adalah simpatisan perjuangan kami melawan Soeharto.

Surat untuk Ayah

Setelah menghabiskan waktu dua bulan bersembunyi, aku akhirnya dibolehkan pergi ke rumah saudara bapak di Tuban.

Aku ke sana untuk mengetahui bagaimana nasib orangtuaku setelah putrinya ini menjadi buronan penguasa. Terlebih, aku menyimpan kerinduan mendalam dan menuntut untuk terlampiaskan.

Saat itu aku merasa paman cukup mengerti situasi dan kondisi yang kualami. Akhirnya, paman memintaku menulis surat buat bapak. Dia akan menyampaikan surat itu secara langsung.

Jadilah aku menulis surat untuk bapak sembari menangis. Dalam surat, aku meminta maaf bapak dan ibu karena sudah merepotkan mereka.

Aku tahu, rumah mereka sempat digerebek polisi tengah malam. Bahkan, bapak dan ibu dibentak-bentak oleh aparat.

Setelah itu, paman langsung naik bus ke Madiun untuk menyampaikan surat itu. Begitu pulang lagi, dia membawa surat balasan dari bapak.

Surat dari bapak saat itu sangat monumental. Tulisan bapak ternyata bagus dan rapi. Intinya, bapak tak menyalahkanku atas semua yang terjadi.

Dia bahkan mengatakan, apa yang kukerjakan adalah untuk kebaikan masyarakat. Bapak cuma berpesan agar aku selalu hati-hati. Bapak mendoakan yang terbaik untukku. Seketika, aku menjadi lega.

Suratnya hanya selembar, tapi sangat berharga. Karena, pada usiaku yang kala itu masih 21 tahun, aku merasa sangat berdosa kepada bapak dan ibu.

Bapak waktu itu sudah pensiunan, tentu berat karena harus mengongkosiku berkuliah. Sewaktu lulus SMA, aku diultimatum bapak, kalau tak masuk universitas negeri, tidak kuliah.

Beruntung aku masuk lewat PMDK, masuk tanpa tes. Tapi, begitu kuliah, aku cuma bertahan 2,5 tahun, dan keluar untuk mengorganisasikan rakyat.

Karena itulah, saat membaca surat bapak, aku menangis sehebat-hebatnya. Malamnya, surat bapak aku pakai jadi bantal buat tidur. Setelah itu aku lega banget.

Ke Jakarta dan Soeharto pun Runtuh

Selang  setahun, aku diiinstruksikan ke Jakarta oleh partai. Begitu juga kader-kader daerah lain, diminta masuk ke Jakarta. Aku sendiri ke Jakarta pada November 1997.

Kala itu, kondisi PRD babak belur. Banyak pimpinan sudah ditangkap. Kami yang tersisa ke Jakarta mengikuti instruksi kolektif bawah tanah.

Instruksi itu didasari atas pembacaan terhadap situasi, bahwa setahun setelah peristiwa Kudatuli, masa cooling down dicabut. Masa konsolidasi kader selesai, dan saatnya melanjutkan aksi-aksi meruntuhkan Orde Baru.

Kami melawan ketakutan kami sendiri. Untuk itu, aku dan kawan-kawan lain selalu mengingat sebait puisi Widji Thukul, ”Hanya ada satu kata: Lawan!”

Karena PRD sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, kami menggerakkan aksi-aksi rakyat memakai nama-nama organisasi baru.

Setiap kami aksi, bisa dipastikan dibubarkan aparat. Tapi kami selalu membuat aksi baru, begitu seterusnya. Itulah cara kami melatih militansi kader maupun massa rakyat, agar tak lagi takut menggelar aksi melawan Soeharto.

Kami adalah kaum radikal saat itu. Tapi, tak seperti sekarang, kaum radikal kala itu diartikan positif, yakni melawan Soeharto yang otoriter.

Menjelang Pemilu 1997, kami menghitung kekuatan. Massa rakyat sudah teradikalisasi, berani melawan kesewenang-wenangan.

Karenanya, kami memberanikan diri berkampanye agar saat Pemilu  1997, Soeharto ada lawan setimpal dari pihak rakyat. Jadilah kami berkampanye tentang koalisi Mega – Bintang – Rakyat.

Mega adalah pemimpin sah PDI, yakni Megawati Soekarnoputri yang didiskriminasi Soeharto.

Sementara Bintang adalah Sri Bintang Pamungkas, oposan Soeharto. Mega dan Bintang kami ajak berkoalisi dengan kekuatan rakyat. Dengan begitu, kami yakin Soeharto pasti kalah.

Menilai peluang itu, kami memutuskan tak lagi melakukan aksi secara sporadis di daerah-daerah, tapi langsung di pusat kekuasaan: Jakarta.

Basis massanya adalah mahasiswa, kader-kader kami, dan kaum miskin perkotaan. Akhirnya, semua kader ditarik ke Jakarta.

Sesampainya di Jakarta, aku dan kawan-kawan lain diinstruksikan harus tinggal di basis-basis atau daerah-daerah rakyat.

Waktu itu, aku ditempatkan di basis Jembatan Besi, Jakarta Barat. Di sana aku harus mengorganisasikan massa dan memimpin perlawanan.

Awalnya, aku juga bingung karena baru kali itu masuk dan beraktivitas di Jakarta. Instruksinya harus tinggal di basis. Karena tidak mungkin kami memimpin tanpa tinggal di sekitar rumah-rumah buruh atau kaum miskin kota.

Tapi, kalau tinggal di Jembatan Besi tapi tak punya pekerjaan, aneh juga. Akhirnya, aku melamar menjadi buruh pabrik konveksi di sana.

Itu termasuk pengalaman lucu buatku. Kali pertama, aku ke daerah pasar Jembatan Besi, bertanya-tanya apakah ada yang mencari pembantu rumah tangga, tapi ternyata tak ada.

Akhirnya aku melihat selebaran lowongan pekerjaan di pabrik pembuatan kaos-kaos sepak bola untuk diekspor ke Afrika.

Aku lantas memutuskan melamar menjadi penjahit. Sebab, aku merasa bisa menjahit. Ternyata, di pabrik itu memakai mesin, aku tak tahu, akhirnya memilih mundur.

Oke, aku cari lagi, apa yang paling mudah. Kemudian ada lowongan menjadi buruh pasang kancing. Kupikir, apa susahnya memasang kancing, akhirnya melamar.

Aku sebenarnya masih agak pemalu, tapi pada masa itu, tak punya pilihan. Aku diterima. Ternyata, memasang kancing pun pakai mesin. Aku mengundurkan diri lagi.

Lalu, aku mendapat lagi info lowongan kerja menjadi tukang buang benang. Nah, kupikir ini pangkat paling rendahlah, masak kayak begini saja tak bisa.

Aku melamar, tanpa tahu buang benang itu apa. Aku diterima. Seingatku, waktu itu, setiap pekan, menerima gaji Rp 30 ribu. Masuk kerja jam 7 pagi, pulang 7 malam.

Kami menamakan hal itu sebagai praktik “bunuh diri kelas”. Artinya, aku yang sebenarnya berstatus mahasiswa dan secara sosial adalah kelas borjuis kecil, menempa diri menjadi buruh. Tak ada juga yang tahu aku adalah mahasiswa.

Dengan bunuh diri kelas seperti itu, aku bisa dekat dengan kawan-kawan buruh, mengerti benar bagaimana rasanya menjadi buruh, mengerti perasaan buruh, dan mengorganisasikan mereka guna melakukan perlawanan.

Setiap pekan, aku diharuskan membuat laporan kepada partai. Dalam laporan, aku harus menuliskan berapa banyak selebaran perlawanan yang sudah didistribusikan kepada buruh-buruh; bagaimana respons mereka; dan lain-lainnya.

Kala itu, setiap laporanku harus diberikan kepada kurir, yakni Bima Petrus yang belakangan diculik dan hingga kekinian tak diketahui rimbanya. Setiap ingin bertemu, aku lebih dulu harus menghubungi Bima Petrus via pager.

Tak hanya memberikan laporan, aku juga kerap melapor uangku habis untuk bayar kontrakan. Pengiriman pesan via pager tetap memakai sandi-sandi. Besoknya, ada kawan yang datang mengantarkan uang.

Pernah aku stres karena susahnya mengorganisasikan rakyat di daerah itu. Aku melapor. Besoknya, Bima Petrus menemuiku, mengajakku makan, memberiku selebaran perlawanan baru, dan berbincang. Semangatku menjadi kuat lagi.

Namun, semua pekerjaanku dan kawan-kawan tak sia-sia. Rakyat semakin teradikalisasi dan teroganisasikan untuk melawan Soeharto.

Memasuki tahun 1998, kekuasaan Soeharto semakin lemah. Buruh, kaum miskin kota, dan petani semakin giat melawan. Mahasiswa juga sama, semakin berani melakukan aksi-aksi massa. Demonstrasi menjalar di seluruh daerah.

Tanggal 12 Mei 1998, ketika terjadi peristiwa penembakan mahasiswa Universitas Triksakti, aku ada di sana.

Saat itu, aku menggelar aksi di daerah Slipi. Ketika itu, massa dari arah berlawanan sudah dibubarkan aparat. Kami bertanya-tanya, ternyata ada penembakan polisi terhadap mahasiswa di daerah Universitas Trisakti.

Suasana berubah menjadi huru-hara. Ribuan orang turun ke jalan, tak lagi takut, hingga tibalah saat itu, tanggal 21 Mei 1998, kekuasaan Soeharto tumbang.

21 Mei 1998, siang hari, aku berada di dalam bus 213 rute Kampung Melayu – Trisakti. Ongkosnya Rp 100 perak. Aku mau ke kantor YLBHI di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

Ketika bus yang kutumpangi melintasi daerah Matraman, kawan separti mengirimkan pesan ke pager milikku: Soeharto jatuh!

Aku syok setelah membaca pesan itu. Aku sendirian kala itu, tak bersama kawan, dan berdiri. Seketika perasaanku ingin secepatnya bertemu kawan-kawan, meluapkan kegembiraan atas jatuhnya Soeharto.

Pada menit-menit itu, pikiranku melayang jauh ke tahun 1992, 1995, ketika kami masih harus sembunyi-sembunyi melakukan perlawanan.

Saat itulah aku merasa menang. Ya kemenangan yang syahdu. Di Tanah Air yang dulu tempat kami dikalahkan, kami bersorak.