Ada Tambang di Menara Gading, Ujian Nalar Kritis Akademia

Setelah ormas keagamaan, kini 'penawaran' konsesi tambang mulai menyasar perguruan tinggi. Aturan yang tidak disangka-sangka itu, tetiba masuk dalam draf Revisi Undang-undang Mineral dan Batubara (RUU Minerba).

Diselipkan dalam Pasal 51 huruf A pada revisi keempat Undang-undang Mineral dan Batubara (Minerba), disebutkan bahwa wilayah izin usaha pertambangan bagi perguruan tinggi diberikan secara prioritas.

Meski ada klausul sejumlah pertimbangan di antaranya terkait Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam, perguruan tinggi harus minimal harus terakreditasi B, dan mempertimbangkan peningkatan akses serta layanan pendidikan masyarakat, tetap saja hal tersebut mengagetkan berbagai kalangan.

Polemik muncul. Kelompok intelektual yang terkenal dengan daya nalar kritis yang berpedoman pada Tri Dharma Perguruan Tinggi terbelah, ada yang menerima pun menolak.

Alibi wakil rakyat agar konsesi tambang diberikan kepada perguruan tinggi seolah-olah mengada-ada, lantaran mengatasnamakan kualitas pendidikan yang lebih baik.

Namun di satu sisi, timbul kecurigaan hal tersebut merupakan bagian dari upaya untuk menekan daya kritis kampus terhadap kekuasaan pemerintah.

Perjalanan RUU Minerba kini sudah diresmikan Badan Legislasi (Baleg) DPR yang menyepakati bahwa revisi aturan tersebut sebagai usul inisiatif DPR.

Bola panas kini digulirkan dari gedung wakil rakyat menyasar kelompok akademia, menguji nalar kritis kaum terpelajar yang selama ini berada di menara gading pengetahuan.