Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang selama ini diyakini mewakili suara masyarakat dalam pemerintahan mulai kehilangan taji dalam meneruskan aspirasi.
Persoalan ketidakberpihakan terhadap rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan, menjadi salah satu persoalan yang kerap terjadi hingga mengecewakan masyarakat.
Indikasi tersebut dengan mudah terlihat dari hasil survei yang dilakukan lembaga Indikator Politik Indonesia dalam tiga tahun terakhir.
DPR sebagai lembaga negara yang menjadi 'tempat kerja' wakil rakyat menghasilkan regulasi kerap berada di urutan ketiga ataupun kedua dari posisi paling buncit.
Sedangkan pada posisi buncit ditempati partai politik, yang sejatinya memiliki relasi yang dekat dengan wakil rakyat, terutama dalam kontestasi politik lima tahunan.
Tingkat kepercayaan publik yang rendah kepada DPR mencerminkan adanya ironi dalam sebuah negara demokrasi. Alih-alih memerjuangkan suara warga, wakil rakyat malah mewakili 'kepentingan diri sendiri' dalam ruang parlemen.
Walhasil banyak kebijakan yang diharapkan prorakyat, malah berkebalikan. Pun dalam beberapa waktu terakhir, DPR yang diharapkan bisa mengimbangi pemerintahan malah terlihat 'mesra' dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang menjadikan rakyat sebagai 'obyek'.
Kembali kepada survei yang dilakukan Indikator mengenai tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga, tentunya menimbulkan pertanyaan sederhana, bisakah publik kembali memercayai DPR sebagai wadah suara rakyat? Wallahualam.
Pembunuhan ini terungkap setelah warga mencium bau busuk dari kamar kontrakan korban. Saat memeriksa, mereka terkejut menemukan tubuh NS yang sudah membusuk.
Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, menyebut ini bukan sekadar kejahatan jalanan.
Lantaran kuatnya politik uang, pemilih menjadi terlena. Mereka tak peduli dengan siapa yang mereka pilih.
Petugas Maritim Malaysia itu melepas tembakan membabi buta ke arah boat WNI yang berjarak antara 20 meter hingga 25 meter di tengah malam gelap.
Lantas, apa sebenarnya motif di balik lolosnya aturan tersebut?
DPR sebagai lembaga negara yang menjadi 'tempat kerja' wakil rakyat menghasilkan regulasi kerap berada di urutan ketiga ataupun kedua dari posisi buncit.
Setidaknya 80,9 persen responden menyatakan puas dengan Pemerintahan 100 hari Prabowo-Gibran.
Apakah Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle kabinet pada 100 hari pertama kepemimpinannya? Siapa saja yang akan diganti?