Wewenang Baru DPR RI: Pengawasan atau Ancaman bagi Lembaga Negara?

Keputusan DPR RI menambah kewenangan untuk mengevaluasi hingga mencopot pejabat negara menuai kritik tajam. Langkah ini dinilai berlebihan dan berpotensi merusak independensi lembaga negara.

Penambahan wewenang tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna pada Selasa, 4 Februari 2025, yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir. Pasal 228A dalam revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib kini memberi DPR kekuatan lebih besar terhadap pejabat negara.

Banyak pihak menduga, DPR RI sengaja memperluas kewenangannya untuk menekan pimpinan lembaga tertentu. Contohnya, Hakim MK Aswanto yang masa jabatannya tidak diperpanjang karena sering membatalkan undang-undang hasil kerja DPR.

Peneliti Formappi, Lucius Karus, menilai semangat DPR RI mengubah Tatib sudah keliru sejak awal. Menurutnya, perubahan ini mencerminkan keinginan DPR membangun kekuasaan tanpa batas, yang bisa digunakan untuk menarget pejabat negara.

Lucius juga menegaskan bahwa perubahan wewenang semacam ini seharusnya diatur dalam revisi UU MD3, bukan sekadar melalui aturan internal seperti Tatib.

Lantas, apa sebenarnya motif di balik lolosnya aturan tersebut?