Sosok Rudi Sutanto tiba-tiba jadi bahan gunjingan di media sosial. Pasalnya, sosok yang kerap dikaitkan sebagai pendengung atau buzzer kontroversial Rudi Valinka diangkat sebagai salah satu pejabat Komdigi.
Ia dilantik Menteri Komdigi, Meutya Hafid sebagai Staf Khusus Menkomdigi bidang Komunikasi Strategis. Pelantikan itu bersamaan dengan jajaran Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Komdigi pada beberapa waktu lalu.
Belakangan keputusan tersebut menimbulkan polemik, lantaran pihak istana menegur pengangkatan staf khusus.
Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto menegaskan bahwa pengangkatan staf khusus di kementerian atau lembaga harus terlebih dahulu dilaporkan ke Istana.
Kontroversi buzzer menjadi pejabat kerap diidentikan dengan pemolesan pencitraan pemerintahan di ruang-ruang maya media sosial (medsos).
Hal tersebut menjadi lumrah di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan, sebab didukung ekosistem media sosial yang berkembang cepat.
Penggunaan buzzer yang merambah di dunia politik menjadi lumrah karena kerap digunakan dalam kampanye dalam membentuk wacana dan opini publik. Saat ini praktik untuk menggunakan buzzer demi kepentingan pemerintah masih berlanjut.
Tak hanya buzzer, influencer pun juga direkrut masuk ke dalam pemerintahan. Tentunya hal tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan dari berbagai pihak mengenai pentingnya keberadaan buzzer dan influencer dalam sebuah pemerintahan.
Urun biaya hanya digunakan untuk pengobatan tambahan yang tidak fundamental, misalnya tambahan vitamin.
Penyebabnya, hubungan mesra antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Kabinet Presiden Prabowo, menurut Pengamat Media Sosial Drone Emprit, Nova Mujahid, tak jauh berbeda dengan era Jokowi.
Disebutkan bahwa bayaran buzzer di Indonesia berkisar antara Rp 1 juta hingga Rp 50 juta untuk sekali kontrak
Lantas, apa sebenarnya motif di balik lolosnya aturan tersebut?
DPR sebagai lembaga negara yang menjadi 'tempat kerja' wakil rakyat menghasilkan regulasi kerap berada di urutan ketiga ataupun kedua dari posisi buncit.
Setidaknya 80,9 persen responden menyatakan puas dengan Pemerintahan 100 hari Prabowo-Gibran.
Apakah Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle kabinet pada 100 hari pertama kepemimpinannya? Siapa saja yang akan diganti?