Kebakaran di Hutan Sitaan Satgas PKH

Suara.com - KEBAKARAN hutan di Desa Sanafi, Pulau Gebe, Halmahera Tengah, Maluku Utara, membuat warga cemas. Api membesar setiap malam, merambat mendekati sumber air yang selama ini menghidupi enam desa.

Abdul Sukur, salah seorang warga, masih mengingat bagaimana api melalap pepohonan di sekitar tempat tinggalnya. Bintangur, gayam, hingga pala hangus.

Warga tak leluasa mendekati lokasi karena akses ke kawasan konsesi dibatasi perusahaan. Ketika kebakaran terjadi, mereka hanya bisa menyaksikan hutan di sekitar tempat tinggalnya semakin habis.

“Api setiap malam terlihat dan membesar. Asap di mana-mana,” kata Abdul Sukur kepada IndonesiaLeaks.

Kebakaran itu terjadi di kawasan yang diduga masuk wilayah konsesi tambang nikel PT Antasena Technindo. Tak jauh dari lokasi, berdiri plang yang menandai sebagian lahan perusahaan tersebut telah berada dalam penguasaan negara melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Perbesar

Di atas plang itu tertulis penguasaan lahan atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Namun, ketika hutan di sekitarnya terbakar, tak jelas siapa yang bertanggung jawab atas kawasan tersebut.

Kisah di Pulau Gebe bukan satu-satunya.

Penelusuran IndonesiaLeaks menemukan kebakaran juga terjadi di sejumlah konsesi perkebunan yang sebelumnya ditertibkan Satgas PKH. Lahan-lahan yang semestinya menjadi bagian dari upaya negara menyelamatkan kawasan hutan justru kembali dilanda api.

Ribuan Titik Panas di Lahan yang Sudah Ditertibkan

Presiden Prabowo Subianto berkali-kali menempatkan Satgas PKH sebagai ujung tombak untuk mengembalikan penguasaan kawasan hutan dari perkebunan sawit dan tambang ilegal kepada negara. Pada 6 Oktober 2026, ia bahkan memuji capaian satgas tersebut karena diklaim berhasil mengambil alih 6,2 juta hektare (ha) lahan.

“Kalau tidak kalian selamatkan, ini hangus. Ini kekayaannya hilang 6 juta ini nilainya dihitung hampir 400 triliun (rupiah),” kata Prabowo di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta.

Satgas PKH dibentuk tiga bulan setelah Prabowo dilantik. Tim gabungan lintas kementerian dan lembaga ini melibatkan unsur militer, kepolisian, kejaksaan, serta kementerian terkait.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, satgas bertugas mengambil alih kawasan hutan yang dikuasai korporasi atau individu, menagih denda, kemudian menentukan pemanfaatan lahan.

Sebagian kawasan diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dipulihkan. Sementara lahan yang dinilai masih dapat dikelola diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara.

Namun, pengambilalihan jutaan hektare lahan itu tidak serta-merta menjamin kawasan bebas dari kerusakan.

Investigasi IndonesiaLeaks menemukan sedikitnya 26 areal konsesi perusahaan yang telah ditertibkan Satgas PKH ikut mengalami kebakaran. Lebih dari 20.000 titik panas terdeteksi sepanjang Januari 2025 hingga September 2026.

Temuan tersebut diperoleh dengan mencocokkan data titik panas dan citra satelit dengan daftar perusahaan yang masuk dalam penertiban Satgas PKH berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 36/2025.

IndonesiaLeaks menggunakan metodologi pelacakan dokumen, teknik intelijen sumber terbuka (OSINT), serta pemanfaatan citra satelit Copernicus dan Planet Labs untuk mengetahui bara dan titik panas. Tim juga menggunakan platform NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, dan MODIS) untuk memperkuat temuan.

Untuk memastikan keakuratan temuan, tim IndonesiaLeaks turut melakukan verifikasi silang dengan data dari Greenpeace Indonesia, Trend Asia, dan ICEL. Seluruh informasi tersebut kemudian dicocokkan dengan hasil wawancara, pemantauan udara menggunakan drone, penelusuran dokumen perusahaan, hingga pelacakan rantai pasok.

Data itu juga kami bandingkan dengan laporan tahunan Agrinas Palma untuk menelusuri perkembangan pengelolaan lahan setelah diserahkan negara.

Hasilnya, persoalan tidak berhenti pada kebakaran. Ada pula ketidakjelasan mengenai status penguasaan, pengelolaan, dan pihak yang bertanggung jawab atas kawasan tersebut.

Dari total 6,2 juta ha lahan yang dikuasai kembali, sekitar 4,23 juta ha atau 68 persen telah diserahkan kepada Agrinas Palma. Sementara lahan yang diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk pemulihan tercatat sekitar 1,14 juta ha atau 18 persen.

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menyebut tanggung jawab atas lahan yang sudah diserahkan berada pada pihak penerima.

“Kalau itu memang di areal yang sudah diserahkan kepada BUMN, kepada Danantara, kepada BP BUMN, kepada Agrinas, nah, itu menjadi tugas dan kewenangan dari penerima kawasan itu,” kata Barita melalui sambungan telepon, 29 Oktober.

Ia meminta penyebab kebakaran dilihat berdasarkan kondisi dan aktivitas di masing-masing lokasi. Menurut dia, Satgas PKH tidak melakukan kegiatan operasional di kawasan yang telah dikuasainya.

“Masalah kebakaran hutan dan lahan tentu harus kita lihat penyebabnya apa. Karena Satgas tidak melakukan aktivitas apapun di kawasan hutan yang dikuasainya,” katanya.

Masalahnya, informasi mengenai lokasi yang ditertibkan, nama perusahaan, status pengelolaan, hingga kondisi kebakaran di setiap areal tidak dibuka secara menyeluruh oleh Satgas PKH. Sehingga publik sulit mengetahui siapa yang mengelola kawasan setelah penyitaan dan bagaimana pengawasan dilakukan.

Jejak Api di Konsesi Perusahaan Besar

Pemetaan IndonesiaLeaks menunjukkan konsesi yang ditertibkan dan kemudian terbakar terhubung dengan sedikitnya 16 grup usaha. Sejumlah nama besar dalam industri perkebunan sawit muncul dalam penelusuran, mulai dari Salim Ivomas Pratama, Wilmar Group, hingga Medco Group.

Analisis data dan citra satelit Greenpeace Indonesia mencatat sedikitnya 5.380 ha lahan di delapan konsesi yang masuk daftar penindakan Satgas PKH terbakar sepanjang Juli hingga September 2026.

Kebakaran terluas teridentifikasi di konsesi PT Karya Luhur Sejati, bagian dari Best Agro. Luas areal yang terbakar diperkirakan mencapai 4.245 ha atau sekitar seperlima dari keseluruhan konsesinya. Satelit mendeteksi sumber api selama 16 hari, dalam rentang 15 Agustus hingga 17 Oktober.

Titik api juga terpantau di PT Proteksindo Utama Mulia, bekas anak usaha Medco Agro di Sumatra Selatan yang dinyatakan pailit pada 2023 sebelum beralih ke Agrinas. Area yang teridentifikasi terbakar mencapai 297 ha, dengan deteksi sumber api pada 29 September hingga 13 Oktober.

Di Kalimantan Tengah, sekitar 685 ha konsesi PT Globalindo Alam Perkasa (GAP), anak usaha Musim Mas Group, teridentifikasi terbakar. Sumber api terdeteksi selama tujuh hari dalam periode 3 Agustus hingga 18 Oktober.

Sejumlah perusahaan lain juga muncul dalam pemetaan. Di antaranya PT Gawi Bahandep Sawit Mekar, anak usaha Triputra Agro Persada Tbk di Seruyan, Kalimantan Tengah; PT Jabontara Eka Karsa, anak usaha Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLK) asal Malaysia di Berau, Kalimantan Timur; serta PT Kebun Ganda Prima, anak usaha Salim Ivomas Pratama Tbk yang merupakan bagian dari Indofood Agri Resources.

Nama lainnya adalah PT Rimba Harapan Sakti, anak usaha Wilmar Group di Seruyan Hilir, Kalimantan Tengah; PT Limbah Kayu Utama, pemegang izin hutan tanaman industri di Kabupaten Tebo, Jambi; PT Perkebunan Nusantara VII di Banyuasin, Sumatra Selatan; PT Agro Indomas, anak usaha Goodhope Asia Holdings asal Singapura di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah; dan PT Satria Manunggal Sejahtera di Melawi, Kalimantan Barat.

Jejak kebakaran juga ditemukan pada sejumlah lahan yang berasal dari Duta Palma Group. Pada Februari 2025, Satgas PKH mengumumkan pengambilalihan seluruh lahan sawit dan aset lain milik grup usaha yang terafiliasi dengan pengusaha Surya Darmadi tersebut. Sebulan kemudian, Kejaksaan menyerahkan lahan-lahan itu kepada Agrinas Palma.

Dalam laporan tahunan 2025, Agrinas mencatat 23 perusahaan eks Duta Palma dengan luas 221.868 ha di Riau dan Kalimantan Barat sebagai aset titipan tahap pertama.

Secara keseluruhan, Agrinas melaporkan menerima lahan sitaan hingga tahap kelima per Desember 2025.

Namun, keterbukaan datanya terbatas. Dari perusahaan yang dikelola, hanya 41 nama korporasi yang dicantumkan. Sebanyak 710 entitas lain dari tahap kedua hingga kelima hanya disajikan sebagai angka berdasarkan provinsi, tanpa menyebut identitas perusahaan.

Di antara lahan eks Duta Palma yang dikelola Agrinas dan teridentifikasi terbakar terdapat empat konsesi di Ketapang, Kalimantan Barat: PT Umekah Sari Pratama, PT Prakarsa Tani Sejati, PT Gunajaya Karya Gemilang, dan PT Mandiri Kapital Jaya.

Perbesar

Konsesi lain yang menjadi sorotan adalah Lestari Alam Raya di Bengkayang, Kalimantan Barat.

Analisis Nusantara Atlas pada 11 September 2026 menempatkan areal tersebut sebagai konsesi dengan bekas kebakaran terluas ketiga di Kalimantan, yakni 710 ha pada Januari hingga Juli 2026. Namun, laporan itu hanya menyebutnya sebagai perusahaan lokal tanpa menjelaskan bahwa pengelolaannya telah beralih kepada Agrinas lebih dari setahun sebelumnya.

Selain mengambil alih lahan, Agrinas juga menjalankan kerja sama operasi (KSO) dengan sejumlah mitra swasta. Dua di antaranya adalah PT Bahaur Era Sawit Tama seluas 1.416,76 ha dan PT Berkah Alam Fajar Mas seluas 1.369,46 ha di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.

Riwayat kedua perusahaan itu juga menjadi catatan. Chain Reaction Research pada 2019 memasukkan Bahaur dan Berkah Alam dalam kelompok perusahaan yang memiliki jejak pembukaan gambut terbesar ke-8 di Asia. Greenpeace sebelumnya juga mencatat 1.148 ha konsesi Berkah Alam terbakar pada 2023.

Kebun Eks Musim Mas Terbakar, Warga Menghadapi Dua Lawan

Di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, warga menghadapi persoalan yang lebih rumit setelah lahan perkebunan yang selama ini mereka kenal sebagai milik PT Globalindo Alam Perkasa beralih ke pengelolaan Agrinas Palma.

GAP merupakan anak usaha Musim Mas Group. Satgas PKH menyita konsesi perusahaan tersebut pada 18 Maret 2025. Lahan seluas 12.069 ha kemudian diserahkan kepada Agrinas pada Oktober tahun yang sama.

Sejak pengambilalihan, aktivitas perkebunan tidak berhenti. Agrinas dilaporkan tetap memanen buah sawit dari kebun tersebut dengan pengamanan polisi bersenjata.

Di tengah aktivitas itu, kebakaran kembali terjadi. Dedy, warga setempat, mengatakan kebun sawit GAP memang hampir setiap tahun mengalami kebakaran. Namun, peristiwa kali ini menjadi yang paling parah sejak 1997.

“Asap makin tebal. Dan kalau dipikir-pikir, hutan sudah hampir enggak ada, hampir punah. Tapi, kok, asapnya luar biasa?”

Data Trend Asia memperlihatkan skala kebakaran di areal tersebut.

Sepanjang Januari 2025 hingga September 2026, tercatat 4.090 titik panas di lahan GAP. Sebanyak 3.354 titik di antaranya muncul pada September 2026, ketika lahan itu sudah hampir setahun berada dalam pengelolaan Agrinas Palma.

Lonjakan titik panas tersebut menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan dan pencegahan kebakaran di kawasan yang telah diambil alih negara.

Janang Firman Palanungkai dari WALHI Kalimantan Tengah menilai tanggung jawab pengelolaan setelah penyitaan semestinya berada pada pihak yang menerima lahan.

“Negara sudah mengambil alih lahan yang selama ini dikelola secara ilegal oleh perusahaan. Artinya tanggung jawabnya di Agrinas, bukan di perusahaan lagi,” katanya.

Namun, pengelolaan GAP oleh Agrinas ternyata tidak dilakukan sendirian. Seorang warga menyebut perusahaan pelat merah itu menjalankan kebun melalui skema KSO bersama PT Nabati Mas Asri (NMA), anak usaha Palm Mas Asri Group.

NMA dimiliki pengusaha Haksono Santoso. Namanya pernah terseret perkara dugaan penipuan atau penghilangan tagihan utang senilai Rp32 miliar. Polda Metro Jaya kemudian mencabut status tersangkanya.

Perbesar

Peralihan pengelolaan itu juga tidak otomatis menyelesaikan sengketa lahan yang telah berlangsung bertahun-tahun. Sejak 2008, GAP belum menuntaskan ganti rugi atas klaim hak masyarakat seluas 600 ha yang masuk ke wilayah konsesi dan berasal dari 10 kelompok warga.

“Ada hak masyarakat di dalam kebun itu,” ungkap Dedi.

Setelah lahan dikelola Agrinas, warga kembali memperjuangkan klaim tersebut. Mereka bahkan ikut memanen buah sawit di area yang disengketakan sebagai bentuk perlawanan.

“Sekarang kami menghadapi dua lawan,” ujarnya.

Warga menyatakan bersedia berunding dengan Agrinas melalui fasilitasi pemerintah daerah. Dalam proses itu, mereka baru mengetahui bahwa perusahaan yang kini mengelola lahan sitaan tersebut merupakan representasi “pensiunan para jenderal.”

Bagi warga, pergantian pengelola tidak serta-merta mengakhiri persoalan. Mereka masih harus memperjuangkan hak atas tanah.

Satgas PKH Lepas Tanggung Jawab ke Agrinas

Satgas PKH bukan sekadar tim lintas kementerian yang mengurus administrasi pengambilalihan lahan. Struktur organisasinya memperlihatkan peran besar unsur militer dalam operasi penertiban kawasan hutan.

Satgas berada di bawah komando Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Dalam pelaksanaannya, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Suyudi Ario Seto turut mendampingi.

Operasi di lapangan dibagi ke dalam dua satuan. Satgas PKH Garuda menangani perkebunan sawit, sedangkan Satgas PKH Halilintar berfokus pada pertambangan. Keduanya melibatkan personel tentara, polisi, jaksa, serta instansi pemerintah lainnya.

Komandan kedua satuan tersebut berasal dari militer.

Satgas Garuda dipimpin Mayjen TNI Dody Triwinarto, yang juga menjabat Pangdam XV/Pattimura. Sementara Satgas Halilintar dikomandoi Brigjen TNI Edwin Apria Candra, Komandan Grup 2 Kopassus. Sebelumnya, posisi itu dipegang Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, yang kini menjabat Pangdam XVII/Cenderawasih.

Dalam penertiban perkebunan sawit, Satgas PKH menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 sebagai dasar penghitungan denda. Besarannya dihitung berdasarkan luas lahan bermasalah dan lamanya kegiatan berlangsung, dengan tarif Rp25 juta per ha.

Untuk pertambangan, penghitungan denda mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025. Pada komoditas nikel, tarifnya berkisar Rp354 juta hingga Rp6,5 miliar per ha.

Hingga Oktober 2026, Satgas PKH mengklaim telah mengumpulkan denda sebesar Rp56,2 triliun dan menguasai aset dengan nilai total Rp367 triliun.

Namun, besarnya angka pengambilalihan dan denda belum diikuti keterbukaan mengenai pengelolaan setiap lokasi. Ketika kebakaran terjadi, Satgas PKH juga menegaskan tidak bertanggung jawab atas aktivitas di lahan yang sudah diserahkan kepada pihak lain.

“Kalau ternyata ada aktivitas bisnis barulah bisa dipertanggungjawabkan, ya, apa yang dilakukan sehingga terjadi kebakaran,” ujar Barita.

Perbesar

Tim IndonesiaLeaks telah mengajukan permohonan wawancara dan konfirmasi kepada Agrinas Palma selaku penerima sebagian besar lahan sitaan. Namun hingga kekinian yang bersangkutan tak kunjung memberikan jawaban.

Dengan pengelolaan sekitar 4,2 juta ha lahan perkebunan yang ditertibkan Satgas PKH, Agrinas Palma berpotensi menjadi salah satu perusahaan perkebunan sawit terbesar di dunia. Luas lahan yang dikelolanya melampaui sejumlah pemain besar seperti PTPN, Sinarmas Group, Wilmar International Limited, dan Astra Agro Lestari Tbk.

Namun, besarnya aset tersebut belum diimbangi penjelasan yang memadai mengenai tanggung jawab perusahaan dalam mencegah kebakaran dan menjaga kawasan yang dikelolanya.

Dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan 2025 setebal 530 halaman, Agrinas tidak mencantumkan istilah “karhutla”, “hotspot”, maupun “gambut”. Perusahaan hanya menggunakan istilah “patroli titik rawan api”.

Agrinas Palma sendiri dibentuk pada Januari 2025 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2025.

Perusahaan ini merupakan bagian dari kelompok BUMN yang dibentuk melalui perubahan PT Indra Karya, yang sebelumnya bergerak di bidang kelistrikan dan konstruksi. Agrinas kemudian mendapat mandat untuk mengelola usaha perkebunan sawit dan biodiesel.

Direktur Utama Agrinas Palma saat ini adalah Mohammad Abdul Gani, mantan Direktur Utama PTPN. Wakil Direktur Utamanya, Kusdi Sastro Kidjan, pernah menjabat Direktur Utama PT Multi Sarana Agro Mandiri, anak usaha Jhonlin Group milik Andi Syamsuddin atau Isam.

Sebelum dipimpin kalangan swasta, posisi direktur utama Agrinas sempat dijabat Letnan Jenderal (Purn) Agus Sutomo, mantan Danjen Kopassus AD. Sementara itu, komisaris perusahaan adalah Pangdam V/Brawijaya Wisnoe Prasetja Boedi. Cucu Somantri, mantan staf khusus KSAD, juga tercatat sebagai direktur perkebunan.

Tim investigasi telah mengirimkan permohonan wawancara kepada Agrinas sejak Senin, 2 November 2026. Surat disampaikan secara fisik ke kantor perusahaan di Kuningan, Jakarta Selatan, dan melalui pesan singkat kepada bagian humas. Hingga laporan ini disusun, belum ada jawaban.

Pada Selasa, 3 November, Agrinas justru merilis informasi mengenai pertemuan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pertemuan tersebut membahas koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan, termasuk pemantauan kondisi kawasan dan kesiapan personel.

Di sisi lain, Kementerian Kehutanan menyatakan penentuan pihak yang bertanggung jawab atas operasional lahan harus dilihat berdasarkan status penguasaan dan dokumen penyerahan di masing-masing lokasi.

Ristianto Pribadi, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, mengatakan pihaknya belum bisa memastikan temuan kebakaran dalam pemetaan IndonesiaLeaks. Kementerian masih perlu mencocokkan laporan kebakaran dengan batas wilayah dan status lahan.

“Untuk areal yang sedang ditertibkan Satgas PKH, penanggung jawab operasional perlu ditentukan dengan memperhatikan tahapan penguasaan kembali, dokumen penyerahan, dan penugasan pengelolaan pada setiap lokasi,” kata Ristianto melalui pernyataan tertulis.

Kebakaran Tak Diakui: Kebun Tetap Berproduksi, Rantai Pasok Terus Berjalan

Persoalan lahan sitaan tidak hanya menyangkut siapa yang mengelola perkebunan. Aktivitas produksi dan hubungan bisnis yang telah terbentuk sebelum penyitaan ternyata juga masih berlanjut.

Agrinas Palma sebelumnya menyebut komersialisasi aset perkebunan dilakukan melalui tiga skema kerja sama. Salah satunya memungkinkan pengelolaan bersama perusahaan yang sebelumnya memiliki lahan tersebut.

Kondisi itu terlihat di eks konsesi GAP. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 36/2025, sekitar 16.426 ha lahan perusahaan berada di dalam kawasan hutan. GAP pernah mengajukan izin penggunaan kawasan hutan seluas 11.968 ha, tetapi permohonan itu ditolak kementerian.

Di dalam areal perkebunan tersebut terdapat pabrik kelapa sawit yang mengolah tandan buah segar menjadi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan minyak inti sawit.

Hingga Oktober 2026, pabrik GAP masih tercatat memiliki sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) melalui keanggotaan Musim Mas. Sertifikat dengan skema identity preserved itu membatasi sumber bahan baku hanya dari Estate Alam Sahara, nama kebun GAP.

Catatan rantai pasok memperlihatkan pabrik tersebut tetap menjadi bagian dari jaringan perdagangan internasional. Pada Januari hingga Juni 2026, GAP tercatat memasok CPO untuk kilang AAK AB, produsen lemak nabati asal Malmö, Swedia, yang beroperasi di Brasil dan Belanda.

Pabrik yang sama juga tercatat memasok minyak inti sawit bagi kilang AAK di Swedia dan Inggris. Pada periode tersebut, GAP turut masuk dalam daftar pabrik pemasok Meiji Holdings, perusahaan asal Jepang yang memproduksi cokelat, yoghurt, susu, obat-obatan, dan makanan olahan.

Sebelum pengelolaannya beralih kepada Agrinas, pabrik GAP juga tercantum dalam daftar pemasok sejumlah merek global, antara lain Ferrero, Nestlé, dan Hershey.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan komitmen lingkungan dalam rantai pasok setelah lahan perusahaan dinyatakan masuk dalam penertiban Satgas PKH.

Musim Mas, sebagai grup usaha yang sebelumnya menaungi GAP, memiliki komitmen tanpa pembakaran bersama sejumlah pembelinya, termasuk Ferrero melalui Palm Oil Charter.

Janang dari WALHI Kalimantan Tengah menilai pengelolaan lahan yang berada di kawasan hutan harus disertai kepastian perizinan. Pengambilalihan oleh negara, menurut dia, tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan ketentuan penggunaan kawasan hutan.

“Kalau dia mengelola dalam kawasan hutan, artinya dia juga melakukan tindakan ilegal karena tidak (ada izin) dilepas dari kawasan hutan, kan?”

Ia mempertanyakan bentuk tanggung jawab Agrinas dalam pengelolaan lahan tersebut.

“Peran Agrinas ini seperti apa sebenarnya di situ?”

Persoalan transparansi juga muncul dalam laporan keuangan Agrinas.

Dalam laporan tahunannya, perusahaan mencatat pendapatan dari 197,93 ribu ton CPO sebagai transaksi yang “belum dapat dicatatkan”. Dana tersebut ditempatkan di rekening penampungan, sementara identitas pembelinya tidak diungkap.

Satu-satunya aliran dana yang disebut secara jelas adalah piutang sebesar Rp45,6 miliar kepada PT Jhonlin Agro Raya (JAR), perusahaan yang merupakan bagian dari Jhonlin Group milik Isam.

Informasi tersebut memiliki kaitan dengan sengketa hukum yang melibatkan Duta Palma. Berdasarkan kronologi yang diajukan kuasa hukumnya, Agrinas Palma pernah menerbitkan instruksi pengapalan 3.500 ton CPO kepada JAR pada 28 Maret 2025.

Duta Palma menolak klaim JAR sebagai mitra bisnis yang “beritikad baik”. Perusahaan itu juga meminta JAR menjelaskan transaksi pengiriman CPO tersebut kepada Bursa Efek Indonesia.

Tim investigasi telah mengirimkan permohonan konfirmasi kepada JAR pada Rabu, 4 November 2026. Namun, hingga laporan ini disusun, perusahaan belum memberikan tanggapan.

Ketika Tanggung Jawab Berhenti di Tengah Jalan

Bagi Greenpeace, persoalan utama dari pengambilalihan lahan oleh Satgas PKH bukan hanya besarnya kawasan yang berhasil dikuasai negara. Yang tak kalah penting adalah kejelasan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum ketika kerusakan lingkungan terjadi setelah penyitaan.

Sapta Ananda Proklamasi dari Greenpeace menilai status lahan yang telah diambil alih negara berpotensi membuat tanggung jawab perusahaan lama menjadi kabur. Pada saat bersamaan, pengelola baru juga belum tentu mudah dimintai pertanggungjawaban apabila mekanisme pengawasannya tidak jelas.

“Manajemen (perusahaan) bisa bilang, kita sudah di-freeze, sudah diambil alih oleh Satgas PKH. Jadi siapa yang disanksi? Akhirnya, untuk sementara kita cuma bisa menyebut nama tanpa bisa memperdalam lagi ini harusnya siapa yang bertanggung jawab. Apakah manajer? Atau beneficial ownership-nya?” kata Sapta.

Ia melihat ketidakjelasan tersebut sebagai persoalan serius dalam penegakan hukum lingkungan.

“Kami ingin mengatakan bahwa ini ada pembiaran,” ujarnya.

Persoalan itu menjadi relevan ketika DPR tengah membahas revisi Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999. Koalisi masyarakat sipil #ResetKehutanan mendorong agar perubahan aturan tersebut memperkuat sanksi terhadap korporasi pemegang izin yang terbukti membuka lahan dengan cara membakar.

Koalisi menilai sejumlah usulan dalam Pasal 49 dan 50 belum memberikan konsekuensi tegas bagi korporasi. Sebaliknya, ketentuan yang menyasar aktivitas subsisten masyarakat dikhawatirkan lebih mudah diterapkan kepada warga.

Koalisi juga mengusulkan agar bentuk pertanggungjawaban dibedakan berdasarkan peran dan kesalahan masing-masing pihak. Jika kebakaran ditemukan di wilayah kerja pemegang izin, sanksi administratif dapat dijatuhkan karena kewajiban pencegahan kebakaran melekat pada pemegang izin.

Adapun sanksi pidana harus didasarkan pada pembuktian bahwa seseorang sengaja atau lalai menyebabkan kebakaran. Untuk kerugian dan biaya pemulihan, pemegang izin dapat dimintai tanggung jawab perdata melalui prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak.

Di tengah pembahasan aturan tersebut, temuan kebakaran di lahan yang telah dikuasai negara memperlihatkan persoalan lain: pengambilalihan aset belum tentu diikuti sistem pengawasan yang terbuka dan pertanggungjawaban yang tegas.

Plang Penyitaan dan Kebakaran di Pulau Gebe

Kembali ke Pulau Gebe, jejak kebakaran di sekitar konsesi PT Antasena Technindo memperlihatkan bagaimana ketidakjelasan itu muncul di lapangan.

Pada Minggu, 4 Oktober 2026, tim investigasi IndonesiaLeaks menemukan sejumlah pohon bintangur, gayam, dan pala dalam kondisi hangus di kawasan yang diduga masuk wilayah konsesi tambang nikel perusahaan tersebut.

Perbesar

Lokasi kebakaran berada tidak jauh dari plang Satgas PKH. Tulisan pada plang menyebut lahan pertambangan PT Antasena Technindo seluas 0,3329 ha berada dalam penguasaan Pemerintah Republik Indonesia melalui Satgas PKH.

Angka luas lahan pada plang itu tampak ditempatkan di atas bagian yang ditutupi plester berwarna gelap.

Padahal, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Antasena memiliki izin usaha pertambangan di Desa Sanafi Kacepo dengan luas 513 ha. Perusahaan tersebut memperoleh izin menambang sejak 2011.

Dalam akta perusahaan, posisi direktur utama Antasena tercatat dijabat La Ode Darwin, politikus Golkar yang juga Bupati Muna Barat.

Pada 22 Desember 2025, Satgas PKH Halilintar mengumumkan penguasaan lahan Antasena seluas 315,91 ha atau sekitar 60 persen dari total konsesi. Perusahaan disebut melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan (IPPKH).

Namun, informasi mengenai tindak lanjut penertiban itu tidak terang. Tidak ada keterangan terbuka mengenai besaran denda yang dikenakan kepada Antasena maupun apakah perusahaan telah membayarnya.

Barita mengkliam belum mengecek kembali perkembangan status denda perusahaan tersebut. Ia juga tidak menjelaskan siapa yang kini menerima atau mengelola lahan yang telah disita, termasuk siapa yang bertanggung jawab atas areal yang terbakar.

Tim IndonesiaLeaks turut meminta penjelasan mengenai perbedaan luas lahan yang diumumkan Satgas PKH, yakni 315,91 ha, dengan angka 0,3329 ha yang tertera pada plang di lokasi.

Perbesar

Barita menduga perbedaan itu berkaitan dengan proses verifikasi data. Namun, ia mengakui informasi mengenai perkembangan penertiban tidak selalu tersedia secara utuh.

“Kadang informasi yang kita dapatkan itu tidak akurat. Tidak akurat karena apa? Kita tidak mengetahui progresnya. Kenapa tidak mengetahui? Mungkin saja tidak disampaikan. Kenapa tidak disampaikan? Karena ini menyangkut data-data yang belum matang,” ungkap jubir Satgas PKH tersebut.

Ketidakjelasan informasi juga terlihat dari keterangan aparat penegak hukum di daerah. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, yang menjadi bagian dari unit Satgas PKH, mengaku belum memeriksa laporan kebakaran di lahan sitaan tersebut.

“Kami belum cek ada kebakaran di lahan sitaan. Kalau ada yang terbakar biasanya akan dikabari oleh Satgas,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Maluku Utara, Matheos Matulessy.

Matheos menjelaskan, proses pengambilalihan lahan dan pembayaran denda berada di bawah kewenangan Satgas PKH di tingkat pusat. Kejaksaan di daerah, menurut dia, hanya berperan dalam koordinasi dan fasilitasi.

“Jadi kalau Satgas PKH datang ke daerah, kami hanya melakukan koordinasi dan memfasilitasi saja. Proses hukum langsung di Satgas PKH,” katanya.

Di Pulau Gebe, warga masih menyaksikan bekas kebakaran di kawasan hutan yang berdekatan dengan sumber air mereka. Sementara status lahan, pengelolaan, dan pihak yang bertanggung jawab belum sepenuhnya jelas.

Negara telah memasang tanda penguasaan di atas lahan yang ditertibkan. Namun, ketika kebakaran terjadi, siapa yang harus menjaga dan mempertanggungjawabkan kerusakan justru belum memperoleh jawaban.

_____________________

Laporan ini didukung Pulitzer Center. Produksi dilakukan oleh jaringan IndonesiaLeaks yang melibatkan Suara.com, Project Multatuli, Jaring.id, dan Independen.id bersama Trend Asia.