Gratis Tapi Mahal, Mengapa RI Nekat Terima Hibah Kapal Induk Tua Italia?
Home > Detail

Gratis Tapi Mahal, Mengapa RI Nekat Terima Hibah Kapal Induk Tua Italia?

Bangun Santoso | Bagaskara Isdiansyah

Jum'at, 24 Juli 2026 | 18:36 WIB

Suara.com - Indonesia menerima secara resmi hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) berupa satu unit kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Republik Italia. Alih-alih jadi kabar baik, adanya hal itu malah menuai sorotan.

Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (21/7/2026) lalu resmi memberikan persetujuan atas penerimaan hibah kapal induk tersebut.

Meski keputusan ini diambil secara bulat, proses persetujuan sebelumnya sempat diwarnai kritik tajam terkait prosedur yang mendadak serta kekhawatiran akan beban anggaran pemeliharaan yang sangat besar.

Muncul pertanyaan, apakah hibah ini menguntungkan Indonesia sebagai solusi instan penguatan armada TNI AL atau bentuk white elephant (beban anggaran jangka panjang)?

Disetujui Parlemen

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin langsung pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna ke-26 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Setelah mendengarkan laporan dari Komisi I, Puan meminta persetujuan dari seluruh anggota dewan yang hadir. 

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budi Djiwandono menyampaikan laporan hasil pembahasan mengenai hibah strategis tersebut sebelumnya di Komisi I DPR RI.

Budi menekankan bahwa persetujuan ini merupakan langkah konstitusional yang wajib dipenuhi sesuai undang-undang. 

Bahwa Komisi I telah melakukan rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan Mabes TNI pada 20 Juli 2026.

Menurutnya, pemenuhan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mutlak dilaksanakan karena hibah luar negeri menyentuh pilar kedaulatan. 

Spesifikasi Kapal

Kapal Induk Giuseppe Garibaldi resmi diluncurkan pada tahun 1985. Kehadirannya sempat menjadi kemajuan Alpahankam bagi Italia.

Selama hampir tiga puluh tahun, kapal ini menjadi kapal induk Angkatan Laut Italia, mampu membawa hingga 18 pesawat.

Awalnya dikerahkan dengan helikopter, antara tahun 1994 dan 2012 ia juga beroperasi dengan pesawat tempur Harrier, sebelum diubah menjadi kapal induk helikopter untuk operasi amfibi

Selama berlayar, kapal ini berpartisipasi dalam beberapa misi internasional paling signifikan dalam beberapa dekade terakhir, seperti Restore Hope di Somalia, Allied Force selama perang Kosovo, Enduring Freedom di Afghanistan, dan Unified Protector di Libya.

Akhirnya, secara definitif kapal tersebut dipensiunkan pada Oktober 2024, dengan masuknya Trieste, kapal serbu amfibi LHD yang dikirimkan oleh Fincantieri pada 7 Desember di tahun yang sama.

Kapal induk Giuseppe Garibaldi memiliki karakteristik yang mumpuni dengan panjang 180 meter, lebar 33 meter, dan mampu dipacu hingga kecepatan maksimum 30 knot.

Kapal ini memiliki kapasitas kru sebanyak 550 personel dan memiliki kemampuan navigasi udara (aviation capability) untuk helikopter maupun pesawat dengan kemampuan short take-off dan vertical landing. 

Kritik Pengadaan

Di balik kesepakatan tersebut, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin sempat memberikan catatan kritis yang sangat mendalam.

Hal itu disampaikan TB dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Ia menyoroti prosedur pengajuan persetujuan yang terkesan terburu-buru. Padahal, keputusan pemerintah Italia untuk memberikan hibah sudah ada sejak Mei 2024. 

Perjalanan Kapal Induk Guiseppe Garibaldi. (Dok. Suara.com)
Perjalanan Kapal Induk Guiseppe Garibaldi. (Dok. Suara.com)

Ia juga membedah fakta teknis dan ekonomis dari kapal induk Garibaldi. Ia mengingatkan bahwa meskipun secara harga kapal induk sangat mahal, kapal yang diterima Indonesia ini sudah berusia senja, yakni 40 tahun.

Hal ini berimplikasi langsung pada tingginya biaya perawatan dan jangka waktu pemakaian yang pendek. 

Menurut TB usia kapal tersebut hanya tinggal 10 tahun saja. Dengan 10 tahun itu, kata dia, negara harus membiayai per bulan itu sekitar 5 juta Euro atau sekitar Rp101 miliar.

Tidak hanya biaya operasional bulanan, TB juga mempertanyakan anggaran retrofit atau perbaikan besar yang dibutuhkan agar kapal tersebut siap tempur, yang nilainya mencapai triliunan rupiah.

Sorotan Media Italia

Media Italia infodifesa.it pada Maret lalu juga menyoroti soal hibah kapal tersebut. Dalam laporannya, kapal tersebut sempat ditawarkan dengan harga sekitar 450 juta dolar AS.

Menteri Pertahanan Italia, Guido Crosetto, mengajukan skema ini ke parlemen Italia sebagai bagian dari kerja sama pertahanan.

Dokumen resmi menyebut, langkah ini bertujuan memperkuat kolaborasi antara angkatan bersenjata Italia dan Indonesia. Namun ada alasan yang lebih kompleks di baliknya.

Menurut sumber tersebut, Italia tengah membidik paket kerja sama industri pertahanan senilai sekitar 1,53 miliar euro atau setara lebih dari Rp25 triliun.

Kesepakatan tersebut mencakup penjualan enam kapal selam produksi Drass, 24 pesawat latih M-346 buatan Leonardo, serta pesawat patroli maritim.

Di sisi lain, perusahaan galangan kapal Fincantieri juga telah lebih dulu mengamankan kontrak kapal perang dari Indonesia.

Dengan kata lain, kapal induk yang dihibahkan itu menjadi pintu masuk untuk proyek-proyek besar.

Nilai sisa kapal sendiri diperkirakan hanya sekitar 54 juta euro, jauh di bawah potensi keuntungan industri yang akan diraih Italia.

Selain faktor bisnis, ada pertimbangan biaya. Kapal sepanjang 180 meter itu memerlukan biaya perawatan sekitar 5 juta euro per tahun jika hanya bersandar tanpa digunakan.

Bahkan, dalam laporan itu disebut jika tidak diserahkan, Italia harus mengeluarkan hingga 18,7 juta euro untuk membongkarnya.

"Konfirmasi status hibah justru datang dari Indonesia. Pejabat Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa anggaran yang sebelumnya disiapkan bukan lagi untuk membeli kapal, melainkan untuk memodifikasi dan mengoperasikannya sesuai kebutuhan TNI AL," ulas media Italia tersebut.

Penjelasan Pemerintah

Dirjen Kuathan Kemhan, Marsma Haris Haryanto, yang mewakili Wamenhan Donny Ermawan, memaparkan urgensi penerimaan kapal induk ini. 

Menurutnya, pengadaan ini merupakan bagian dari konteks strategis nasional untuk memenuhi kebutuhan kapal induk bagi TNI Angkatan Laut. 

Ia juga menekankan bahwa hibah ini memberikan efisiensi luar biasa bagi negara karena tidak membebani APBN dalam pengadaan unit baru, serta mempercepat peningkatan power projection TNI AL di wilayah yurisdiksi nasional. 

Pihak Kemhan mengonfirmasi bahwa persiapan teknis terus berjalan. Saat ini, calon kru kapal telah dikirim ke Italia untuk menjalani pelatihan.

Sementara itu, fasilitas pelabuhan untuk menyambut kapal induk ini sedang disiapkan di Teluk Ratai, Lampung. 

Terkait biaya, meski kapalnya merupakan hibah murni, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran melalui surat tertanggal 12 September 2025 untuk proses perbaikan (refurbishment) dan biaya mobilisasi kapal dari Italia ke Indonesia agar siap beroperasi penuh saat tiba di tanah air. 

Bagaimana Pendapat Ahli?

Analis Pertahanan dari Semar Sentinel Indonesia, Fauzan Malufti, menilai kritik yang muncul di tengah masyarakat terkait hibah kapal tersebut merupakan hal yang wajar.

Menurutnya, ada beberapa faktor krusial yang harus diperhatikan pemerintah, mulai dari biaya modernisasi hingga konsep operasional kapal tersebut.

"Dengan umur dan biaya hibah, modernisasi, dan nantinya operasional, wajar jika muncul kritikan terhadap kapal ini," ujar Fauzan saat dihubungi Suara.com, Jumat (24/7).

Fauzan menekankan bahwa efektivitas Giuseppe Garibaldi sangat bergantung pada kelengkapan alutsista yang ada di atasnya.

Tanpa adanya pesawat atau drone yang terintegrasi, fungsi utama kapal induk tersebut tidak akan maksimal.

"Konsep operasinya juga belum dijelaskan secara rinci seperti jenis pesawat, helikopter, ataupun drones seperti apa yang akan melengkapi kapal induk ini karena jika tidak dilengkapi dengan komponen udara yang organik (melekat langsung dengan kapalnya), maka status ‘kapal induk’ hanya akan jadi ‘kapal’ biasa," tegasnya.

Selain masalah operasional, Fauzan juga menyoroti pentingnya transparansi anggaran dalam proses modernisasi kapal tersebut.

Ia mengingatkan bahwa kondisi ekonomi, seperti fluktuasi nilai tukar mata uang, dapat berdampak pada biaya yang dibutuhkan.

"Harapannya pemerintah bisa menjelaskan kepada publik cakupan dan timeline modernisasi Garibaldi, apakah misalnya anggarannya harus ditambah karena faktor nilai tukar rupiah yang melemah atau mencakup persenjataan juga atau tidak," pungkas Fauzan.


Terkait

DPR Sudah Kasih Restu, Kapan Kapal Induk Italia Resmi Jadi Milik Indonesia?
Rabu, 22 Juli 2026 | 14:08 WIB

DPR Sudah Kasih Restu, Kapan Kapal Induk Italia Resmi Jadi Milik Indonesia?

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut proses administrasi akan dilakukan setelah persetujuan diterima secara resmi dari parlemen.

Rencana Hibah Kapal Induk Bekas Italia Disorot, Pengamat Minta Pemerintah Hitung Ulang Kebutuhan
Rabu, 22 Juli 2026 | 11:01 WIB

Rencana Hibah Kapal Induk Bekas Italia Disorot, Pengamat Minta Pemerintah Hitung Ulang Kebutuhan

Pengamat UGM menilai pengadaan alutsista Indonesia harus didasarkan pada ancaman nyata dan kebutuhan spesifik, bukan sekadar mengikuti tren atau gengsi militer.

Fakta Lain Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi: Dua Lembaga Negara Italia Boikot
Selasa, 21 Juli 2026 | 22:42 WIB

Fakta Lain Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi: Dua Lembaga Negara Italia Boikot

Pemerintah Kota dan Kamar Dagang Taranto, Italia, menolak hibah kapal induk Giuseppe Garibaldi ke pemerintah Indonesia pada 2026.

Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi ke Indonesia Diprotes Warga Italia
Selasa, 21 Juli 2026 | 22:25 WIB

Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi ke Indonesia Diprotes Warga Italia

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui penerimaan hibah satu unit kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Italia.

Terbaru
Misteri Emas 74 Kg di Rumah Eks Jampidsus, Benarkah Barang Titipan?
polemik

Misteri Emas 74 Kg di Rumah Eks Jampidsus, Benarkah Barang Titipan?

Rabu, 15 Juli 2026 | 17:20 WIB

Pernyataan Febrie Adriansyah yang menyebut emas tersebut sudah ada pemiliknya justru menjadi titik penting dalam proses pembuktian

Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo polemik

Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo

Selasa, 23 Juni 2026 | 15:59 WIB

Di balik narasi hijau menyelamatkan Taman Nasional Tesso Nilo, ribuan warga kecil kini kehilangan segalanyamulai dari rumah, kebun, hingga anggota keluarga dipenjara.

Ramai-ramai Berburu Anggaran di Senayan, Efisiensi Prabowo Cuma Omon-omon? polemik

Ramai-ramai Berburu Anggaran di Senayan, Efisiensi Prabowo Cuma Omon-omon?

Jum'at, 19 Juni 2026 | 21:10 WIB

Sejumlah kementerian dan lembaga berbondong-bondong mengajukan tambahan anggaran kepada DPR RI. Nilainya tidak kecil, mulai dari ratusan miliar hingga puluhan triliun rupiah

Siapa di Balik BEM Bersatu? Mengaku Kelompok Mahasiswa, Tapi Dicap Gaib Oleh Kampus polemik

Siapa di Balik BEM Bersatu? Mengaku Kelompok Mahasiswa, Tapi Dicap Gaib Oleh Kampus

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:38 WIB

Semua diawali saat sekelompok muda mengatasnamakan diri BEM Bersatu secara tiba-tiba menggelar konferensi pers pada Selasa, 16 Juni 2026

Kedok Pemulihan Hutan: Benarkah Satgas PKH Hanya Membuka Jalan Bisnis Sawit Agrinas? polemik

Kedok Pemulihan Hutan: Benarkah Satgas PKH Hanya Membuka Jalan Bisnis Sawit Agrinas?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41 WIB

Barita Simanjuntak membantah anggapan bahwa lahan hasil penertiban otomatis akan dialihkan menjadi perkebunan sawit.

Geger Isu '98 Jilid 2', Benarkah Situasi Politik Saat Ini Mirip Era Reformasi? polemik

Geger Isu '98 Jilid 2', Benarkah Situasi Politik Saat Ini Mirip Era Reformasi?

Senin, 08 Juni 2026 | 20:04 WIB

Noel memberikan penekanan khusus bahwa situasi saat ini berisiko menyerupai peristiwaReformasi 1998jika tidak segera diantisipasi oleh Kepala Negara

Nyawa Lebih Murah dari Harga Ikan? Kisah Pahit Awak Kapal di Balik Perjuangan Ratifikasi ILO K-188 polemik

Nyawa Lebih Murah dari Harga Ikan? Kisah Pahit Awak Kapal di Balik Perjuangan Ratifikasi ILO K-188

Senin, 08 Juni 2026 | 10:26 WIB

Trauma puluhan tahun itu mengkristal menjadi sebuah ketegasan: laut bukan tempat untuk masa depan anaknya.

×
Zoomed