Prabowo Tunjuk Fadli Zon Jadi Ketua Dewan GTK: Upaya Muluskan Gelar Pahlawan Nasional Soeharto?

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (GTK). Keputusan tersebut mendapat kritik keras dari organisasi masyarakat sipil hingga aktivis HAM. Benarkah penunjukan Fadli Zon sebagai Ketua Dewan GTK adalah bagian dari upaya Prabowo memuluskan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto?

KEPUTUSAN Presiden Prabowo Subianto menunjuk Fadli Zon sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 3/TK/2025.

Lembaga tersebut diketahui dibentuk langsung oleh presiden. Salah satu tugasnya, memberi pertimbangan kepada presiden dalam menetapkan tokoh-tokoh penerima gelar Pahlawan Nasional.

Penunjukan Fadli Zon sebagai Ketua Dewan GTK tersebut mendapat kritik keras dari organisasi masyarakat sipil hingga aktivis HAM.

Mereka mencurigai ini sebagai upaya Prabowo memuluskan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto. 

Soeharto yang tidak lain merupakan mantan mertua Prabowo, diketahui telah masuk dalam daftar 10 tokoh yang diusulkan kepada Kementerian Sosial untuk menjadi Pahlawan Nasional pada tahun ini.

Sedangkan sembilan tokoh lainnya, yakni; Presiden ke-4 RI K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, KH Bisri Sansuri, Idrus bin Salim Al-Jufri, Teuku Abdul Hamid Azwar, KH Abbas Abdul Jamil, Anak Agung Gede Anom Mudita, Deman Tende, Prof Dr Midian Sirait, dan KH Yusuf Hasim.

Aktivis HAM sekaligus Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid menilai penunjukan Fadli Zon sebagai Ketua Dewan GTK akan semakin menguatkan kesan subjektif di dalam proses pengambilan keputusan terkait pemberian gelar Pahlawan Nasional.  

"Kita tahu Fadli Zon —Wakil Ketua Umum Partai Gerindra— adalah orang yang memiliki kedekatan pribadi dengan Prabowo dan jauh sebelum jadi presiden, Prabowo juga sudah merencanakan untuk menetapkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional,” kata Usman kepada Suara.com, Minggu 8 Juni 2025.

Melihat latar belakang Fadli Zon dan keinginan Prabowo itu, Usman meyakini syarat-syarat objektif yang semestinya menjadi dasar Dewan GTK dalam mempertimbangkan tokoh-tokoh yang pantas menerima gelar Pahlawan Nasional akan semakin tereduksi.

Selain itu, peluang Soeharto menjadi Pahlawan Nasional semakin terbuka lebar. 

"Karena proses penetapan status pahlawan nasional itu akan menjadi sangat politis," ungkapnya. 

Usman menegaskan AII salah satu yang tegas menolak pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

Sebab secara filosofis, sosiologis, dan yuridis pemimpin rezim Orde Baru itu dinilai tak layak menyandang gelar tersebut. 

"Amnesty International Indonesia dalam posisi yang menolak, karena kami masih menuntut pertanggungjawaban Soeharto atas berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di masa kepemimpinannya. Termasuk di Aceh, Papua, dan seterusnya," tegas Usman. 

Upaya Sistematis 

Penunjukan Fadli Zon sebagai Ketua Dewan GTK turut dikritik Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). 

Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Jane Rosalina Rumpia menilai penunjukan Fadli Zon menjadi Ketua Dewan GTK itu tidak lain sebagai upaya Prabowo memuluskan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

Sekaligus bagian dari upaya sistematis yang dilakukan pemerintah dalam rangka memutihkan sejarah kelam bangsa di masa rezim Orde Baru. 

Upaya sistematis itu, kata Jane, sudah terlihat sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat berupaya mencabut nama Soeharto dari TAP MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Kemudian disusul dengan proyek penulisan sejarah ulang gagasan Kementerian Kebudayaan —di bawah Fadli Zon— yang di dalamnya tidak memuat pelanggaran berat HAM di Indonesia.

"Kini ketika jabatan Ketua Dewan GTK dirangkap oleh Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, dugaan tersebut semakin mendapatkan afirmasi atau pembenaran," ujar Jane kepada Suara.com. 

Sementara di sisi lain, Jane melihat konsolidasi elit politik dalam mendukung pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto kekinian semakin masif.

Mulai dari Partai Golkar —partai warisan Orde Baru yang dulu menjadi alat politik Soeharto— hingga dari Istana melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi yang menilai wajar jika Soeharto mendapat gelar Pahlawan Nasional.

Kondisi itu menurutnya semakin menambah legitimasi politik atas agenda pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto tersebut.

“Ada semacam konsolidasi elit politik untuk kemudian mempolitisasi gelar pahlawan Soeharto. Ini akan jadi legitimasi impunitas terhadap dosa Orde Baru dan menjadi suatu upaya penghapusan sejarah bangsa ini,” jelas Jane.

Apabila ditarik benang merahnya, menurut Jane, memang tidak bisa dipungkiri bahwa Prabowo, memiliki relasi dengan keluarga Cendana atau Soeharto.

Terlebih seperti dikatakan Usman, pada Pilpres 2014 lalu, Prabowo juga pernah memiliki janji politik untuk menjadikan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

Sementara posisi Titiek Soeharto anak kandung Soeharto sekaligus mantan istri Prabowo yang kekinian menjabat sebagai anggota DPR RI, dinilai Jane turut memperkuat posisi politik dinasti Cendana tersebut.

"Padahal kita tahu bahwa Soeharto adalah sosok yang selama 32 tahun berkuasa lewat rezim Orde Baru dipenuhi rentetan kejahatan HAM, penyalahgunaan kekuasaan, hingga praktik KKN,” ungkapnya. 

Oleh sebab itu, Jane menegaskan KontraS menolak penulisan sejarah ulang dan wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

Sebab selain kontraproduktif dengan suara keluarga korban, penulisan sejarah ulang dan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto itu dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap keluarga korban yang hingga kini terus menuntut keadilan dan pemulihan yang layak dari negara. 

“Penulisan ulang sejarah dan pemberian gelar Pahlawan Nasional itu akan menanamkan kembali luka yang belum sembuh, serta membiarkan impunitas terus hidup di dalam tubuh institusi dan masyarakat,” tuturnya. 

Klaim Selektif dan Objektif 

Fadli Zon ditunjuk Prabowo sebagai Ketua Dewan GTK untuk periode 2025-2030. Sebagai Ketua Dewan GTK ia merangkap anggota bersama enam orang lainnya.

Mereka di antaranya; Susanto selaku Wakil Ketua Dewan GTK merangkap anggota, dan Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat, Letjen TNI (Purn) Djamari Chaniago, Agus Mulyana, KH Nasaruddin Umar, serta Jenderal Polisi (Purn) Sutarman selaku anggota. 

Dewan GTK ini, kata Fadli Zon, dibentuk dengan mandat untuk meneliti, membahas, dan memverifikasi usulan, serta memberikan pertimbangan mengenai pemberian gelar kehormatan.

Selain juga meneliti, membahas, dan memverifikasi usulan, serta memberikan pertimbangan mengenai pemberian dan pencabutan tanda jasa dan tanda kehormatan serta merencanakan dan menetapkan kebijakan pembinaan kepahlawanan, termasuk memperkuat pemahaman publik terhadap nilai-nilai perjuangan, integritas, dan pengabdian.

Sebagai lembaga yang dibentuk langsung di bawah Presiden, Fadli Zon mengklaim Dewan GTK merupakan institusi penting dalam sistem penghargaan negara yang menegakkan prinsip seleksi yang ketat, objektif, dan historis.

Ia juga memastikan bahwa kehormatan negara diberikan kepada para individu yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi bangsa dan negara. 

Dalam proses seleksinya, Fadli Zon menyebut bahwa Dewan GTK akan turut melibatkan kajian multidisipliner, verifikasi jejak rekam, serta penilaian nilai-nilai keteladanan dan kepahlawanan yang relevan dengan tantangan zaman.

Sebagai Ketua Dewan GTK, ia mengklaim akan bertanggung jawab dan memastikan setiap gelar yang diberikan mencerminkan nilai kejuangan, pengabdian, dan keteladanan.

"Penghargaan negara bukan sekadar bentuk simbolik, melainkan wujud penghormatan tertinggi Republik terhadap mereka yang berjasa luar biasa dalam membangun bangsa, menjaga integritas, dan menginspirasi generasi,” kata Fadli Zon dikutip dari laman resmi Kementerian Kebudayaan, Minggu 8 Juni 2025.

Sementara Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo menyebut nama Soeharto yang diusulkan sebagai penerima gelar Pahlawan Nasional pada tahun ini masih dalam tahap pembahasan.

Tim AdHoc bentukan Kementerian Sosial, kata dia, rencananya baru akan menggelar sidang pada Juni 2025 ini untuk membahas kelayakan setiap tokoh yang telah diusulkan masyarakat untuk mendapat gelar Pahlawan Nasional tersebut. 

Hasil sidang dari tim AdHoc itu menurut Agus nantinya akan diserahkan kepada Menteri Sosial, Saifullah Yusuf untuk mendapat persetujuan. Setelah itu baru dilimpahkan kepada Dewan GTK di Istana Negara. 

"Keputusan akhir pahlawan ini ada di Istana lewat Dewan Gelar," kata Agus kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 28 Mei 2025 lalu.