Ketika Aktor Asing Bermain di Narasi "Antek Asing"

Suara.com - Mungkin bukan hal baru, ketika ada peristiwa atau momentum besar nasional, tidak jarang asing (baca: negara luar) dikait-kaitkan. Bisa jadi karena memang benar terkait; mungkin sebatas dugaan karena adanya indikasi atau beberapa bukti yang berhubungan; atau bisa jadi sekadar tudingan atau "cocoklogi". Jadi, bisa saja hanya semacam teori konspirasi.

Gelombang gerakan sosial dan unjuk rasa besar-besaran sepanjang akhir Agustus hingga awal September 2025 lalu tidak luput dari pengaitan dengan pihak asing itu. Frasenya antara lain termasuk "ditunggangi", "didukung", atau juga "didanai" bahkan "didalangi" pihak asing.

Riset dan liputan kolaborasi yang melibatkan Suara.com, bersama Tempo, Kompas, Tribunnews, serta Drone Emprit, mencoba memetakan dan menganalisis narasi percakapan dan publikasi pada periode itu. Kesimpulannya, dapat diyakini bahwa ada operasi informasi dari luar --atau istilahnya Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI)-- khususnya pada rentang waktu tersebut.

Data yang dihimpun menunjukkan bahwa di antara 28 Agustus hingga 9 September 2025, terdapat sedikitnya 252 unggahan yang teridentifikasi sebagai bagian dari operasi FIMI. Puncak aktivitas ini terjadi pada 2 September 2025, sebelum sempat menurun dan melonjak kembali pada 9 September, seiring dengan isu reshuffle kabinet.

Perbesar

Platform Twitter (X) menjadi "medan tempur" utama dengan total 169 unggahan. Namun, yang patut disayangkan sekaligus mengkhawatirkan adalah masuknya kategori media arus utama (online news) yang menyumbang 52 unggahan, yang dalam hal ini turut berperan sebagai "jembatan legitimasi" bagi teori konspirasi ini sehingga kian dipercaya masyarakat luas.

Selain Twitter dan berita media daring, platform lain seperti YouTube (15 unggahan), Instagram (10 unggahan), dan TikTok juga menjadi saluran penyebaran narasi tersebut. Meski relatif lebih kecil dari segi jumlah dalam data yang terkumpul ini, unggahan di platform selain X dan dari media itu punya peran berbeda dan kekuatan pengaruh tersendiri.

Dalam data yang terhimpun dari periode dugaan operasi ini, aktor-aktor di balik layar menggunakan sejumlah kata kunci atau label untuk mendemonisasi demonstran khususnya. George Soros misalnya, kembali menjadi "kambing hitam" utama dengan 156 sebutan; diikuti kemudian dengan lembaga donor National Endowment for Democracy (NED) sebanyak 87 sebutan di berbagai unggahan.

Narasi lain yang cukup sering digaungkan pada periode itu adalah ancaman "Color Revolution" atau Revolusi Warna (53 sebutan), sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan gerakan rakyat yang dianggap sebagai hasil rekayasa Amerika Serikat (AS). AS sendiri termasuk sebagai label yang cukup banyak (42 sebutan), selain penyebutan khusus untuk badan intelijen Amerika yaitu CIA (15 sebutan).

Perbesar

Dapat disimpulkan, penggunaan label-label tersebut bertujuan untuk mencitrakan bahwa gerakan protes yang tersebar di 112 daerah di Indonesia saat itu, "tidak murni" dan merupakan hasil "provokasi Barat".

Tapi, demonstran atau kelompok massa aksi bukan satu-satunya sasaran. Operasi manipulasi informasi itu juga nyatanya tidak sekadar menyerang massa aksi di jalanan yang difokuskan dalam 236 unggahan. Sejumlah media independen dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga menjadi target spesifik, karena dianggap sebagai kepanjangan tangan asing.

Data menunjukkan beberapa media kritis seperti Tempo (4 serangan), Project Multatuli (3 serangan), juga Konde dan Kompas (masing-masing 1 serangan), secara eksplisit dituduh sebagai provokator karena menerima pendanaan dari lembaga donor internasional.

Perbesar

Pemimpin Redaksi Konde, Luviana, menceritakan bagaimana unggahan mereka diserbu oleh ribuan akun yang menuding mereka sebagai agen Barat. Liputan Konde dimaksud antara lain diunggah di platform X, berisi unjuk rasa para perempuan yang menuntut agar Presiden Prabowo Subianto menghentikan kekerasan yang menimpa demonstran pada akhir Agustus 2025.

Seperti ditulis Tempo, kala itu, polisi ditengarai menekan pengunjuk rasa di berbagai daerah dengan kekerasan. Unggahan Konde itu dilihat lebih dari satu juta orang dan dibagikan hampir 10 ribu kali.

Dikatakan Luviana, akun-akun yang menyerbu unggahan medianya menyebut bahwa unjuk rasa akhir Agustus 2025 disponsori kekuatan asing. Sementara Konde, media independen yang dikenal berfokus pada hak perempuan dan kelompok marjinal, dituding sebagai "agen" negara barat yang memprovokasi demonstrasi tersebut.

lebih jauh, Luviana mengatakan bahwa operasi informasi di X itu tampaknya dimotori oleh akun warga negara asing. "Baru kali ini kami melihat akun-akun asing justru menjadi titik koordinatnya," katanya, seperti dikutip Tempo.

Selain media, lembaga hukum dan demokrasi seperti LBH, Kurawal, Lokataru, serta beberapa NGO lainnya, juga didemonisasi dengan total 15 sebutan negatif. Tuduhan utamanya sama, bahwa mereka dianggap menghasut protes atas perintah pihak asing.

Khusus di kalangan lembaga, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, bahkan menjadi salah satu sasaran utama --selain justru menjadi korban nyata secara hukum. Setelah ditangkap oleh kepolisian, muncul video-video viral yang menudingnya menerima dana asing untuk memicu kerusuhan.

Delpedro pun telah membantah, serta kembali menyangkal keras tuduhan tersebut dalam wawancara dengan tim kolaborasi liputan. Dia pun menekankan transparansi organisasinya.

"Kami secara transparan menyampaikan dana masuk sekian, dana keluar sekian, program ini, program itu... Kami secara transparansi dan terbuka menyampaikan data-data kami keluar, bahkan (hingga) empat tahun belakangan," jelas Delpedro dalam wawancara.

Perbesar

Meski akhirnya dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan pada Maret 2026, stigma "antek asing" pada Delpedro sayangnya sudah telanjur melekat di ruang digital.

Kembali ke data hasil riset kolaborasi, analisis mendalam mengungkap adanya pola hubungan yang disebut "Hub-and-Spoke" yang melibatkan aktor internasional. Media pemerintah Rusia atau yang berasal dari Rusia seperti Sputnik dan Russia Today atau RT, serta media terkaitnya seperti Ria dan Rambler, bertindak sebagai pusat (hub) penyebar narasi awal.

Lalu, ada sosok pemengaruh asing seperti Angelo Giuliano, Brian J. Berletic, dan Nury Vittachi, yang menjadi referensi utama bagi aktor domestik untuk memvalidasi narasi "Color Revolution". Dari data terlihat, narasi dari luar negeri ini diolah dan disebarkan ulang oleh 129 akun domestik dan 33 entitas media di Indonesia.

Secara dampak nyata di ranah digital, salah satu titik puncak keterlibatan publik terjadi pada 3 September 2025, yang dipicu konten viral di TikTok dari akun malesmikir.ai. Akun ini membahas pola donor asing pada NGO lokal, yang memberikan daya ledak (engagement) tinggi pada narasi "antek asing" di tingkat akar rumput.

Terkait stigma "antek asing" atau "agen Barat" dan sejenisnya, peneliti Nava Nuraniyah memberi peringatan. Menurutnya, stigmatisasi semacam ini dapat membahayakan demokrasi, karena membuat masyarakat takut untuk berpartisipasi dalam aksi protes.

Sementara, khusus terhadap salah satu label yaitu "colour revolution", Analis Hubungan Internasional dari Universitas Airlangga, Radityo Dharmaputra, menilai kemunculan istilah ini justru menjadi indikasi kuat adanya operasi pengaruh asing.

"Begitu istilah colour revolution dipakai di Indonesia, itu langsung sangat khas Rusia. Karena istilah itu hampir selalu digunakan untuk menyebut gerakan protes di wilayah bekas Soviet," ujar Radityo, dalam wawancara dengan tim kolaborasi.

Perbesar

Dihubungi terpisah oleh tim kolaborasi, salah satunya lewat komunikasi dari Tempo, pihak Rusia pun memberi komentar terhadap temuan dan hasil analisis riset ini. Tanggapan diberikan oleh Sekretaris Pers Kedutaan Besar (Kedubes) Rusia di Jakarta, Alexander Tumaykin, melalui pernyataan tertulis, khususnya yang berkaitan dengan media RT dan Sputnik.

"Pertama-tama, kami ingin menekankan bahwa RT dan Sputnik adalah entitas media yang terpisah dan tidak bisa diperlakukan sebagai satu kesatuan. RT dioperasikan oleh ANO TV-Novosti, sebuah organisasi nirlaba otonom yang didirikan lebih dari 20 tahun lalu oleh sekelompok jurnalis. Sementara Sputnik adalah media pemerintah," jelas Tumaykin.

Sementara, sehubungan dengan peristiwa Agustus–September 2025, Tumaykin menjelaskan bahwa materi terkait yang diterbitkan oleh salah satu edisi bahasa RT sebagai opini editorial (op-ed) yang tidak menyebutkan sumbernya, beberapa waktu kemudian oleh tim editorial bahasa Rusia-nya diakui tidak sesuai dengan standar editorial dan lantas telah dihapus.

Adapun terkait dengan materi Sputnik, yang notabene termasuk yang ramai dikutip, dijadikan dasar unggahan, atau disebarkan ulang, disebutnya "berhak untuk eksis sebagai publikasi jurnalistik" lantaran "didasarkan pada pendapat seorang pakar asing independen".

"Perlu juga diingat bahwa Konstitusi Federasi Rusia menjamin kebebasan berbicara, dan pers di Rusia menikmati kebebasan berekspresi," pungkas Tumaykin.

Terlepas dari fokus riset dan liputan itu, operasi informasi atau FIMI sendiri sebenarnya juga bukan barang baru, serta cukup banyak juga terjadi di berbagai belahan dunia lain. Sebagian di antaranya seperti yang antara lain dirangkum dari bagian tersendiri dalam artikel publikasi Tempo yang berjudul Operasi Rusia Setelah Unjuk Rasa.

Sekitar tiga tahun lalu, di Slovakia misalnya, demokrasi lumpuh sejenak hanya dua hari sebelum Pemilu 2023. Itu karena sebuah rekaman audio palsu berbasis kecerdasan buatan (AI deepfake) yang menyebar luas, menampilkan suara Michal Simecka --pemimpin partai pro-Eropa-- yang seolah-olah berencana menyuap pemilih. Karena disebar saat masa tenang, Simecka tidak punya ruang untuk membela diri, yang akhirnya berujung pada kemenangan partai pro-Rusia.

Ada lagi yang namanya Operasi Doppelganger, yang antara lain menyerang jantung jurnalisme Eropa dan Amerika. Lewat operasi ini, situs-situs media ternama seperti Le Monde, The Guardian, hingga The Washington Post, dipalsukan secara identik menggunakan domain tak lazim seperti .ltd atau .fun. Isinya? Rata-rata adalah propaganda pro-Rusia yang dirancang untuk terlihat seperti berita resmi.

Di Prancis, ada yang namanya Operasi CopyCop. Dalam operasi ini, jaringan disinformasi menggunakan model AI untuk mencuri dan menulis ulang artikel dari media lokal secara masif. Mereka bahkan membuat situs palsu yang menyamar sebagai partai politik Presiden Macron, untuk menjanjikan insentif finansial ilegal kepada pemilih menjelang Pemilu 2024.

Momentum krisis di Negeri Paman Sam juga tak ketinggalan dimanfaatkan oleh mesin-mesin propaganda luar. Hanya beberapa jam setelah percobaan pembunuhan terhadap Donald Trump pada Juli 2024 misalnya, narasi konspirasi langsung membanjiri ruang digital. Aktor-aktor digital dari Rusia mendorong teori bahwa pemerintahan Biden dan Ukraina adalah otak di balik serangan tersebut, sementara akun-akun yang berasal dari China menggunakan insiden itu untuk memotret demokrasi Amerika sebagai sistem yang tidak stabil dan penuh kekerasan.

Di Asia juga sudah cukup banyak. Di Thailand misalnya, aktor yang sama yang muncul dalam narasi demo Indonesia, yaitu Brian Barletic, juga aktif menebar disinformasi sejak 2019. Melalui saluran YouTube The New Atlas, ia menuding AS berada di balik upaya penggulingan rezim melalui pendanaan organisasi masyarakat sipil lokal. Meski laman Facebook-nya telah dihapus oleh Meta karena perilaku tidak organik, pengaruh narasinya tetap digunakan aktor lokal untuk menyerang lawan politik.

Pola serupa terjadi di Sri Lanka saat krisis ekonomi 2022. Di situ, dengan mengabaikan fakta kegagalan pemerintah membayar utang, aktor yang sama pun membingkai protes rakyat sebagai operasi yang didanai pihak asing. Narasi inilah yang tampaknya terus berlanjut hingga 2025, menyasar negara seperti Nepal dan Filipina --selain Indonesia tentunya-- dengan label "revolusi warna" (colour revolution)-nya.

Lebih awal lagi, di Hong Kong, penulis bernama Nury Vittachi bisa dikatakan sebagai yang memainkan peran kunci dalam mendelegitimasi gelombang protes pro-demokrasi 2019. Melalui bukunya, ia saat itu menuding keterlibatan CIA secara luas --sebuah narasi yang selaras dengan garis politik pemerintah China untuk meredam tuntutan hak pilih universal warga Hong Kong.

Di Indonesia sendiri, keterkaitan pihak asing dengan sejarah dan peristiwa penting bangsa, tercatat sudah ada sejak lama. Lagi-lagi, ada yang memang benar-benar memiliki keterkaitan, antara lain termasuk karena kebijakan dari pemimpin bangsa sendiri saat itu, maupun yang sekadar dugaan, atau bahkan semata tudingan atau tuduhan tak berdasar. Sebagaimana antara lain dibeberkan dalam salah satu bagian artikel Kompas yang berjudul Narasi Antek Asing dalam Sejarah Politik Indonesia, perjalanan panjang keterkaitan peristiwa dalam negeri dengan asing itu bahkan sudah ada sejak era awal kemerdekaan Republik Indonesia.

Pada akhirnya, sejarah memang menunjukkan bahwa narasi "antek asing" sering kali digunakan sebagai alat politik untuk mendelegitimasi lawan atau membungkam kritik. Meski intervensi asing bisa jadi merupakan ancaman nyata yang juga sudah terbukti dalam sejarah, penggunaan narasi ini secara berulang tanpa bukti sahih berisiko menciptakan iklim ketakutan terhadap "liyan" yang justru menghambat kemajuan bangsa.

Secara lebih spesifik, jika dikembalikan pada hasil riset dan liputan kolaborasi ini, berbagai operasi informasi sejauh ini menunjukkan bahwa disinformasi bukan sekadar "perang kata-kata". Peneliti telah memperingatkan bahwa stigmatisasi "antek asing" yang terus-menerus dapat menciptakan ketakutan di masyarakat untuk berpartisipasi dalam demokrasi. FIMI dalam hal ini, terutama di momentum gelombang demonstrasi 2025, relatif berhasil membelokkan isu nyata --seperti kegagalan ekonomi atau tuntutan hak asasi-- menjadi sekadar teori konspirasi geopolitik.