Suara.com - PRESIDEN Prabowo Subianto tampak akrab lagi dengan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri. Keakraban mereka terlihat pada Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin, 2 Juni 2025.
Ini kali pertama mereka tampil di hadapan publik sejak Prabowo menjabat sebagai presiden. Meski sebelumnya mereka sempat bertemu secara tertutup usai lebaran lalu di kediaman Megawati, Menteng, Jakarta Pusat.
Pada saat pertemuan itu Prabowo menunjukan sikap bersahabatnya kepada Megawati. Bahkan Prabowo membuat Megawati tersenyum karena pujiannya.
"Ibu agak kurus Bu. Waduh luar biasa, Ibu kurus. Ibu berhasil dietnya," kata Prabowo di sela-sela acara kenegaraan tersebut.
Kian mesra hubungan keduanya pun dinilai sebagai sinyal PDI Perjuangan merapat ke Pemerintahan Prabowo. Pengamat komunikasi politik Citra Institute, Yusak Farchan menilai secara informal PDIP sudah menjadi bagian koalisi pemerintahan Prabowo.
Menurutnya sikap PDIP belum mengumumkan secara resmi karena masih ada proses negosisasi, antara keduanya belum menemukan titik temu. Hal itu bisa saja terkait kursi bagi PDIP di Kabinet Merah Putih.
Selain itu, PDIP juga masih terganjal dengan pengaruh mantan Presiden Joko Widodo di pemerintahan Prabowo. Pun keberadaan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.
"Ini berkelindan dengan manuver pemakzulan Gibran juga. Ya akan lebih nyaman PDIP bergabung di dalam kalau enggak ada Gibran," ujar Yusak kepada Suara.com, Selasa, 3 Juni 2025.
Sebagaimana diketahui gerakan upaya untuk melengserkan Gibran belum reda. Setelah mengirimkan surat kepada Prabowo, Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah menyurati DPR, DPD dan MPR RI yang poinya mendorong parlemen segera membahas pemakzulan Gibran. Surat itu pun telah diterima lewat Kesekjenan DPR RI.
Yusak berpendapat upaya pemakzulan Gibran akan semakin masif jika PDIP terlibat. Menurutnya, jika hanya diinisiasi oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI dan masyarakat sipil, tidak mengakibatkan turbolensi politik.
PDIP Gabung Koalisi Informal
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga memiliki pandangan yang sama. Belum resminya PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo karena terganjal dengan keberadaan Gibran. Karena itu Megawati lebih memilih menjadi bagian koalisi informal Prabowo.
"Bagi Megawati masuk koalisi secara formal sama saja mengakui keberadaan Gibran. Hal itu prinsip bagi Megawati. Sebab, mengakui Gibran sama saja menelan air liurnya sendiri," kata Jamiluddin kepada Suara.com.
Aksi tampil perdana Prabowo dan Megawati di hadapan publik juga dinilai sebagai pertanda kian eratnya hubungan kedua tokoh politik itu. Terlebih Prabowo memberikan pujian bersifat pribadi kepada Megawati.
Prabowo yang memuji Megawati karena berhasil diet menandakan hubungan keduanya seperti adik kakak. Sebab, kata Jamiluddin, pujian personal antara pria dan wanita umumnya terjadi bila hubungan sudah dekat.
"Dengan hubungan yang begitu erat, tentu tak ada masalah buat mereka untuk berkoalisi. Koalisi Prabowo-Megawati akan terus semakin menguat walaupun PDIP secara resmi tidak masuk dalam pemerintahan," tuturnya.
Di sisi lain, kemesraan yang ditampilkan Prabowo dan Megawati mendapatkan respon positif dari kader PDIP dan Gerinda. Ketua DPP PDIP Said Abdullah bahkan menyebut momentum itu seperti ketika Buya Hamka menjadi imam salat jenazah Presiden Soekarno.
"Kita juga teringat bagaimana Buya Hamka menjadi imam salat jenazah Presiden Soekarno, padahal hubungan mereka berdua cukup keras dalam soal politik," ujarnya.
Sementara Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyebut pertemuan antara Megawati dan Prabowo akan sering terlihat. Ke depan, katanya, tidak menutup kemungkinan keduanya bertemu kembali. Dia pun menceritakan suasana pertemuan itu berlangsung dengan hangat dan akrab.
"Penuh kekeluargaan dan saling banyak bercanda," katanya.
Hubungan antara Prabowo dan Megawati sempat mengalami fase naik turun. Prabowo pernah menjadi calon wakil presiden mendampingi Megawati pada Pemilihan Umum 2009 melawan SBY-Boediono, serta JK-Wiranto.
Namun, hubungan mereka renggang pada Pemilihan Umum 2014. Ketika itu Megawati dengan PDIP memilih mengusung Jokowi sebagai calon presiden. Padahal sebelumnya telah terjalin perjanjian bahwa Megawati akan mengusung Prabowo di Pilpres 2014.
Kemudian pada Pemilu 2019, Megawati dan Prabowo berada pada jalan yang berbeda. PDIP kembali mengusung Jokowi yang berpasangan dengan Ma’ruf Amin.
Setelah kalah berlaga di Pilpres 2019, Prabowo lewat Gerindra memilih bergabung dengan pemerintahan Jokowi yang didukung PDIP. Hubungan keduanya pun kembali membaik. Prabowo mendapat posisi sebagai menteri pertahanan.
Lalu pada Pemilihan Umum 2024 hubungan Prabowo dengan Megawati kembali merenggang. Hal itu karena manuver politik Jokowi yang mengusung putranya, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo. Padahal Jokowi adalah kader PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
"Ketakutan pada asing, kekhawatiran pada asing, padahal dia sendiri menerima bantuan-bantuan dari asing," kata Ignatius.
Momen pertemuan mereka di holding room Gedung Pancasila dalam rangka upacara peringatan Hari Lahir Pancasila
Perihal reshufle hanya Presiden Prabowo Subianto yang memiliki hak untuk menyampaikan sekaligus melakukannya.
"Sebagai pemimpin tertinggi dalam suatu lembaga, tidak mungkin dia (Nadiem) tidak tahu program yang dilakukan anak buahnya," ujar Dewi.
Ribuan calon haji furoda gagal berangkat karena visa Mujamalah tak terbit. Revisi UU PIHU perlu atur furoda lebih baik demi lindungi jemaah.
Prabowo beri ultimatum pejabat tak becus untuk mundur, jika tidak akan dipecat. Survei IPO soroti kinerja sejumlah menteri, Pigai dan Budi Arie teratas layak di-reshuffle.
Pendidikan bukan perlombaan bangun paling pagi, tapi perjalanan tumbuh bersama. Dalam perjalanan itu, tubuh, jiwa, dan suara anak layak didengarbukan diabaikan, ujar Bukik.
"Ketakutan pada asing, kekhawatiran pada asing, padahal dia sendiri menerima bantuan-bantuan dari asing," kata Ignatius.
PSI perpanjang pendaftaran ketua umum hingga 23 Juni 2025, di tengah wacana Jokowi ambil alih. Namun, analis menilai wacana Jokowi ambil alih PSI kurang strategis.
Faktornya adalah karena panjangnya antrean haji reguler, mahalnya biaya haji khusus atau furoda, hingga maraknya praktik travel umroh-haji ilegal.