'Menepuk Air di Dulang': Kala Prabowo Tuduh LSM Dibiayai Asing

Suara.com - Ibarat 'Menepuk Air di Dulang Terpercik Muka Sendiri'. Peribahasa ini menggambarkan sikap Prabowo Subianto yang menuding lembaga swadaya masyarakat dibiayai asing. Kenyataannya pemerintah justru banyak menerima dana bantuan asing. Tudingan Prabowo itu dinilai sebagai upaya mengecap negatif LSM yang vokal mengkritik kebijakannya.

PRESIDEN Prabowo Subianto mengatakan LSM yang dibiayai asing bertujuan melakukan adu domba di Indonesia. Hal itu dilontarkannya saat berpidato pada peringatan hari lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta pada Senin, 2 Juni 2025.

Dalam pidatonya, Prabowo meminta masyarakat untuk bersatu. Sebab menurutnya ada pihak asing yang menginginkan perpecahan di Indonesia.

"Ini selalu yang diharapkan oleh bangsa-bangsa asing. Kekuatan-kekuatan asing yang tidak suka Indonesia kuat, tidak suka Indonesia kaya," kata Prabowo.

Dia menyebut pihak asing itu melakukan adu domba sejak ratusan tahun hingga saat ini. Adu domba itu dilakukan dengan membiayai LSM.

"Mereka membiayai LSM LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya adalah penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers, padahal itu adalah versi mereka sendiri," ujarnya.

Prabowo menyatakan sikapnya itu tidak bermaksud untuk menyebarkan kebencian terhadap bangsa asing. Melainkan agar masyarakat tidak dipermain oleh pihak luar yang memiliki kepentingan.

"Kita ingat kata-kata proklamator kita, bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri," katanya.

Pernyataan Prabowo soal pihak asing atau antek asing bukan hal baru. Selama memerintah Prabowo kerap kali melontarkan pernyataan itu. Misalnya dalam peringatan ulang tahun Gerindra pada Februari lalu, Prabowo menyebut ada antek asing yang membiayai media dan LSM yang bertujuan untuk melakukan pecah belah.

"Nanti terkuak, LSM yang dibiayai negara asing. Nanti terkuak media mana yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing," ujar Prabowo ketika itu.

Kemudian saat wawancara dengan sejumlah pemimpin media di kediamannya di Hambalang, Bogor, pada April lalu, Prabowo menuding kelompok massa yang menolak revisi Undang-Undang TNI dibiayai oleh asing.

"Apakah ada kelompok-kelompok atau kekuatan-kekuatan asing yang ingin adu domba," ucapnya.

Beri Label Negatif

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai pernyataan Prabowo menuding LSM hingga pendemo dibiayai asing dengan tujuan mengadu domba merupakan upaya memberi label negatif terhadap pengkritiknya.

"Itu menjadi sebagai upaya stigma," kata Jamiluddin kepada Suara.com, Senin, 26 Juni 2025.

Sebagaimana diketahui, sejumlah LSM yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kerap mengkritik berbagai kebijakan Prabowo yang tidak pro rakyat. LSM atau organisasi masyarakat sipil itu umumnya menyuarakan isu demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia (HAM).

Jamiluddin berpandangan, sikap Prabowo itu justru memperburuk reputasinya sendiri. Sebab, sejumlah LSM yang mengkritiknya juga konsisten menunjukkan sikap yang sama terhadap presiden presiden sebelumnya.

"Mulai dari dulu orde baru hingga masuk reformasi. Kepada Megawati, kepada Gus Dur, kepada SBY, juga kepada Jokowi. Jadi mereka kan tetap melakukan kritik yang sama dan sama pedasnya," ujarnya.

Menurutnya, kritikan yang dilayangkan LSM harus dipandang sebagai bentuk kecintaan terhadap negara bangsa, bukan justru memusuhi atau memberikan label kepada mereka yang berbeda pendapat.

Daripada mengeluarkan pernyataan yang memunculkan spekulasi dan fitnah, Jamiluddin mendorong Prabowo menunjuk langsung LSM yang dibiayai asing untuk mengadu domba jika memiliki bukti.

Sementara itu, pengamat komunikasi politik Universitas Multimedia Nusantara, Ignatius Haryanto Djoewanto melihat Prabowo sedang dalam bubble. Berpikir dalam pikirannya sendiri.

"Ketakutan pada asing, kekhawatiran pada asing, padahal dia sendiri menerima bantuan-bantuan dari asing," kata Ignatius kepada Suara.com.

Dia mencontohkan bantuan yang diterima Presiden Prabowo baru-baru ini. Uji klinis vaksin TBC yang disponsori konglomerat dunia Bill Gates lewat The Gates Foundation. Vaksin yang masih uji coba memunculkan isu bahwa Indonesia dijadikan kelinci percobaan.

Selain itu, Bill Gates juga memberikan banyak bantuan dana ke Indonesia. Bahkan Prabowo mengungkap dana bantuan yang diberikan Bill Gates sebesar US$159 juta (sekitar Rp 2,6 triliun) sejak 2009.

"Dia tidak sadar bahwa banyak hal di Indonesia terjadi dalam banyak sektor. Lingkungan hidup, kesehatan, macam-macam itu banyak dari bantuan asing juga," ujar Ignatius.

Dia menuturkan, jika tak ingin mendapatkan kritik, Prabowo seharusnya menjalankan pemerintahan dengan mengembalikan prinsip-prinsip demokrasi. Pada pemerintahan saat ini banyak terjadi kemunduran dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Dalam banyak kasus terjadi tindakan represif terhadap mereka yang berbeda pendapat. Peristiwa terbaru, intimidasi dan ancaman fisik yang dialami mahasiswa magister Universitas Indonesia usai menuliskan opini berjudul "Jenderal di Jabatan Sipil: Di mana Merit ASN?" di media Detik.com. Belakangan artikel itu dihapus karena alasan keselamatan penulisnya.

"Kita masih mau ngaku negara demokratis, tapi banyak perlakuan yang tidak demokratis," ujar Ignatius.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid memandang pernyataan Prabowo itu sebagai paradigma berpikir penguasa otoriter dengan membuat narasi dengan tafsir tunggal, sambil menyalahkan pihak lain untuk menutupi ketidakmampuannya mengelola negara.

"Penguasa otoriter akan selalu menganggap narasi berbeda apalagi bersifat kritik oposisi dianggap kelompok pengganggu dan musuh," kata Usman kepada Suara.com.

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengklarifikasi pernyataan Prabowo tersebut. Pernyataan presiden tersebut tidak merujuk kepada seluruh LSM yang ada di Indonesia.

“Tapi kelompok-kelompok yang selama ini merongrong persatuan, kelompok-kelompok yang selama ini mendiskreditkan pemerintah dengan menyebarkan isu-isu yang tidak benar. Kelompok-kelompok yang mungkin selama ini juga diindikasikan mengadu domba, memecah belah persatuan kita," katanya di kantor PCO, Jakarta, Selasa, 3 Juni.

Dia menyebut, sebagai kepala negara Prabowo memiliki informasi yang lengkap mengenai pihak atau kelompok yang didanai asing untuk melakukan adu domba di dalam negeri.

“Baik itu individu, baik itu organisasi, bahkan mungkin mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat yang memerankan peran ini," tandasnya.