Kisah Warga Aceh Sukarela Tangani Konflik Gajah

Suara.com - Sudah hampir sepuluh tahun konflik gajah di Kabupaten Pidie, Aceh, hingga kini belum berhenti. Warga secara sukarela membentuk komunitas mengatasi masalah itu.

KAUSAR sampai harus berhutang untuk biaya logistik menangani konflik gajah di Kabupaten Pidie, Aceh.

“Belum lagi uang pribadi yang kami keluarkan,” kata Koordinator Masyarakat Peduli Konflik Gajah (MPKG) Pidie ini kepada Suara.com, Selasa (25/2/2025).

Konflik gajah dan manusia sudah terjadi di Kabupaten Pidie sejak 2015. Kondisinya tiap tahun makin parah. Gajah turun ke perkebunan hingga persawahan masyarakat. Tanaman di dalamnya diobrak-abrik. Alhasil, warga kerap gagal panen.

Konflik gajah-manusia di Pidie ini telah menelan korban. Ada warga yang meninggal karena diinjak gajah. Sebaliknya, ada gajah mati. Polisi juga menangkap warga yang diduga menyebabkan kematian gajah.

“Konflik satwa ini sampai sekarang belum selesai-selesai,” ujar Kausar.

Meski warga turun tangan sejak awal dalam mengatasi konflik gajah, tapi baru sejak 2021 mereka membentuk komunitas MPKG. Pendirian turut didampingi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh dan Fauna Flora International (FFI).

MPKG tersebar dalam beberapa kelompok di sejumlah kecamatan, seperti Mane, Tangse, Keumala, Mila, Sakti, Tiro, Titeue, dan Glumpang Tiga.

“Secara keseluruhan anggotanya 150 hingga 200 orang. Mereka secara sukarela bergabung,” jelasnya.

Biaya yang mereka keluarkan dari kantong pribadi. Namun, BKSDA Aceh yang turut serta saat menangani konflik terkadang juga ikut membantu memenuhi biaya konsumsi di lapangan.

Baru-baru ini, Danurfan, pemilik Leuser Coffee di Banda Aceh membuka donasi untuk MPKG melalui akun Facebook-nya. Kafe tersebut juga menjual kopi dengan ukuran 250 gram yang sebagian uangnya akan disumbangkan. Bagi Kausar, donasi seperti itu bentuk perhatian dari pemerhati lingkungan serta memberi dukungan ke MPKG.

“Bukan soal jumlah donasi, tapi lebih soal perhatian kepada kami,” tuturnya.

Penanganan konflik gajah di Pidie sudah ditempuh dengan berbagai macam cara. Misalnya, penggiringan dengan gajah jinak hingga pemasangan kawat kejut. Namun, konflik gajah belum juga tuntas.

Selain menggiring gajah ke habitat saat hewan bertubuh besar itu turun ke perkebunan, anggota MPKG juga ikut merawat keberadaan kawat kejut.

“Ini bukan tugas dan tanggung jawab, tapi karena MPKG peduli,” kata Kausar.

Kawat kejut itu dipasang pemerintah. Di Pidie, tersebar di beberapa titik rawan yang sering mengalami konflik gajah, seperti di Tiro, Titeu, Keumala, Glumpang Tiga, Tangse, dan Mane.

Kausar menaruh harapan agar pemerintah di berbagai tingkatan memikirkan solusi konkret mengatasi konflik gajah, dan berdampak jangka panjang. Yang dihadapi kini justru pemerintah saling lempar tanggung jawab.

“Tapi yang sering terjadi adalah pemerintah di tingkat kabupaten sering lempar 'handuk', bukan menyelesaikan secara bersama,” ujarnya.

Pemerintah diminta memperhatikan kelompok masyarakat seperti MPKG yang sukarela membantu mengatasi konflik gajah. Menurut Kausar, saat ini cukup sulit mengajak orang untuk bekerja secara sukarela. Karena itu, ia berkeinginan pemerintah merawat komunitas warga yang terbentuk.

“Saat ini kesadaran masyarakat sudah ada untuk menangani konflik gajah. Namun, kalau mereka tidak mau peduli lagi bagaimana, pasti satwa terancam,” katanya.

Konflik Tanpa Henti

Konflik gajah di Kabupaten Pidie, menurut Kausar, terjadi hampir di sebagian besar kawasan itu. Sebab, 14 dari 23 kecamatan terdapat konflik.

“Tersebar di 87 desa,” kata Kausar.

Berdasarkan data BKSDA Aceh, setidaknya terdapat 583 kali konflik gajah dan manusia di Aceh selama 2019 hingga 2023. Kematian gajah juga terjadi setiap tahun di Aceh. Dalam tiga tahun terakhir setidaknya 20 gajah mati. Jumlah gajah sumatera yang tersisa di hutan Aceh berkisar 600 individu.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Indonesia 2019-2029 (2019), persebaran populasi gajah sumatera sebagian besar berada di luar kawasan konservasi (85 persen), bahkan di luar kawasan hutan (6 persen). Gajah sumatera berada di 22 kantong habitat di tujuh provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Lampung.

Pada 1980-an, populasi gajah sumatera diperkirakan 2.800-4.800 ekor. Kemudian pada 2007 sekitar 2.400-2.800 ekor. Jumlah ini menurun menjadi 1.724 ekor pada 2014. Namun pada 2019, estimasi jumlah populasi gajah sumatera berkisar antara 924-1.359 ekor.

Di Aceh, dalam dokumen itu disebutkan setidaknya ada enam kantong populasi gajah sumatera, yakni pertama Lamno-Krueng Sabee-Teunom-Woyla Barat, kedua Seulawah-Jantho-Keumala-Tangse, dan ketiga Woyla Timur-Sungai Emas-Pante Cermin-Beutong. Kemudian keempat Alue Buloh-Cot Girek-Geureudong-Paya Bakong, kelima Jambo Aye-Langkahan-Samar Kilang-Lokop-Pinding-Kappi, dan keenam Kluet-Trumon-Bengkung-Subulussalam-Sultan Daulat.

Menurut Kausar, gajah di Pidie terbagi dalam tiga kawanan di Mila, Tiro, dan Geumpang-Mane. Tapi gajah-gajah itu kerap terpisah lagi dalam beberapa kelompok kecil.

Kausar menyarankan pemerintah mengkaji kembali kondisi habitat gajah di Pidie. Ia mendengar wacana Presiden Prabowo Subianto yang memberikan 20 ribu hektare lahan untuk habitat gajah di Bener Meriah.

“Apakah Pidie akan ada, kami juga belum tahu,” katanya.

Soal lahan ini, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, pada Desember 2024 mengunjungi Conservation Response Unit (CRU) Daerah Aliran Sungai (DAS) Peusangan di Pintu Rime Gayo, Bener Meriah, Aceh. Ia meninjau lahan 20 ribu hektare yang akan dihibahkan Presiden Prabowo Subianto untuk konservasi gajah sumatera.

Menurut Raja Juli Antoni, hibah lahan itu bagian permintaan World Wildlife Fund (WWF) saat pertemuan Presiden Prabowo dengan Raja Inggris, Charles III, pada November 2024.

“WWF awalnya meminta lahan seluas 10.000 hektare, namun Bapak Presiden Prabowo justru berinisiatif memberikan 20.000 hektare lahan pribadinya untuk mendukung upaya konservasi gajah,” kata Raja Juli.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh mempertanyakan lahan yang dihibahkan itu milik pribadi Prabowo atau lahan konsesi PT Tusam Hutani Lestari yang memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Prabowo Subianto memiliki IUPHHK berdasarkan SK.556/KptsII/1997 dengan luas areal kerja 97.300 hektare dan izin tersebut akan berakhir pada 14 Mei 2035.

Lahan itu tersebar di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, Bireuen dan Aceh Utara. Sebagian besar lahan itu banyak terbengkalai dan ada juga yang sudah digarap warga setempat.

“Menurut kami itu lahan negara yang dipinjamkan ke Prabowo melalui IUPHHK. Jadi hal wajar bila hendak dilepaskan,” kata Direktur WALHI Aceh, Ahmad Shalihin.

Gajah Bukan Hama

Kepala BKSDA Aceh Ujang Wisnu Barata mengatakan, pembentukan MPKG dilakukan bersama mitra dan mendapatkan rekomendasi pihaknya. Selama ini, mereka juga memberikan dukungan dari sisi peralatan hingga peningkatan kapasitas.

“Kami mendukung dengan pelatihan, alat survei, bantuan ekonomi, dan bibit tanaman yang tidak disukai gajah, agar mereka bisa mempertebal buffer zone (daerah penyangga),” kata Ujang kepada Suara.com, Selasa (25/2).

Menurut Ujang, kemampuan mitigasi dalam situasi darurat (emergency response) sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar kawasan rawan konflik satwa, seperti MPKG. Sebab, mereka sehari-hari berdampingan dengan perilaku gajah.

“Yang penting masyarakat punya pemahaman bahwa gajah juga perlu ruang hidup, bukan dianggap sebagai hama yang harus dibasmi,” kata Ujang.

Sementara itu, Kausar berharap ada banyak pihak yang peduli atas nasib MPKG sehingga memberi semangat bagi masyarakat.

“Kami berharap ada pemberdayaan yang berkelanjutan kepada kelompok ini dari siapa saja yang mau memberikan,” katanya.

__________________________________

Kontributor Aceh: Habil Razali