Operas Sabun Retret Kepala Daerah, Gertak Sambal atau Pembangkangan PDIP?

Suara.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2/2025) lalu. Ia ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka  24 Desember 2024 silam.

Penahanan Hasto membuat internal partai berlambang banteng moncong putih bergejolak, lantaran menganggap penahanan tersebut sebagai kriminalisasi. 

Tak butuh waktu lama, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengeluarkan instruksi meminta kadernya yang menjadi kepala daerah untuk tidak mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah (Jateng).

Instruksi Megawati kepada kader banteng itu tertuang dalam surat  nomor surat 7294/IN/DPP/II/2025, tertanggal 20 Februari 2025. 

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” bunyi instruksi Megawati lewat suratnya-yang dibenarkan oleh Juru bicara PDIP Guntur Romli. 

Masih dalam instruksi yang sama juga disampaikan, bagi kepala daerah yang masih dalam perjalanan menuju Magelang, diminta berhenti hingga menunggu  perintah selanjutnya dari Megawati. 

Direktur Eksekutif Infonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah menilai adanya instruksi Megawati itu, sebagai pertanda PDIP  mulai berani menunjukkan perlawanan terhadap pemerintah.

Bahkan di masa mendatang, katanya, tidak menutup kemungkinan perlawanan tersebut berlanjut di DPR, lewat kader PDIP yang cukup dominan. 

"Jika ini dilakukan, Prabowo terancam kehilangan kepercayaan dan legitimasi PDIP. Tentu, resiko terbesarnya bisa membuat Prabowo jatuh secara dini," kata Dedi kepada Suara.com.

Menurutnya, instruksi tersebut bisa berdampak pada kewibawaan Pemerintahan Presiden Prabowo. Apalagi program retret kepala daerah datang dari inisiasi pemerintahan.  

Selain itu, retret kepala daerah di Magelang juga menjadi sorotan publik. Pun di sisi lain, Pemerintahan Prabowo hingga kini terus menerus ditekan melalui aksi unjuk rasa yang menunjukan adanya krisis kepercayaan publik.

Dedi menilai, kondisi tersebut sangat  memungkinkan untuk dimanfaatkan oleh PDIP. 

"Pemerintah perlu merespon gerakan PDIP ini dengan mengurangi tekanan pada publik, mengevaluasi arah kebijakan, dan tidak sewenang mengambil program populis. Mendahulukan kepentingan bangsa dibanding kepentingan janji politik," ujarnya.

Senada dengan Dedi,  Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas,  Asrinaldi mengamini instruksi Megawati sebagai bentuk perlawanan. Bahkan disebutnya sebagai pembangkangan yang dilakukan sipil. 

"Pembangkangan terkait dengan apa yang diputuskan presiden," kata Asrinaldi kepada Suara.com.  

Berlebihan dan Bahaya bagi PDIP

Namun, Asrinaldi menilai bahwa  langkah yang ditempuh PDIP disebutnya berlebihan.

Dia menegaskan saat kepala daerah dilantik, secara otomatis menjadi bawahan presiden. Sebab, kepala pemerintahan mulai dari pusat hingga ke pemerintahan desa itu ada di tangan presiden, sebagaimana diamanatkan undang-undang. 

Lebih lanjut, justru Asrialdi mempertanyakan sikap Megawati sebagai negarawan. Pembelaan mereka terhadap Hasto tak perlu sejauh itu, hingga membuat kegaduhan.

Apalagi, Hasto bukan satu-satunya petinggi partai yang terjerat kasus korupsi. Ada banyak nama petinggi partai yang sebelumnya juga terjerat KOK, seperti  mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto. 

Menurut Asrinaldi, apabila Hasto tak bersalah atau dikriminalisasi, masih ada proses persidangan yang akan menguji kebenarannya. 

Selain itu, langkah yang diambil Megawati tersebut akan membahayakan bagi PDIP sendiri. Sebab berpotensi menggerus simpati publik kepada partai yang pernah menjadi simbol perlawanan terhadap Rezim Orde Baru.

Hal itu akan sangat disayangkan, mengingat publik menaruh harapan kepada PDIP sebagai oposisi pemerintahan Prabowo. 

Sementara itu, dari kabar terakhir yang beredar ada sejumlah kepala daerah dari PDIP yang ikut dalam retret di Akademi Militer, Magelang. Sedangkan, selebihnya sudah tiba di Magelang dan masih menunggu instruksi lanjutan dari sang ketua umum.

Sementara itu, hingga akhir upacara pembukaan retreat, terdata ada 503 kepala daerah yang seharusnya menghadiri acara hanya 450 orang yang hadir. Enam kepala daerah izin karena sakit dan memiliki urusan mendesak.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya mengemukakan bahwa ada 47 kepala daerah belum hadir tanpa keterangan pada Jumat (21/2/2025) lalu.

Namun, Bima Arya tidak bisa memastikan apakah mereka yang belum hadir adalah kepala daerah yang diusung oleh PDIP.

"Ini kan baru menerima data secara mentah. Artinya, 47 yang tidak ada kabar ini, bisa saja dari latar belakang manapun. Bisa juga (karena) masih belum masuk. Mungkin terlambat atau ada hal lain."