Setelah Satryo, Siapa Nama Menteri yang Layak Di-reshuffle Presiden Prabowo?

Suara.com - Langkah Presiden Prabowo Subianto yang mereshuffle Satryo Soemantri Brodjonegoro sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atau Mendiktisaintek dinilai sebagai peringatan kepada para menteri lainnya di Kabinet Merah Putih  yang dianggap tidak becus bekerja. 

Ke depan peluang reshuffle sangat mungkin terjadi menyasar menteri lainnya yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintahan Prabowo. Bersamaan dengan itu sejumlah nama menteri  yang layak untuk dicopot pun mencuat  di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia hingga Menteri Koperasi Budi Arie.

SETELAH 100 hari lebih bekerja, Prabowo untuk pertama kalinya melakukan reshuffle terhadap jajaran menterinya.  Satryo menjadi menteri yang pertama dicopot dari jabatannya. 

Pengamat politik dari Citra Institute, Yusak Farchan menilai, langkah Prabowo mencopot Satryo sudah sangat tepat.

Pasalnya, selama kurang lebih empat bulan menjabat, tak ada gebrakan untuk perbaikan pendidikan tinggi dan riset yang dilakukannya. Belum lagi kontroversinya yang sempat didemo oleh pegawainya sendiri,  karena dianggap arogan dan otoriter. 

Yusak menyebut pencopotan Satryo bukan hanya sekedar pergantian menteri biasa. Namun, ada maksud lain yang tersirat. 

"Reshuffle Mendiktisaintek  ini adalah  warning atau sinyal lah  bagi anak buah presiden. Terutama para menteri yang kalau dianggap ke depan tidak sejalan lagi dengan visi presiden, ya siap-siap saja di-reshuffle," kata Yusak kepada Suara.com, Kamis (20/2/2025). 

Yusak pun menyebut, reshuffle menteri akan sangat mungkin kembali terjadi. Salah satu barometer yang digunakan Prabowo, yakni tekanan publik, seperti Satryo yang menuai kontroversi hingga membuat masyarakat marah. 

"Karena prinsipnya semakin keras tekanan publik, presiden akan semakin mendengar," ujarnya. 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah menyebut, selain Satryo  terdapat menteri lainnya yang juga layak untuk di-reshuffle, di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Desa dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Koperasi Budi Ari. 

"Tetapi menteri dari kalangan politisi, tentu tidak masuk dalam radar pergantian, utamanya Bahlil, ia seburuk apapun bekerja faktanya Bahlil adalah ketua Golkar, loyalis Jokowi dan punya andil di Pilpres 2024," kata Dedi kepada Suara.com. 

Bahlil diketahui sempat menjadi kontroversi karena kebijakannya  yang mengatur pendistribusian gas subsidi LPG 3 kg yang belakangan menyebabkan kelangkahan. Karena itu, Bahlil menjadi sasaran kemarahan masyarakat.  

Nama Budi Arie pun demikian. Dia menjadi kontroversial karena namanya terseret dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Informasi dan Digital. Dia  pernah diperiksa sebagai saksi di  Mabes Polri pada Desember 2024. 

Selain itu,  keduanya masuk sebagai menteri kinerja terburuk bersama  Yandri Susanto, Raja Juli dan Menteri HAM Natalius Pigai berdasarkan hasil survei yang dilakukan Center of Economic and Law Studies atau Celios bertajuk 'Rapor 100 Hari Prabowo-Gibran.' Dalam survei itu juga disebutkan kelimanya layak untuk di-reshuffle. 

Survei dilaksanakan Celios  terhadap 95 jurnalis dari 44 lembaga pers kredibel. Budie Arie menerima skor -39 yang artinya tidak adanya terobosan dalam pengelolaan koperasi.

Bahlil Lahadalia  memperoleh skor -25 berkaitan dengan efektivitas pengelolaan sumber daya energi, pengelolaan hilirisasi mineral, dan transisi energi bersih  dan belum jelasnya pemensiunan PLTU batubara paska G20 Brasil. 

Raja Juli Antoni dengan nilai -45. Skor itu menunjukkan  kemunduran dalam pengelolaan konservasi hutan terutama wacana untuk program ketahanan pangan dan transisi energi yang berisiko tinggi meningkatkan deforestasi.

Yandri Susanto mendapatkan nilai -29 karena kontroversi kebijakannya terkait desa yang memicu kritik tajam, ditambah dugaan konflik kepentingan yang menyertainya saat awal menjabat. 

Senada dengan Dedi, Yusak turut mengamini menteri yang berlatar belakang dari partai politik tidak akan masuk dalam radar reshuffle Prabowo. Begitu juga menteri yang terafiliasi dengan bekas Presiden ke 7 Joko Widodo. Sebab katanya Prabowo pasti menghitung untung ruginya. 

Namun kembali ditegaskannya, peluang mereka di-reshuffle tetap terbuka, jika tekanan publik terus meluas. Terlebih nantinya, jika di antara mereka ada yang terjerat masalah hukum, maka peluang di-reshuffle semakin terbuka. 

"Kalau misalnya kasusnya diusut oleh lembaga-lembaga peradilan ya bisa saja tekanan publik semakin meluas, kan," ujar Yusak.