Prabowo Buka Pintu untuk Israel Jika Akui Kemerdekaan Palestina: Diplomasi Realistis?

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto membuka peluang hubungan diplomatik dengan Israel jika kemerdekaan Palestina diakui. Pernyataan itu menuai kritik. Di media sosial banyak yang menilai Prabowo kurang sensitif melihat penderitaan rakyat Palestina di Gaza yang hingga kekinian terus dibombardir tentara Israel. Lantas apa makna sebenarnya di balik pernyataan Prabowo itu?

PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto membuka peluang hubungan diplomatik dengan Israel jika kemerdekaan Palestina diakui disampaikan dalam konferensi pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 28 Mei 2025. Prabowo menilai solusi dua negara atau Two State Solution adalah satu-satunya jalan menuju kemerdekaan dan perdamaian antara Palestina-Israel.

“Kemerdekaan bangsa Palestina satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar,” ucap Prabowo.

Prabowo lantas menekankan pengakuan terhadap kedaulatan Israel juga hal yang perlu diperhatikan demi tercapainya perdamaian. Saat itu lah Prabowo kemudian menyampaikan peluang Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel setelah kemerdekaan Palestina diakui.

“Begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap mengakui Israel, siap buka hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia siap menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut,” ujarnya.

Di media sosial pernyataan Prabowo tersebut dinilai kurang sensitif. Sebab pernyataan itu disampaikan di tengah serangan Israel terhadap Palestina yang kian memuncak di Gaza. Mereka menilai Prabowo semestinya lebih menekankan dukungan Indonesia kepada Palestina.

“Bukan malah membahas pengakuan Israel,” tulis salah satu warganet di akun media sosial X.

Sementara Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan, Israel tidak hanya harus mengakui kemerdekaan Palestina secara penuh. Tetapi juga harus bertanggung jawab atas genosida yang selama ini dilakukan terhadap rakyat Palestina.

“Israel tentu juga harus bertanggung jawab terhadap tindakan genosida dan semua perbuatan buruk yang telah mereka lakukan selama ini terhadap rakyat dan negeri Palestina,” ujar Anwar Abbas kepada wartawan, Kamis, 29 Mei 2025.

Indonesia, kata Anwar Abbas, tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel selama kemerdekaan Palestina tidak diakui dan tidak ada pertanggungjawaban atas genosida yang mereka lakukan.

“Sikap tegas tersebut telah dinyatakan dengan jelas dalam alinea pertama pembukaan UUD 1945 yang menyatakan: Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” jelasnya.

Pandangan serupa juga disampaikan anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) TB Hasanuddin. Ada tiga syarat mutlak yang menurutnya harus dipenuhi Israel jika ingin menjalin hubungan diplomatik dengan indonesia.

Pertama Israel secara resmi harus mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Kedua, menghentikan segala bentuk agresi militer serta mundur dari wilayah-wilayah Palestina. Ketiga, Israel dan Palestina juga harus menjamin hidup berdampingan secara damai sebagai dua negara yang merdeka dan berdaulat.

TB menilai pengakuan kemerdekaan yang bersifat resiprokal tersebut adalah aspirasi bangsa Indonesia yang sudah digaungkan sejak lama.

“Ini harus didukung penuh karena jelas landasannya adalah konstitusi Indonesia yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, baik Palestina maupun Israel,” tuturnya.

Realistis

Pengamat Hubungan Internasional dan Penasihat Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) Smith Alhadar menilai pernyataan Prabowo bukan hal yang mengejutkan. Beberapa Presiden RI sebelumnya, kata dia, juga memiliki sikap yang sama.

“Sikap Prabowo bukan hal yang mengejutkan. Semua presiden RI punya sikap seperti itu. Yang jadi masalah adalah timingnya,” kata Smith kepada Suara.com, Kamis, 29 Mei kemarin.

Smith meyakini apa yang disampaikan Prabowo itu juga bukan upaya menormalisasi hubungan Indonesia dengan Israel. Tetapi didasari atas kepentingan kemerdekaan Palestina.

Prabowo, kata Smith, pasti memahami menormalisasi hubungan Indonesia dengan Israel tanpa memberikan jaminan kemerdekaan Palestina berpotensi menjatuhkan posisi pemerintahannya.

“Kalau itu dia lakukan sekarang, pemerintahannya akan kolaps. Menormalisasi hubungan dengan Israel tanpa kemerdekaan Palestina tidak bisa diterima mayoritas rakyat Indonesia,” jelasnya.

Selain tidak bertentangan dengan posisi presiden-presiden RI sebelumnya, Smith mengatakan upaya Prabowo membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika kemerdekaan Palestina diakui itu sebagai sikap realistis.

“Mengaitkan normalisasi hubungan dengan Israel asalkan Palestina berdiri sebagai negara Palestina dengan perbatasan praperang 1967 adalah sikap yang realistis,” tuturnya.

Harus Hati-hati

Presiden Prancis Emmanuel Macron akan mendorong kemerdekaan Palestina dalam Konferensi Tingkat Tinggi solusi dua negara atau Two State Solution di New York, Amerika Serikat, pada Juni 2025. Dalam KTT itu, Prancis dan Arab Saudi mendorong adanya pengakuan terhadap negara Palestina dan Israel untuk bisa hidup aman serta damai di kawasan Timur Tengah.

“Kami juga berkomitmen untuk memulai kembali proses menuju solusi dua negara, pengakuan timbal balik, dan perdamaian yang berkelanjutan,” kata Macron saat konferensi pers bersama Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 28 Mei 2025.

Smith menyebut pernyataan Prabowo terkait peluang membuka hubungan diplomatik dengan Israel tidak bisa dilepaskan dari konteks KTT yang disponsori Prancis dan Arab Saudi tersebut. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, suara Indonesia mengakui negara Israel dinilai sangat penting sebagai konsesi Israel memerdekakan Palestina.

"Suara Indonesia juga penting dalam memudahkan negara muslim lain mengikuti jejaknya. Dengan demikian, KTT PBB itu akan memiliki bobot yang lebih besar bila semakin banyak negara yang berpartisipasi,” jelas Smith.

Di sisi lain, Smith menyebut pengakuan Prancis terhadap Palestina sangat penting dan strategis. Sebagai salah satu pemimpin Uni Eropa, ia meyakini sikap Prancis itu dapat menyeret banyak negara lain untuk turut mengakui Palestina.

“Sikap Indonesia juga bersama dengan banyak negara lain akan menambah bobot konferensi sekaligus meningkatkan tekanan atas Israel dan melemahkan standing point AS sebagai pembela Israel,” tuturnya.

Kendati begitu, Smith menilai Indonesia perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam tawaran damai yang hanya memberikan otonomi terbatas kepada Palestina. Pasalnya ia menduga Palestina hanya akan diberi kehidupan di kantong-kantong di Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur, tanpa kemerdekaan penuh.

“Indonesia harus periksa dengan seksama konsep perdamaian Palestina-Israel yang dibuat Macron dan MBS —Mohammed bin Salman— sebelum mengakui Israel,” pungkasnya.