Kebijakan Jam Malam Pelajar di Jabar: Solusi atau Sekadar Simbolik?

Suara.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melarang pelajar berkeliaran di luar rumah pukul 9 malam hingga 4 subuh. Tujuannya supaya pelajar semakin disiplin hingga terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Seberapa efektif pendekatan pembatasan jam malam itu mampu mengubah perilaku menyimpang pelajar?

KEBIJAKAN terkait penerapan jam malam bagi pelajar di Jawa Barat tertuang dalam Surat Edaran Nomor: 51/PA.03/DISDIK tertanggal 23 Mei 2025. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut kebijakan ini akan diterapkan mulai 1 Juni 2025.

“Ini penting untuk menjauhkan mereka dari potensi bahaya di luar rumah,” ucap Dedi.

Dalam Surat Edaran Nomor: 51/PA.03/DISDIK tentang ‘Penerapan Jam Malam Bagi Peserta Didik untuk Mewujudkan Generasi Panca Waluya Jawa Barat Istimewa’ itu terdapat beberapa pengecualian. Di antaranya, pelajar masih diperbolehkan beraktivitas di atas pukul 21.00 WIB selagi berkaitan dengan kegiatan sekolah, keagamaan, dan sosial di lingkungan tempat tinggal atas sepengetahuan orang tua.

Selain itu, kata Dedi, pelajar juga diperbolehkan beraktivitas di atas jam malam jika berkaitan dengan aspek ekonomi keluarga.

“Itu boleh selama itu bukan untuk kepentingan nongkrong dan menghabiskan waktu yang tidak ada relevansi dengan kebutuhan hidup dan pendidikan,” jelas Dedi usai mengisi kuliah umum Nilai-nilai Budaya dan Tata Kelola Pemerintahan di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Depok, Selasa (27/5/2025).

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut melibatkan TNI, Polri, Satpol PP hingga RT dan RW. Mereka dilibatkan untuk membantu melakukan pengawasan terhadap penerapan kebijakan ini.

Meski baru berlaku efektif 1 Juni 2025, beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat telah menerapkan kebijakan tersebut. Salah satunya di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Sejak beberapa hari lalu Satpol PP bersama anggota polisi dari Polres Cianjur melakukan razia. Mereka menjaring setiap pelajar yang masih berkeliaran di luar rumah di atas pukul 21.00 WIB.

“Laporan sementara sekitar belasan pelajar terjaring dalam razia,” ujar Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian baru-baru ini.

Pelajar yang terjaring razia jam malam untuk sementara hanya didata dan diberi pembinaan. Setelah itu mereka diserahkan kepada orang tua.

Namun Wahyu menekankan ke depan mereka yang masih melanggar aturan jam malam akan diserahkan ke Barak Militer untuk dibina.

“Anak di bawah usia 16 tahun atau pelajar harus sudah di rumah sebelum pukul 21.00 WIB, untuk belajar dan tidak keluyuran saat malam. Mereka yang terjaring dalam razia akan dimasukkan ke barak militer untuk pembinaan,” tuturnya.

Seberapa Efektif?

Sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Rakhmat Hidayat menilai kebijakan jam malam bagi pelajar perlu tata kelola atau manajemen pengawasan yang baik. Tanpa itu, ia khawatir kebijakan tersebut hanya akan terdengar baik di atas kertas.

“Di atas kertas ini memang bagus dan positif. Tapi saya khawatir justru lemah di level pengawasannya,” tutur Rakhmat kepada Suara.com, Rabu (28/5/2025).

Selain itu Rakhmat juga meyakini pendekatan larangan jam malam pada dasarnya hanya mampu menekan terjadinya penyimpangan perilaku pelajar. Namun, tidak menyelesaikan akar masalah yang ada.

Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) itu menilai perlu kebijakan yang lebih komprehensif untuk mengubah perilaku pelajar. Seperti penguatan peran sekolah, orang tua atau keluarga, hingga masyarakat.

“Sekolah memang strategis, tapi jam belajarnya terbatas. Peran keluarga juga penting, bukan hanya membatasi jam malam, tapi lewat kegiatan yang meningkatkan kebersamaan,” katanya.

Sebagai salah satu alternatif lain, Rakhmat mendorong pemerintah Provinsi Jawa Barat menghidupkan kembali kegiatan berbasis komunitas pemuda baik di bidang olahraga, seni, maupun budaya. Sebab perilaku menyimpang pelajar yang acap kali terjadi di luar rumah itu terjadi karena mereka tak memiliki ruang aktivitas untuk berkarya.

“Kalau kebijakan ini hanya soal jam malam, tapi tidak ada program pendukung di tiap wilayah, ya ini akan kurang efektif. Harus ada intervensi yang lebih komprehensif,” jelasnya.

Pendapat serupa disampaikan psikolog dari Universitas Indonesia (UI) Rini Hapsari Santosa. Ia menekankan pentingnya bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut melibatkan komunitas dan sekolah sebagai jembatan edukasi kepada keluarga atau orang tua dalam mengasuh anak.

“Jadi kesadaran itu perlu dibangun dari orang dewasanya dulu baru bisa diturunkan ke anak-anaknya. Bukan hal yang instan,” ujar Rini kepada Suara.com.

Rini juga turut mengkritik pendidikan karakter yang diterapkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi lewat Barak Militer bagi anak yang dicap ‘nakal’. Menurutnya seperti halnya penerapan jam malam, kebijakan itu tidak akan efektif jika tidak disertai pendekatan dari dalam keluarga.

Terlebih kondisi anak remaja itu, kata Rini, masih berada pada fase perkembangan menuju dewasa yang belum sepenuhnya matang. Dalam fase ini pendekatan pengasuhan dari orang tua selaku figur utama sangat diperlukan.

“Sehingga saya rasa lebih efektif jika para orang tua dibina untuk memahami konteks dan situasi anak, serta menerapkan pendekatan yang tepat di rumah,” tuturnya.

Faktor di Balik Kenakalan Remaja

Sebuah penelitian yang dimuat dalam Journal of Educational Research and Humaniora (JERH) karya Najib Hasbilah Zein dan Mhd. Fuad Zaini Siregar mengungkap faktor-faktor utama penyebab kenakalan remaja pada kelompok usia 13-15 tahun. Mereka juga menekankan betapa pentingnya peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial dalam membentuk perilaku remaja.

Dalam penelitian itu dijelaskan, kondisi ekonomi keluarga menjadi salah satu faktor yang turut memengaruhi kenakalan remaja. Para remaja yang diwawancarai dalam penelitian ini mengungkap kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi acap kali memicu mereka untuk mencari solusi alternatif yang seringkali juga tidak sesuai dengan norma masyarakat. Misalnya, mereka dapat terlibat dalam kegiatan ilegal seperti pencurian, perdagangan narkoba, atau pekerjaan yang tidak resmi.

“Tekanan ekonomi yang berat menciptakan situasi yang sangat rentan bagi remaja. Mereka merasa terdesak untuk mengambil risiko demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” jelasnya.

Selain faktor ekonomi, dalam penelitian ini juga disebutkan bahwa pola asuh orang tua memiliki peran krusial dalam membentuk perilaku kenakalan remaja. Kurangnya perhatian, pola asuh yang terlalu ketat atau sebaliknya terlalu permisif, membuat remaja merasa tidak memiliki tempat bernaung secara emosional di rumah. Akibatnya, mereka mencari pengakuan dan penerimaan di luar keluarga, termasuk di lingkungan teman sebaya yang bisa saja membawa pengaruh negatif.

Lingkungan sekolah pun disebut berperan penting. Sekolah yang kurang tegas dalam menegakkan disiplin serta kurang mendukung prestasi akademik memberi celah bagi perilaku menyimpang muncul.

“Untuk mengatasi masalah kenakalan remaja, diperlukan pendekatan yang holistik dan terpadu. Tidak cukup hanya mengandalkan larangan atau aturan dari pihak luar, tetapi harus ada keterlibatan aktif dari orang tua, pihak sekolah, serta komunitas sekitar dalam menciptakan lingkungan yang sehat, positif, dan suportif bagi remaja.”