Legitimasi Eks GAM Masih Kuat: Mualem Panglima Perang Jadi Gubernur Aceh

Suara.com - Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka, Muzakir Manaf alias Mualem, resmi menjadi Gubernur Aceh. Ini menandakan legitimasi GAM masih kuat di negeri Serambi Mekah.

PELANTIKAN itu digelar dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Rabu, 12 Februari 2025. Dipandu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Muzakir Manaf dan Fadhlullah mengucapkan sumpah jabatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030.

Setelah itu, keduanya dikukuhkan secara adat oleh Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Teungku Malik Mahmud Al-Haythar. Wali Nanggroe juga mempeusijuek atau upacara adat untuk mensyukuri pemimpin baru Aceh tersebut.

Menurut Tito, pelantikan kepala daerah terpilih seharusnya dilakukan serentak pada 20 Februari 2025 di Istana Negara Jakarta. Namun, khusus untuk Aceh, pelantikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Agar tidak mendahului daerah lain, Tito pun berkonsultasi dengan Presiden Prabowo.

“Beliau (Prabowo) mengatakan silakan melanjutkan pelantikan 12 Februari ini,” kata Tito.

Dalam sambutan perdananya, Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem, menyinggung beberapa permasalahan yang dihadapi Aceh saat ini. Termasuk angka kemiskinan yang masih tertinggi di Sumatra.

“Kita tidak mau dijuluki Aceh termiskin. Saya mau Aceh lebih kaya dari provinsi lain,” ujar Mualem.

Selain berterima kasih kepada masyarakat Aceh dan meminta dukungan mereka, ia juga menyebut menjaga hubungan dengan legislatif dan pemerintah pusat. Dalam momen itu, Mualem mengumumkan menghentikan pemakaian sistem kode bar di SPBU di wilayah Aceh, yang selama ini digunakan untuk mengontrol distribusi bahan bakar bersubsidi.

“Per hari ini semua SPBU yang ada di Aceh tidak ada lagi istilah barcode. Bapak Mendagri, Bapak JK (Jusuf Kalla), ini suatu masalah di Aceh kadang-kadang orang mau bakar SPBU karena barcode itu,” katanya.

Duet Panglima dan Komandan GAM

Mualem dan Fadhlullah, yang akrab disapa Dek Fadh, memenangkan Pemilihan Gubernur Aceh 2024. Mereka mengalahkan pasangan Bustami Hamzah-Fadhil Rahmi.

Hasil rekapitulasi Komisi Independen Pemilihan Aceh menunjukkan Mualem-Dek Fadh meraih 1.492.846 suara atau 53,3 persen. Adapun Bustami Hamzah-Fadhil Rahmi mendapat 1.309.375 suara atau 46,7 persen.

Pasangan ini didukung Partai Aceh, partai lokal terbesar besutan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Selain itu, mereka juga mendapat dukungan dari Partai Nanggroe Aceh, Gerindra, Demokrat, PKB, PKS, PPP, dan PDI-P.

Mualem adalah mantan Panglima GAM. Ia bergabung dengan GAM pada 1986 dan menjalani pelatihan militer di kamp Tajura, Libya. Selama di sana, ia disebut-sebut pernah menjadi bagian dari pasukan pengawal Muammar Khadafi, pemimpin Libya kala itu.

Sepulangnya ke Aceh, Mualem bergerilya di hutan Aceh. Pada 2002, ia diangkat sebagai Panglima GAM—jabatan tertinggi sayap militer gerakan itu—menggantikan Teungku Abdullah Syafie yang gugur di pertempuran.

Mualem memimpin perlawanan bersenjata ketika Aceh berada dalam situasi Darurat Militer pada 2003-2004, saat Pemerintah Indonesia mengerahkan ribuan tentara ke wilayah itu.

Pada 15 Agustus 2005, GAM menandatangani perjanjian damai dengan Pemerintah Indonesia di Helsinki, Finlandia. Kesepakatan ini dikenal sebagai MoU Helsinki, memberikan Aceh status khusus, termasuk hak untuk mendirikan partai lokal dan menerapkan syariat Islam.

Setelah perdamaian, sayap militer GAM dibubarkan. Senjata mereka dipotong. Mantan kombatan lantas bernaung dalam Komite Peralihan Aceh (KPA), organisasi yang hingga kini dipimpin Mualem.

Pada 2007, GAM mendirikan Partai Aceh, dengan Mualem sebagai ketua umumnya. Posisinya belum tergantikan sampai kini. Sejak pertama kali mengikuti Pemilu Legislatif pada 2009, Partai Aceh selalu menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak di parlemen Aceh.

Pada Pilkada 2012, Partai Aceh pertama kali mengusung pasangan Zaini Abdullah (mantan Menteri Luar Negeri GAM) dan Muzakir Manaf sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Pasangan ini berhasil menang.

Namun, pada Pilkada 2017, Partai Aceh mengusung Muzakir Manaf-T A Khalid, sementara Zaini Abdullah maju sebagai calon independen. Petinggi GAM lainnya, Zakaria Saman (mantan Menteri Pertahanan GAM), juga maju melalui jalur perseorangan, sementara Irwandi Yusuf (mantan juru propaganda GAM dan Gubernur Aceh 2007-2012) diusung oleh beberapa partai lokal dan nasional.

Pilkada saat itu tidak berpihak kepada Mualem. Ia kalah dari Irwandi Yusuf dengan perolehan 766.427 suara, sementara Irwandi meraih 898.719 suara.

Pilkada 2024, Mualem kembali bertarung. Ia menggandeng Fadhlullah, Ketua DPD Partai Gerindra Aceh, yang juga anggota DPR RI dua periode; 2014-2019 dan 2019-2024.

Pada pemilihan tersebut, mereka hanya menghadapi satu pesaing, yaitu pasangan Bustami Hamzah-Fadhil Rahmi—kombinasi antara birokrat dan ulama.

Fadhlullah sendiri bukan orang asing di kalangan mantan kombatan GAM. Sebelum terjun ke dunia politik, ia pernah menjabat sebagai Komandan Operasi GAM Wilayah Pidie. Setelah perdamaian, ia aktif di Partai Aceh sebagai Wakil Ketua DPW Pidie, sebelum akhirnya bergabung dengan Partai Gerindra.

Selain itu, Partai Aceh juga secara konsisten mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam Pilpres 2014, 2019, dan 2024.

Merawat Stabilitas Politik dan Keamanan

Tito Karnavian dalam sambutan pelantikan itu hanya menitip satu pesan yang dianggap paling penting. Yaitu, menjaga stabilitas politik dan keamanan di Aceh.

“Mari jaga betul stabilitas politik dan keamanan di Aceh. Kita semua pernah punya pengalaman yang pahit di sini,” ujar Tito.

Tito menilai bahwa menjaga situasi aman di Aceh sangat penting.

“Dan yang dilantik saat ini sebagai Gubernur, Bapak Muzakir Manaf adalah salah satu pelaku sejarah perdamaian itu,” katanya.

Bagi Tito, modal terpenting Aceh bukanlah sumber daya alam atau sumber daya manusia, tapi menjaga stabilitas politik dan keamanan.

“Karena tanpa itu, apa pun juga inovasi, keinginan, visi, misi, mau memajukan rakyat tidak akan pernah terbentuk karena pembangunan tidak jalan,” tuturnya.

Legitimasi GAM Masih Kuat

Dosen Antropologi Universitas Malikussaleh Teuku Kemal Fasya menilai kemenangan Mualem-Dek Fadh menunjukkan legitimasi eks kombatan GAM masih kuat di Aceh.

“Kalau kita lihat secara Pilkada yang memenangi terutama untuk gubernur selalu eks kombatan atau eks GAM,” kata Kemal kepada Suara.com, Kamis (13/2) malam.

Sejak damai Helsinki, setiap Pilkada Aceh selalu dimenangi oleh tokoh berlatar belakang GAM. Misalnya, pada 2006, Irwandi Yusuf—mantan juru propaganda GAM— yang maju melalui jalur independen menang. Pada 2012, giliran Zaini Abdullah, mantan Menteri Luar Negeri GAM. Pada 2017, Irwandi Yusuf kembali terpilih. Terbaru, Pilkada 2024 dimenangi oleh pasangan Mualem-Dek Fadh.

“Berarti memang tingkat legitimasi atau dukungan dari masyarakat itu masih kepada tokoh eks-GAM,” katanya.

Kemal melihat tantangan pemerintahan Mualem-Dek Fadh di sisi sosial ekonomi adalah menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Misalnya, kasus stunting dan gizi buruk yang masih menjadi masalah terbesar di Aceh.

Generasi Muda dan Narasi Perjuangan

Kemal berpandangan generasi muda Aceh tidak memiliki romantisme terhadap masa konflik GAM 1976-2005. Orang Aceh menyebut sebagai era “perjuangan”.

“Yang mereka (generasi muda) akan tagih adalah bagaimana orang-orang yang di masa lalu dianggap sebagai ‘pejuang’ bisa menjadi pemimpin yang menghidupkan gairah ekonomi,” katanya.

Meski demikian, Kemal berpendapat, Mualem-Dek Fadh tetap harus menyeimbangkan program mereka dengan menunaikan butir-butir perjanjian damai yang belum tuntas. Ia mengingatkan banyak pemimpin eks-kombatan di berbagai negara gagal membawa perubahan ekonomi.

“Dalam catatan conflict resolution peace studies, kelompok eks kombatan banyak yang tidak bisa menjadi contoh dalam memajukan pembangunan,” kata Kemal.

Ia menyebut contoh kasus di Mindanao dan Timor Leste. Masalah itu menurut Kemal menjadi tantangan bagi Mualem-Dek Fadh, yang keduanya berasal dari eks GAM.

“Mudah mudahan mereka tidak mengulang sejarah yang terjadi di Mindanao dan Timor Leste,” tuturnya.

Namun, Kemal menilai tidak tepat jika Mualem-Dek Fadh masih dilihat sepenuhnya mewakili eks kombatan. Sebab, keduanya sudah lama berteman dengan Presiden Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra.

“Jadi mereka sudah bisa dianggap sebagai tokoh lokal biasa yang juga memiliki visi dan bisa bergabung dengan partai-partai nasional,” tuturnya.

Kedekatan Mualem dan Prabowo, menurut Kemal, dapat dimanfaatkan untuk melobi pemerintah pusat agar Aceh mendapat program afirmatif.

“Kalau tidak ada lobi atau tidak ada upaya keras dari Mualem untuk bisa menarik dana pusat itu untuk pembangunan, itu tidak akan berarti apa-apa,” ujarnya.

________________________________

Kontributor Aceh: Habil Razali