Ulah Arogan Menteri Satryo, Masuk Daftar Reshuffle Punggawa Kabinet Prabowo-Gibran?

Suara.com - Belum genap 100 hari bekerja, Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran kembali tercoreng atas dugaan sikap arogan dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Dugaan arogansi Satryo terungkap ketika aksi unjuk rasa dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendiktisaintek di Gedung D Kemdiktisaintek, Jakarta pada Senin (21/1/2025).

Dalam aksinya mereka membawa spanduk yang menggambarkan arogansi sang menteri, 'Pak Presiden, Selamatkan Kami dari Menteri Pemarah, Suka Main Tampar dan Pecat.'

Spanduk berikutnya bertuliskan "Kami ASN, Dibayar oleh Negara, Bekerja untuk Negara, Bukan Babu Keluarga' dan juga "Institusi Negara Bukan Perusahaan Pribadi Satryo dan Istri."

Dugaan arogansi Satrio tergambar dari sejumlah peristiwa yang dialami salah satu pegawai di kementerian tersebut, Neni Herlina yang dimutasi sepihak tanpa adanya regulasi yang jelas oleh Satryo. Persoalan pun karena hal sepele, bermula dari meja di ruangan Satryo yang tak kunjung diganti.

Permintaan pergantian meja itu datang dari istri Satryo, Silvia Ratnawati Brodjonegoro. Ia meminta agar meja diganti karena dinilai 'tidak menghormati' pimpinan baru. Silvia pun kerap kali disebut ikut campur dalam urusan Kemendiktisaintek setelah suaminya menjabat.

Bahkan disebutkan sikap arogansi Satryo dipengaruhi sang istri. Sejumlah pegawai di Kemendiktisaintek mendapat ancaman pemecatan dari Silvia, jika tidak mengikuti keinginannya.

Tak hanya itu, sebuah rekaman suara berdurasi 3 menit 22 detik menunjukkan sikap arogansi Satryo. Dalam rekaman itu terdengar suara Satryo yang tersulut emosi kepada seseorang karena persoalan air yang tidak berfungsi di rumah dinasnya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Belakangan, sang menteri dan pegawainya memilih berdamai dan saling memaafkan.

Hal itu diungkap Sekjen Kemendiktisaintek Togar Simatupang. Pertemuan tersebut diinisiasi Satryo yang mengundang Neni serta perwakilan rekannya, turut juga beberapa pejabat Kemdiktisaintek ke rumah dinasnya. 

Pertemuan disebut-sebut membahas aspirasi dan perbedaan pandangan dari para pegawai.

"Kemudian ya akhirnya ada satu proses saling memaafkan dan menerima ketidaksempurnaan itu. Jadi itu yang terjadi," kata Togar.

Meski begitu, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai bahwa yang terjadi di internal Kemdiktisaintek bisa merusak citra kementerian yang selama ini terbangun.

Menurutnya, urusan pribadi harus dipisahkan. Sebab kerja-kerja di lembaga publik, seperti Kemdiktisaintek, termasuk dalam kebijakan yang bersifat institusional.

"Kalau institusi ya nggak bisa kemudian personal-personal masuk," kata Trubus kepada Suara.com.

Dampak yang lebih luas, terhadap tata kelola dalam kementerian tersebut yang dapat mengakibatkan terganggunya pelayanan publik. Ia kemudian menganalisis bahwa konflik antara ASN dengan menteri mengindikasikan birokrasi yang bermasalah.

Kerja kementerian pun berpotensi tidak optimal. Terlebih menurut Trubus, hampir 100 hari bekerja, alih-alih memberikan prestasi, Kemdiktisaintek malah diwarnai dengan konflik antara pegawai dengan menterinya.

Perbesar

"Kalau kebijakan publik kan bagaimana publik itu puas atas pelayanan yang diberikan suatu lembaga. Kalau lembaganya berantem terus, kan publik pada akhirnya tidak mendapatkan pelayanan yang baik," kata Trubus.

Sementara itu, Analis Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka untuk melakukan perombakan kabinet atau reshuffle di 100 hari masa kerjanya.

Jamiluddin bahkan menilai dari kasus Menteri Satryo yang didemo pegawainya sendiri menunjukan bahwa yang bersangkutan tidak mampu untuk memimpin lembaganya.

"Akibatnya terjadi gejolak di lembaganya. Gejolak tersebut tentu dapat berimbas kepada presiden," ujarnya.

Ia mengemukakan setidaknya ada dua syarat yang perlu menjadi pertimbangan dalam melakukan reshuffle kabinet bagi Pemerintahan Prabowo.

Selain itu, ia juga menyebut persoalan kinerja dan ketidakmampuan mengelola organisasi dengan baik sewajarnya menjadi penilaian utama.

"Pertama, kinerja menteri tersebut sangat rendah. Artinya, kementerian yang dipimpinnya tidak memberi kontribusi yang memadai dalam hasil kerja 100 hari pertama Kabinet Prabowo-Gibran," kata Jamiluddin kepada wartawan, Selasa (21/1/2025).

Menteri yang memimpin kementerian dianggap lemah, sebab sang menteri tidak mampu menggerakkan SDM-nya untuk mencapai target kerja 100 hari yang ditetapkan presiden.

"Persoalan tersebut tentu presiden yang tahu. Sebab, yang memberi target itu presiden langsung kepada setiap menteri," katanya.

Kemudian yang kedua, reshuffle bisa dilakukan apabila menteri justru menjadi beban bagi presiden. Lantaran itu, ia menegaskan bahwa kasus Menteri Dikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro masuk kualifikasi tersebut.

Kontroversi Menteri Prabowo

Nama Satryo kini bersanding dengan sejumlah nama menteri di Kabinet Prabowo-Gibran yang menuai kontroversi dalam kurun waktu kurang dari 100 hari pemerintahan.

Sebelumnya, pada masa awal Pemerintahan Prabowo sebagai presiden, sejumlah menterinya sempat menuai kritikan dari publik.

Sebut saja nama Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Pada awal menjabat menteri, Yusril menyebut peristiwa 1988 bukan pelanggaran HAM berat.

Padahal, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan peristiwa 1998 sebagai pelanggaran HAM berat. Belakangan, dia pun meralat pernyataannya dengan mengklaim wartawan yang mewawancarainya melontarkan pertanyaaan yang tidak jelas.

Kemudian, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Namanya menuai kritik karena diduga menggunakan kop surat kementerian yang dipimpinnya dalam undangan acara haul ibunya. Yandri lantas memberikan klarifikasi menyebut hal itu di luar pengetahuannya.

Selain itu ada nama Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM). Mantan aktivis ini malah mengeluarkan pernyataan yang menggemparkan publik sehari setelah dilantik.

Ia meminta anggaran untuk kementeriannya ditambah menjadi Rp 20 triliun. Mantan Komisioner Komnas HAM ini menilai anggaran Rp64 miliar untuk kementerian tidak cukup untuk mencapai visi Presiden Prabowo.