Tak Ada Makan Siang yang Benar-benar Gratis

Suara.com - Tatkala ribuan teman sebayanya di daerah lain mulai mendapat makan siang gratis dari pemerintah, Senin (6/1/2025), anak-anak sekolah di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, belum bisa merasakannya. Masalahnya, pemkab setempat tidak ada duit.

Pemerintah Kabupaten Berau sebenarnya sudah menyiapkan dana Rp 12 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nilai itu belum mumpuni untuk memberikan makan siang kepada anak didik.

"Masalahnya, instruksi dan anggaran program MBG dari pemerintah pusat belum kami dapatkan. Dana pemkab hanya cukup untuk uji coba," kata Kepala Dinas Pendidikan Berau Mardiatul Idalisah.

Situasi di Kaltim berbeda. Estimasi harga makan siang untuk setiap anak mencapai Rp 17 ribu. Besaran itu jauh berbeda dengan 26 provinsi lain yang mendapat alokasi Rp 10 ribu per anak dari APBN.

Persoalan di Berau itu sama seperti yang terjadi Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang juga terpaksa menunda program MBG karena persoalan ketiadakan dana.

Program MBG yang menjadi janji politik Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sewaktu kampanye, sudah dimulai pada Senin awal pekan ini di 26 provinsi dengan 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi.

Ratusan SPPG itu tersebar di 5 titik lokasi Jakarta, 40 daerah Jawa Tengah, 32 area Jawa Timur, dan 58 lokasi Jawa Barat. Sementara sisanya berada di Banten dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang masing-masing 3 titik SPPG.

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, menilai berbagai persoalan yang muncul saat MBG mulai dilaksanakan menunjukkan adanya problem mendasar pada program tersebut.

"Masih sangat kacau. Sangat belum matang. Sejak awal kami sudah meminta program ini harus ada naskah akademiknya, uji cobanya mau seperti apa, tapi belum ada. Jadi serampangan," kata Askar kepada Suara.com, Selasa (7/1/2025).

Sejak awal Prabowo - Gibran mencetuskan janji makan siang gratis, Celios sudah memprediksi gemuknya biaya program akan berpotensi membebani keuangan negara–selain juga memperkecil ruang fiskal bagi program prioritas lainnya.

Apalagi sumber biaya program MBG tahun 2025 sebesar Rp71 triliun itu diambil dari anggaran fungsi pendidikan.

Merujuk Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp 724,262 triliun. Angka tersebut setara 20 persen dari total belanja APBN 2025 yang mencapai 3.621,31 triliun.

Karenanya, Askar menegaskan tak ada makan bergizi yang benar-benar ‘gratis’. Sebab faktanya, biaya program MBG itu memotong atau mengorbankan hampir 10 persen dari anggaran fungsi pendidikan yang semestinya diprioritaskan untuk menyelesaikan persoalan yang ada–misalnya, persoalan kesejahteraan guru hingga pemerataan fasilitas sarana.

“Jadi tidak benar-benar gratis. Dana pendidikan itu sebagian besar untuk BOS (biaya operasional sekolah). Bila dana MBG diambil dari situ, maka akan banyak persoalan baru yang bermunculan.”

Askar menjelaskan, dana pendidikan dari APBN paling besar dialokasikan untuk BOS. Bila program MBG diambil dari pos anggaran yang sama, maka nominal yang diterima sekolah-sekolah akan berkurang.

Padahal, banyak yang menandalkan dana tersebut untuk merawat fasilitas sekolah, pengadaan komputerisasi, sampai menyejahterakan guru maupun honorer.

“Dampaknya signifikan, meskipun indirect (tidak langsung) ya dan tak bisa kelihatan. Tetapi itu konsekuensi trade-off (tambal sulam),” kata Askar.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sempat merilis Peta Jalan Pendidikan Indonesia Tahun 2025-2045.

Roadmap pendidikan Indonesia itu menjadi acuan utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Selain berisi soal arah kebijakan pemerintah ke depan, di dalamnya juga memuat beberapa potret masalah yang ada. Salah satunya adalah akses pendidikan berkualitas di Indonesia yang belum merata.

Dalam Ringkasan Eksekutif Peta Jalan Pendidikan Indonesia Tahun 2025-2045 itu, setidaknya diketahui, terdapat 29.830 desa/kelurahan yang tidak mempunyai satuan PAUD (TK/RA/BA). Kemudian, 302 kecamatan tidak mempunyai SMP/Mts. Serta, 727 kecamatan tidak mempunyai SMA/SMK/MA.

Askar mengatakan, memotong anggaran fungsi pendidikan demi program ambisius MBG hanya akan merugikan masyarakat. Terlebih, bila program tersebut dilakukan secara tergesa-gesa tanpa kajian yang matang.

Daripada mengorbankan anggaran fungsi pendidikan, dia menyarankan pemerintah semestinya membatalkan beberapa proyek strategis nasional atau PSN. Misalnya, proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Potensi anggaran dari pembatalan proyek itu selanjutnya bisa dipergunakan untuk program MBG.

“Itu mungkin masih relatif nggak terlalu signifikan dampaknya untuk masyarakat kecil atau masyarakat umum,” ungkapnya.

Terlanjur janji

Darmaningtyas, pengamat pendidikan, menilai masih banyak masalah dalam pelaksanaan program MBG, terutama soal pembiayaan. Namun, karena Prabowo-Gibran sudah kadung janji, maka makan siang gratis itu harus mengorbankan dana sektor pendidikan yang lebih penting lainnya.

“Konsekuensi di tengah ketidakcukupan anggaran yang dimiliki. Makanya kan pajak sampai harus tingkatkan untuk mendapat sumber pendanaan baru,” ujar Darmaningtyas kepada Suara.com.

Alhasil, terdapat ekses dari tindakan pemerintah tersebut. Terutama, harapan agar kebutuhan guru dan dosen berstatus pegawai negeri sipil akan semakin susah terealisasi. Padahal itu jadi masalah mendasar dalam pendidikan nasional.

Darma menyarankan pemerintah sebaiknya tidak menyalurkan program MBG di semua sekolah. Tapi cukup dikhususkan pada sekolah yang memang sebagian besar peserta didiknya merupakan kalangan masyarakat menengah ke bawah.

“Kalau yang kelas atas nggak perlu. Jadi saya kira solusinya cuma itu saja.”

Askar sependapat dengan Darma. Dia merujuk pada hasil survei yang dilakukan Celios. Dalam laporan bertajuk ‘Yang Lapar Siapa? Yang Kenyang Siapa? Mitigasi Risiko Program Makan Begizi Gratis’ itu ia menunjukkan, dukungan paling kuat terhadap program MBG berasal dari responden dengan pendidikan SD dan tidak sekolah.

Sebaliknya, responden dengan pendidikan yang lebih tinggi justru cenderung lebih netral, atau memiliki pandangan kritis terhadap implementasi program tersebut.

“Hal ini dapat dimengerti karena keluarga dengan tingkat pendidikan rendah seringkali memiliki penghasilan yang terbatas, sehingga program ini dianggap sangat bermanfaat,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaan penyaluran program MBG, Celios menawarkan dua model. Pertama model individual targeting yang dinilai cocok diterapkan di kawasan perkotaan seperti yang digunakan Jepang.

Model tersebut menargetkan siswa yang memenuhi kriteria ekonomi tertentu. Keuntungannya, lebih hemat biaya, tapi memerlukan proses verifikasi yang kompleks.

Sementara di kawasan pedesaan, Celios menyarankan pemerintah untuk menggunakan model geographical targeting. Model ini berfokus pada wilayah atau sekolah dengan tingkat kemiskinan tinggi.

Menurut Askar, pemerintah saat ini, justru menggunakan model geographical targeting di beberapa wilayah perkotaan. Seperti di Tangerang, Banten, dan Cirebon. Padahal di wilayah-wilayah tersebut banyak peserta didik atau siswa dengan latar belakang perekonomian yang mapan.

“Makan siang anaknya mungkin seharga Rp 35 ribu dan sekarang mereka dikasih makanan Rp 10 ribu, kan nggak masuk akal,” katanya.

“Dan mereka juga belum tentu mau menerima anak-anaknya diberi makan bergizi gratis, karena memang mereka orang yang berpunya.”

Alternatif Program

Dalam laporan Celios, terungkap bahwa 90 persen dari 1.858 responden percaya ada alternatif program lain yang lebih bermanfaat daripada MBG.

Mereka justru meyakini program bantuan pangan berkelanjutan dan beasiswa pendidikan sebagai alternatif program yang jauh lebih bermanfaat untuk saat ini.

Berdasarkan data tersebut, Askar mengungkapkan bahwa masyarakat lebih memilih pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada aspek makan bergizi gratis. Tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi dan pendidikan, yang merupakan fondasi bagi masa depan anak-anak.

Apabila melihat dari hasil survei Celios, sebagian besar responden memilih Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 karena janji program MBG.

Dalam konteks janji politik, Askar mengemukakan bahwa program tersebut merupakan salah satu faktor kunci kemenangan. Namun, janji politik ini pula yang juga berpotensi melahirkan masalah di kemudian hari atau dikenal sebagai scarring effect, apabila tidak ditepati.

Walau begitu, Askar menilai program MBG semestinya dilakukan dengan perencanaan matang dan tata kelola yang jelas.

"Tanpa fondasi yang kokoh, sebaik apapun tujuan programnya, dampaknya akan tetap kurang dirasakan penerima manfaat," katanya.