Dari Ayam Keras Hingga Susu Hilang, Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Belum Siap?

Suara.com - Untuk kali pertama, program andalan Presiden Prabowo Subianto saat masa kampanye pemilihan presiden (Pilpres), makan bergizi gratis (MBG) dilaksanakan di 26 provinsi pada Senin (6/1/2025).

Meski tidak berlangsung serentak, program ini digelar di 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur dengan target 600 ribu penerima manfaat.

Sejatinya, program ini ditargetkan berjalan tak lama usai setelah Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden. Namun hal itu urung dilakukan, akibat anggaran yang tidak memungkinkan untuk dilakukan saat itu.

Sumber Suara.com menyebut, kala itu Presiden Prabowo sempat disarankan meminjam uang untuk anggaran MBG kepada 9 Naga yang merupakan kelompok pengusaha berpengaruh di Indonesia.

Namun Prabowo menolaknya. Sang presiden ketika itu disebut memilih untuk mengundurkan waktu pelaksanaan program MBG pada Januari 2025.

Ketika Suara.com mengonfirmasi mengenai kabar tersebut kepada Ketua Harian Partai Gerindra Sufi Dasco Ahmad melalui aplikasi perpesanan WhatsApp hingga berita ini dinaikan belum ada dibalas.

Terkait MBG, Center of Economic and Law Studies atau Celios, sebuah lembaga riset di Indonesia pada bidang ekonomi merilis hasil penelitian berjudul 'Yang Lapar Siapa? Yang Kenyang Siapa?' yang dirilis awal Januari 2025.

Dalam hasil penelitiannya Celios mengingatkan bahwa program perlindungan sosial tak hanya membutuhkan sekedar niat baik, tapi perencanaan yang matang dan tata kelola yang jelas. Tanpa pondasi yang kokoh, sebaik apapun tujuan programnya, dampaknya bakal tetap berkurang dirasakan penerima manfaat.

Hal tersebut tergambar jelas dalam sejumlah kendala dan persoalan yang terjadi di lapangan. Salah satunya seperti yang terjadi di Jawa Timur. Pemerintah provinsi (pemprov) setempat mengaku belum mendapat petunjuk teknis tentang pelaksanaannya.

Koordinasi Program

Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono menyatakan tidak mengetahui program MBG sudah berjalan di delapan kabupaten atau kota, yakni Sidoarjo, Pacitan, Ponorogo, Ngawi, Madiun, Magetan, Bojonegoro dan Malang.

Bahkan, secara gamblang kepada awak media, ia mengaku tidak terlibat langsung dalam program tersebut, karena merupakan kebijakan pemerintah pusat. Lantaran itu, dia akan berkoordinasi dan meminta penjelasan mengenai kepastian target dari program ini.

"Kemarin sampai penyusunan akhir APBD, kami belum dapat kepastian terkait penambahan target, atau penambahan fasilitas apa untuk program ini. Tetapi, ketika diperintahkan nanti, kami akan siap untuk memenuhi kebutuhan itu,” ujarnya.

Segendang sepenarian, kondisi yang sama juga terjadi di Solo, kota asal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program MBG masih belum terang benderang dalam praktiknya. Hanya ada kabar burung bahwa program MBG bakal dimulai 13 Januari 2025 mendatang.

"Ya sampai saat ini kami dari pemkot belum mendapatkan informasi terkait dengan pelaksanaan program makan bergizi gratis," kata Sekretaris Daerah Solo, Budi Murtono kepada awak media.

Lain pula dengan yang terjadi di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim). Pelaksanaan MBG yang menyasar 1.247 pelajar di SMP Negeri 5 dan SMK Negeri 1 tidak berjalan. Penyebabnya, katering yang ditunjuk Badan Gizi Nasional (BGN) belum siap.

Mirisnya, Kepala SMP Negeri 5 Balikpapan, Sriwati menyebut bahwa pemberitahuan penundaan hanya disampaikan melalui aplikasi perpesanan, sehingga menyulitkan sekolah memberikan penjelasan kepada siswa dan orang tua.

"Kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk meminta siswa membawa tempat makan dan minum. Tapi tiba-tiba kami diberitahu pihak katering bahwa mereka belum siap. Ini tentu mengecewakan," ujar Sriwati.

Persoalan kesiapan dan koordinasi di lapangan, seharusnya perlu diantisipasi di awal. Celios dalam risetnya, menuliskan bahwa program MBG menghadapi tantangan dalam konteks pengelolaan dan distribusinya yang bersifat sentralistik dan berdampak pada efektivitas program.

Apalagi, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, kondisi geografis yang luas dan bervariasi, serta disparitas ekonomi antara kota dan desa, sehingga memerlukan pendekatan lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Mekanisme yang bersifat sentralistik kerap kesulitan mengakomodasi perbedaan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. Alhasil, distribusi bantuan bisa tidak tepat sasaran atau terlambat sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Salah satu contoh kasus lainnya yang terjadi, yakni persoalan harga MBG. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur (Kaltim) mengungkapkan bahwa pelaksanaan program tersebut di Benua Etam hingga kini masih menunggu arahan pemerintah pusat.

Standar Harga

Alasannya, standar nilai porsi makanan untuk MBG di wilayah tersebut di atas standar harga porsi yang ditetapkan di pemerintah pusat, yakni Rp 10.000. Adapun porsi makan untuk MBG di Kaltim Rp 17 ribu, berdasarkan simulasi yang dilakukan.

Perbedaan harga ini menunjukan bagaimana ketidakmerataan harga seperti yang digembar-gemborkan. Bagi Celios, penetapan harga tersebut terkesan masih 'jawa sentris.'

Kenyataan yang terjadi, harga bahan pangan di luar Pulau Jawa jauh lebih mahal, akibat jomplangnya infastruktur hingga membuat rantai pasok menjadi panjang. Setidaknya, Celios menemukan bahwa harga satu porsi makanan untuk mendapatkan satu porsi gizi yang seimbang di Jayapura, Papua seseorang perlu merogoh kocek Rp 20.000.

Selain itu, persoalan paling mendasar yang perlu mendapat penanganan khusus dalam MBG, yakni kualitas makanan yang disajikan kepada pelajar. Keluhan pelajar sebagai target utama MBG mesti diperhatikan dengan seksama untuk perbaikan gizi.

Keluhan buruknya kualitas MBG disampaikan seorang pelajar SMA dari Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Dalam sebuah wawancara dengan awak media, pelajar tersebut menyatakan bahwa makanan yang disajikan bagi mereka di bawah rata-rata.

Bahkan, pelajar tersebut mendapati buah yang diberikan dalam menu hidangannya busuk pun sayur yang diberikan dalam kondisi kering.

Tak hanya terjadi di Makassar, pelajar sekolah dasar di Jakarta juga mengeluhkan olahan ayam yang tidak sempurna hingga rasanya disebutnya aneh. Permasalahan ini bahkan menjadi viral di media sosial (medsos) dan menjadi gunjingan warganet.

Berbeda pengalaman dengan yang dialami pelajar SMP di Jakarta Barat. Siswa berinisial A mengaku perutnya kembung suai menyantap menu MBG. Pasalnya, makanan yang diberikan memiliki tekstur yang keras sehingga sulit untuk ditelan.

"Minum air putih mulu. Setiap makan minum air putih mulu. Iya (biar tertelan)," katanya.

Kejanggalan-kejanggalan tak hanya ditemui masyarakat umum, bahkan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya saat meninjau langsung pelaksaan program MBG di sekolah Bosowa Bina Insani, Kota Bogor, mendapati murid TK kesulitan memotong ayam goreng, lantaran teksturnya yang keras.

"Nah, karena itu mungkin ke depan akan diperbaiki, sajian dagingnya itu (diubah) dalam bentuk fillet atau irisan-irisan, itu yang pertama," kata Bima.

Masih di Kota Bogor, siswa di SDN Kedungbadak 1, Kecamatan Tanah Sareal bahkan tidak mendapatkan menu yang seperti pelaksanaan uji coba MBG. Hilangnya susu dan daging ayam menjadi pertanyaan besar. Sebab, mereka hanya mendapatkan satu iris telur dadar, nasi, dan capcay, serta satu buah pisang.

Yakin Penuhi Gizi Standar

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Hasbi yang memantau langsung di SDN Kedungbadak 1 pun berkilah bahwa makanan yang diterima para siswa itu sudah memenuhi gizi standar Badan Gizi Nasional (BGN).

"Ada susu tapi kan nggak setiap hari, ada yang sekali seminggu ada yang dua kali seminggu. Kalau susu kita tergantung ketersediaannya," kata dia.

Hilangnya susu dari menu MBG ternyata jamak terjadi di wilayah lainnya. Bahkan, Kepala BGN Dadan Hindayana bersilat lidah jika susu baru dimasukan ke menu MBG, apabila di daerah tersebut memiliki peternakan sapi perahnya.

"Sudah saya jelaskan susu akan menjadi bagian makan bergizi untuk wilayah-wilayah dimana sapi perahnya ada," kata Dadan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).

Persoalan kualitas menu MBG yang mengandalkan dapur sentral juga menjadi bagian dari persoalan.

Berdasarkan hasil penelitian Celios, kelemahan utama dapur terpusat, yakni terkait kesegaran hidangan, kandungan gizi yang tidak sesuai standar, potensi ketidaklayakan untuk dikonsumsi dan bahan pangan yang tidak higienis.

Terlepas dari segala persoalan yang terjadi dalam peluncuran program MBG, Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wayhudi Askar menilai masih terlihat kegamangan pemerintah dalam menjalankan program andalan Pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Ketergesaan dalam menjalankan program sosial bagi masyarakat tanpa adanya kajian yang mendalam berpotensi mengarah ke arah yang salah,” tulisnya dalam pengantar hasil penelitian ‘Yang Lapar Siapa? Yang Kenyang Siapa? Mitigasi Risiko Program Makan Bergizi Gratis”.

Selain itu, Wahyudi mengingatkan bahwa Indonesia memiliki tantangan unik dibandingkan negara lain yang telah melakukan program serupa. Menurutnya, pemerintah perlu melihat kearifan lokal dalam penerapan MBG untuk selanjutnya agar tidak terjebak.

“Meniru secara mentah-mentah program serupa dari negara lain tanpa mempertimbangkan konteks lokal dapat menjadi jebakan.”