Senin, 01 Jan 2024
Kocok Ulang Peta Politik Usai PT 20 Persen Dihapus: Bagaimana Peluang Gibran hingga Anies Baswedan di Pilpres 2029?
Home > Detail

Kocok Ulang Peta Politik Usai PT 20 Persen Dihapus: Bagaimana Peluang Gibran hingga Anies Baswedan di Pilpres 2029?

Bimo Aria Fundrika | Yaumal Asri Adi Hutasuhut

Senin, 06 Januari 2025 | 12:00 WIB

Suara.com - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus presidential threshold 20 persen tak hanya mendapat respons positif dari masyarakat sipil. Keputusan ini juga diprediksi mengubah peta politik Pilpres 2029.

Dengan penghapusan syarat tersebut, setiap partai politik peserta pemilu memiliki peluang yang sama untuk mencalonkan presiden. Dampaknya, masyarakat akan dihadapkan pada lebih banyak pilihan calon.

Situasi ini berbeda jauh dari Pilpres 2024, saat opsi calon presiden terbatas. Saat itu, partai politik di parlemen terpaksa berkoalisi untuk memenuhi ambang batas pencalonan sebesar 20 persen.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai putusan MK berpotensi memengaruhi langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden ke-7 Joko Widodo, dalam Pilpres 2029.

Persaingan yang lebih terbuka akibat dihapusnya presidential threshold 20 persen dinilai dapat menjegal peluang Gibran melaju sebagai calon presiden.

Rocky menjelaskan, jika ambang batas tersebut tidak dihapus, Jokowi masih memiliki kendali kuat untuk memobilisasi partai-partai politik demi mendukung putranya. Namun, putusan MK ini membuka ruang bagi munculnya kandidat baru yang lebih berkualitas dan bisa menjadi pesaing serius bagi Gibran.

"Dalil 0 persen atau putusan judicial review yang akhirnya menganggap bahwa inkonstitusional kalau tidak 0 persen. Itu juga dorongan supaya nanti di 2029 yang bermutulah yang harusnya diajukan sebagai calon," kata Rocky dikutip Suara.com dari tayangan video pada kanal YouTube pribadinya, Senin  (5/1/2025).

Rocky Gerung (YouTube/TangkapanLayar)
Rocky Gerung (YouTube/TangkapanLayar)

Pakar komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, Gibran Rakabuming Raka tetap berpeluang diusung pada Pilpres 2029, meski hingga kini belum bergabung dengan partai politik mana pun.

Jamiluddin menekankan bahwa Gibran perlu menjaga dua hal penting agar tetap masuk bursa Pilpres 2029: popularitas dan elektabilitas.

"Pada dasarnya, partai politik akan memilih kandidat yang bisa membawa mereka menuju kemenangan," ujarnya. Popularitas dan elektabilitas yang tinggi adalah kunci untuk menarik perhatian partai politik.

"Selama dua hal itu dipenuhi, selama itu pula lah akan diusung partai politik tertentu," kata Jamiluddin kepada Suara.com.

Peluang Gibran Maju Pilpres Usap Penghapusan PT 20%. (Desain Grafis/Suara.com)
Peluang Gibran Maju Pilpres Usap Penghapusan PT 20%. (Desain Grafis/Suara.com)

Menurut Jamiluddin, Gibran mulai membangun modal politik sejak menjabat sebagai wakil presiden. Hal ini terlihat dari berbagai agenda blusukannya, mulai dari bertemu masyarakat hingga memantau proyek pembangunan.

Ia menambahkan, jika Prabowo terus memberi Gibran ruang untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, potensi putra sulung Jokowi itu menjadi kompetitor kuat di Pilpres 2029 semakin besar.

Sementara itu, pengamat politik dari Citra Institute, Yusak Farhan, menyebut Gibran sudah memiliki dukungan potensial dari setidaknya satu partai, yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin adiknya, Kaesang Pangarep.

“Nama Jokowi masih akan menjadi daya tarik utama yang melekat pada Gibran,” ujar Yusak.

"Tapi soal peluang keterpilihan, ya memang hari ini masih terlalu dinilah menyimpulkan siapa yang potensial terpilih," kata Yusak kepada Suara.com.

Memprediksi Calon Potensial 2029

Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta yang menjadi calon presiden pada Pilpres 2024, dinilai masih memiliki peluang besar di 2029. Meski tanpa jabatan partai atau pemerintahan, Anies mampu menjaga eksistensinya sebagai tokoh publik.

Menurut Jamiluddin, Anies memiliki kemampuan menarik perhatian publik lewat pernyataan-pernyataan strategis. Ini menjadi modal utama untuk menjaga popularitas dan elektabilitasnya, sehingga tetap diminati partai politik.

Anies Baswedan (Instagram/aniesbaswedan)
Anies Baswedan (Instagram/aniesbaswedan)

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat, juga dipandang sebagai figur potensial untuk Pilpres 2029. Meskipun gagal menjadi calon wakil presiden di Pilpres 2024, posisi AHY sebagai ketua umum partai menjadi aset penting.

Jamiluddin menilai, AHY semakin diuntungkan dengan jabatannya sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan dalam Kabinet Indonesia Maju. 

Jabatan strategis ini memberinya ruang untuk bekerja sambil memamerkan kinerja sebagai bentuk kampanye terselubung.

Dengan strategi ini, AHY memiliki peluang untuk memperkuat citranya di hadapan masyarakat sekaligus mengokohkan posisinya sebagai calon presiden potensial di masa depan.

"Ini akan menjadi penilaian masyarakat bahwa dia (AHY) adalah sosok potensial untuk memimpin negeri ini," kata Jamiluddin.

Selain AHY, beberapa tokoh lain disebut berpotensi maju di Pilpres 2029. Yusak dan Jamiluddin menyebut nama-nama seperti Yusril Ihza Mahendra, Mahfud MD, Sandiaga Uno, dan Erick Thohir. Secara finansial, Erick dan Sandiaga dianggap memiliki keunggulan. Jamiluddin menambahkan, keduanya hanya perlu menjaga popularitas dan elektabilitas mereka untuk tetap relevan.

Bagi Sandiaga, Pilpres bukan hal baru. Pada Pilpres 2019, ia menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo melawan Jokowi-Ma’ruf Amin. Meski gagal, Sandiaga tidak menyerah.

Pada Pilpres 2024, ia menunjukkan manuver politik dengan berpindah dari Partai Gerindra ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Langkah ini memicu spekulasi bahwa Sandiaga berharap bisa menjadi pendamping Ganjar Pranowo, calon presiden dari PDIP. Namun, pilihan justru jatuh pada Mahfud MD.

Tak hanya itu, isu lain sempat muncul ketika hubungan Anies Baswedan dan AHY dikabarkan merenggang. Sandiaga disebut berencana membentuk poros baru dengan mengawinkan PPP dan Partai Demokrat. Skema ini memunculkan wacana dirinya sebagai calon presiden, sementara AHY menjadi calon wakil presidennya.

"Saya melihat ada kesamaan pola pikir, kalau memang akhirnya yang mau digabungkan itu adalah konsolidasi, konsolidasi besar," kata Sandiaga pada Agustus 2023 lalu.

Sementara Erick Thohir, pada Pilpres 2024 lalu, juga sempat akan disandingkan dengan Prabowo sebagai calon wakil presiden. Partai Amanat Nasional (PAN), salah satu partai yang berkeinginan mengawinkan Erick dengan Prabowo.

Berdasarkan hasil berbagai lembaga survei, namanya menduduki posisi ketiga teratas sebagai calon wakil presiden. Namun, nyatanya modal elektabilitas tersebut tak serta merta dapat membuatnya berkontestasi pada Pilpres 2024. Prabowo pada akhirnya memilih Gibran, putra sulung Jokowi.

Parpol di KIM Plus: Wait and See

Yusak menilai saat ini para partai politik di Koalisi Indonesia Maju Plus dalam posisi wait and see. Meskipun dengan adanya putusan MK tersebut, mereka yang berkeinginan maju di Pilpres 2029 sudah mulai dapat bergerak demi meningkatkan elektabilitas.

Menurut dia, partai pendukung tidak ingin terburu-buru menyikapi putusan MK dengan langsung mengumumkan calon presiden yang akan diusung, karena berpotensi mengganggu jalan pemerintahan Prabowo-Gibran yang belum genap 100 hari berjalan.

Namun putusan ini, tetap akan dimanfaatkan para partai pendukung Prabowo-Gibran, termasuk yang berada di luar pemerintahan. Bahkan menurut Yusak, tak menutup kemungkinan masing-masing partai politik mengajukan calon presidennya sendiri, sehingga  nama-nama baru berpotensi akan keluar.

"Karena di 2029 sudah bisa maju kan, tinggal dukungan satu partai saja cukup.Yang penting partai peserta pemilu kan," kata Yusak.

Yusak bilang putusan MK yang berdampak akan banyaknya calon presiden, berpotensi membuat  Pilpres 2029 berlangsung dua putaran. Hal itu berkaca pada Pilpres 2004 yang diikuti lima pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. 

Pada saat itu yang berhasil lolos melaju ke putaran kedua, yakni Susilo Bambang Yudhoyono  dan Jusuf Kalla  melawan Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi.

Dengan potensi tersebut, partai politik tidak terlalu mempertimbangkan soal menang atau kalah,  yang terpenting menurutnya,  adalah bertempur terlebih dahulu. Sehingga putaran pertama pada Pilpres 2029 menjadi sangat seksi.

"Artinya kalau terjadi dua putaran,  maka kandidat yang kalah di putaran pertama itulah yang berpotensi untuk melakukan tawar-menawar politik di putaran kedua," ujarnya.

Sementara Jamiluddin menilai,  masing-masing partai politik sudah seharusnya mulai memanfaatkan kesempatan ini, dengan mempersiapkan kandidatnya masing-masing, jika ingin menang pada Pilpres 2029.

"Mulailah mereka dari sekarang, memunculkan dirinya dengan cara-cara yang elegan. Sehingga masyarakat menilai mereka itu dari hari ke hari semakin baik. Dan itu memberi nilai plus buat mereka untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas," ujar Jamiluddin. 

Terbaru
Kenapa Patrick Kluivert?
polemik

Kenapa Patrick Kluivert?

Selasa, 07 Januari 2025 | 12:00 WIB

PSSI bungkam soal siapa sosok pengganti Shin Tae-yong, tetapi rumor menyebut Patrick Kluivert sebagai kandidat utama.

Cerita-cerita Miring di Balik Pemecatan Shin Tae-yong polemik

Cerita-cerita Miring di Balik Pemecatan Shin Tae-yong

Selasa, 07 Januari 2025 | 08:00 WIB

Semua dipicu oleh keputusan STY yang membangkucadangkan Thom Haye dan Sandy Walsh saat Timnas Indonesia dikalahkan China pada 15 Oktober 2024.

PDIP Cari Sekjen Baru: Misi Rekonsiliasi atau Oposisi Total? polemik

PDIP Cari Sekjen Baru: Misi Rekonsiliasi atau Oposisi Total?

Senin, 06 Januari 2025 | 19:58 WIB

Politikus PDIP Aria Bima memastikan bahwa partainya tidak akan serampangan menyaring nama pengganti Hasto.

Tirai Baru Demokrasi: Ambang Batas Lenyap, Mahar Politik Merajalela polemik

Tirai Baru Demokrasi: Ambang Batas Lenyap, Mahar Politik Merajalela

Senin, 06 Januari 2025 | 14:56 WIB

Kita belajar dari pengalaman pemerintahan 10 tahun Jokowi, kan penegakan hukum enggak berjalan dengan baik. Itu saja problemnya, jelas Herlambang.

Mewaspadai Siasat Politik Oligarki di Balik Putusan MK Hapus Presidential Threshold polemik

Mewaspadai Siasat Politik Oligarki di Balik Putusan MK Hapus Presidential Threshold

Senin, 06 Januari 2025 | 08:00 WIB

Said Didu mengingatkan publik untuk waspada. Mengapa?

Retorika Prabowo Subianto Soal Perluasan Lahan Sawit: Siapa yang Sebenarnya Diuntungkan? polemik

Retorika Prabowo Subianto Soal Perluasan Lahan Sawit: Siapa yang Sebenarnya Diuntungkan?

Jum'at, 03 Januari 2025 | 10:15 WIB

Bahkan, Prabowo juga tak segan memerintah kepala daerah, TNI, dan Polri menjaga perkebunan sawit.

Memutus Mata Rantai Kekerasan di Lingkungan Pendidikan polemik

Memutus Mata Rantai Kekerasan di Lingkungan Pendidikan

Kamis, 02 Januari 2025 | 20:16 WIB

Kekerasan di lingkungan pendidikan terjadi di seluruh provinsi Indonesia.