Selasa, 04 Juni 2024 | 10:21 WIB
"Kewenangan Polri semakin luas di ruang siber dan membuat kewenangan pembatasan hingga pemblokiran ini memperkuat gelagat otoritarianisme digital di Indonesia," ujar Nenden.
Senin, 03 Juni 2024 | 19:33 WIB
"Tentu saja publik boleh menduga bahwa ini adalah sebuah modus operandi," ujar Bivitri.
Sabtu, 01 Juni 2024 | 06:07 WIB
"Karena konfigurasi pansel ini didominasi unsur pemerintah, sehingga yang lebih terlihat adalah kepentingan pemerintah daripada kepentingan masyarakat," kata Zaenur.
Jum'at, 31 Mei 2024 | 17:08 WIB
"Dengan tidak secara resmi dilakukan permintaan keterangan, maka motifnya diragukan sebagai motif dinas untuk kepentingan umum," kata Fickar.
Kamis, 30 Mei 2024 | 16:44 WIB
"Namun putusan tersebut tak bisa serta merta didiamkan begitu saja. Publik berhak mengkritisi," Zaenur.
Kamis, 30 Mei 2024 | 08:22 WIB
"Orang Jakarta tidak serta merta silau dengan popularitas," kata Agung.
Rabu, 29 Mei 2024 | 14:10 WIB
"Namanya ketamakan, begitu tamaknya SYL dan keluarga. Karena hampir semua kebutuhan pribadi dibebankan kepada kantor, ke tempat institusi dia menjabat," kata Zaenur.
Rabu, 29 Mei 2024 | 12:05 WIB
"NasDem menerima pemberian dari SYL yang diambil dari Kementan dan melakukan pembiaran itu. Sehingga KPK harus melihat kemungkinan NasDem menjadi tersangka," ujar Zaenur.