Tarik Ulur Pilkada Jakarta: Anies Peluang Sekaligus Ancaman PDIP

Suara.com - PDI Perjuangan mendadak batal mengumumkan Anies Baswedan-Rano Karno sebagai calon gubernur dan wakil gubernur yang bakal diusung di Pilkada Jakarta 2024 pada Senin (26/8/2024). Padahal, sejak pagi nama Anies dan Rano santer akan diumumkan PDIP siang hari itu bersama beberapa pasangan calon kepala daerah lain.

Belakangan muncul kabar PDIP lebih memilih mengusung kadernya sendiri, yaitu Pramono Anung-Rano Karno. Sementara berdasarkan hasil jejak pendapat beberapa lembaga survei, PDIP sebenarnya lebih berpeluang memenangkan kontestasi Pilkada Jakarta 2024 jika mengusung Anies. Elektabilitas Anies unggul jauh dibandingkan Ridwal Kamil di Pilkada Jakarta. 

Lantas apa yang melatarbelakangi keputusan partai berlambang banteng moncong putih itu batal mengumumkan usung Anies?

***

PENGAMAT politik sekaligus Direktur Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai PDIP dalam kondisi dilematis. Sebab mengusung Anies di Pilkada Jakarta 2024 adalah peluang sekaligus ancaman untuk partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri tersebut. 

PDIP berpeluang besar memenangkan kontestasi Pilkada Jakarta 2024 dengan mengusung Anies-Rano Karno. Tapi, ada kekhawatiran di internal PDIP terhadap Anies yang dianggap bisa berubah menjadi ancaman di Pilpres 2029.

"Jadi posisi Anies itu bagi PDIP dipandang satu sisi sebagai peluang, tapi di sisi lain adalah ancaman. Dilema memang," kata Karyono kepada Suara.com, Senin (26/8/2024).

Aspek pertimbangan lainnya, lanjut Karyono, tidak bisa terlepas dari historis politik Pilkada Jakarta 2017 lalu. Ketika itu, Anies-Sandiaga Uno yang diusung PKS, PAN dan Gerindra menjadi lawan politik PDIP yang mengusung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok-Djarot Saiful Hidayat. Perbedaan ideologis antara pendukung Anies dan Ahok kala itu membuat panas jalannya kontestasi Pilkada Jakarta 2017.  

"Para pendukung PDIP pada saat mengusung Ahok-Djarot itu mungkin sebagian masih belum bisa menerima (Anies)," ujar Karyono. 

Sementara, pengamat politik dari Universitas Andalas (Unand) Asrinaldi menilai Anies 'main aman' dengan tidak bergabung menjadi kader partai politik. Sehingga ada kesan Anies bisa lebih leluasa bergabung dengan partai-partai politik manapun sesuai dengan kondisi politik tertentu.

Padahal kenyataanya, tidak semua partai politik tertarik dengan pola yang digunakan Anies tersebut. Justru ketidakjelasan posisi Anies itu rentan membuat partai-partai politik meninggalkannya. Misalnya, PKB, PKS dan NasDem yang akhirnya berlabuh mendukung Ridwan Kamil-Suswono bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM.

"Kita lihat KIM dengan mudahnya menyingkirkan Anies. Karena (status Anies) tidak jelas dan dianggap bisa membahayakan posisi koalisi," jelas Asrinaldi. 

Tarik Ulur Dukungan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor:60/PPU-XXII/2024 yang mengubah ambang batas syarat pencalonan kepala daerah bagi partai politik membuka peluang PDIP untuk mengusung calon sendiri di Pilkada Jakarta setelah ditinggal partai-partai membuat barisan KIM Plus.

Satu jam setelah adanya putusan tersebut Selasa (20/8), Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengajak Anies bertemu di bilangan Jakarta Selatan. Mereka berdiskusi soal pemikiran-pemikiran Bung Karno, Islam, dan nasionalisme. 

Empat hari setelah itu, Sabtu (24/8), Anies melakukan lawatan politik ke Kantor DPD PDIP Jakarta. Ketua DPD PDIP Jakarta Ady Widjaja menyerahkan tujuh buah buku. Buku-buku tersebut berjudul; Pokok Pikiran Bung Karno, Bung Karno Islam dan Pancasila, Berpolitik Membangun Peradaban, Megawati dalam Catatan Wartawan: Menangis & Tertawa Bersama Rakyat, Keislaman Bung Karno, Geopolitik Bung Karno, dan Pancasila. 

Anies mengungkap pertemuan dengan Ady banyak membahas soal hal-hal mendasar. Mulai dari ideologi hingga pemikiran-pemikiran Bung Karno. 

"Menurut mereka itu adalah pesan dari ibu Megawati," ungkap Anies di Kantor Pusat Pemenangan Partai Buruh, Tabet, Jakarta Selatan, Minggu (25/8).

PDIP sempat mesyaratkan Anies untuk menjadi kader partainya jika ingin diusung maju di Pilkada Jakarta. Persyaratan ini diungkap Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun. 

Sementara, Basarah menyebut peluang Anies diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta bukan sekadar soal jadi kader. Tetapi lebih daripada itu soal ketulusan terhadap prinsip ideologi dan platform perjuangan PDIP.
 
"Karena yang menjadi kader PDIP saja bisa berkhianat," ungkap Basarah usai menghadiri Pembukaan Muktamar PKB di Nusa Dua Bali Convention Center, Sabtu (24/8) malam.

Sedangkan Anies tidak menjawab secara tegas saat ditanya kemungkinan dirinya bergabung menjadi kader PDIP. Ia justru mengaku tengah fokus mempelajari lebih dalam pemikiran-pemikiran Bung Karno, ideologi hingga platform perjuangan PDIP sebelum bertemu Megawati. 

"Memastikan titipan pesan-pesan tadi saya bisa pahami dengan baik dan diskusikan dengan baik," ungkap Anies. 

Tenun Merah dan Urus Surat

Mengenakan kemeja tenun merah, Anies meminta restu kepada ibundanya, Aliyah Rasyid berangkat ke Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/8) pagi. Hari itu ia dikabarkan akan diumumkan sebagai calon gubernur DKI Jakarta dipasangkan dengan kader PDIP Rano Karno. 

Seakan menguatkan kabar tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di hari itu juga mengumumkan telah mengeluarkan surat keterangan untuk Anies yang akan dipergunakan sebagai syarat pencalonan gubernur DKI Jakarta.

"Permohonan langsung diproses pada hari itu juga," kata pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto kepada wartawan, Senin (26/8).

Namun, nama Anies-Rano Karno ternyata tidak disebut hingga acara pengumuman gelombang ketiga calon kepala daerah PDIP selesai digelar di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/8) sore. 

Hari itu, PDIP hanya mengumumkan enam pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang mereka usung. Mereka adalah Steven Kandouw-Alfred Denny Djoike Tuejeh sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara, Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi atau Hendi sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. 

Kemudian Hamzah Isa-Andurrahman Abubakar Bahmid sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Gorontalo, Yohanis Fransiskus Lema-Jane Natalia Suryanto sebagai calon gubernur dan wakil gubernur NTT, dan Andi Sulaiman-Andri Partono sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Utara. 

Di acara pengumuman gelombang ketiga calon kepala daerah PDIP, Megawati sempat menyinggung soal pihak-pihak yang hanya ingin mendompleng partainya semata-mata untuk bisa maju di Pilkada 2024.

"Mau ikut jadi PDIP atau mau dompleng saja. Saya nggak mau lagi. Konsisten saja. Kalau mau masuk PDIP ya dengan lahir batin, ya rohnya (harus) PDIP," tegas Megawati. 

Meski batal diumumkan, Anies ternyata sempat bertemu dengan Rano Karno di Gedung B DPP PDIP hari itu. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyebut Anies-Rano Karno bertemu untuk berdiskusi dan tukar pikiran terkait kondisi Jakarta. 

Sementara, terkait pernyataan Bendahara Umum DPP PDIP Olly Dondokambey yang menyebut partainya akan mengusung Pramono-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024, Djarot mengklaim itu baru sebatas aspirasi. 

Keputusan pasti terkait pasang calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang diusung PDIP, akan disampaikan Megawati dalam waktu dekat ini. 

"Jadi kami berikan sepenuhnya kepada ibu ketua umum untuk menggunakan hak prerogatifnya," ujar Djarot di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/8).

Sementara itu, PDIP dinilai memiliki tantangan yang lebih berat bila mengusung kadernya sendiri Pramono-Rano di Pilkada Jakarta. Menurut Karyono, partai banteng merah itu harus bekerja ekstra keras karena kandidat lawan, Ridwan Kamil-Suswono didukung 12 partai pro penguasa. 

Keduabelas partai yang tergabung dalam KIM Plus tersebut adalah Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PSI, Gelora, Garuda, PKB, PKS, Perindo, PPP, dan NasDem. 

"Belum lagi selain melawan koalisi gemuk ada kemungkinan penggunaan instrumen kekuasaan. Makanya istilah saya adalah KIM Plus-plus. Itu harus menjadi pertimbangan juga bagi PDIP," tutur Karyono.

Karena itu, untuk memenangkan kontestasi Pilkada Jakarta 2024 semestinya mempertimbangkan elektabilitas calon yang akan diusung. 

Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terbaru, elektabilitas Anies unggul jika berhadapan dengan Ridwan Kamil hingga Ahok. Elektabilitas Anies mencapai 42,8 persen atau unggul jauh jika dihadapkan dengan Ridwan Kamil yang elektabilitasnya hanya 34,9 persen. Sedangkan jika dihadapkan dengan Ahok yang elektabilitasnya 34,3 persen, Anies unggul tipis dengan angka elektabilitas 37,8 persen.

"Tinggal PDIP mau membuat pilihan rasional dengan menyiapkan berbagai taktik dan strateginya atau memaksakan harus kadernya sendiri tetapi risiko kalahnya juga besar," pungkas Karyono.