Kado Natal Tahun 2024 paling pahit tersuguhkan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hasto Kristiyanto, yang menjabat sekjen partai tersebut, ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPR RI tahun 2019.
Penetapan status tersangka yang disampaikan langsung Ketua KPK Setyo Budiyanto sontak menimbulkan syak wasangka punggawa partai berlambang banteng moncong putih.
Jauh hari sebelumnya, dalam beberapa siniar, kabar itu beredar di media sosial. Adalah Connie Rahakundini Bakrie yang lantang menyampaikan kabar itu dalam setiap kesempatan. Ia memastikan, sahabatnya itu bakal ditangkap.
Hasto dengan segala keyakinannya menyatakan pantang mundur, apabila harus masuk penjara. Keyakinan itu yang berkali-kali ditegaskannya.
"Demi cita-cita Indonesia Merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita," kata Hasto dalam sebuah video yang beredar di media sosial.
Belakangan dari sejumlah informasi yang beredar, Hasto sudah menyiapkan diri apabila masuk bui dengan segala konsekuensi. Namun, pertarungan tak berhenti sampai di sini.
'Bom waktu' turut disiapkan Hasto untuk diledakan pada waktunya. Sejumlah dokumen penting yang dikumpulkan Hasto sudah diamankan.
Kolega Hasto, Connie menyatakan tak menutup kemungkinan pada suatu waktu bakal membuka selubung tabir petunjuk korupsi dan gratifikasi tokoh politik hingga sejumlah artis dan influencer, pun hingga bisnis gurita Keluarga Jokowi dari dokumen tersebut.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyatakan pengetahuan soal pasar modal memungkinkan dimasukkan dalam mata pelajaran matematika.
Tak hanya itu, salah satu dokumen berisi upaya Jokowi mengkriminalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam kasus Formula E.
"Hasto sudah mengusulkan sejumlah nama kepada Ibu Mega. Ketua umum sendiri baru pulang dari Hong Kong hari ini," kataSumber Suara.com,Selasa (7/1).
Di TK Al-Azhar, sekitar 20 dari 200 siswa penerima program MBG tidak mendapatkan paket tersebut.
DPR sebagai lembaga negara yang menjadi 'tempat kerja' wakil rakyat menghasilkan regulasi kerap berada di urutan ketiga ataupun kedua dari posisi buncit.
Setidaknya 80,9 persen responden menyatakan puas dengan Pemerintahan 100 hari Prabowo-Gibran.
Apakah Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle kabinet pada 100 hari pertama kepemimpinannya? Siapa saja yang akan diganti?
Kelompok intelektual yang terkenal dengan daya nalar kritis yang berpedoman pada Tri Dharma Perguruan Tinggi terbelah, ada yang menerima pun menolak.